Anak Muda Bergerak, Ambil Formulir di PPP Untuk Sang Idola, 'Pejuang Petani' Monadi Murasman

Kerinci, Merdekapost.com – Semangat membara kalangan muda dalam memperjuangkan pencalonan sang Idola mereka yaitu Monadi, kembali ditunjukkan secara nyata dan konkrit. 

Jumat (17/5), kalangan millenial datang berbondong bondong ke sekretariat PPP Kerinci di Tanjung Pauh, untuk mengambil formulir pendaftaran calon bagi sang kandidat yang bertagline pejuang petani Petani Pejuang.

Ini kali kedua kalangan millenial bergerak ke partai membantu Monadi. 

Sebelumnya, para anak muda potensial itu sudah hadir ke Partai Hanura dengan tujuan yang sama.

Baca Juga: Dapat Surat Tugas dari DPP PAN, Monadi Istiqomah dan Taati Arahan Partai

“Alhamdulillah, hari ini menjadi yang kedua kalinya kami milenial Kerinci menjemput formulir pendaftaran untuk kandidat bakal calon bupati kerinci bapak Monadi,” ujar salah satu milenial Monadi

Berkumpulnya kaum muda ini merupakan bentuk keseriusan untuk membantu memperjuangkan Monadi menjadi Bupati Kerinci

“Kita melihat background bapak Monadi adalah seorang birokrat dan beliau sangat mengerti potensi kabupaten Kerinci,” ujarnya.

Baca juga: Cita-cita Mulia Alfin, Membangun Sungai Penuh Menjadi Kota Percontohan

Para milenial mengajak semua kaum muda kabupaten Kerinci untuk peduli dengan pilkada kabupaten Kerinci 2024 ini.

“Dari milenial untuk seluruh generasi agar Kerinci jauh lebih adil dan sejahtera,” Tutup nya.(ald)

PPP Gagal ke Senayan, Ini untuk Pertama Kali sejak Didirikan

Partai Persatuan Pembangunan (PPP). (Dok PPP/Istimewa)

Jakarta, Merdekapost.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk pertama kalinya tidak lolos ke Senayan atau gagal melalui ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

KPU telah merampungkan hasil rekapitulasi pada Rabu (20/3/2024), dari hasil tersebut PPP hanya mendapatkan 5.878.777 suara (3,87%).

Merujuk pasal 414 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, disebutkan syarat parpol untuk lolos parlemen harus memenuhi ambang batas parlemen minimal 4%. dengan demikian PPP kekurangan sekitar 0,13 persen lagi untuk lolos.

Baca Juga: Ini Daftar 8 Partai Politik yang Lolos ke Senayan Hasil Pemilu 2024

Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Meski begitu, PPP memiliki sejarah yang tak boleh dilupakan. Berikut ini profil PPP.

Profil Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Partai Persatuan Pembangunan (PPP). (Dok PPP/Istimewa)

PPP merupakan partai yang dibentuk di masa Orde Baru sebagai bagian kebijakan fusi partai. Fusi partai adalah ide Presiden Soeharto untuk merampingkan partai-partai yang punya satu ideologis serupa.

Baca Juga: Rekap Final KPU: Prabowo-Gibran Raih Suara Terbanyak, 96,2 Juta 

Merujuk pada website resmi, PPP didirikan pada tanggal 5 Januari 1973 yang merupakan hasil Fusi atau gabungan dari empat partai berbasis Islam yakni Partai Nahdhatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam Perti.

Partai ini dipelopori oleh KH Idham Chalid (Ketua Umum PB NU), H.Mohammad Syafaat Mintaredja (Ketua Umum Parmusi), SH, Haji Anwar Tjokroaminoto ( Ketua Umum PSII), Haji Rusli Halil (Ketua Umum Perti), dan Haji Mayskur (Ketua Kelompok Persatuan Pembangunan di DPR). Dengan hasil gabungan dari partai-partai besar berbasis Islam, maka PPP telah memproklamirkan diri sebagai "Rumah Besar Umat Islam".

Sejak berkuasa, Presiden Soeharto memang tak ingin ada banyak partai di Indonesia. Dia belajar dari era demokrasi terpimpin masa Soekarno saat keberadaan banyak partai terbukti tidak efektif. Saat itu, partai-partai yang ada malah saling menjatuhkan satu sama lain, sehingga stabilitas politik terganggu dan kebijakan negara tak terwujud.

Alhasil, Soeharto ogah masalah itu terjadi saat dia berkuasa. Maka, lahirlah ide fusi atau penyederhanaan partai.

Namun, ide tersebut tak langsung terwujud saat Soeharto berkuasa. Pada Pemilu pertama Orde Baru tahun 1971, semua partai apapun ideologinya masih bertanding. KPU pun menetapkan organisasi masyarakat, Golongan Karya (Golkar), memenangi Pemilu.

Baca: Ini 10 Parpol yang Gagal Lolos ke Senayan: PPP, PSI, hingga Hanura 

Dalam perspektif pemerintah, kemenangan Golkar bukan berarti situasi bakal aman. Pasalnya, menurut Andre Feillard dalam NU vis a vis Negara (1999), di Senayan bakal ada banyak partai lain yang bisa mengganggu jalannya pemerintahan.

Atas dasar ini, pemerintah melakukan intervensi kepada partai-partai, termasuk partai Islam yang eksis sejak masa Soekarno dan mewakili kelompok Islam, antara lain:

Intervensi tersebut berupa ikut campur pemerintah mengatur sosok ketua umum partai dalam pemilihan terbuka. Pemerintah menempatkan orang kepercayaan untuk mensukseskan langkah fusi partai.

Singkat cerita, hasil dari intervensi itu sukses menggabungkan partai-partai Islam tersebut menjadi satu wadah bernama Kelompok Persatuan Pembangunan pada Oktober 1972. Penamaan ini juga diatur oleh Soeharto yang tak ingin kelompok partai Islam menggunakan nama "Islamis."

Kelompok Persatuan Pembangunan itulah yang kelak berubah jadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada 5 Januari 1973. Selama Orde Baru berkuasa, PPP menjadi pilihan politik para tokoh Islam dan pendukungnya.

Selain PPP, kelompok lain yang terdampak fusi adalah golongan partai nasionalis, seperti Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) serta Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katolik. Mereka bergabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Beranjak dari sini, PDI, PPP dan Golongan Karya saling berebut suara di tiap pemilu Orde Baru. Tentu, kita mengetahui selama berulangkali Pemilu terselenggara, tetap saja pemenangnya Golkar, disusul PPP dan PDI.

Di era reformasi, suara PPP juga harus berjuang dengan sengit karena ketatnya persaingan antar partai. Suara PPP terus turun dari 11,33 juta pada pemilu 1999 atau 10,71% menjadi 6,32 juta pada pemilu 2019 atau 4,52%.

Banyaknya partai baru serta pergeseran ideologi dan tren elektoral membuat suara PPP turun. Puncaknya adalah pada 2024 di mana PPP tidak lolos ke parlemen karena suaranya di bawah threshold yang ditentukan.

Partai yang lahir pada 5 Januari 1973 merupakan salah satu partai politik yang ada di Indonesia. PPP merupakan hasil dari gabungan empat partai berbasis islam.

Partai politik yang tergabung adalah Partai Nahdlatul Ulama, Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Islam Perti, dan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi).

Partai ini meresmikan diri sebagai “Rumah Besar Umat Islam” dengan menjadikan lambangnya yaitu Ka'bah sebagai asas Islam. Pada 1984 terjadi perubahan asas partai sesuai dengan keadaan partai politik yang berlaku saat itu.

Sayangnya, partai Rumah Besar Umat Islam yang sudah ada sejak 1971 tidak mendapatkan kesempatan untuk maju ke Senayan setelah menjalani serangkaian Pemilu 2024.(*)

Editor : Aldie Prasetya | Merdekapost.com 

PPP Tegaskan Baru Akan Bersikap Jika Sandi Tak Jadi Cawapres Ganjar

PPP menyodorkan Sandiaga Uno sebagai cawapres untuk Ganjar Pranowo di PIlpres 2024. (Foto: Istimewa)

Jakarta | Merdekapost - Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy (Romy) mengatakan pihaknya baru akan mengambil sikap jika Sandiaga Uno tak terpilih jadi calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Ganjar Pranowo.

Sandiaga merupakan kader PPP dan menjabat sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) partai berlogo Ka'bah ini. PPP juga telah menyatakan dukungan terhadap Ganjar di pemilihan presiden 2024.

Lihat Juga :

Usai Golkar dan PAN Dukung Prabowo, Anies : Kita Jalan Terus 

"Ya disikapinya kalau sudah enggak dipilih. Kalau sekarang, kita masih meyakini bahwa Pak Sandi adalah calon yang terbaik untuk mendampingi Mas Ganjar," kata Romy di Rumah Aspirasi Ganjar, Jakarta Pusat, Minggu (13/8).

Romy tak menyebut secara rinci sikap seperti apa yang bakal diambil. Ia hanya mengatakan Sandiaga sudah memenuhi syarat sebagai pendamping Ganjar di pemilihan presiden tahun depan.

"Tinggal kita berbicara, apalagi hari ini, partai parlemen tinggal PPP dan PDIP. Kalau tidak ada perubahan ya, saya katakan itu konstelasi per hari ini, karena kita tahu persis politik masih sangat cair," kata dia.

Lihat Juga: Ini Alasan PAN dan Golkar Dukung Prabowo Ketimbang Ganjar dan Anies

Ia tak menampik kemungkinan perubahan di tubuh koalisi pengusung Ganjar, mengingat situasi politik yang dinamis.

Namun, sejauh ini PPP tak punya rencana lain atau plan B jika Sandiaga akhirnya tak terpilih sebagai Cawapres Ganjar.

"Karena memang ketika kita mengusung Mas Ganjar itu belum mensyaratkan adanya Pak Sandi," ujar Romy.

Lihat Juga :

Prabowo Didukung 5 Parpol, PDIP Respons "Kami Biasa Dikeroyok" 

Alasan PPP mendukung Ganjar, kata Romy, karena menganggap Gubernur Jawa Tengah itu bagian dari keluarga besar Partai Ka'bah. Ayah mertua Ganjar, almarhum Ahmad Musadiq Supriyadi, pernah menjabat sebagai ketua DPC PPP Purbalingga selama empat periode.

Pernyataan Romy hari ini terlontar usai PAN dan Partai Golkar resmi mendukung bakal calon presiden lain, Prabowo Subianto, di Pemilu 2024. Ia menganggap kondisi demikian justru memperbesar peluang Sandiaga menjadi cawapres Ganjar.(ADZ | MPC ) 

Ahmadi-Antos Ucapkan Selamat atas Terpilihnya Suharso Monoarfa Sebagai Ketum PPP

MERDEKAPOST.COM | SUNGAI PENUH - Pelaksanaan Muktamar pemilihan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan ( PPP) telah selesai dilaksanakan Sabtu 19/12/2020.

Adapun pemilihan ketua umum (ketum) dalam Muktamar IX yang diadakan di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), secara fisik dan virtual. Suharso Monoarfa kembali terpilih menjadi Ketum PPP.

Paslon Cawako-Cawawako SUngai Penuh Terpilih yang merupakan pasangan yang diusung oleh Partai berlambang Ka'bah tersebut mengucapkan selamat atas terpilihnya Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum DPP PPP periode 2020-2024.

Baca Juga : Sah, KPU Sungai Penuh Tetapkan Ahmadi-Antos Pemenang Pilwako 2020

Ahmadi Zubir selaku Cawako Terpilih, kepada media ini menyebutkan, dirinya mengucapkan selamat atas terpilihnya Bapak Suharso Monoarfa secara aklamasi sebagai Ketua umum DPP PPP untuk periode 2020-2024.

"Saya Ahmadi Zubir bersama Alvia Santoni mengucapkan selamat untuk Bapak Suharso Monoarfa yang terpilih kembali sebagai ketua umum DPP PPP untuk masa bakti 2020-2024". Ujar Ahmadi.

"Harapan kami tentunya dengan dinakhodai oleh Pak Suharso partai PPP akan semakin jaya". 

Berita Terkait: Ketua DPC PPP Sungai Penuh Hadiri Muktamar IX Pemilihan Ketum

Dilanjutkan Ahmadi, "Kami berdua juga mengucapkan terima kasih karena DPP PPP dibawah komando beliau telah mempercayai kami berdua sebagai pasangan Calon Walikota dan wakil Walikota Sungai Penuh yang diusung oleh PPP pada Pilwako yang baru saja digelar", 

"dan alhamdulillah kepercayaan beliau tidak kita sia-siakan, kita (AZAS-red) berhasil memenangkan Pilwako Sungai Penuh 2020 ini serta sudah ditetapkan oleh KPU Kota SUngai Penuh sebagai paslon walikota-wakil walikota terpilih". Ungkap Ahmadi. 

"sekali lagi, semoga PPP semakin jaya dan menjadi partai yang selalu konsisten berjuang bersama rakyat". Pungkas Ahmadi Zubir. (hza)

Ketua DPC PPP Sungai Penuh Hadiri Muktamar IX Pemilihan Ketum

Andi Oktavian, SE ketua DPC PPP Kota Sungai Penuh saat mengikuti Mukhtamar PPP 19/12. (adz)

MERDEKAPOST.COM | JAMBI - Pelaksanaan Muktamar pemilihan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan ( PPP) yang di gelar secara daring diikuti seluruh DPW dan DPC kabupaten dan kota seluruh Indonesia telah selesai dilaksanakan Sabtu 19/12/2020.

Adapun pemilihan ketua umum (ketum) dalam Muktamar IX yang diadakan di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), secara fisik dan virtual. Suharso Monoarfa kembali terpilih menjadi Ketum PPP.

Sidang paripurna pemilihan Ketum PPP dipimpin oleh Waketum PPP Amir Uskara. Mekanisme pemilihan dilakukan secara musyawarah mufakat.

Baca Juga: Sah, KPU Sungai Penuh Tetapkan Ahmadi-Antos Pemenang Pilwako 2020

Muktamar Dilaksanakan secara DARING, dibagi menjadi 10 Zona , Zona Palembang ( Sumsel, Bengkulu, Jambi). Pelaksanaan muktanar dimasa pandemi peserta dibatasi tidak boleh lebih dari 100 0rang peserta sesuai protokol Covid - 19, peserta harus menjalani Rapid Tes / Swab antigen

Turut mengikuti pelaksanaan muktamar tersebut ketua DPC PPP Sungai Penuh Andi Oktavian yang digelar secara daring dizona Palembang ( Sumsel, Bengkulu, Jambi). 

Dalam bincang-bincangnya Andi Oktavian mengatakan, "alhamdulillah muktamar pemilihan ketua umum PPP telah selesai dilaksanakan dengan sukses dan lancar". 

Dalam muktamar yang telah selesai dilaksanakan Suharso Monoarfa Kembali terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum DPP PPP.

Dan sekarang lagi pilih Anggota Formatur, 4 Orang dari DPP dan 8 orang dari Ketua- Ketua DPW , jadi 12 Orang, Jumlah Formatur 13 Orang, Ketua Umum lansung menjadi Ketua Formatur untuk menyusun Struktur  kepengurusan masa periode 2020- 2024." Ujar andi Oktavian. 

Lebih lanjut andi mengatakan. " saya atas nama ketua DPC PPP kota Sungai Penuh Provinsi Jambi mengucapkan selamat atas terpilihnya Bapak Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum PPP. (hza) 

Andi Oktavian: PPP Komitmen Menangkan AZ-AS

MERDEKAPOST.COM - Partai Pengusung Calon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 1 Ahmadi Zubir-Alvia Santoni menyatakan akan menggerakkan seluruh mesin politiknya untuk memenangkan AZ-AS.

Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Andi Oktavian mengatakan, PPP akan menggerakan seluruh mesin politik yang dimiliki untuk terjun langsung kepada masyarakat untuk memenangkan pasangan Ahmadi Zubir-Alvia Santoni.

"Tidak ada kata lain untuk Pilwako Sungai Penuh, kita harus memenangkan Ahmadi-Antos karena kita butuh figur yang baru untuk memimpin Kota Sungai Penuh, kami yakin sosok Pak Ahmadi dan Pak Antos akan membawa perubahan untuk Kota Sungai Penuh kedepan," kata Andi, selasa (06/10).

Lebih lanjut, Andi mengungkapkan keinginan masyarakat yang umumnya saat ini menginginkan perubahan yang signifikan untuk Kota Sungai Penuh, dirinya meyakini dengan Paslon yang diusung partainya ini mampu mewujudkan keinginan dari masyarakat.

"Pak Ahmadi dan Pak Antos orang akademisi, tentu beliau berdua akan berfikir dengan matang apa yang masyarakat butuhkan sesuai dengan jargon yang selama ini digemborkan yaitu Maju dan Berkeadilan, saya yakin pasangan ini akan membawa kemajuan dan berbuat adil untuk masyarakat, tentunya dengan semangat kebersamaan," ungkapnya. (red)

Tidak Hadir Daftarkan Fikar-Yos, Ketua dan Sekretaris DPC PPP Sungai Penuh diisukan Dipecat



MERDEKAPOST.COM - Polemik saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh memanas, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengalihkan dukungan yang sebelumnya mengusung Ahmadi - Hardizal, kini berbalik arah mendukung Pasangan Fikar Azami - Yos Adrino.

Saat dikonfirmasi, Ketua DPC PPP Definitif saat ini Andi Oktavian mengatakan, bahwa dirinya tidak tau menau bahwa dirinya dipecat sebagai ketua DPC PPP Kota Sungai Penuh.

"Saya tidak tau, tiba-tiba sudah ada yang menggantikan saya mendaftar pasangan Fikar-Yos ke KPU, saya tidak tau orangnya siapa dan darimana kok tiba-tiba sudah menggantikan saya," jelas andi senin, (07/09).

Lebih lanjut Andi mengatakan bahwa dirinya tidak mendapat informasi dari DPW Jambi, bahkan DPW PPP Jambi juga tidak tau tentang adanya pergantian Ketua dan Sekretaris DPC PPP Kota Sungai Penuh.


"Masa pengurus tidak saling berkoordinasi dan tidak diberi tau bahwa PPP sudah lari dari kita, masyarakat Sungai penuh membutuhkan perubahan dari PPP, karena logo ka'bah selalu melekat bersama masyarakat Sungai Penuh," ungkapnya. (064)

Fraksi PPP Tolak Pengesahan Renperda Pertanggungjawaban APBD Pemkot Sungai Penuh 2019

Rapat Paripurna DPRD pengesahan Ranperda Pertanggung jawaban APBD Pemkot Sungai Penuh TA 2019 (doc/ist)

MERDEKAPOST.COM - Rapat paripurna dewan perwakilan Rakyat kota sungai penuh, propinsi jambi, Dengan agenda Penyampaian pendapat Ahir Fraksi Di Gedung Dewan Terhormat Kota Sungai penuh, senin (27/72020).

Pantauan Media ini dari mulai Sidang paripurna dan ahir paripurna, Banyak kejanggalan yang terjadi dalam rapat pandangan ahir Fraksi, dari mulai tidak adanya kehadiran Forkopinda, serta wali kota dan wakil wali kota, serta segenap Ormas yang ada di kota sungai penuh.

Rapat Paripurna penyampaian pendapat ahir Fraksi Fraksi Dewan Terhadap Ranperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kota Sungai Penuh tahun 2019, rapat yang dipimpin oleh ketua DPRD Kota Sungai Penuh H.Fajran dari fraksi Demokrat.

Adapun pandangan fraksi PPP yang disampaikan oleh Armadi yang merupakan sekretaris DPC PPP Kota Sungai Penuh, Fraksi PPP memberi catatan keras terhadap pemerintah kota sungai penuh diantaranya Tentang tata kelola keuangan daerah, karena dari Hasil Temuan BPK propinsi Jambi kota sungai penuh ada temuan keuangan yang belum di kembalikan, dan hal ini harus di tindak lanjuti dalam waktu 60 hari, untuk di selesaikan.

Fraksi PPP, juga mengkritik dana anggaran covid 19,kota sungai penuh,yang belum jelas anggaran serta penggunaanya, kritikan selanjutnya juga mengenai ketidak hadirnya wali kota karena di anggap telah mengkakangi pasal 31 tahun 2013,tentang pengelolaan keuangan daerah, dan meminta agenda resmi apa sebenarnya dengan ketidak hadirnya walikota,serta menyoal tentang PAD, pendapatan Asli daerah selalu menurun ujar Armadi selaku juru bicara Fraksi PPP di podium.

"Dengan hal ini dengan tegas Armadi menyampaikan belum dapat menyetujui rancangan peraturan Daerah Kota Sungai Penuh tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019 untuk disahkan menjadi peraturan Daerah Kota Sungai Penuh tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kota Sungai Penuh Tahun anggaran 2019," tegasnya.

Ada berbagai alasan Fraksi PPP belum menyetujui Ranperda pertanggung jawaban APBD Kota Sungai Penuh tahun anggaran 2019 yaitu :
  1. Telah mengangkangi pasal (31) ayat (1) ungang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara yang berbunyi: Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
  2. Sehubungan dengan Poin 1 (satu) diatas Walikota Sungai Penuh tidak hadir dalam Paripurna 1 tanggal 14 Juli 2020 dengan agenda penyampaian pengantar dari Walikota Sungai Penuh terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019 dan pada hari ini senin tanggal 27 juli 2020 telah terjadi pelecehan terhadap lembaga DPRD Kota Sungai Penuh yang merupakan unsur penyelenggara lembaga pemerintahan Daerah.
  3. Fraksi PPP meminta penjelasan dari saudara Walikota Sungai Penuh tidak menghadiri agenda resmi DPRD Kota Sungai Penuh tentang pertanggung jawaban APBD tahun anggaran 2019.
  4. Terhadap LHP BPK-RI perwakilan Jambi yang memberikan opni wajar tanpa pengecualian (WTP) adalah hanya memenuhi standar akutansi Pemerintah bukan merupakan penilaian terhadap bahwa tidak terjadi kebocoran pelaksanaan APBD. (red)

11 Ketua DPC PPP Se-Provinsi Jambi Dukung Fasya, Serahkan Surat Dukungan ke DPP

Penyerahan Surat Dukungan Ketua DPC PPP Se-Provinsi Jambi untuk Fasha di DPP PPP (doc/ist)
Jakarta, MERDEKAPOST.COM - Kabar terbaru terkait Pilgub Jambi 2020, 11 DPC PPP kabupaten/kota seprovinsi Jambi dukung Fasya sebagai Bakal Calon Gubernur Jambi pada Pilkada serentak 2020.

Dukungan resmi tertulis tersebut diserahkan langsung oleh ketua DPC PPP Kota Sungai Penuh Andi Oktavian mewakili 11 Letua DPC PPP / Kota seprovinsi Jambi.

Menurut Andi Oktavian, dukungan 11 DPC PPP itu bukan tanpa alasan, menurutnya, pihaknya menilai bahwa Sy Fasya selama menjadi walikota Jambi dinilai sudah berhasil membangun Kota Jambi, Dan menurutnya selama ini Fasya dekat dan komunikasi dan silaturrahmi beliau dengan PPP terjalin baik.

Lebih lanjut kata Andi, kami juga melihat bahwa peluang Pak Fasya untuk memenangkan Pilgub Jambi sangat besar.

"Fasya sangat berpotensi untuk menang pada Pilgub kali ini, otu pertimbangan utama kami". Ujar Andi Oktavian.

Sementara itu, Evi Suhirman, Ketua DPW PPP provinsi Jambi kepada merdekapost, membenarkan hal ini, dukungan tersebut sudah diserahkan kemarin tanggal 17 Juli langsung ke DPP.

"Iya, surat dukungan 11 DPC PPP sudah diserahkan ke DPP, begitu juga dengan dukungan pengurus DPW PPP provinsi Jambi sudah mutlak ke Fasya". Ujar Evi Suhirman. (Ald)

Berita Terpopuler

Copyright © MERDEKAPOST.COM. All rights reserved.
Redaksi | Pedoman Media Cyber | Network | Disclaimer | Karir | Peta Situs