MERDEKAPOST.COM

Daftar di Penjaringan Cakada PKB Kerinci, Boy Edwar; Harapan Kami PKB Bisa Bersama Golkar

Kerinci, Merdekapost.com - Ir H Boy Edwar (Ketua DPD Golkar Kerinci) Sekretaris mengutus Rafdi Ikwandi Sekretaris Partai Golkar Kerinci untuk mendaftar dan mengambil formulir Calon Kepala Daerah di Desk Pilkada Partai Kebangkitan Bangsa Kerinci, Sabtu, 27 | 04 | 2024.

Boy Edwar yang saat ini merupakan wakil ketua DPRD Kerinci sekaligus anggota DPRD Kerinci terpilih untuk 2024 menitipkan pesan kepada Rafdi Ikwandi bahwa dirinya sangat mengharapkan dukungan dari PKB.

Disampaikan Rafdi, Beliau sangat berharap dukungan dari PKB, sebab, Jika didukung oleh PKB (2 kursi) maka akan cukup sebagai syarat bagi Boy Edwar untuk mendaftarkan diri di KPU.

Adapun syarat maju calon Bupati Kerinci adalah 6 kursi (20%), karena Golkar sudah ada 4 kursi maka jika ditambah dengan dukungan PKB (2 Kursi) maka sudah cukup dan memenuhi syarat minimal untuk pendaftaran di KPU.

"Golkar siap berkoalisi menggandeng PKB untuk mewujudkan langkah-langkah kedepan dalam membangun Kabupaten Kerinci."selain di PKB, Pak Boy Edwar juga sudah mendaftar di Partai Demokrat " Ujar Rafdi

"jadi kami sangat mengharapkan PKB bisa bekerja sama dengan Golkar nantinya, dan berjuang pada Pilkada Kerinci dengan sumber daya yang ada di kedua partai". Harapnya

Sementara itu, Afriadi Darmansyah Ketua Desk Pilkada DPC PKB Kerinci membenarkan bahwa secara resmi Boy Edwar telah mendaftar dan mengambil formulir sebagai Calon Bupati Kerinci 2024 di Desk Pilkada PKB Kerinci.

"Iya, sore tadi sekitar menjelang magrib, beliau mengirim utusan yaitu Rafdi Ikwandi Sekretaris Golkar yang datang ke kantor PKB" Ujarnya

"Dijelaskan Afri, Sampai Saat ini sudah ada 6 orang yang mendaftar dan mengambil formulir di PKB yaitu Monadi, Darmadi, Kumaini, Fadli Sudria, Tafyani Kasim dan Boy Edwar".

"mekanisme di PKB kali ini selain mendaftar langsung di DPC, kandidat juga bisa mendaftar secara online melalui sicakada.pkb.id. namun semua berkas harus lengkap dan di upload baik secara Online maupun soft copinya.

Berita Lainnya:

Ambil Formulir Cagub di PPP, Al Haris: Semua Partai Itu Penting

DPC PKB Kerinci Resmi Buka Penjaringan Bakal Calon Bupati Kerinci 2024

DPW PKB Buka Penjaringan Bakal Calon Gubernur Jambi 2024

Kami mengucapkan terima kasih kepada pak Boy Edwar atas kepercayaan beliau dan kami (desk Pilkada PKB) akan meneruskan berkas pendaftaran ini ke DPW dan DPP nantinya baik secara online maupun berkas soft copynya.

"Mudah-mudahan nanti kita bisa bersama-sama", namun demikian lanjut Afri, Setelah tahapan pendaftaran di tingkat DPC PKB Kerinci, selanjutnya nanti akan ada tahapan UKK (Uji Kelayakan dan Kepatutan) atau Fit and Poper test yang dilaksanakan oleh DPP, kemudian setelah itu akan keluar rekomendasi tahap 1 yang mana rekom ini bisa digunakan oleh Bakal Calon untuk meloby partai lain untuk berkoalisi agar nantinya bisa mencukupi syarat kursi (20 persen) untuk mendaftar ke KPU". Pungkasnya.(fad)

Buktikan Keseriusan Maju di Pilkada Kerinci 2024, Tafyani Kasim Resmi Daftar di PKB

H Tafyani Kasim diwakili Johani dan Sayuti secara resmi mengambil formulir pendaftaran di DPC PKB Kerinci sebagai Calon Bupati Kerinci, Sabtu, 27 | 04 | 2024. [Doc: Merdekapost]

Kerinci, Merdekapost.com - H Tafyani Kasim (atau lebih dikenal HTK) salah seorang Balon Bupati Kerinci pada Pilkada Kerinci 2024 secara resmi Mendaftar di Desk Pilkada (Panitia Penjaringan Cakada) PKB Kerinci Sabtu, 27 | 04 | 2024.

H Tafyani Kasim diwakili Johani dan adik beliau Sayuti secara resmi mengambil formulir pendaftaran di DPC PKB Kerinci.

Disampaikan Johani, Pak Tafyani sampai saat ini merupakan satu-satunya kandidat yang berasal dari wilayah hilir, beliau sangat serius untuk maju dalam Pilkada Kerinci 2024 ini, oleh karena itu Kami sangat berharap bisa mendapatkan dukungan dari PKB

Dilanjutkannya, selain di PKB, Pak Tafyani juga sudah mendaftar di Partai PDI Perjuangan dan beliau adalah kader di Partai berlambang moncong putih itu, kemudian di Partai Demokrat juga sudah mendaftar" Ujar Johani

"Oleh karena itu, kami betul-betul mengharapkan dukungan PKB bersama-sama dengan partai lainnya supaya beliau nantinya bisa mencukupi syarat untuk mendaftar di KPU". Harapnya

Afriadi Darmansyah Ketua Desk Pilkada DPC PKB Kerinci membenarkan bahwa secara resmi HTK telah mendaftar sebagai Balon Bupati Kerinci 2024 di Desk Pilkada PKB Kerinci.

"Iya, sore tadi sekitar pukul 4.30 utusan Pak Tafyani yaitu Pak Johani dan Sayuti secara resmi mendaftar dan mengambil formulir di PKB".

Baca Juga:

Ambil Formulir Cagub di PPP, Al Haris: Semua Partai Itu Penting

"Dijelaskan Afri, Sampai Saat ini sudah ada 5 orang yang mendaftar dan mengambil formulir di PKB".

Kemudian, lanjut Afri, mekanisme di PKB kali ini selain mendaftar langsung di DPC, kandidat juga bisa mendaftar secara online melalui sicakada.pkb.id.

Kami mengucapkan terima kasih kepada pak Tafyani Kasim atas kepercayaan beliau dan kami (desk Pilkada PKB) akan meneruskan berkas pendaftaran ini ke DPW dan DPP nantinya baik secara online maupun berkas soft copynya. (adz)

Serius Maju, 5 Tokoh Sungai Penuh Daftar Cawako di PKS

FOTO: Lima tokoh terkemuka Kota Sungai Penuh tercatat telah mendaftarkan diri di Penjaringan Cawako-Cawawako DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Sungai Penuh. (Doc: Merdekapost)

MERDEKAPOST, SUNGAI PENUH - Lima tokoh terkemuka Kota Sungai Penuh telah mendaftarkan diri di Penjaringan Cawako-Cawawako DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Sungai Penuh

Untuk diketahui, sebagai syarat untuk maju sebagai Paslon Wako-Cawako Sungai penuh harus mengantongi dukungan (rekomendasi) dari partai atau gabungan beberapa partai dengan minimal 5 kursi parlemen.

Sementara Partai PKS pada Pileg 2014 lalu berhasil mempertahankan eksistensinya sebagai salah satu partai yang cukup berpengaruh di Kota Sungai Penuh, 3 kursi berhasil diraihnya dibawah kepemimpinan Fery Satria, S.T

Pasca Ahmadi Zubir, Alvia Santoni mendaftarkan diri di Penjaringan Bakal Calon Walikota/Wakil Walikota DPC PKS, ada 3 nama lagi yang ikut mendaftarkan diri yaitu Fikar Azami, Noviar Zen dan salah seorang Kader PKS Damri Miftah (Anggota DPRD Kota Sungai Penuh)

Dengan demikian, sejauh ini sudah ada 5 (lima) kandidat yang secara resmi mendaftarkan diri dan mengambil formulir di PKS.

Seperti disampaikan Fery Satria, pendaftaran atau pengambilan formulir sudah final, namun untuk pengembalian batas akhirnya nanti tanggal 20 April" Ungkapnya

Kemudian, lanjutnya, survey dan tahapan lainnya akan memakan waktu sekitar dua minggu, "kurang lebih dua minggu". Kata Fery

"Sedangkan untuk rekomendasi diperkirakan akan keluar pada akhir-akhir Mei hingga awal Agustus, sesuai dengan tahapan dan mekanisme DPP". Ungkapnya lagi

Pantauan Merdekapost, Ahmadi Zubir (Walikota Sungai Penuh) terlihat langsung mendaftarkan diri di DPD PKS dan disambut oleh ketua DPD PKS Kota Sungai Penuh Fery Satria, Jum'at, 06/04 lalu, sedangkan Alvia Santoni saat mendaftar diwakili oleh ketua OKK PPP Kota Sungai Penuh Edwar dan adiknya Anser

Fikar Azami juga mengakui bahwa dirinya sudah mendaftarkan diri dan sudah mengambil formulir dan pengembaliannya nanti setelah idul fitri.

Pada Pilwako Sungai penuh 2019 lalu PKS merupakan salah satu partai pengusung Fikar Azami. (adz)

PDIP Siap Bantu PPP di MK, Hasto Sebut Jangan Sampai Partai Kabah Dihilangkan Sejarahnya

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengaku tak rela jika penyalahgunaan kekuasaan hingga menjegal PPP. (Foto TPN)

JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) memastikan mendukung penuh permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang bakal diajukan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

PDIP bahkan siap membantu sejumlah data. "Kami juga memberikan dukungan terhadap upaya PPP di dalam melakukan gugatan di MK. Tidak hanya bantuan spirit tapi juga data-data yang diperlukan PPP," kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di Jakarta

Adapun hal itu dilakukan lantaran PPP berdasarkan hasil rekapitulasi nasional dinyatakan tidak lolos ambang batas parlementer, padahal partai berlambang kabah itu merupakan partai bersejarah yang selalu lolos parlemen sejak tahun 1971 silam.

Dia pun mengaku tak rela jika penyalahgunaan kekuasaan hingga menjegal partai berlambang kabah itu. "Jangan sampai partai Kabah ini dihilangkan sejarahnya hanya karena mendukung Ganjar-Mahfud, ini sudah kebangetan," tutupnya.

Selain PPP, PDIP juga menjaga solidaritas terhadap partai pengusung Ganjar Mahfud lainnya seperti Partai Perindo dan Hanura.

Sebab, tambah dia, ada pergerakan masif untuk menghambat suara pendukung Ganjar dan Mahfud.

"Kami pernah menegaskan bahwa begitu masifnya operasi yang dilakukan untuk menghambat Ganjar-Mahfud dan kemudian suara-suara pendukung Ganjar-Mahfud, partai politik, semua dikecil-kecilkan," tutupnya.

( Sumber: iNews.id | Editor: Aldie Prasetya | Merdekapost.com )

PPP Gagal ke Senayan, Ini untuk Pertama Kali sejak Didirikan

Partai Persatuan Pembangunan (PPP). (Dok PPP/Istimewa)

Jakarta, Merdekapost.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk pertama kalinya tidak lolos ke Senayan atau gagal melalui ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

KPU telah merampungkan hasil rekapitulasi pada Rabu (20/3/2024), dari hasil tersebut PPP hanya mendapatkan 5.878.777 suara (3,87%).

Merujuk pasal 414 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, disebutkan syarat parpol untuk lolos parlemen harus memenuhi ambang batas parlemen minimal 4%. dengan demikian PPP kekurangan sekitar 0,13 persen lagi untuk lolos.

Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Meski begitu, PPP memiliki sejarah yang tak boleh dilupakan. Berikut ini profil PPP.

Profil Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Partai Persatuan Pembangunan (PPP). (Dok PPP/Istimewa)

PPP merupakan partai yang dibentuk di masa Orde Baru sebagai bagian kebijakan fusi partai. Fusi partai adalah ide Presiden Soeharto untuk merampingkan partai-partai yang punya satu ideologis serupa.

Merujuk pada website resmi, PPP didirikan pada tanggal 5 Januari 1973 yang merupakan hasil Fusi atau gabungan dari empat partai berbasis Islam yakni Partai Nahdhatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam Perti.

Partai ini dipelopori oleh KH Idham Chalid (Ketua Umum PB NU), H.Mohammad Syafaat Mintaredja (Ketua Umum Parmusi), SH, Haji Anwar Tjokroaminoto ( Ketua Umum PSII), Haji Rusli Halil (Ketua Umum Perti), dan Haji Mayskur (Ketua Kelompok Persatuan Pembangunan di DPR). Dengan hasil gabungan dari partai-partai besar berbasis Islam, maka PPP telah memproklamirkan diri sebagai "Rumah Besar Umat Islam".

Sejak berkuasa, Presiden Soeharto memang tak ingin ada banyak partai di Indonesia. Dia belajar dari era demokrasi terpimpin masa Soekarno saat keberadaan banyak partai terbukti tidak efektif. Saat itu, partai-partai yang ada malah saling menjatuhkan satu sama lain, sehingga stabilitas politik terganggu dan kebijakan negara tak terwujud.

Alhasil, Soeharto ogah masalah itu terjadi saat dia berkuasa. Maka, lahirlah ide fusi atau penyederhanaan partai.

Namun, ide tersebut tak langsung terwujud saat Soeharto berkuasa. Pada Pemilu pertama Orde Baru tahun 1971, semua partai apapun ideologinya masih bertanding. KPU pun menetapkan organisasi masyarakat, Golongan Karya (Golkar), memenangi Pemilu.

Baca: Ini 10 Parpol yang Gagal Lolos ke Senayan: PPP, PSI, hingga Hanura

Dalam perspektif pemerintah, kemenangan Golkar bukan berarti situasi bakal aman. Pasalnya, menurut Andre Feillard dalam NU vis a vis Negara (1999), di Senayan bakal ada banyak partai lain yang bisa mengganggu jalannya pemerintahan.

Atas dasar ini, pemerintah melakukan intervensi kepada partai-partai, termasuk partai Islam yang eksis sejak masa Soekarno dan mewakili kelompok Islam, antara lain:

Intervensi tersebut berupa ikut campur pemerintah mengatur sosok ketua umum partai dalam pemilihan terbuka. Pemerintah menempatkan orang kepercayaan untuk mensukseskan langkah fusi partai.

Singkat cerita, hasil dari intervensi itu sukses menggabungkan partai-partai Islam tersebut menjadi satu wadah bernama Kelompok Persatuan Pembangunan pada Oktober 1972. Penamaan ini juga diatur oleh Soeharto yang tak ingin kelompok partai Islam menggunakan nama "Islamis."

Kelompok Persatuan Pembangunan itulah yang kelak berubah jadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada 5 Januari 1973. Selama Orde Baru berkuasa, PPP menjadi pilihan politik para tokoh Islam dan pendukungnya.

Selain PPP, kelompok lain yang terdampak fusi adalah golongan partai nasionalis, seperti Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) serta Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katolik. Mereka bergabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Beranjak dari sini, PDI, PPP dan Golongan Karya saling berebut suara di tiap pemilu Orde Baru. Tentu, kita mengetahui selama berulangkali Pemilu terselenggara, tetap saja pemenangnya Golkar, disusul PPP dan PDI.

Di era reformasi, suara PPP juga harus berjuang dengan sengit karena ketatnya persaingan antar partai. Suara PPP terus turun dari 11,33 juta pada pemilu 1999 atau 10,71% menjadi 6,32 juta pada pemilu 2019 atau 4,52%.

Banyaknya partai baru serta pergeseran ideologi dan tren elektoral membuat suara PPP turun. Puncaknya adalah pada 2024 di mana PPP tidak lolos ke parlemen karena suaranya di bawah threshold yang ditentukan.

Partai yang lahir pada 5 Januari 1973 merupakan salah satu partai politik yang ada di Indonesia. PPP merupakan hasil dari gabungan empat partai berbasis islam.

Partai politik yang tergabung adalah Partai Nahdlatul Ulama, Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Islam Perti, dan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi).

Partai ini meresmikan diri sebagai “Rumah Besar Umat Islam” dengan menjadikan lambangnya yaitu Ka'bah sebagai asas Islam. Pada 1984 terjadi perubahan asas partai sesuai dengan keadaan partai politik yang berlaku saat itu.

Sayangnya, partai Rumah Besar Umat Islam yang sudah ada sejak 1971 tidak mendapatkan kesempatan untuk maju ke Senayan setelah menjalani serangkaian Pemilu 2024.(*)

Editor : Aldie Prasetya | Merdekapost.com

H. Maulana Gelar Silaturahmi dengan Seluruh Ketua RT Se Kecamatan Paal Merah dan Jambi Selatan

H. Maulana Gelar Acara Silaturahmi Bersama Seluruh Ketua RT Se Kecamatan Paal Merah dan Jambi Selatan. [Foto: istimewa]

MERDEKAPOST, JAMBI – Mantan Walikota Jambi, Dr.dr.Maulana, MKM, menggelar acara silaturahmi bersama Forum RT Kecamatan Paal Merah, Kecamatan Jambi Selatan, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa, Selasa (19/03/2024).

Acara yang digelar di Aula utama Institut Agama Islam Muhammad Azim (IAIMA) Jambi ini, turut dihadiri oleh Direktur Rumah Pemenangan Maulana (RPM), Lurah dan para tokoh masyarakat Kota Jambi.

“Alhamdulillah pada siang hari ini kami bersama Direktur RPM pak Budidaya bersilaturahmi bersama para ketua RT, Bhabinkamtibmas dan Babinsa di Kecamatan Paal Merah dan Jambi Selatan,” ungkap H. Maulana.

H. Maulana menyampaikan bahwa acara silaturahmi ini merupakan kegiatan rutinitas dirinya sejak menjabat sebagai Wakil Walikota Jambi periode 2018 – 2023.

“Kegiatan ini rutin saya lakukan sejak saya menjadi wakil walikota Jambi, dan silaturahmi ini terus kami lakukan meski kami sudah tidak menjabat di pemerintah kota,” kata H. Maulana.

Lebih lanjut, dirinya sangat mengapresiasi Forum RT Kota Jambi dan seluruh Ketua RT yang selalu menjaga kekompakan serta bersatu bersama membangun Kota Jambi.

“Kami bersyukur Forum RT dan para ketua RT kompak bersatu untuk membangun Kota Jambi yang sama-sama kita cintai ini,” ucap Ketua DPD PAN Kota Jambi, H. Maulana. (064)

Kepala Desa dan Perangkat Desa Tidak Dapat THR, Tito; Aturannya Tidak Ada

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. (Ist)

JAKARTA, MERDEKAPOST.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut perangkat dan kepala desa tidak akan mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR). Hal ini karena perangkat dan kepala desa secara undang-undang bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Tito mengatakan, THR yang hanya dibayarkan pemerintah pusat kepada daerah hanya untuk ASN, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), calon ASN, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati hingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

"Aturannya tidak ada, dalam UU Desa itu perangkat desa itu bukan ASN, Sama dengan kepala desa itu bukan ASN. Oleh karena itu tidak termasuk dalam pemberian tunjangan oleh Pemerintah Daerah," ujar Tito .

Namun jelas Tito, tahun lalu perangkat dan kepala desa THR diberikan dengan menggunakan dana desa. Hal itu dilakukan dengan kesepakatan bersama seluruh perangkat desa.

"Tapi di tahun lalu mereka menggunakan dana desa, kita bicarakan dalam asosiasinya kita prinsip juga ingin menyejahterakan tapi tidak memberatkan dana desa," jelasnya.

Tito menjelaskan, setiap desa membutuhkan dana sebesar Rp 20 juta untuk pemberian THR kepada kepala dan perangkat desa. Sehingga menurutnya, total dana THR yang dibutuhkan mencapai Rp 1,6 triliun.

Sehingga jelas Tito, hal itu akan dibicarakan lebih lanjut dengan asosiasi desa dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Editor : Aldie Prasetya / Sumber: VIVACOID)

Inilah Nama 30 Anggota DPRD Kabupaten Tanjabtim Terpilih Hasil Pemilu 2024

Inilah Daftar nama-nama 30 Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung timur (Tanjabtim) Terpilih Priode 2024-2029, Hasil Pemilu 2024 :

1. Zilawati : 3.902-PAN

2. Muhammad Aris, S.Kom, 3.700-PAN

3. Jamil Akbar, SE : 3.696-PAN

4. Firmansah Ayusda, S.Pd.I : 3.229-PAN

5. H. Syamsu Alam : 2.861-PAN

6. Usman, S.IP : 2.917-Gerindra

7. Muhammad Guntur, S.P.i : 2.029-PDI-P

8. Hj. Dewi Julianti, SE: 1.798-Golkar

9. Drs. Syahbudin, M.H : 1.525-NasDem

10. Ruziansyah Putra : 1.618-Demokrat

11. Farhan Sirajuddin Yusuf : 1.126-PKS

12. Sulpani : 4.933-PAN

13. Nugraha Setiawan, S.IP : 3.840-PAN

14. Sumaryadi : 3.144-PAN 15. Ilham Febriansyah : 2.697-PAN

16. Edi Mubarak, S.Pd : 1.835-PAN

17. Hasniba, A.Md : 2.436-Golkar

18. Alam Bakri : 1.928-Golkar

19. Ambo Acok, S.T : 1.705-Gerindra

20. Nuardy : 1.602-NasDem

21. Karyono : 1.267-PKB

22. Ariandi : 4.686-PAN

23. M. Feisal Nur Wahyu : 4.582-PAN

24. Muhammad Alvi Kautsar : 2.490-PAN

25. Tri Astuti Handayani : 1.928-PAN

26. Vonny Wulandari, S.Kep, . M.M : 1.821-PAN

27. Samsir : 2.430-Gerindra

28. Siti Aminah, SE : 2.386-NasDem

29. Muhammad Samin, S.S,. M.IP : 1.309-Golkar

30.Danny Dwi Anggara : 1.077.-PDI-P.

___________________________________________________________________ Editor: Aldie Prasetya | Merdekapost.com )

Daftar nama 35 Caleg DPRD Kabupaten Merangin terpilih Periode 2024-2029

Inilah Daftar nama 35 Caleg DPRD Kabupaten Merangin terpilih Periode 2024-2029:

1. Nasihin (PKB)

2. Bribka Ahmad Fahmi (Gerindra)

3. Toni Irwan Jaya atau Sri Amin (PDIP)

4. Mulyadi atau Hasan Jalil (Golkar)

5. Muhammad Yani (Nasdem)

6. Zainal Amri (PKS)

7. M Yuzan (Hanura)

8. Muhammad Rifaldi (PAN)

9. Mira Sartika (PAN)

10. Satria Abadi (Demokrat)

11. Indra Geni (Perindo)

12. Aditya Nugraha Illahi (PPP)

13. Amri Saham (PKB)

14. Haszil Aima Putra (Gerindra)

15. Herman Efendi (Golkar)

16. Samdianto (Golkar)

17. Pahala Junior Pasaribu (Nasdem)

18. Haryanto (PKS)

19. A Thalib (PKN)

20. Rahmat Hidayat (PAN)

21. Asy’ari El Wakas Apuk (Demokrat)

22. Sukadi (Perindo)

23. Teguh Wahyudi (PPP)

24. Abdul Khalim (PKB)

25. Syaiful Hadi (Gerinda)

26. Darmadi (PDIP)

27. Sukar (Golkar)

28. Muhammad Helmi (Nasdem)

29. Taufik (PAN)

30. Patria Nusa Nanta Samosir (Demokrat)

31. Safriyon (Gerindra)

32. M Haris (Nasdem)

33. Al Hanim Assodiki (PAN)

34. Hasren Purja Sakti (Perindo)

35. Parhan (PPP).

____________________________________________________________________ Editor: Aldie Prasetya | Merdekapost.com )

[2] Pilkada Kerinci 2024, Ini 5 Tokoh dari Tengah (Kerinci Tengah) yang Berpeluang dan Berpotensi Maju

Menjelang Pilkada Kerinci 2024, Inilah 5 Tokoh dari Tengah (Kerinci Tengah) yang Berpeluang Maju dan punya kans kuat. terdiri dari kalangan elit politik dan salah satunya ada mantan Ketua KPU Kerinci. (Doc: adp | Merdekapost.com)

KERINCI | MERDEKAPOST.COM - Dengan berakhirnya 5 tahun masa pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati [Dr Adirozal - Ir Ami Taher] di Kabupaten Kerinci, Hampir bisa dipastikan Masyarakat Kerinci kembali akan menghadapi Pemilihan Kepala daerah yang kali ini dijadwalkan pada tanggal 27 November 2024 yang dikemas dalam Pilkada Serentak 2024 bersama Ratusan daerah lainnya se- Indonesia.

Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) atau Bupati dan Wakil Bupati secara serentak telah ditetapkan oleh KPU bakal dilaksanakan pada 27 November 2024 mendatang pasca Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa tidak ada penundaan jadwal atau tetap dilaksanakan pada November 2024.

Ada beberapa nama figur potensial dari Kerinci Tengah (Air Hangat lama) yang santer disebut-sebut bakal maju sebagai Bakal Calon Bupati / Wakil Bupati Kerinci 2024-2029. ada yang bergerak bersosialisasi secara aktif ketengah-tengah masyarakat dan ada pula yang memakai strategi bergerilya melobi partai.

Daerah yang merupakan wilayah Air Hangat Lama atau sekarang memiliki 4 kecamatan memiliki basis suara yang cukup signifikan, dibuktikan dengan banyaknya jumlah kursi di Dapil ini yaitu 7 kursi legislatif.

Berikut 5 tokoh yang saat ini terlihat serius dan aktif turun bersosialisasi ketengah-tengah masyarakat dan juga aktif di media sosial (Medsos):

1. Ir. Boy Edwar, M.M Ketua DPD Golkar Kerinci, Wakil Ketua DPRD Kerinci, nama ini telah duduk di DPRD Kerinci Periode ketiga. selian sebagai anggota DPRD Kerinci dirinya juga dikenal sebagai salah seorang pengusaha. Boy Edwar sebelumnya dikabarkan telah mendapat restu berupa surat tugas dari Golkar dan pasca Pileg dirinya disebut-sebut telah mendapatkan Rekomendasi untuk maju di Pilkada Kerinci 2024 bersamaan dengan rekomendasi maju untuk Fikar Azami yang diperintahkan maju untuk Pilwako Sungai Penuh;

2. Mensediar, S.Pd, M.M Anggota DPRD Kerinci, Sekretaris Fraksi PKB DPRD Kerinci, Ketua Komisi 2 DPRD Kerinci, Wakil Ketua DPC PKB Kabupaten Kerinci, sebelum duduk sebagai anggota DPRD Kerinci, Mensediar juga aktif di dunia jurnalis (Pers) dan pernah menjadi Tenaga Profesional PNPM serta Tenaga Ahli (TA) Pendamping Desa. Mantan aktifis ini dikenal vokal di Lembaga DPRD Kerinci dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, terutama dalam memperjuangkan dibangunnya sarana transportasi yang layak yaitu akses jalan menuju perkebunan warga di Renah Pemetik;

3. Khumaini Mantan Ketua KPU Kabupaten Kerinci, Mantan Ketua GP Ansor Kerinci-Sungai Penuh, aktif didunia pegerakan sejak Mahasiswa menjadi kader PMII dan Ketua GP Ansor Kerinci. selain itu juga di dunia jurnalis dirinya sudah cukup lama menekuni profesi Wartawan, mulai dari Media Cetak Jambi News, Aksi Post, kemudian juga media yang tergabung dalam group Jawa post, seperti Kerinci Pos dan Pos Metro. Tidak hanya itu, dia juga pernah bergabung dengan grup Kompas dan Tribun Jambi;

4. Zainal Efendi, S.P, M.Si, Saat ini menjabat sebagai Sekda Kerinci, sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Inspektorat Kabupaten Kerinci dan berbagai jabatan di birokrasi yang dimulainya dari bawah;

5. Dr dr. Deri Mulyadi, S.H, M.Kes. spOT adalah seorang dokter aktif dan merupakan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Jambi. Putra kelahiran Semurup ini dikabarkan sudah mendapatkan dukungan penuh dari Lembaga Adat Tigo Luhah Semurup untuk maju sebagai Calon Bupati Kerinci beberapa waktu yang lalu, sebagai salah satu bentuk komitmen keseriusannya untuk maju dr Deri akhir-akhir ini aktif bersosialisasi ketengah-tengah masyarakat dengan memberikan pengobatan gratis kepada masyarakat dan diutamakan bagi yang kurang mampu di desa-desa yang ada di Kabupaten Kerinci;

Kelima nama figur diatas berasal dari kalangan elit Politik, Pengurus Partai, Pengusaha dan Profesional

Demikian nama dan profil singkat 5 putra terbaik Kerinci Tengah, data ini dihimpun dari berbagai sumber.

Edisi berikutnya Merdekapost.com akan mencoba membahas profil lengkap serta analisa potensi tokoh tersebut satu persatu.

Kemudian berikutnya akan kita tampilkan beberapa Tokoh yang berpotensi maju sebagai Calon Kepala Daerah Kabupaten Kerinci dari Wilayah hilir.

------------------------------------------------------------------------------ ( Editor: Aldie Prasetya | Merdekapost.com )

Menang Tipis, Rocky Berhasil Melenggang ke Senayan, Kalahkan Sutan Adil Ketua DPD Gerindra Jambi

R Istocky Candra (Kiri) yang berhasil melenggang ke Senayan 2024-2029 dari Dapil Provinsi Jambi menumbangkan Sutan Adil Hendra (Kanan Jas hitam). (Doc mpc | ald)

Merdekapost, Jambi - Rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten dan kota daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Jambi pada pemilihan legislatif (Pileg) 2024 telah usai. Berdasarkan Data hasil pleno KPU dimasing-masing Kabupaten se Provinsi Jambi, Politikus senior partai Gerindra Sutan Adil Hendra gagal menuju kursi di DPR RI.

Sutan Adil Hendra kalah tipis dengan pesaingnya di Gerindra yang mana berdasarkan data DB1 hasil rekapitulasi penghitungan suara kabupaten/kota pertanggal 6 Maret 2014. Sutan Adil Hendra (SAH) yang juga selaku Ketua DPD Gerindra Jambi tersebut tak dapat mempertahankan kursinya di Senayan untuk ketiga kalinya.

Dalam hasil penghitungan suara itu, Sutan Adil Hendra hanya memiliki 63.403 suara sedangkan pesaingnya yang duduk DPR RI dari Gerindra Rocky Candra meraih 64.026 suara, lalu suara ajudan Prabowo, Harrifar Syafar 39.880 suara, sementara untuk suara Partai atau orang yang mencoblos partai Gerindra berjumlah 51.993 suara dan total perolehan suara keseluruhan 241.351 suara

"Kita sudah memprediksi bahwa suara Rocky Candra ini akan melewati suara petahana yang juga satu partai yakni Sutan Adil Hendra di DPR RI ini. Melesatnya nama Rocky ini tidak menjadi sesuatu yang mengejutkan karena sudah kita prediksi," kata Pengamat Politik Jambi, Pahrudin, Jumat (8/3/2024).

Akademisi Universitas Nurdin Hamzah Jambi ini juga menyebutkan bahwa Rocky sudah dinilai baik dalam pertarungan politik. Bahkan, saat maju sebagai caleg DPRD Provinsi Jambi, dengan menjadi pendatang baru dia mampu duduk di kursi pimpinan DPRD Jambi dengan perolehan suara tertinggi.

"Jadi di sini kan terlihat bagaimana Rocky mampu membuktikan sebagai pendatang baru dia tak bisa dianggap sebelah mata," ujarnya.

Berita Lainnya: Wajah Baru, Ini 6 Anggota DPRD Provinsi Jambi Dapil Jambi 4 Kerinci-Sungai Penuh Terpilih

Sekadar informasi, Untuk DPR RI Dapil Jambi memiliki kuota 8 kursi. Caleg yang berpotensi lolos ke Senayan adalah Cek Endra (Golkar), Hasan Basri Agus (Kursi ke-2 Golkar), Edi Purwanto (PDIP), kemudian H.A Bakri (PAN), Elpisina (PKB), Syarif Fasha (NasDem), selanjutnya Rocky Candra (Gerindra) dan kursi terakhir Zulfikar Achmad (Demokrat). (*)

( Editor: Aldie Prasetya | Merdekapost.com )

3 Kader Terbaik PKB Kerinci Siap Usung "Perubahan" pada Pilkada Kerinci 2024

KERINCI, MERDEKAPOST - Pemilu Legislatif 2024 selesai, PKB berhasil mendapat 2 kursi, yaitu di Dapil 1 Iqbal Arif Pratama dan Tomi Emiral dari Dapil 3. Sementara di Dapil 2 yang sebelumnya selalu terisi, namun kali ini nampaknya PKB harus kehilangan 1 kursi, yang ditinggalkan almarhum Reno Efendi dan PAW-nya Sriyanti yang dilantik pada September 2023 lalu, namun beberapa hari sebelum hari H dirinya meninggal dunia tepatnya pada tanggal 9 Februari 2024 lalu.

Namun, PKB Kerinci masih bisa bernapas lega dikarenakan tahun ini berhasil memperoleh satu kursi untuk DPRD Provinsi Jambi yaitu atas nama Arwiyanto, S.E yang juga merupakan sekretaris DPC dan juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PKB DRPD Kabupaten Kerinci.

Kemudian, untuk suara PKB secara nasional atau suara DPR RI PKB Kerinci juga tercatat meraih suara terbanyak atas nama Caleg H Paizal Kadni yang berhasil meraup suara terbanyak untuk Kabupaten Kerinci yaitu 40ribu suara.

Ketika ditanya tentang kesiapan PKB dalam menghadapi Pilkada Kerinci yang bakal di gelar 27 November 2024 nanti, Ketua DPC PKB Kabupaten Kerinci Heri Zaldi Alwi, S.Pt menyebutkan bahwa PKB Kerinci punya beberapa orang kader potensial yang siap maju di Pilkada nanti.

Menurut Heri Zaldi Alwi, saat dikonfirmasi wartawan media ini menyebutkan bahwa setelah selesainya Pilcaleg, dan hasil juga sudah nampak jelas pasca pleno KPU Kabupaten, maka dipastikan PKB Kerinci berhasil meraih 2 kursi DPRD Kerinci, Pihaknya saat ini sudah mulai fokus untuk mempersiapkan kader potensial yang akan maju pada Pilkada 2024 nanti.

Dikatakannya, "Untuk Pilkada Kerinci 2024 Kita juga punya kader yang siap maju, ada Arwiyanto, Mensediar dan Yanti Maria Susanti". Tuturnya.

Untuk diketahui, Arwiyanto adalah salah seorang anggota DPRD Kerinci dua periode, ketua Fraksi PKB sekaligus Sekretaris DPC PKB Kerinci, berasal dari Dapil 1 yaitu kecamatan Siulak, Siulak Mukai dan Gunung Kerinci. sebagai catatan, berhasil duduk dua kali untuk Dapil 1 yang disebut-sebut Dapil neraka, itu bukanlah hal yang mudah, dan Arwiyanto telah membuktikan bahwa dirinya mampu bersaing dan punya basis suara yang cukup signifikan". jelasnya.

"dan, alhamdulillah, pada Pileg kemarin, Arwiyanto berhasil terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi dengan perolehan suara PKB 22.544 suara dan dirinya menjadi salah satu Caleg dengan suara pribadi tertinggi ketiga. dan itu menjadi salah satu modal baginya jika ingin maju pada Pilkada Kerinci 2024 nanti

"ditengah atau di dapil 3 ada Mensediar yang saat ini juga merupakan anggota DPRD Kerinci ketua Komisi I dan wakil ketua DPC PKB Kerinci yang perolehan suaranya saat Pileg 2019 juga cukup signifikan, kemudian di wilayah Hilir atau biasa disebut Kerinci hilir ada nama Yanti Maria Susanti yang merupakan istri alm mantan Wabup Kerinci Zainal Abidin, berikut ada Sofwan yang juga merupakan anggota DPRD Kerinci saat ini". Ujar Heri.

Lebih jauh Ketua PKB Kerinci menyampaikan, "Untuk Pilkada Kerinci 2024, kita coba majukan tokoh-tokoh lokal Kerinci yang punya potensi, dan yang betul-betul kita ketahui track record atau rekam jejaknya. karena menurut saya, tokoh lokal lebih paham dan mengerti seluk beluk Kerinci".

Terakhir, atas nama Pengurus dan keluarga besar PKB Kerinci mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh lapisan masyarakat Kerinci yang telah memilih caleg PKB baik untuk tingkat DPRD Kabupaten, Provinsi dan juga pusat. semoga Allah SWT memberikan yang terbaik dan para caleg yang terpilih dan duduk nantinya bisa berbuat lebih banyak untuk membantu masyarakat serta selalu memegang teguh amanah yang dipercayakan masyarakat kepadanya. Pungkas Heri Zaldi. (064)

[1] Pilkada Kerinci 2024, Ini 5 Tokoh dan Elit Politik Tanah Sekudung" yang Berpotensi Maju

Para tokoh dan elit politik dari Tanah Sekudung yang dinilai bakal serius maju pada Pemilihan Bupati Kerinci 2024, terdiri dari kalangan elit politik, Birokrat dan pengusaha. (Doc: adp | Merdekapost.com)

KERINCI | MERDEKAPOST.COM - Tidak terasa 5 tahun telah berlalu masa pemerintahan Dr Adirozal - Ir Ami Taher di Kabupaten Kerinci, Masyarakat Kerinci kembali akan menghadapi Pemilihan Kepala daerah yang kali ini dikemas dalam Pilkada Serentak 2024 bersama Ratusan daerah lainnya se Indonesia.

Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) atau Bupati dan Wakil Bupati secara serentak telah ditetapkan oleh KPU bakal dilaksanakan pada 27 November 2024 mendatang. (Baca: Catat! Pilkada 2024 Tetap November, Ini Jadwal dan Tahapannya )

Ada beberapa nama figur dari Tanah Sekudung yang sebelumnya disebut-sebut bakal maju sebagai Bakal Calon Bupati Kerinci, namun saat ini sudah mulai mengerucut, hal ini terlihat dari keseriusan mereka dalam bersosialisasi, terutama pasca dilangsungkannya Pemilu Legislatif (Pileg) dan beberapa waktu terakhir menjelang Tahapan Pilkada serentak digulirkan.

Pantau Merdekapost, Saat ini tinggal 5 nama Tokoh atau elit politik dan Birokrat Tanah Sekudung yang disebut-sebut serius mempersiapkan diri untuk maju sebagai Calon Bupati Kerinci dan yang aktif bergerak dan bersosialisasi ketengah-tengah masyarakat akhir-akhir ini.

Untuk diketahui, Tanah sekudung adalah wilayah yang selama ini menjadi langganan untuk Bupati Kerinci sejak dilaksanakannya sistem Pemilihan langsung, mulai dari H.Murasman (2009-2014) satu periode dan kemudian Dr H. Adirozal (2014-2024) dua periode.

Daerah yang merupakan wilayah Tigo Luhah Tanah Sekudung memiliki basis massa yang cukup merata dan menyebar dimulai dari Siulak hingga ke ujung barat Kabupaten Kerinci Kayu Aro dan Gunung Tujuh.

Ini beberapa tokoh yang saat ini terlihat serius dan aktif turun bersosialisasi ketengah-tengah masyarakat dan juga di media sosial:

1. Monadi, S.Sos, M.Si (Pensiunan ASN) Alumni IPDN Sekarang sebagai Sekretaris PAN Kabupaten Kerinci dan juga Pengusaha, Putra dari Mantan Bupati Kerinci (2009-2014) H Murasman, dan Dirinya pada 2018 lalu ikut maju sebagai Calon Bupati Kerinci pada Pilkada Kerinci berpasangan dengan Edison.

2. Arwiyanto, S.E Anggota DPRD Kerinci (2019-2024), Ketua Fraksi PKB DPRD Kerinci, Sekretaris DPC PKB Kabupaten Kerinci sekaligus Calon Anggota DPRD Provinsi Jambi Terpilih dari Jambi Dapil 4 (Kerinci-Sungai Penuh) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

3. Dr Fadli Sudria, S.E, M.Hum (Pensiunan Polri) yang sekarang merupakan anggota DPRD Provinsi Jambi 2019-2024, Ketua Komisi 4 sekaligus Ketua Fraksi PAN DPRD Provinsi Jambi (2019-2024).

4. Edminuddin, S.E,.M.H. Ketua DPRD Kerinci, Mantan Ketua DPD Gerindra Kabupaten Kerinci yang saat ini merupakan Calon Anggota DPRD Provinsi Jambi Terpilih dari Jambi Dapil 4 (Kerinci-Sungai Penuh) dari Partai Gerindra.

5. Drs. Julizarman, M.H (ASN) Mantan Camat Kayu Aro, Mantan Camat Air Hangat Timur, Mantan Kadis Perhubungan Mantan Asisten Humas dan Protokoler Pemda Kerinci.

Keempat nama figur diatas berasal dari kalangan elit Politik, Pengurus Partai dan anggota DPRD Kerinci sedangkan satu nama yaitu Drs Julizarman adalah Birokrat yang lama mengabdikan diri di Pemkab Kerinci. nama-nama tersebut telah menyatakan diri siap untuk maju diajang 5 tahunan ini.

Demikian nama dan profil singkat 5 putra terbaik Tanah Sekudung, data ini dihimpun dari berbagai sumber. Edisi berikutnya Merdekapost.com akan mencoba membahas profil lengkap serta analisa potensi tokoh tersebut satu persatu.

Kemudian edisi berikutnya akan kita tampilkan beberapa Tokoh yang berpotensi maju sebagai Calon Kepala Daerah Kabupaten Kerinci dari Wilayah tengah dan juga hilir.(*)

( Editor: Aldie Prasetya | Merdekapost.com )

Soal Suara PSI Naik Drastis di Sirekap, KPU Sebut Foto C Hasil Plano Rujukan Utama

Anggota KPU RI Idham Holik (tengah) saat memberikan keterangan di Gedung KPU RI, Jakarta, Jumat (1/3/2024). (DOC/ANTARA)

Merdekapost, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI turut menanggapi kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) di Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) DPR RI, seperti tertera dalam laman berikut https://pemilu2024.kpu.go.id/pilegdpr/hitung-suara, yang diperbincangkan oleh warganet dalam beberapa waktu terakhir.

Menurut Anggota KPU RI Idham Holik, rujukan utama perolehan suara tetap berdasarkan foto dokumen formulir Model C.Hasil Plano, meskipun angka yang tertulis dalam laman KPU berbeda.

"Data perolehan suara yang terdapat dalam foto dokumen formulir Model C.Hasil Plano adalah sumber atau rujukan utamanya. Itu adalah data perolehan suara yang ditulis langsung oleh kpps (kelompok penyelenggara pemungutan suara) yang disaksikan langsung oleh saksi peserta pemilu dan pengawas tps (tempat pemungutan suara) serta dipantau langsung oleh pemantau terdaftar," kata Idham saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Minggu.

Idham menjelaskan data perolehan suara partai politik di Sirekap dapat diverifikasi langsung oleh setiap pengaksesnya, sebab Sirekap menampilkan foto formulir model C.Hasil Plano.

"Sampai saat ini sudah ada 65,81persen tps untuk Pemilu Anggota DPR yang datanya sudah diunggah ke Sirekap. Data tersebut menampilkan foto formulir Model C.Hasil Plano yang dapat dicek atau diverifikasi," ujarnya.

Sementara itu, Idham mengatakan bahwa lembaganya belum melaksanakan rekapitulasi nasional untuk suara dalam negeri. Ia menyebut bahwa KPU RI baru melakukan rekapitulasi nasional untuk suara luar negeri.

"Hasil resmi perolehan suara peserta pemilu berdasarkan rekapitulasi berjenjang dimulai dari ppk (panitia pemilihan kecamatan), kpu kabupaten/kota, kpu provinsi sampai dengan KPU RI," kata dia mengingatkan.

Sebelumnya, pengguna akun media sosial X, @overgassedmk12, mencuit soal perbedaan suara PSI di Sirekap dan foto dokumen formulir Model C.Hasil Plano pada Sabtu (2/3), pukul 16.11 WIB.

"Karena banyak yang nemu kejanggalan suara PSI, akhirnya aku nyoba nyari sendiri di sekitaran Daerah Istimewa Yogyakarta.

TPS 020 Wonosari, Wonosari, Gunungkidul, D.I.Y Web KPU: 31 C Hasil: 5"

Cuitan tersebut hingga Minggu pukul 16.40 WIB telah disukai 11 ribu akun, dikutip 5 ribu akun, dan mencapai impresi sebanyak 892,3 ribu tayangan.

Adapun berdasarkan laman https://pemilu2024.kpu.go.id/pilegdpr/hitung-suara pada pukul 16.40 WIB, PSI memperoleh 2.403.316 suara atau 3,13 persen di Pileg DPR RI.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (dpt) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Selanjutnya, untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.(*)

Berita Menarik Lainnya:

Mahfud Tegaskan Bakal Gugat Hasil Pilpres ke MK, "Kita Punya Bukti Kuat"

Lonjakan Suara PSI di Sirekap, YLBHI Desak KPU Tak Terlibat Praktik Kecurangan Pemilu

Politikus dan Pengamat Politik Soroti Lonjakan Suara PSI di Sirekap KPU, Bisa Menggelembung Dalam Waktu 1x24 Jam?

Bawaslu Kumpulkan Laporan Lonjakan Drastis Suara PSI, Beda Hasil pada Sirekap KPU dengan Foto C Plano

Anggota Bawaslu Lolly Suhenty. (Ist)

Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sedang melakukan kompilasi laporan terkait perbedaan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dengan foto dokumen formulir Model C Plano.

Hal itu diungkapkan anggota Bawaslu Lolly Suhenty di gedung KPU, Jakarta, Senin (4/3/2024), seperti dilansir Antara.

"Saat ini kami masih menunggu dari bawah. Informasi yang masuk kepada kami banyak sehingga dalam konteks ini Bawaslu melakukan kompilasi seluruh masukan," ujarnya.

Politikus dan Pengamat Politik Soroti Lonjakan Suara PSI di Sirekap KPU, Bisa Menggelembung Dalam Waktu 1x24 Jam?

Bawaslu, menurut dia, telah berkoordinasi dengan jajaran di bawah untuk melakukan pencermatan terkait rekapitulasi berjenjang yang sedang berjalan saat ini.

"Kami langsung turunkan lagi ke bawah untuk dilakukan pencermatan baik yang di kabupaten/kota atau yang sudah masuk provinsi, termasuk kami sendiri melakukan kompilasi supaya nanti begitu rekap nasional kami punya dokumen untuk melihat lagi, mencermati lagi," ujarnya.

Lolly memastikan, Bawaslu akan terus melakukan koreksi, termasuk dari tingkat kecamatan apabila ada temuan kesalahan.

"Begitu di kecamatan ada kesalahan proses rekapnya, ya, di kabupaten. Begitu sampai ke atas sehingga kalau ada dugaan ini, itu, bagi Bawaslu yang harus kami lihat adalah dokumennya," tuturnya.

Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie menilai penambahan suara PSI dinilai wajar karena terjadi saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024.

Dia pun mengingatkan semua pihak agar tidak tendensius menyikapi penambahan suara tersebut.

"Penambahan termasuk pengurangan suara selama proses rekapitulasi adalah hal wajar. Yang tidak wajar adalah apabila ada pihak-pihak yang mencoba menggiring opini dengan mempertanyakan hal tersebut," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (2/3/2024).

Berita Menarik Lainnya:

Pleno Kabupaten Kerinci Rampung, KPU Himbau Parpol Submit LPPDK

Penyerahan Berita Acara Hasil Penghitungan suara tingkat Kabupaten Kerinci kepada salah seorang perwakilan saksi Parpol. (ist)

Merdekapost.com | Kerinci – Pleno Rekapitulasi hasil perolehan suara Tingkat Kabupaten Kerinci yang dilakukan KPU Kabupaten Kerinci bertempat di Aula Hotel Busana Sungai Penuh selesai dilaksanakan pada minggu malam 03| 03| 2024.

Rekapitulasi yang semula dijadwalkan 28 Februari 2024 hingga 03 Maret 2024 ini selesai dengan jadwal yang sudah direncanakan jauh-jauh hari.

Ketua KPU Kabupaten Kerinci Husni mengatakan, bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupten Kerinci ini, sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum.

“Sesuai dengan jadwal maka kita melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Kerinci, alhamdulilah berjalan dengan baik”jelas Husni, minggu (3 | 3 | 2024).

Sebagai Ketua KPU Husni menghimbau kepada semua Partai Politik di Kabupaten Kerinci untuk melakukan submit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dan menutup Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

“Sanksinya jelas, sesuai dengan Pasal 118 ayat (3) PKPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum jika tidak menyampaikan LPPDK, maka tidak ditetapkannya anggota DPRD Kabupaten/Kota menjadi calon terpilih,” Sebut Husni. (adz)

Catat! Pilkada 2024 Tetap November, Ini Jadwal dan Tahapannya

Pilkada serentak tetap berlangsung 27 November 2024, KPU siapkan jadwal dan tahapannya. (DOC: ANTARA)

JAKARTA | Merdekapost.Com -- Mahkamah Konstitusi (MK) telah melarang perubahan jadwal pemilihan kepala daerah (pilkada). Larangan itu diputuskan majelis hakim konstitusi di tengah ramainya wacana untuk mempercepat Pilkada dari November ke September. dan MK memutuskan Pilkada tetap dilaksanakan pada 27 November 2024 mendatang.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerima putusan MK. Sebelumnya mereka juga telah mengungkapkan jadwal tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 yang sudah dimulai pada hari ini, Selasa (27/2/2024).

Komisioner KPU RI Yulianto Sudrajat mengungkapkan jadwal tahapan Pilkada 2024 sudah ditetapkan dalam Peraturan KPU (PKPU) No. 2/2024. Dia menjelaskan, hari ini sudah dibuka pendaftaran pemantau Pilkada 2024.

"Jadi untuk pemberitahuan dan pemantau pemilihan dilaksanakan dimulai hari ini, 27 Februari sampai 16 November 2024," ungkap Drajat di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Selasa (27/2/2024).

Nantinya, lembaga yang ingin memantau pelaksanaan Pilkada 2024 harus mendaftar kepada KPU agar diberi akreditasi. Untuk pemantau pemilihan gubernur dan wakil gubernur, daftar ke KPU Provinsi.

Untuk pemantau pemilihan bupati atau wali kota, daftar ke KPU Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk pemantau asing, daftar ke KPU RI atas rekomendasi kementerian yang mengurusi bidang luar negeri.

Mahfud Tegaskan Bakal Gugat Hasil Pilpres ke MK, "Kita Punya Bukti Kuat"

Maju Pilkada 2024, Legislator Mundur, Bupati Cuti

Lalu, tahapan selanjutnya yaitu penyerahan daftar penduduk potensial pemilih oleh kementerian terkait ke KPU pada 24 April hingga 31 Mei 2024.

Selanjutnya, tahapan persiapan pendaftaran pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, dan Walikota-Wakil Walikota ke KPU. Mulai dari pemenuhan persyaratan dukungan untuk pasangan calon perseorangan atau independen hingga pendaftaran ke KPU.

"Itu dilaksanakan mulai 5 Mei sampai dengan 19 Agustus 2024," ujar Drajat.

Jadwal Tahapan Pilkada Serentak 2024:

( Editor : Aldie Prasetya | Sumber : ANTARA )

Ini Jawaban Jokowi Terkait: Suara PSI Meroket, Hak Angket, dan Isu Berlabuh ke Golkar

Presiden Jokowi memberikan keterangan pers di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, pada Senin, 4 Maret 2024, sebelum berangkat ke Melbourne, Australia. (Doc Ist | Tempo.co.id)

Jakarta | Merdekapost.Com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjawab pertanyaan awak media terkait suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang meroket di Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Jokowi juga menjawab pertanyaan soal hak angket dugaan kecurangan pemilihan umum atau Pemilu 2024 yang hendak digulirkan oleh kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Selain itu, Jokowi turut merespons terkait isu dirinya bergabung ke Partai Golongan Karya (Golkar). Berikut jawaban Jokowi seperti dilansir dari Tempo.co.

Suara PSI meroket

Pada Jumat siang, 1 Maret 2024, PSI mendapat 3 persen suara nasional berdasarkan real count KPU. Data real count pada situs KPU pukul 12.00 WIB menunjukkan PSI mendapat 3,01 persen suara atau sekitar 2.300.600 ribu suara. Perolehan ini berdasarkan 540.351 dari total 823.236 Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau 65.64 persen suara masuk.

Dalam selang waktu 24 jam setelah lonjakan suara. PSI memperoleh suara 0,12 persen. Data Sirekap pada 2 Maret 2024 pukul 13.00 WIB, memperlihatkan suara PSI bertambah 98.869.

Suara PSI bertambah dari 2.300.600 pada 1 Maret 2024 pukul 12.00 WIB menjadi 2.399.469 suara pada 2 Maret pukul 13.00 WIB atau sebanyak 3,13 persen.

Walhasil, meroketnya suara PSI yang dipimpin putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, memantik perhatian publik lantaran ditengarai adanya dugaan kecurangan dalam proses rekapitulasi suara. Jokowi mengatakan masalah kenaikan suara PSI merupakan urusan partai.

Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan atau M. Romahurmuziy curiga ada operasi yang dilakukan untuk meloloskan PSI dengan perolehan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4 persen.

Menurut Romy, sapaan akrabnya, sebelum Pemilu 2024 dirinya sudah mendengar dugaan ada operasi pemenangan PSI yang dilakukan oleh aparat.

“Dengan menarget kepada penyelenggara pemilu daerah agar PSI memperoleh 50 ribu suara di tiap kab/kota di Jawa, dan 20 ribu suara di tiap kab/kota di luar Jawa,” ujar dia dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, dikutip Senin, 4 Maret 2024.

Berdasarkan informasi yang dia terima, operasi tersebut dilakukan dengan menggunakan dan membiayai jejaring ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin salah seorang menteri. Jejaring ormas itulah yang digunakan untuk mobilisasi suara PSI coblos gambar.

Juru Bicara DPP PSI Sigit Widodo mengklaim lonjakan suara PSI adalah hal yang wajar. Sigit menyebut lonjakan suara ini masih di bawah perhitungan internal PSI.

“Bisa saja data dari wilayah yang pemilih PSI-nya besar baru mulai masuk, sehingga normal saja terjadi lonjakan dalam satu waktu,” kata Sigit kepada Tempo, Sabtu 2 Maret 2024.

Sebaliknya, kata Sigit, penurunan bisa terjadi saat data masuk dari wilayah yang pemilihnya sedikit. Ia menegaskan bahwa Sirekap adalah data real count, bukan sampling, sehingga data masuk memang tidak harus selalu proporsional.

Jokowi hanya menjawab singkat terkait meroketnya suara PSI. Dia hanya menyerahkan awak media media untuk bertanya ke PSI dan KPU.

"Tanya ke partai (PSI), tanya ke Komisi Pemilihan Umum," kata eks Wali Kota Solo saat memberi keterangan di Lanud Halim Perdanakusuma pada Senin, 4 Maret 2024.

Hak angket

Rencana hak angket dugaan kecurangan pemilu awalnya digulirkan oleh Ganjar Pranowo. Usulan Ganjar itu disambut oleh para partai pendukung kubu calon Presiden dari Koalisi Perubahan Anies-Muhaimin, seperti Partai Kebangkitan Bangsa, Partai NasDem, dan Partai Keadilan Sejahtera.

Hak angket digadang-gadang dapat melakukan penyelidikan soal dugaan kecurangan pemilu penyelenggaraan pemilu, walau sejumlah pakar hukum menganggap hal itu tidak dapat mengubah hasil dari Pemilu 2024.

Jokowi sebelumnya mengaku tidak begitu mempermasalahkan rencana hak angket kecurangan Pemilu 2024 yang bergulir belakangan ini.

“Ya itu hak demokrasi, enggak apa-apa kan,” kata Jokowi ditemui usai Peringatan Hari Pers Nasional di Ancol, Jakarta Utara, pada Selasa, 20 Januari 2024.

Namun jawaban Kepala Negara itu hari ini agak berbeda. Dia mempersilakan pertanyaan tersebut diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR.

“Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR,” kata Jokowi, Senin, 4 Maret 2024.

Isu berlabuh ke Partai Golkar

Majalah Tempo, edisi 26 Februari-3 Maret 2024, mewartakan bahwa petinggi Golkar dan dua petinggi partai koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menyebut Jokowi berencana menguasai Partai Golkar.

Jokowi disebut-sebut berencana memimpin gabungan partai Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka secara langsung.

Informasi itu disampaikan oleh sejumlah petinggi partai pendukung Prabowo-Gibran yang ditemui Tempo. Tujuannya, mengawal pemerintahan Prabowo dan Gibran, putra sulung Jokowi, sampai 2029.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto merespons isu jika Jokowi merapat ke partainya merupakan hal yang baik.

“Baik, bagus-bagus saja,” kata Airlangga, yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin lalu.

Ketika ditanya soal perbincangan Jokowi masuk Golkar, Airlangga mengatakan Presiden Jokowi merupakan tokoh nasional milik semua partai.

Dia juga menegaskan hal yang sama soal status Jokowi di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. “(Beliau) dimiliki semua partai,” kata Airlangga.

Ketika hal ini dikonfirmasi langsung, Jokowi tidak menyangkal maupun membenarkan isu tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa dirinya setiap hari masuk Istana.

"Saya setiap hari masuk Istana," kata Jokowi ditemui di Mabes TNI, kawasan Cilangkap, Jakarta Timur, pada Rabu, 28 Februari 2024.

Hari ini, Senin, 4 Maret 2024, Jokowi kembali ditanyakan oleh awak media terkait isu dirinya berlabuh ke Partai Golkar setelah tidak menjabat sebagai kepala pemerintahan. Lantas, apa jawaban Jokowi?

Eks Gubernur Jakarta, yang ditemani Panglima TNI Agus Subiyanto hingga Kapolri Listyo Sigit Prabowo, sempat berhenti sejenak mendengar pertanyaan itu. Jokowi hanya melempar senyum. Sementara Menteri Sekretaris Negara Pratikno kemudian bilang, “Pensiun saja belum, ditanya gitu.”

Berita Lainnya: Maju Pilkada 2024, Legislator Mundur, Bupati Cuti

( Editor : Aldie Prasetya | Sumber : Tempo.co.id )

Lonjakan Suara PSI di Sirekap, YLBHI Desak KPU Tak Terlibat Praktik Kecurangan Pemilu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep saat melakukan pertemuan di kawasan Jalan Braga, Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 3 Februari 2024. Presiden Joko Widodo meyakini PSI bisa mendapatkan kursi di DPR RI pada Pemilu 2024. (DOC | ANTARA )

Jakarta, Merdekapost - Partai Solidaritas Indonesia atau PSI mengalami lonjakan suara yang cukup besar dalam perhitungan data Sirekap Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada periode 1-2 Maret 2024. Menanggapi hal itu, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mendesak KPU untuk tetap profesional dan tidak terlibat dalam praktik kecurangan Pemilu.

Wakil Ketua Bidang Advokasi YLBHI, Arif Maulana, yang juga tergabung dalam koalisi masyarakat sipil, menyatakan, KPU dan Bawaslu seharusnya menjaga marwah Pemilu dan bukan justru terlibat dalam permasalahan Pemilu.

"KPU harus profesional dan bertanggung jawab. Jangan jadi bagian masalah. Jangan sampai KPU malah terbukti jadi bagian dari praktik kecurangan Pemilu. Kalau sampai begitu ya rusak demokrasi kita," ujar Arif dalam keterangannya di Kantor KontraS, Jakarta Pusat, pada Senin, 4 Maret 2024.

Adapun kenaikan suara PSI secara drastis terjadi dalam selang waktu 24 jam pada periode 1-2 Maret 2024. Partai berlambang mawar itu memperoleh tambahan suara 0,12 persen setelah data Sirekap menunjukan ledakan suara pada Jumat.

Data Sirekap pada pukul 13.00 WIB, 2 Maret 2024, memperlihatkan suara PSI bertambah 98.869 selang 24 jam. Suara PSI bertambah dari 2.300.600 pada 1 Maret 2024 pukul 12.00 WIB menjadi 2.399.469 suara pada 2 Maret pukul 13.00 WIB atau 3,13 persen.

Arif juga menilai, praktik curang penggelembungan suara PSI ini tidak dapat dilepaskan dari dugaan intervensi Presiden Joko Widodo alias Jokowi. "Jokowi kan kampanye terang-terangan. Sementara dia bukan orang PSI, tidak pernah cuti. Saya kira praktik curang ini harus ditegakkan hukumnya," ucap dia.

Arif juga menyebut, pihaknya mendesak para anggota DPR agar menggunakan hak konstitusional mereka untuk membongkar kejahatan Pemilu dalam Pemilu 2024. Khususnya melalui penggunaan hak angket. "DPR harus menggunakan haknya untuk memproses hal ini," kata Arif.

Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Julius Ibrani, sebelumnya, mengungkap beberapa faktor yang menguatkan dugaan telah terjadi penggelembungan suara untuk PSI. Di antaranya adalah karena lonjakan suara itu terjadi saat data yang masuk di Sirekap KPU telah melewati 60 persen dari suara total.

Menurut Julius, fluktuasi data normalnya tidak terlalu tajam jika data yang masuk sudah melewati jumlah tertentu. Julius juga mencurigai faktor penghentian penghitungan suara manual di beberapa kecamatan dan penghentian Sirekap KPU yang dia sebut terjadi sejak 18 Februari 2024. “Sebab hal itu menguatkan kecurigaan publik bahwa Pemilu 2024 telah dibajak oleh rezim Jokowi,” kata dia.

Adapun Juru Bicara DPP PSI Sigit Widodo mengklaim lonjakan suara PSI adalah hal yang wajar. Sigit menyebut lonjakan suara ini masih di bawah perhitungan internal PSI.