Atasi Keluhan Warga Biaya Parkir di Danau Kerinci Mahal, Pj Bupati Langsung Sidak, Asraf: Tarif Parkir disesuaikan dengan Perda

Keluhan warga mahalnya tarif masuk dan parkir di Objek Wisata Danau Kerinci, Pj Bupati Kerinci, Asraf, S.Pt secara proaktif melakukan inspeksi mendadak pada Minggu, 15 April 2024.(Ist) 

Merdekapost, Kerinci - Banyaknya keluhan masyarakat mengenai biaya masuk dan biaya parkir yang mahal di Objek Wisata Danau Kerinci, Pj Bupati Kerinci, Asraf, S.Pt secara proaktif melakukan inspeksi mendadak pada Minggu, 15 April 2024. Menggunakan kendaraan pribadi dan tanpa diketahui oleh petugas, Asraf tiba di lokasi untuk memverifikasi langsung kebenaran informasi tersebut.

Pada kedatangan yang terencana pukul 15.25 WIB, Asraf tidak langsung turun dari kendaraannya. Sebagai gantinya, ia mengutus ajudannya yang menyamar sebagai pengunjung biasa untuk membeli tiket. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tarif masuk yang dipatok adalah Rp 10 ribu per pengunjung dewasa, sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda).

Namun, permasalahan terungkap pada tarif parkir, yang ternyata mencapai Rp 10 ribu per motor, tiga kali lipat lebih tinggi dari batas maksimal yang ditetapkan oleh Perda yaitu antara Rp 3 ribu sampai Rp 4 ribu. Lebih mengkhawatirkan, karcis parkir yang digunakan bukanlah karcis resmi pemerintah daerah, melainkan hanya lembaran dengan nomor parkir.

Menanggapi temuan ini, Pj Bupati Asraf langsung berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan unsur terkait lainnya untuk meninjau kebenaran situasi tersebut. “Untuk karcis masuk sudah sesuai dengan Perda yaitu Rp 10 ribu per orangnya, hanya di karcis parkir yang terdapat perbedaan dengan Perda, karena yang diberikan kepada pengunjung juga bukan karcis yang dicetak dari Pemda akan tetapi berbentuk nomor,” ujar Asraf mengklarifikasi situasi tersebut.

Asraf kemudian menginstruksikan agar tarif parkir disesuaikan dengan Perda dan meminta aparat penegak hukum untuk bertindak terhadap pihak-pihak yang melanggar ketentuan ini. Ini merupakan langkah tegas untuk menjamin tidak ada lagi tarif parkir yang melampaui batasan yang telah ditetapkan.

“Saya mendapat keluhan dari warga soal tarif masuk wisata dan parkir. Maka saya turun langsung pakai mobil pribadi tanpa diketahui petugas membeli tiket masuk, ternyata tiket masuk sesuai yaitu Rp 10 ribu per orang. Tapi parkir memang di sini Rp 10 ribu, untuk parkir ini kita minta aparat penegak hukum bertindak dan kami meminta agar tarif parkir ini sesuai Perda,” jelas Asraf.

Selain itu, Asraf juga meminta Dishub Kerinci untuk segera melakukan pengawasan dan penertiban lebih ketat. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa seluruh objek wisata milik pemerintah daerah Kerinci dapat dinikmati oleh masyarakat dengan rasa aman dan nyaman, terutama dalam menyediakan fasilitas yang adil dan terjangkau.(*)

[ Ald | Merdekapost.com ]

Hari pertama Masuk Kerja, Wako Ahmadi Sidak Pelayanan di RSUD MHA Thalib

Hari pertama masuk kerja pasca cuti bersama Lebaran Idul Fitri 1445 H, Walikota Sungai Penuh Drs.Ahmadi Zubir, MM turun langsung melaksanakan inspeksi mendadak (Sidak) pegawai di RSUD  MHA THALIB, Selasa (16/04) pagi.[ Doc: Ist | Merdekapost.com| hms].
Sungai Penuh, Merdekapost - Hari pertama masuk kerja pasca cuti bersama Lebaran Idul Fitri 1445 H, Walikota Sungai Penuh Drs.Ahmadi Zubir, MM turun langsung melaksanakan inspeksi mendadak (Sidak) pegawai di RSUD  MHA THALIB, Selasa (16/24) pagi.

Dalam pelaksanaan sidak tersebut, Walikota Sungai Penuh Drs.Ahmadi Zubir,MM bersama dengan bersama Sekda Alpian dan tim terlihat berkeliling mengecek satu persatu ruangan dan pelayanan yang ada di RSUD MH THALIB, Kedisiplinan pegawai menjadi perhatian serius oleh Walikota Sungai terutama pelayanan yang menyangkut keselamatan masyarakat. 

Maka dari itu, Ia ingin benar- benar memastikan kehadiran pegawai di RSUD MH THALIB dan tentunya untuk memberikan pelayananan terbaik bagi Masyarakat, tidak lupa ia melihat berbagai perkembangan kesehatan warga dan sarana prasarana RSUD MH THALIB. 

Hari pertama masuk kerja pasca cuti bersama Idul Fitri 1445 H, Walikota Sungai Penuh Drs.Ahmadi Zubir, MM turun langsung inspeksi mendadak (Sidak) pegawai di RSUD  MHA THALIB, Selasa (16/04) pagi.[ Doc: Ist | Merdekapost.com| hms].
Berdasarkan pantauan dan laporan tim di lapangan, Wako Ahmadi menyebutkan bahwa di hari pertama ini kedisiplinan pegawai Pemerintah Kota (Pemkot) Sungai Penuh secara umum sudah cukup baik.

"Dan kami lihat langsung Alhamdulillah syukur tren cukup meningkat kedisiplinan, kenapa saya pilih RSUD MH THALIB, karena Rumah Sakit adalah sentral pelayanan, pelayanan kepada masyarakat yang menyangkut langsung termasuk kesehatan dan keselamatan Masyarakat," Ujar Wako Ahmadi.  

[ Ald | Merdekapost.com | adv ]

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor di Tetapkan KPK sebagai tersangka korupsi, Ini Kasusnya

Foto: Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (16/2/2024). [ANTARA].

Jakarta, Merdekapost.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemotongan insentif pegawai pada Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo.

"KPK belum dapat menyampaikan spesifik identitas lengkap pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, peran dan sangkaan pasalnya hingga nanti ketika kecukupan alat bukti selesai dipenuhi semua oleh tim penyidik. Namun kami mengonfirmasi atas pertanyaan media bahwa betul yang bersangkutan menjabat Bupati di Kabupaten Sidoarjo periode 2021-sekarang," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Ali menerangkan penetapan tersangka tersebut dilakukan berdasarkan analisa dari keterangan para pihak yang diperiksa sebagai saksi termasuk keterangan para tersangka dan juga alat bukti lainnya.

Tim penyidik KPK kemudian menemukan peran dan keterlibatan pihak lain yang turut serta dalam terjadinya dugaan korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo.

"Dengan temuan tersebut, dari gelar perkara yang dilakukan kemudian disepakati adanya pihak yang dapat turut dipertanggungjawabkan di depan hukum karena diduga menikmati adanya aliran sejumlah uang," ujarnya.

Meski demikian, Ali belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut soal perkara tersebut karena proses penyidikan yang masih berjalan.

Namun dia memastikan perkembangan kasus tersebut akan disampaikan secara berkala kepada masyarakat.

"Perkembangan dari penanganan perkara ini, akan kami sampaikan bertahap pada publik," tuturnya.

KPK pada 29 Januari 2024 menahan dan menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Siska Wati (SW) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemotongan insentif pegawai di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

KPK selanjutnya pada Jumat, 23 Februari 2024 menahan dan menetapkan status tersangka terhadap Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Ari Suryono (AS) dalam perkara yang sama.

Konstruksi perkara tersebut diduga berawal saat BPPD Kabupaten Sidoarjo berhasil mencapai target pendapatan pajak pada tahun 2023.

Atas capaian target tersebut, Bupati Sidoarjo kemudian menerbitkan Surat Keputusan untuk pemberian insentif kepada pegawai di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo

Atas dasar keputusan tersebut, AS kemudian memerintahkan SW untuk melakukan penghitungan besaran dana insentif yang diterima para pegawai BPPD sekaligus besaran potongan dari dana insentif tersebut yang kemudian diperuntukkan untuk kebutuhan AS dan bupati.

Besaran potongan yaitu 10 persen sampai 30 persen sesuai dengan besaran insentif yang diterima.

AS juga memerintahkan SW supaya teknis penyerahan uang dilakukan secara tunai yang dikoordinir oleh setiap bendahara yang telah ditunjuk di tiga bidang pajak daerah dan bagian sekretariat.

Tersangka AS juga aktif melakukan koordinasi dan komunikasi mengenai distribusi pemberian potongan dana insentif pada bupati melalui perantaraan beberapa orang kepercayaan Bupati.

Khusus pada 2023, SW mampu mengumpulkan potongan dan penerimaan dana insentif dari para ASN sejumlah sekitar Rp2,7 miliar.

Penyidik KPK saat ini juga masih mendalami aliran dana terkait perkara dugaan korupsi tersebut.

Atas perbuatannya AS disangkakan melanggar Atas perbuatannya, tersangka SW dijerat dengan Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 20019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. [ Editor: Aldie Prasetya | Merdekapost.com |  Sumber: Antara ]

Dihadiri Wagub Jambi, DPW PKB Gelar Buka Bersama dan Santuni Anak Yatim

MERDEKAPOST.COM, JAMBI – DPW PKB Provinsi Jambi melaksanakan buka puasa bersama dengan pengurus dan juga warga sekitar, Sabtu (6/4/2024). Dalam momen ini, hadir Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani yang juga merupakan Ketua Dewan Syuro PKB.

Selain Wakil Gubernur, terlihat juga hadir Mantan Bupati Tebo 2 Madjiid Muaz. Madjid Muaz sendiri bukan orang lain di PKB. Ayah Eka Marlina ini juga sebelumnya pernah menjabat sebagai Ketua DPW PKB Provinsi Jambi.

Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani menyebutkan bahwa kegiatan yang dilakukan hari ini adalah bagian dari kerja-kerja bersilaturahmi dengan masyarakat. Semoga kegiatan buka bersama hari ini bisa diridhoi oleh Allah.

“Semoga puasa tahun ini mendapat berkah serta kerja-kerja PKB selanjutnya bisa berkah terutama sebentar lagi sudah menghadapi pilkada,” katanya.

Selain buka bersama, PKB juga memberikan santunan kepada anak yatim piatu serta mendengarkan tausiyah dari ustad sebelum berbuka puasa.

Sekretaris DPW PKB, Elfisina sendiri dalam sambutannya menyampaikan keberhasilan PKB dalam mendulang perolehan kursi tahun ini. Mulai dari DPRD Kabupaten/Kota hingga DPR RI.

“Untuk kursi DPR RI kita alhamdulillah masih memperoleh satu kursi tapi peringkat kita naik. Dari peringkat 8 menjadi peringkat 4,” ungkapnya. Bahkan lanjutnya, untuk DPRD Kabupaten Tanjabtim berhasil memperoleh satu kursi. “Pecah telok,” imbuhnya.

Sedangkan penceramah KH Abdul Latif menyampaikan puasa mengajarkan kepedulian.  Nabi Yusuf saat menjadi bendahara negara katanya, selalu berpuasa.

“Saat ditanya mengapa selalu berpuasa, Nabi Yusuf menjawab saya ingin merasakan perihnya orang yang sedang berlapar dahaga,” cerita kiyai Latif.

Dirinya sendiri mengapresiasi langkah DPW PKB pada saat berbuka juga menyantuni anak yatim. “Ini bagian dari hikmah berpuasa,” terangnya. (*)

Wako Ahmadi Pimpin Rapat Persiapan Sholat Idul Fitri 1445 H

MERDEKAPOST, SUNGAI PENUH - Walikota Sungai Penuh Drs. Ahmadi Zubir, MM memimpin rapat persiapan Shalat Idul Fitri 1445 H bersama Panitia Sholat ied (Depati Nan Be7), bertempat di ruang aula rumah dinas Walikota, Minggu malam (7/4), di ikuti juga Sekda Alpian serta sejumlah pejabat di lingkup pemkot Sungai Penuh

Dalam rapat ini Pemkot Sungai Penuh mulai siapkan titik lokasi pelaksanaan sholat Idul Fitri 1445 H. lokasi tersebut di Lapangan Merdeka Alun-Alun Kota, yang akan dihadiri oleh Forkopimda beserta keluarga dan Jajaran SKPD Masyarakat 

Beberapa poin yang dibahas di rapat itu, terkait dengan tata pelaksanaan shalat Idul Fitri, persiapan kebersihan, tata parkir, pemasangan spanduk serta  keperluan lainnya guna memeriahkan serta mensukseskan pelaksanaan sholat Idul Fitri dan di lanjutkan dengan  penyerahan laporan dari pelaksanaan dari Depati Nan Betujuh ke Walikota Sungai Penuh Drs. Ahmadi Zubir, MM

Wako Ahmadi meminta kepada seluruh peserta rapat, agar secara teknis dapat menyusun persiapan tempat pelaksanaan shalat Idul Fitri dengan sebaik-baiknya. "Sehingga di hari yang fitri tahun ini, Insya Allah kita semua dalam keadaan fitrah dan saling memaafkan satu sama lainnya," katanya. (adv)

Kemenag RI Buka Lowongan CPNS 2024, Butuh 110 Ribu Pegawai

Kemenag RI Butuh 110 Ribu Pegawai













Merdekapost.com - Kementerian Agama membuka ratusan lowongan kerja.

Melansir dari laman resminya, Sabtu (6/4/2024), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyerahkan izin formasi sebanyak 110.553 calon ASN di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag).

“Formasi sebanyak 110.553 ASN di Kemenag terdiri atas 20.772 CPNS dan 89.781 PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), ” ujar Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas seusai bertemu Menag Yaqut Cholil Qoumas, Senin (1/4/2024).

Anas mengatakan, Kementerian PANRB dan Kemenag telah membahas sejumlah formasi, seperti untuk guru madrasah, guru Sekolah Menengah Teologi Kristen, Sekolah Menengah Atas Katolik, dosen perguruan tinggi keagamaan negeri, penyuluh agama, penghulu, talenta digital, dan penempatan di IKN.

Sebagai contoh, pelibatan penyuluh agama dan penghulu untuk menjembatani program prioritas pembangunan dengan masyarakat.

“Misalnya penghulu bisa menekankan soal penanganan stunting ke calon pengantin. Kemudian penyuluh agama tentu saja harus terus intens mendorong moderasi beragama,” tuturnya.

Selain itu, Anas juga mengapresiasi Kemenag telah mengalokasikan formasi untuk talenta digital dan penempatan IKN.

“Tadi saya lihat bagus sekali Pak Menag sudah siapkan untuk IKN.

Lalu untuk talenta digital juga penting karena ada banyak transformasi digital di Kemenag seperti untuk layanan haji, umroh, dan sebagainya,” papar Anas. (rdp)

Serius Maju, 5 Tokoh Sungai Penuh Daftar Cawako di PKS

FOTO: Lima tokoh terkemuka Kota Sungai Penuh tercatat telah mendaftarkan diri di Penjaringan Cawako-Cawawako DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Sungai Penuh. (Doc: Merdekapost)

MERDEKAPOST, SUNGAI PENUH - Lima tokoh terkemuka Kota Sungai Penuh telah mendaftarkan diri di Penjaringan Cawako-Cawawako DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Sungai Penuh

Untuk diketahui, sebagai syarat untuk maju sebagai Paslon Wako-Cawako Sungai penuh harus mengantongi dukungan (rekomendasi) dari partai atau gabungan beberapa partai dengan minimal 5 kursi parlemen.

Sementara Partai PKS pada Pileg 2014 lalu berhasil mempertahankan eksistensinya sebagai salah satu partai yang cukup berpengaruh di Kota Sungai Penuh, 3 kursi berhasil diraihnya dibawah kepemimpinan Fery Satria, S.T

Pasca Ahmadi Zubir, Alvia Santoni mendaftarkan diri di Penjaringan Bakal Calon Walikota/Wakil Walikota DPC PKS, ada 3 nama lagi yang ikut mendaftarkan diri yaitu Fikar Azami, Noviar Zen dan salah seorang Kader PKS Damri Miftah (Anggota DPRD Kota Sungai Penuh)

Baca Juga:

Pastikan Kembali Maju di Sungai Penuh, Ahmadi Zubir Mendaftar di PKS

Dengan demikian, sejauh ini sudah ada 5 (lima) kandidat yang secara resmi mendaftarkan diri dan mengambil formulir di PKS.

Seperti disampaikan Fery Satria, pendaftaran atau pengambilan formulir sudah final, namun untuk pengembalian batas akhirnya nanti tanggal 20 April" Ungkapnya

Kemudian, lanjutnya, survey dan tahapan lainnya akan memakan waktu sekitar dua minggu, "kurang lebih dua minggu". Kata Fery

"Sedangkan untuk rekomendasi diperkirakan akan keluar pada akhir-akhir Mei hingga awal Agustus, sesuai dengan tahapan dan mekanisme DPP". Ungkapnya lagi

Baca Juga:

Alvia Santoni Resmi Daftar di PKS Sebagai Bacalon Walikota Sungai Penuh

Pantauan Merdekapost, Ahmadi Zubir (Walikota Sungai Penuh) terlihat langsung mendaftarkan diri di DPD PKS dan disambut oleh ketua DPD PKS Kota Sungai Penuh Fery Satria, Jum'at, 06/04 lalu, sedangkan Alvia Santoni saat mendaftar diwakili oleh ketua OKK PPP Kota Sungai Penuh Edwar dan adiknya Anser

Fikar Azami juga mengakui bahwa dirinya sudah mendaftarkan diri dan sudah mengambil formulir dan pengembaliannya nanti setelah idul fitri.

Pada Pilwako Sungai penuh 2019 lalu PKS merupakan salah satu partai pengusung Fikar Azami. (adz) 

Buntut Tiga Bulan Tak Gajian, Petugas Damkar Kerinci Kembalikan Mobil Operasional ke Kabid


KERINCI, MERDEKAPOST – Hari raya Idul Fitri tinggal 2 hari lagi, namun Ratusan tenaga Honorer di Dinas damkar di kabupaten Kerinci sudah Tiga bulan tak gajian yakni terhitung  dari Januari hingga Maret 2024.

Informasi yang diperoleh sebanyak 304 orang petugas Damkar belum menerima honor dari Dinas Damkar kabupaten Kerinci, yang besarannya Rp 600 ribu perorang.

Hal ini menjadi keluhan dari petugas damkar kabupaten Kerinci, Apalagi saat ini mendekati Hari raya idul Fitri dan libur lebaran. Bahkan, sebagai bentuk kekecewaan mereka, mobil Damkar pun diserahkan ke Rumah Kabid Damkar Kabupaten Kerinci pada Sabtu malam.

“Sudah puluhan tahun kami bertugas di Damkar Kabupaten Kerinci, baru tahun ini di Hari Raya Idhul Fitri kami tidak terima gaji, kami ini punya anak istri yang harus dipenuhi kebutuhannya, apalagi saat ini hari raya idul Fitri,”ungkap sumber yang namanya di rahasiakan.

Diketahui saat ini Pos Damkar yang ada di Kabupaten Kerinci dalam kondisi kosong, tidak satupun petugas yang berada di pos penjagaan. Bagaimana kalau seandainya terjadi Kebakaran di Rumah Masyarakat Kabupaten Kerinci pada suasana hari Raya Idul Fitri ini.

Salah satu Petugas Damkar mengatakan pada media ini, bagaimana ia bisa menjalankan tugas (piket), hak tidak diberikan.

“Seandainya terjadi kebakaran pada rumah penduduk, ya kami lepas tangan saja, sebelum gaji kami dibayarkan,” tuturnya dengan nada kesal.

Lebih lanjut dikatakan petugas ini bahwa dirinya sudah mempertanyakan hal ini kepada Kabid Damkar, namun alasannya ada kesalahan teknis. 

“Masa ada kesalahan teknis, yang selama ini belum pernah terjadi, kami inikan sudah jelas berjumlah 304 personil Damkar sudah di sahkan oleh PJ.Bupati Kerinci untuk terima gaji,” katanya.

Kabid Damkar Kabupaten Kerinci, Siswadi saat dikonfirmasi membenarkan belum gajian petugas damkar. Dia mengatakan hal ini karena keterlambatan mengusulkan untuk gajian agar dilakukan pembayaran gaji.

“Ya, benar belum gajian karena kita telat mengusulkan SK. Tapi kalau sudah lebaran dipastikan akan gajian,”jelasnya.(*)

[Aldie Prasetya | Merdekapost.com]


Ini 7 Fakta Tewasnya Dokter Dwi di Jambi yang Kecelakaan Dikejar-Dituduh Maling Mobil

HANCUR: Mobil yang dikendarai dokter Dwi yang kecelakaan dikejar-dituduh maling mobil [Foto: Istimewa]

Jambi - Seorang dokter di Jambi, Dwi Fatimahyen (29) tewas dalam kecelakaan tunggal. Peristiwa ini mencuri perhatian karena sang dokter kecelakaan saat dikejar dan dituduh maling mobil.

Peristiwa itu terjadi di Jalan Lintas Jambi-Riau, Sekernan, Muaro Jambi, Jumat (29/3/2024) sekitar pukul 23.53 WIB. Video korban dikejar polisi sempat beredar di media sosial.

Berikut ini sederet fakta dalam peristiwa tersebut. Mulai pernyataan dari pihak kepolisian hingga tanggapan dari keluarga korban.

Fakta-fakta Tewasnya Dokter Dwi yang Kecelakaan Dikejar-Dituduh Maling Mobil:

1. Awal Mula Dokter Dwi Dituduh Maling Mobil

Kapolres Muaro Jambi AKBP Wahyu Bram mengatakan sekitar pukul 22.00 WIB, dokter Dwi masuk ke Perumahan Pondok Cipta, Mestong, Muaro Jambi. Saat itu korban mengendarai mobil Daihatsu Ayla dengan kecepatan tinggi.

Karena itu, ada salah seorang warga yang memberikan informasi ke grup kompleks perumahan. Singkatnya, warga pun curiga dan mencoba menghadangnya.

"Jadi, (berawal dari) kecurigaan (warga) aja. Ada orang ngebut di kompleksnya, dia coba berhentikan dan kabur. Jadi prasangka ada suatu kejahatan. Situasi di situ gelap," kata Bram, Selasa (2/4/2024).

"Jadi yang bersangkutan bukan berkunjung atau apa. Hanya 4 menit mutar di sana," sambungnya.

Bram mengatakan saat coba dihadang warga, mobil dokter Dwi melesat cepat. Tanpa pikir panjang, 5 warga dengan 3 motor mengejar dokter tersebut hingga keluar jalan raya.

"Di suatu tempat permukiman yang tenang, ada mobil ngebut kalau ngebut pasti kecepatan tinggi, ya. Satu sisi kok ngebut, kemudian (curiga) jangan-jangan ngapain di sini, karena kejadiannya cepat informasi berkembang sehingga (warga) memutuskan mengejar," jelasnya.

Menurut Bram, kecurigaan itu membuat warga menuduh dokter tersebut mencuri mobil. Sehingga, warga berprasangka pengendara mobil itu merupakan pencuri.

2. Dokter Dwi Dikejar Polisi

Bram mengatakan kejadian berawal saat korban keluar dari Perumahan Pondok Cipta. Warga mengejar korban dengan meneriaki maling. Kemudian sampai di jalan raya, ada petugas kepolisian yang sedang melakukan patroli kamtibmas.

Polisi langsung mengambil tindakan. Polisi mengejar korban karena mengendarai mobil dalam kecepatan tinggi, ditambah ada tiga motor yang mengejarnya dengan meneriaki maling.

"Saat itu polisi sedang penyekatan di dekat situ. Yang bersangkutan ini dari arah SPN itu ngebut menuju arah Kota Jambi melewati anggota yang sedang tugas sampai ada tiga motor yang mengejar. Satu sisi karena ngebut, tidak mungkin polisi membiarkan saja," kata Bram, Sabtu (30/3/2024).

Bram mengatakan polisi yang mengejar korban menggunakan mobil Polantas dilengkapi sirine. Saat dilakukan pengejaran, mobil korban juga tak mau berhenti. Malah terus menancap gas.

Kejar-kejaran polisi dan korban memakan waktu 1 jam perjalanan. Mulai dari Simpang SPN masuk ke Kota Jambi dan sampai lagi di Sekernan, Muaro Jambi.

3. Dokter Dwi Kecelakaan hingga Tewas

Di Jalan Lintas Jambi-Riau, korban mengalami kecelakaan setelah menghindari pengendara lainnya. Korban menabrak tiang listrik dan ruko.

"Penyebab kecelakaan itu dia menghindari orang sehingga kecelakaan tunggal. Karena kecepatan tinggi, fatalitasnya tinggi. Kalau dilihat lepas kendali," ujarnya.

Korban yang sudah tak sadarkan diri langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Namun, nyawanya sudah tidak tertolong lagi.

"Dilihat pas di dalam mobil ada banyak kunci dan pisau, tapi korbannya wanita. Sehingga dibawa ke rumah sakit dan akhirnya meninggal dunia di rumah sakit," kata Bram.

Bram menyebut pihaknya menyesalkan tindakan korban yang tidak mau berhenti saat diperingati polisi. Padahal, pihaknya mengejar korban dengan mobil patroli yang notabene berstiker lengkap kepolisian.

"Tapi yang kami sesalkan kenapa ketika diminta berhenti tidak mau berhenti. Soalnya kalau ngebut pasti dikejar, karena (pelanggaran) batas kecepatan," jelasnya.

"Kalau dia berhenti kami bisa tanyakan kenapa ngebut ini. Minimal ditilang karena batas kecepatan," sambungnya.

4. Kesaksian Warga di Lokasi Kejadian

Zulkifili, warga RT 9 Sekernan mengatakan saat kejadian pada dirinya berada di dalam rumah. Tiba-tiba terdengar suara benturan keras yang membuatnya keluar rumah dan melihat ada kecelakaan.

"Iya, ada kedengaran anak-anak dua kali tembakan. Pas kejadian itu saya keluar rumah (karena) ada benturan keras dan mobil itu tergeletak di situ sudah rame-rame," kata Zulkifli, Selasa (2/4/2024).

Dia mengatakan saat keluar rumah, terlihat sudah ramai anggota polisi di lokasi bersama dengan sejumlah yang diduga ikut saat mengejar dokter tersebut. Zulkifli mengatakan toko yang ditabrak dokter muda itu adalah milik saudaranya. Akibat kecelakaan itu, dua tiang beton penyangga kios itu hancur ditabrak mobil korban.

Sementara, korban dan mobilnya terpental kurang lebih 5 meter usai menbarak tiang beton toko. Setelah itu, korban terpental ke tanah tepat di samping mobilnya.

"Dia (korban) sendiri terpental di samping itu. Sudah tidak bernyawalah, kalau darah dak ado (tidak ada) keluar," jelasnya.

5. Ayah Dokter Dwi Buka Suara

Ayah dokter Dwi, Pasiman menyesalkan peristiwa yang dialami anaknya. Ia menegaskan mobil yang dikendarai dokter Dwi adalah miliknya.

Ia juga dengan tegas membantah tuduhan warga yang menduga anaknya melakukan pencurian mobil. Hal itu dibuktikan dengan kepemilikan BPKB mobil atas nama Ika Puji Astuti yang merupakan kakak korban.

"Mobil itu mobil saya, memang atas nama dokter Ika (kakak korban). Yang korban ini dokter Dwi Fatimah Yen. Tidak benar maling. Dia dokter. Ada BPKB-nya," kata Pasiman.

Saat kejadian, kata Pasiman, dokter Dwi sempat menghubungi keluarga, cerita dirinya sedang dikejar-kejar. Setelah itu, keluarga sudah tidak mendapat kabar dari korban.

"Dia sempat ketakutan telepon, bilang ada yang ngejar," ujarnya.

Atas kejadian itu, pihak keluarga menuntut kepolisian mengusut kasus ini. Karena tuduhan mencuri tidak benar.

"Pihak berwajib kami minta diusut tuntas baik yang membuat masalah yang neriaki maling, dan bagi yang mencelakakan anak saya sampai jatuh," ujarnya.

6. Cerita Sepupu Dokter Dwi

Sepupu korban, Erwin menceritakan sebelum kejadian dokter Dwi pamit dari rumahnya di Kelurahan Pasir Panjang, Kota Jambi. Korban hendak mencari ruko atau kios untuk usaha klinik kecantikan di kawasan tersebut.

Pada malam harinya, ayah korban menerima telepon dari Dwi. Terdengar Dwi ketakutan dikejar-kejar.

"Ketika dekat SPN, Dwi menelpon bapaknya, Pasiman. Beliau ketakutan saat menelepon orang tuanya. Bicaranya, 'Pak saya takut, saya dibuntuti orang'. Bapaknya menyuruh Dwi ini untuk bergegas ngebut agar terhindar dari orang tersebut," kata Erwin, Senin (1/4/2024).

Korban merupakan alumni Fakultas Kedokteran Universitas Jambi (Unja). Dia anak bungsu dari pasangan Pasiman dan Nani, bertempat tinggal di Pasir Panjang, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi.

7. Warga yang Menuduh dokter Dwi Maling Bisa Dipidana?

Bram menerangkan lima orang warga yang menuduh itu tidak bisa serta merta dipidana. Hal ini lantaran kejadian itu telah panjang merambat ke pelanggaran lalu lintas.

Saat dikejar warga hingga ke jalan raya, warga memang melapor ke polisi yang tengah patroli bahwa pengendara mobil itu merupakan pencuri mobil. Atas laporan warga itu disertai dengan dengan kecepatan tinggi mobil saat melintas, membuat polisi mengejar mobil dokter itu.

Namun, Bram mengatakan kejadian itu bisa terunsur pidana jika saat dikejar warga dan tak jauh dari kompleks itu korban langsung mengalami kecelakaan di tempat. Maka, yang menuduh mencuri baru dapat disebut penyebab kecelakaan.

"Pertanggungjawaban atau perbuatan pidana itu harus langsung tidak bisa kalau warga dalam hal ini bertanggung jawab, dengan menyebutkan maling langsung tancap gas. Hal ini bisa dilakukan jika itu terjadi kecelakaan di bagian selatan Kota Jambi (TKP awal diteriaki maling)". 

"Ketika tidak lama setelah itu karena ada jarak yang jauh akhirnya warga mundur. Sehingga masuk ke situasi Kota Jambi, masuk situasi Sekernan dan banyak perubahan yang terjadi sehingga terjadi fatalitas tinggi dan kecelakaan," terangnya.

Bram memastikan pihaknya telah memeriksa 5 warga yang mengejar dokter tersebut. Hasilnya, warga hanya salam paham dan tidak ada kepentingan lain seperti modus pencurian dari dokter Dwi.

"Iya (salah paham). Tidak ada kepentingan lain. Kita maklumi itu naluri manusia untuk bertahan dari ancaman," terangnya.

Bram juga menegaskan dan mengakui bahwa korban bukanlah pencuri mobil. Mobil itu memang milik korban. Saat dikejar korban petugas tidak mengetahui bahwa siapa yang ada di dalam mobil itu.

"Untuk menjaga nama almarhum, saya tegaskan lagi bahwa mobil itu memang milik korban," pungkasnya.(*)

[ Editor: Aldie Prasetya || Merdekapost.com ]

Sebut Saksi dan Ahli 01 dan 03 Tidak Berkualitas, Tim Ganjar: Ketua KPU Hasyim Tidur saat Sidang, Tak Bisa Nilai Saksi Kami

Foto: Tim hukum 03 (Ganjar-Mahfud) Ronny Talapessy di sidang MK (kiri) dan Ketua KPU tettangkap kamera tertidur saat berlangsungnya sidang di MK. (dok: istimewa)
Jakarta - Ketua KPU Hasyim Asy'ari menilai saksi yang dihadirkan kubu Anies-Cak Imin dan Ganjar-Mahfud dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) tidak berkualitas. Tim hukum Ganjar-Mahfud menilai penilaian dari Hasyim tidak pantas.

"Saya sulit menerima pernyataan Ketua KPU Hasyim itu karena justru menyimpulkan secara sepihak tentang saksi dan ahli yang kami hadirkan. Soal berkualitas atau tidaknya semestinya diserahkan kepada majelis hakim MK, bukan oleh Ketua KPU Hasyim," kata Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Ronny Talapessy, kepada wartawan, Sabtu (6/4/2024).

Ronny juga menyindir momen Hasyim yang sempat tertidur saat mengikuti salah satu sidang sengketa pilpres di MK. Dia menilai momen tertidur itu membuat Hasyim tidak bisa melihat keterangan saksi yang diajukan pemohon secara utuh.

Baca juga:

Ketua KPU RI Sebut Saksi dan Ahli Anies-Ganjar Tidak Berkualitas

"Saya sebagai orang yang mengikuti sidang di MK menjadi bagian tim hukum Ganjar-Mahfud menilai Ketua Hasyim justru kedapatan tidur dalam persidangan, sehingga mungkin tidak mengikuti atau mendengarkan keterangan-keterangan saksi dan ahli yang kami hadirkan. Berdasarkan itu, sulit rasanya Hasyim bisa menilai keterangan saksi dan ahli yang kami hadirkan karena saat bersamaan yang bersangkutan justru tidur," ujar Ronny.

Selain itu Ronny juga menyoroti sejumlah pelanggaran etik yang dilakukan Hasyim selama menjabat Ketua KPU. Salah satu pelanggaran yang disorot terkait kedekatan Hasyim dengan Hasnaeni atau dikenal publik dengan sebutan Wanita Emas.

Ronny menilai catatan pelanggaran tersebut membuat integritas Hasyim selaku Ketua KPU patut untuk dipertanyakan.

Baca juga:

Hasyim Asy'ari Sebut Saksi 01-03 Tak Berkualitas, PKB: Level KPU di Bawahnya

"Sulit bagi saya dan mungkin publik untuk menerima bahwa Hasyim sebagai penyelenggara pemilu rupanya cacat secara moral dan integritas. Lantas, apa yang mau kita harapkan dari kualitas seorang penyelenggara pemilu seperti itu?" katanya.

Lebih lanjut Ronny mengatakan riwayat buruk yang dilakukan Hasyim tersebut menjadikannya sebagai Ketua KPU terburuk sepanjang sejarah.

"Ketua KPU Hasyim ini menjadi penyelenggara terburuk sepanjang sejarah kepemiluan kita. Tidak hanya karena profesionalisme itu, tapi yang bersangkutan sudah tidak layak menyandang dan mengemban amanat penyelenggaraan pemilu karena cacat moral dan integritas sejak awal. Apalagi mudah sekali tergelincir hanya karena godaan seorang perempuan sehingga mengorbankan kepentingan bangsa dan negara. Ini sungguh mengerikan," tutur Ronny.

FOTO: Momen Ketua KPU Hasyim Asy'ari tertangkap kamera tertidur saat sidang di MK. [Doc: Istimewa]
Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa hakim Mahkamah Konstitusi (MK) tidak tertarik mendengarkan saksi dan ahli yang diajukan tim Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024. Menurut dia, dapat disimpulkan saksi yang dihadirkan para pemohon tidak berkualitas.

"Sepemahaman kami, hakim-hakim tidak tertarik memeriksa saksi dan ahli lebih lanjut. Jadi bisa dikatakan saksi yang diajukan tidak berkualitas," kata Hasyim di usai persidangan di gedung Mahkamah Konstitusi (MK) MK, Jakarta, Jumat (5/4).

Menurut UU Pemilu 7/2017, sengketa pemilu adalah gugatan hasil pemilu. Namun, menurut Hasyim, gugatan tim Anies dan Ganjar tidak fokus pada hasil perolehan suara.

"Membaca dan mempelajari pokok perkara pemohon 1 dan 3, di dalamnya kita tidak mendapati sama sekali dalil tentang selisih suara antara masing-masing paslon, juga tidak ada selisih suaranya di kabupaten mana," ujarnya.

Hasyim menjelaskan paslon yang menang dalam pilpres ialah mereka yang mendapat lebih dari 50 persen suara dengan distribusi minimal 20 persen suara di 20 provinsi. Sehingga keterangan saksi dan bukti yang dihadirkan para pemohon, Menurut Hasyim, tidak menguatkan dalil dalam gugatan mereka.

"Majelis hakim pasti akan mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan," imbuhnya.(*)

[ Sumber: detik.com || Editor: Aldie Prasetya || Merdekapost.com ]

Hasyim Asy'ari Sebut Saksi 01-03 Tak Berkualitas, PKB: Level KPU di Bawahnya

Foto: Jazilul Fawaid (detikcom)

Jakarta - Waketum PKB Jazilul Fawaid angkat bicara terkait pernyataan Ketua KPU, Hasyim Asy'ari yang menyimpulkan saksi tim Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 tak berkualitas. Jazilul mengatakan KPU tak punya tugas menilai kualitas saksi dalam sidang tersebut.

"Saya pikir bukan KPU yang punya tugas untuk menilai mensahkan orang tidak berkualitas," kata Jazilul Fawaid kepada wartawan di DPP PKB, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (6/4/2024).

Jazilul menyebut justru KPU yang tak berkualitas. Menurutnya, gugatan sengketa Pilpres muncul akibat kinerja KPU yang tak menindaklanjuti aduan terkait pendaftaran cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka dan permasalahan perhitungan Sirekap.

"Jangan-jangan KPU-nya yang nggak berkualitas, karena KPU nggak berkualitas lihat semua nggak berkualitas. Justru kenapa timbul gugatan? Karena KPU tidak berkualitas kok sekarang saksi yang di ini. Kalau seluruh proses kemarin dari Sirekap dan lain-lain tidak ada masalah saya yakin tidak akan timbul gugatan, kalau soal Pak Gibran misalkan segera ditindak lanjuti oleh KPU juga tidak ada gugatan," ujarnya.

Baca juga: 

Ketua KPU RI Sebut Saksi dan Ahli Anies-Ganjar Tidak Berkualitas

Lebih lanjut, Jazilul menyebut kualitas KPY justru di bawah kualitas saksi yang dihadirkan dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Dia mengatakan level kualitas KPU di bawah para saksi yang dihadirkan dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut.

"Jadi sebenernya kalau dilihat kualitas antara KPU dengan saksi kemarin, KPU di bawahnya itu, jadi nggak bisa itu orang di bawahnya menilai yang level di atasnya," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa hakim Mahkamah Konstitusi (MK) tidak tertarik mendengarkan saksi dan ahli yang diajukan tim Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024. Menurut dia, dapat disimpulkan saksi yang dihadirkan para pemohon tidak berkualitas.

"Sepemahaman kami, hakim-hakim tidak tertarik memeriksa saksi dan ahli lebih lanjut. Jadi bisa dikatakan saksi yang diajukan tidak berkualitas," kata Hasyim di usai persidangan di gedung Mahkamah Konstitusi (MK) MK, Jakarta, Jumat (5/4).

Menurut UU Pemilu 7/2017, sengketa pemilu adalah gugatan hasil pemilu. Namun, menurut Hasyim, gugatan tim Anies dan Ganjar tidak fokus pada hasil perolehan suara.

"Membaca dan mempelajari pokok perkara pemohon 1 dan 3, di dalamnya kita tidak mendapati sama sekali dalil tentang selisih suara antara masing-masing paslon, juga tidak ada selisih suaranya di kabupaten mana," ujarnya.

Hasyim menjelaskan paslon yang menang dalam pilpres ialah mereka yang mendapat lebih dari 50 persen suara dengan distribusi minimal 20 persen suara di 20 provinsi. Sehingga keterangan saksi dan bukti yang dihadirkan para pemohon, Menurut Hasyim, tidak menguatkan dalil dalam gugatan mereka.

"Majelis hakim pasti akan mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan," imbuhnya.(*)

[ Sumber: detik.com || Editor: Aldie Prasetya || Merdekapost.com ]

Ketua KPU RI Sebut Saksi dan Ahli Anies-Ganjar Tidak Berkualitas

Ketua KPU Hasyim Asy'ari. [Ist] 
Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa hakim Mahkamah Konstitusi (MK) tidak tertarik mendengarkan saksi dan ahli yang diajukan tim Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024. Menurut dia, dapat disimpulkan saksi yang dihadirkan para pemohon tidak berkualitas.

"Sepemahaman kami, hakim-hakim tidak tertarik memeriksa saksi dan ahli lebih lanjut. Jadi bisa dikatakan saksi yang diajukan tidak berkualitas," kata Hasyim di usai persidangan di gedung Mahkamah Konstitusi (MK) MK, Jakarta, Jumat (5/4/2024).

Menurut UU Pemilu 7/2017, sengketa pemilu adalah gugatan hasil pemilu. Namun, menurut Hasyim, gugatan tim Anies dan Ganjar tidak fokus pada hasil perolehan suara.

"Membaca dan mempelajari pokok perkara pemohon 1 dan 3, di dalamnya kita tidak mendapati sama sekali dalil tentang selisih suara antara masing-masing paslon, juga tidak ada selisih suaranya di kabupaten mana," ujarnya.

Hasyim menjelaskan paslon yang menang dalam pilpres ialah mereka yang mendapat lebih dari 50 persen suara dengan distribusi minimal 20 persen suara di 20 provinsi. Sehingga keterangan saksi dan bukti yang dihadirkan para pemohon, Menurut Hasyim, tidak menguatkan dalil dalam gugatan mereka.

"Majelis hakim pasti akan mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan," imbuhnya.

[ Sumber: detik.com || Editor: Aldie Prasetya || Merdekapost.com ]

DPRD Kota Sungai Penuh Jalin Kerjasama Publikasi Dengan Media

 

Jumpa Pers DPRD Kota Sungai Penuh. Foto: Merdekapost.com

Merdekapost.com - Sekretariat DPRD Kota Sungaipenuh Bagian Hukum dan Persidangan menggelar pertemuan jumpa pers dan Tandatangan MOU Kerjasama media tahuan anggaran 2024, bertempat di Gedung DPRD Kota Sungaipenuh, Sabtu (6/4/2024).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh 100 lebih awak media yang mengikuti kegiatan tersebut.

Dodi Hendro staf bagian Humas dan Protokol DPRD Kota Sungaipenuh mengatakan, bahwa berdasarkan rapat dengan pimpinan dan sekwan, pihaknya sengaja mengundang awak media yang bekerjasama dengan DPRD.

“Ya, tadi merupakan kegiatan jumpa pers bersama dengan media yang sudah MOU dengan Sekretariat DPRD,” ujar Dodi.

Terkait soal jumpa  pers dengan media, Dodi juga memaparkan tekni pemberitaan kegiatan Pimpinan, dan anggota DPRD tahun 2024.

“Dengan kerjasama ini, agar kegiatan Dewan bisa terekapose dan diketahui masyarakat,” ucapnya.

Namun, terkait isu yang berkembang soal THR itu tidak benar. “Tadi bukan bagi-bagi THR, tetapi dana jumpa pers untuk media mitra DPRD yang sudah kerjasama, dana jumpa pers itu sudah tersedia di pos anggaran jumpa pers media/wartawan,” tegasnya. (064)

Gubernur Al Haris Lepas Mudik Gratis untuk Warga Jambi dan Mahasiswa di Perantauan

 

Merdekapost.com  - Jelang Idul Fitri 1445 H/2024, Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH melakukan pelepasan mudik gratis untuk masyarakat Jambi dengan rute tujuan Jambi - Pulau Jawa, bertempat di Terminal Alam Barajo, Kota Jambi, Jum’at (05/04/2024).

"Hari ini saya melepas keberangkatan mudik gratis warga Provinsi Jambi menuju ke Pulau Jawa, dan ini atas ikhtiar kita bersama. Dalam program ini kita dari Pemprov Jambi menyiapkan dua bus dan sisanya partisipasi dari pihak lain," kata Gubernur Al Haris. 

Selain itu, Gubernur Al Haris juga menunjukkan perhatiannya terhadap mahasiswa Jambi yang menimba ilmu di perantauan khususnya di Pulau Jawa untuk pulang ke Jambi.

Pada saat kedatangan mereka di Kota Jambi disambut langsung oleh Staf Ahli Gubernur Jambi Bidang Kemasyarakatan dan SDM H. Husairi dan Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi Drs. Ariansyah, ME, mewakili Gubernur Jambi, Jum’at (05/04/2024) pagi.

Kepada para mahasiswa, Husairi menyampaikan permohonan maaf Gubernur Jambi yang pada waktu bersamaan tengah keliling Provinsi Jambi mengecek kondisi dan situasi jelang Idul Fitri.

“Kami ditugasi sama Kadis kominfo karena beliau tidak sempat hadir, karena masih keliling persiapan untuk menyambut hari raya ini melihat kondisi Kota Jambi.”

"Untuk itu ditugaskan kepada kami untuk menerima adik-adik ini dan oleh karena itu beliau menyampaikan permohonan maaf. Dan juga selamat datang,” ujar Husairi didampingi Ariansyah.

Husairi juga menanyakan kondisi kesehatan seluruh mahasiswa yang tiba di Kota Jambi. Husairi berharap semuanya diberikan kesehatan, sampai berkumpul dengan keluarga masing-masing nantinya di kampung halaman.

Dalam kesempatan tersebut Husairi juga menyampaikan titip pesan Gubernur Jambi kepada keluarga para mahasiswa.

“Beliau juga menitipkan salam hormat khusus bagi adik-adik dan juga kepada keluarga, Bapak, Ibu atau Kakak, adik di kampung,” kata Husairi.

Ketua Umum Persatuan Mahasiswa Jambi Jakarta Raya (Permaja Jaya) masa bakti 2022-2024 Irpandi tampak diantara mahasiswa lainnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi, Drs. Ariansyah, ME saat dikonfirmasi mengatakan, selain pelepasan mudik gratis rute Jambi menuju Pulau Jawa, Pemprov Jambi juga melakukan penyambutan Pemudik gratis dari Pulau Jawa pulang ke Jambi. 

"Dari Jakarta menuju Jambi ada 8 bus, dengan penumpang sebanyak 328 orang, dan Jambi-Jawa 2 bus sebanyak 100 orang," ujar Ariansyah. (064)


Berita Terpopuler


Copyright © MERDEKAPOST.COM. All rights reserved.
Redaksi | Pedoman Media Cyber | Network | Disclaimer | Karir | Peta Situs