Merdekapost.com

Sebulan Lampu Lalu Lintas Mati di Sungai Penuh, Pengendara Jadi Korban

Lampu Lalu Lintas Kota Sungai Penuh Padam

Merdekapost.com | Sungai Penuh, Sudah satu bulan penuh seluruh rambu dan lampu lalu lintas di Kota Sungai Penuh dilaporkan mati total, membuat arus kendaraan di sejumlah titik rawan menjadi semrawut. Kondisi ini memicu kekhawatiran masyarakat karena kecelakaan lalu lintas meningkat dalam sepekan terakhir. (09/11/2025

Dugaan beberapa lokasi yang paling terdampak antara lain Simpang Panik, Tugu Adipura, depan Kantor PLN, dan Simpang Rumah Sakit. Di titik-titik ini, kendaraan dari berbagai arah kerap saling berebut jalan, terutama pada jam sibuk pagi dan sore hari.

Seorang warga, Roni (34), mengatakan bahwa sejak lampu lalu lintas padam, sudah beberapa kali terjadi kecelakaan ringan hingga sedang, terutama antara pengendara motor. “Sudah ada sekitar lima pengendara yang jatuh karena saling tabrak. Kalau malam tambah bahaya karena gelap dan tidak ada pengaturan lalu lintas,” ujarnya.

Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pihak Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh terkait penyebab padamnya lampu lalu lintas dan kapan akan diperbaiki. Masyarakat berharap pemerintah segera bertindak sebelum jumlah korban semakin bertambah. (Kai)

Sawah Warga 4 Desa di Tanco Terbengkalai, Akibat Irigasi Tersumbat Material Proyek Jalan Bandara, Kontraktor dan Pihak Bandara Diam!

Sawah warga di Tanco Terbengkalai sudah tiga kali musim tanam, Akibat Irigasi Tersumbat, Warga Minta Kontraktor Jalan Bandara Bangun Box Culvert.(istimewa)

Kerinci | Merdekapost.com – Pekerjaan pembangunan jalan masuk menuju bandara Depati Parbo di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi menimbulkan masalah serius bagi masyarakat sekitar.

Warga empat desa yakni Agung Koto Iman, Koto Iman, Koto Salak dan Koto Petai mengeluhkan aliran irigasi yang tersumbat akibat aktivitas proyek tersebut.

Saluran irigasi yang selama ini menjadi sumber pengairan utama sawah di empat desa itu, kini tertutup material timbunan yang runtuh dan tanah galian dari proyek serta sampah.

Berita Terkait:

Baca Juga: Proyek Jalan Bandara Kerinci Sebabkan Irigasi Tersumbat, Petani Empat Desa Terdampak

Baca Juga: Proyek Bandara Depati Parbo Kerinci, PPK-nya Istri, Pengawas diduga Suaminya, PERADAN: Pantas dari Awal Spek-nya Banyak Masalah"

Polemik yang memprihatikan ini juga viral dimedia sosial, sebagaimana ditulis salah satu akun facebook @saudinkoim

"Sangat menyesalkan pembangunan yang tidak mempertimbangan kepentingan dan kebutuhan petani,irigasi sangat vital untuk mendukung pertanian tapi berdampak buruk jika dibangun seperti ini ....apa lagi jika jalan ini dipagar kiri dan kanan akan menutup akses petani ... jangan salah rakyat jika ada gejolak dan kegaduhan yg terjadi🙏". tulis saudinkoim

"Kondisi sawah jadi kering hingga Puluhan hektar sawah jadi gagal digarap..ulah proyek yg tidak memperhatikan kepentingan petani..."

"tokoh masyarakat dn aparat desa sdh berkirim surat secara baik² kpd yg pihak terkait. meminta untuk dibangun boxculver yg memadai namun jawabannya masih terawang awang dn sangat mengecewakan..." Ujarnya lagi

Puluhan hektar hamparan sawah masyarakat 4 desa yang terbengkalai tidak bisa digarap.(Doc.istimewa)

"Sudah tiga kali musim tanam warga tidak bisa menggarap sawah". Ujar Safdi seorang warga Koto Iman

"puluhan dan mungkin ratusan hektar sawah warga 4 desa terbengkalai karena tidak ada air". tambahnya lagi

Harapan kami sederhana sekali, tolong perhatikan 'periuk nasi' kami, karena sawah itu adalah sumber pendapatan kami untuk hidup

Agar Sawah Bisa Digarap dan Irigasi Lancar, Warga dan Lembaga Adat 4 Desa Desak Kontraktor Jalan Bandara Bangun Box Culvert

Menurutnya, Lembaga adat, pemerintah desa bersama masyarakat 4 desa sudah melakukan pertemuan beberapa hari yang lalu, dan memutuskan melalui pemerintah Kabupaten Kerinci agar memfasilitasi Kontraktor pelaksana Proyek jalan bandara yaitu PT Air Tenang agar membantu masyarakat dengan membuatkan Box Culvert, tujuannya supaya air bisa mengalir lancar dan sawah bisa digarap.

"Namun surat keputusan tersebut sampai sekarang tidak ada kejelasan dan tindak lanjutnya".ujarnya lagi

Untuk diketahui, Sebelumnya, dalam menyikapi persoalan tersebut, masyarakat 4 (empat desa) bersama Lembaga Adat, BPD dan Pemdes telah menggelar rapat yang bertempat di monumen Masjid Gempa Bumi di Koto Iman

Adapun hasil dari keputusan rapat yang tertuang didalam satu lampiran surat, bahwa masyarakat terdampak oleh pembangunan jalan masuk bandara karena tidak adanya box culvert yang mengakibatkan:

1. Penyumbatan saluran irigasi oleh sampah

2. Tidak lancarnya air irigasi

3. Lahan perasawahan tidak bisa digarap

4. Petani/warga kehilangan akses jalan

oleh karena itu masyarakat meminta kepada pihak pelaksana proyek yaitu CV Air Tenang agar melakukan pembangunan box culver dengan lebar 3 meter dan tinggi 3 meter serta panjangnya disesuaikan dengan ukuran konstruksi badan jalan

masyarakat mendesak agar pembangunan box culvert tersebut dilaksanakan dalam waktu tujuh hari terhitung Rabu 25 September 2025

Proyek pembangunan jalan masuk bandara yang tidak ada Box Culvertnya sehingga saluran irigasi tersumbat oleh material dan sampah. (adz/merdekapost)

Surat keputusan musyawarah tersebut ditanda tangani oleh masyarakat bersama Lembaga Adat 4 desa, BPD 4 Desa dan diketahui oleh 4 Kepala Desa yaitu Desa Koto Iman, Agung Koto Iman, Koto Salak dan Koto Petai.

Surat tersebut juga dialamatkan kepada Bupati Kerinci, Ketua DPRD Kerinci, Kapolres, Dandim 0417/Kerinci, Anggota DPRD DapilIV, Kadis Pehunungam, Kadis tanaman pangan holtikultura,Kepala Balai wilayah sungai Sumatera VI Provinsi Jambi, Kepala Bandara Depati Parbo, Dirut PT. Air Tenang dan Camat Tanah Cogok dan ditembuskan kepada Gubernur Jambi.(adz)

Kasus PJU Kerinci, Anggota DPRD Dikabarkan Kembalikan Fee, PERADAN: Itu Tidak Menghapus Pidana

Kasus PJU Kerinci telah menyeret 10 orang menjadi tersangka dan telah ditahan pihak Kejaksaan Negeri Sungai Penuh.(adz/mpc)

Kerinci, Merdekapost - Kasus dugaan korupsi proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2023, yang diduga merugikan negara hingga Rp 2,7 Miliar, semakin memanas.

Informasi tentang dugaan keterlibatan sejumlah anggota DPRD Kerinci dalam kasus ini membuat para wakil rakyat tersebut menjadi panik hingga bahkan terakhir beredar kabar mereka ramai-ramai mengembalikan uang fee kepada istri kontraktor (yang saat ini ditahan-red).

"Sebagian anggota DPRD sudah mengembalikan uang fee secara penuh, sementara lainnya baru menyerahkan sebagian dari jumlah dana yang pernah diterima". Ungkap Aldi Agnofiandi.

Ketua LSM Semut Merah, Aldi Agnofiandi, membenarkan adanya kabar tersebut. Ia mengaku mendapat banyak informasi, baik melalui pesan singkat WhatsApp maupun rekaman pembicaraan, terkait pengembalian uang fee dari anggota DPRD Kerinci kepada istri kontraktor.

“Benar, informasi soal dugaan pengembalian uang fee itu memang ada dan sampai ke saya. Ada yang dalam bentuk pesan singkat maupun rekaman pembicaraan, makanya Saya mendesak kejari untuk segera mentersangkakan anggota dewan yang di duga terlibat kasus PJU itu” ungkap Aldi.

Dirinya mendesak Kejaksaan Negeri Sungai Penuh untuk berani mengusut tuntas dugaan keterlibatan anggota dewan, sekwan serta konsultan dalam kasus PJU ini.

“Bukan cuma anggota DPRD saja yang harus di jadikan tersangka, sekwan dan konsultan harap segera di tersangkakan juga, karena peran kedua orang itu sangat penting dalam kasus PJU tersebut,” tutupnya.

Pengembalian Uang Fee Tidak Menghapus Pidana

Salah satu pelapor kasus PJU, dari Advokat PERADAN menegaskan bahwa meskipun sejumlah pihak telah mengembalikan dana fee proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Kerinci, namun proses hukum tetap harus berjalan. Pengembalian dana fee itu tidak menghapus unsur pidana korupsi, apalagi laporan resmi telah diterima oleh Kejaksaan Agung RI.

Menurut Advokat PERADAN, secara yuridis pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi hanya menjadi faktor meringankan, bukan alasan untuk menghentikan perkara. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam UU Tipikor serta putusan Mahkamah Agung.

“Pengembalian uang tidak serta merta menghapus pidana. Proses hukum tetap wajib berjalan karena perbuatan melawan hukum sudah terjadi,” ujar salah satu Advokat PERADAN kepada media ini.

Dalam kasus PJU Kerinci, meskipun Kejaksaan telah menetapkan 10 tersangka, tapi masih ada ruang penyidikan lebih lanjut terhadap pihak lain yang diduga terlibat, termasuk anggota DPRD, Sekwan, hingga konsultan proyek.

Advokat PERADAN bersama LSM pelapor juga menekankan beberapa poin penting:

Laporan resmi ke Kejagung wajib ditindaklanjuti sesuai KUHAP dan UU Tipikor.
Pengembalian dana bukan alasan penghentian perkara.
Penyidikan dapat diperluas jika ditemukan bukti permufakatan jahat, rekayasa anggaran, atau gratifikasi.

Lebih lanjut, pihak pelapor akan meminta SP2HP dari Kejagung, mengawal kasus melalui media, bahkan menyiapkan opsi pelaporan ke KPK bila penanganan di Kejagung terkesan mandek.

Potensi Jerat Hukum

Pihak-pihak yang terlibat bisa dijerat Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 12 huruf a dan b UU Tipikor tentang suap dan gratifikasi. Jika terbukti adanya mark-up atau rekayasa anggaran, Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor juga dapat dikenakan.

Advokat PERADAN menegaskan, pengembalian dana tidak menutup ruang pidana. “Kasus ini menyangkut kepentingan publik dan dugaan kerugian negara. Penegakan hukum harus tegas,” pungkasnya.

Untuk diketahui, kasus ini dalam perjalanannya telah mengakibatkan 10 orang menjadi tersangka dan sudah ditahan oleh Kejaksaan Negeri Sungai Penuh.

(Adz/Ali)

YAS Jadi Tersangka Kasus Korupsi PJU Kerinci, Kajari Sebut Dia Punya Peranan Penting

YAS Tersangka Korupsi PJU Dishub Kerinci saat digiring ke mobil tahanan, Selasa (05/08/2025).(adz/mpc)

Kerinci, Merdekapost - Kejaksaan Negeri (Kejari) Sungai Penuh kembali menetapkan satu orang tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2023.

Kali ini tersangka berinisial YAS, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) atau biasa disebut dinas ULP Kabupaten Kerinci, resmi ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa (05/08/2025).

YAS merupakan anak buah dari Almi Yandri kepala UKPBJ itu terlihat mengenakan rompi tahanan berwarna pink saat keluar dari ruang pemeriksaan. Ia langsung digiring ke dalam mobil tahanan oleh petugas kejaksaan.

Berita Terkait: Kejari Tetapkan 7 Orang Tersangka Kasus PJU Dishub Kerinci, Ini Keterangannya

Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, Sukma Djaya Negara, didampingi Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus), Yogi, dalam konferensi pers menyampaikan bahwa penetapan YAS sebagai tersangka merupakan hasil dari pengembangan penyidikan sebelumnya.

“Hari ini, penyidik kembali menetapkan satu orang tersangka berinisial YAS, yang berperan sebagai Pejabat Pengadaan dalam proyek PJU, ” ujar Sukma.

Yogi menambahkan, YAS memiliki peran strategis dalam proyek tersebut. Ia ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kerinci, HC. Dalam perannya, YAS diduga menunjuk langsung beberapa perusahaan untuk mengerjakan proyek tanpa melalui prosedur pengadaan yang semestinya.

“YAS memiliki peran penting dalam pengaturan pelaksanaan proyek. Ia menunjuk perusahaan-perusahaan tertentu untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, ” ungkap Yogi.

Dengan penetapan YAS, total tersangka dalam kasus dugaan korupsi PJU Kerinci kini berjumlah 10 orang.

Kejaksaan memastikan akan terus mendalami kasus ini dan membuka kemungkinan adanya tersangka baru seiring perkembangan penyidikan.

Berita Terkait:

Diduga Kuat Ada Keterlibatan Anggota Dewan dalam Kasus PJU Dishub Kerinci, Kejaksaan Diminta Jangan Tebang Pilih

Akibat perbuatan para tersangka, negara mengalami kerugian sekitar Rp 2, 7 miliar dari total anggaran proyek sebesar Rp 5, 5 miliar.

Sama seperti sembilan tersangka sebelumnya, YAM disangkakan melanggar pasal-pasal tindak pidana korupsi sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dengan ancaman hukuman penjara maksimal dan denda sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

“Kami akan terus mengembangkan penyidikan kasus ini untuk memastikan seluruh pihak yang bertanggung jawab dapat diproses sesuai hukum, ” tegas Sukma.(adz)

Breaking News! Satu Lagi ASN Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus Korupsi PJU Kerinci, Total Jadi 10 Orang

Satu Lagi ASN inisial YAS Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus Korupsi PJU Kerinci, Total tersangka sudah 10 Orang.(ist/mpc)

KERINCI, MP – Kasus dugaan korupsi proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) di Dishub Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2023 kembali berkembang. Kejaksaan Negeri (Kejari) Sungai Penuh menetapkan satu tersangka baru berinisial YAS, sehingga total tersangka yang telah ditahan kini mencapai 10 orang.

Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, Sukma Jayanegara, SH, MH, menjelaskan bahwa YAS merupakan Pejabat Pengadaan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) dari Pengguna Anggaran atau Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci, HC, yang sebelumnya juga sudah ditahan dalam kasus ini.

Berita Lainnya:

BREAKING NEWS: Kadishub Kerinci dan 6 Orang Ditetapkan Tersangka dan Ditahan, Kasus PJU Dishub Kerinci 2023