Merdekapost.com

Galian Tanah Proyek Kampus STKIP Diduga Ilegal, Aktifitas Dump Truk Bikin Jalan Kumun Hilir Rusak dan Berdebu

Galian Tanah untuk Proyek Kampus STKIP Diduga Ilegal, Warga keluhkan Aktifitas Dump Truk angkutan tanah Bikin Jalan Warga Rusak dan Berdebu.(adz/AI)

SUNGAI PENUH, MERDEKAPOST.COM – Aktivitas pengambilan tanah timbunan yang diduga berasal dari kawasan perbukitan sekitar Dapadan, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, menuai keluhan warga.

Material tanah tersebut disebut-sebut digunakan untuk kebutuhan pembangunan kampus STKIP Sungai Penuh yang berada di kawasan depan rumah dinas Wali Kota Sungai Penuh. Namun, aktivitas pengangkutan material menggunakan kendaraan dump truck justru dinilai menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat sekitar.

Warga mengeluhkan kerusakan bahu hingga badan jalan permukiman sepanjang kurang lebih 500 meter akibat tingginya intensitas kendaraan pengangkut tanah yang melintas.

Menurut keterangan sejumlah warga, dump truck hilir mudik membawa material tanah dari kawasan Kumun Hilir menuju lokasi pembangunan kampus. Bahkan, kendaraan pengangkut disebut melintas hampir setiap menit ketika aktivitas pengangkutan berlangsung.

“Jalan ini bukan diperuntukkan untuk angkutan material berat,” ujar seorang warga, Kamis (24/9/2026).

Selain kerusakan jalan, warga juga mempertanyakan legalitas aktivitas pengambilan tanah dari kawasan perbukitan tersebut.

Informasi yang diterima menyebutkan material tanah timbunan diambil dari kawasan sekitar Dapadan. Namun, hingga kini belum diketahui secara terbuka apakah lokasi pengambilan tanah tersebut telah mengantongi perizinan pertambangan atau perizinan lain yang diwajibkan sesuai ketentuan.

Pertanyaan mengenai legalitas ini menjadi penting karena kegiatan pengambilan material dari kawasan perbukitan untuk diperdagangkan atau digunakan sebagai material pembangunan dapat masuk dalam rezim usaha pertambangan batuan, tergantung karakter dan kegiatan yang dilakukan.

Kementerian ESDM menjelaskan bahwa tanah urug dan kerikil galian dari bukit termasuk komoditas batuan. Regulasi pertambangan yang berlaku juga mengatur perizinan dan kewajiban teknis serta lingkungan dalam kegiatan pertambangan.

Karena itu, warga meminta instansi terkait tidak hanya melihat aktivitas tersebut dari sisi kebutuhan pembangunan kampus, tetapi juga memeriksa asal-usul material, status lokasi galian, dokumen perizinan, serta pihak yang melakukan kegiatan pengambilan dan pengangkutan tanah.

Persoalan lain yang dirasakan langsung masyarakat adalah debu yang ditimbulkan dari aktivitas dump truck.

Kendaraan pengangkut tanah keluar masuk lokasi proyek dengan intensitas tinggi. Kondisi jalan yang dilalui kendaraan juga membuat debu beterbangan dan mengganggu aktivitas warga yang tinggal di sepanjang jalur tersebut.

Warga berharap pengelola kegiatan segera melakukan pengendalian dampak, terutama dengan melakukan penyiraman jalan secara rutin selama proses pengangkutan material berlangsung.

“Yang kami persoalkan bukan pembangunan kampusnya. Kami mendukung pembangunan. Tetapi aktivitas pengambilan material dan lalu lintas kendaraan berat jangan sampai merusak jalan serta mengganggu masyarakat,” kata warga.

Bacaan Lainnya: Kasus Damkar Kota Sungai Penuh Berlanjut, Robi: Tak Menutup Kemungkina ada Tersangka Baru

Sebagai bentuk keberatan terhadap kendaraan yang menggunakan bahu jalan, warga bahkan terpaksa memasang pot dan pembatas di sejumlah titik.

Langkah tersebut dilakukan agar kendaraan tidak sembarangan menggunakan bahu jalan yang selama ini menjadi bagian dari akses masyarakat setempat.

Warga berharap persoalan ini segera mendapat perhatian pemerintah daerah, terutama instansi yang memiliki kewenangan terhadap jalan, lingkungan, serta kegiatan pengambilan material.

Masyarakat juga meminta dilakukan pengecekan langsung ke lokasi galian untuk memastikan apakah kegiatan tersebut memiliki dokumen dan perizinan yang dipersyaratkan.

Sementara itu, pembangunan kampus STKIP Sungai Penuh merupakan kegiatan yang berbeda dengan aktivitas pengambilan material. Karena itu, warga meminta pihak yang berkepentingan menjelaskan secara transparan dari mana material tanah timbunan diperoleh dan siapa pihak yang bertanggung jawab atas pengangkutannya.

Sampai berita ini diterbitkan, Sabtu (26/9/2026), pihak STKIP Sungai Penuh belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan warga mengenai aktivitas dump truck pengangkut material tanah yang melintasi jalan permukiman dan dampak yang ditimbulkan.

Begitu pula dengan pihak yang diduga melakukan kegiatan pengambilan tanah di kawasan perbukitan sekitar Dapadan, belum memberikan penjelasan mengenai legalitas maupun izin kegiatan tersebut.(Tim)

Diduga Mengacak-acak Kelompok Tani, Dinas Pertanian Sungai Penuh dan Penyuluh Saling Lempar Tanggung Jawab

SUNGAI PENUH, MERDEKAPOST.COM – Penyaluran bantuan dan program pertanian di Kota Sungai Penuh menuai sorotan tajam dari para petani. Pihak Dinas Pertanian Kota Sungai Penuh bersama oknum Penyuluh Pertanian diduga melakukan manipulasi data penerima manfaat .kelompok tani hingga mengalihkan alokasi program secara sepihak.

Praktik tersebut terungkap setelah sejumlah petani mengeluhkan adanya ketidaksesuaian antara usulan pengajuan dan penetapan penerima program. Kelompok Tani yang sejak awal mengajukan usulan bantuan justru gigit jari karena bantuan tersebut dialihkan dan diterima oleh kelompok tani lain yang diduga tidak mengajukan proposal sejak awal.

Nama-nama petani aktif yang seharusnya menerima manfaat mendadak dihilangkan dari berkas dan digantikan oleh nama pihak lain.

Kondisi ini memicu keresahan mendalam di kalangan petani lokal yang merasa dirugikan atas hilangnya hak-hak bantuan pertanian mereka, seperti bibit, pupuk, maupun alsintan. Para petani juga menyayangkan sikap saling lempar tanggung jawab antara pihak dinas dan penyuluh lapangan ketika dikonfirmasi mengenai perbedaan data usulan dan data keputusan penerima.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Pertanian Kota Sungai Penuh, Suarman, belum memberikan penjelasan resmi mengenai kejanggalan dalam perubahan data penerima manfaat dan pengalihan alokasi program bantuan kelompok tani tersebut.

Masyarakat dan para petani mendesak Inspektorat serta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera menelusuri dugaan penyimpangan ini guna menjamin transparansi, keadilan, dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan pertanian di Kota Sungai Penuh.(Red)

Sidang Kasus PJU, Tuntutan Jaksa Gugurkan Isu Keterlibatan DPRD dan Sekwan Kerinci

Sidang Kasus PJU, Tuntutan Jaksa Gugurkan Isu Keterlibatan DPRD dan Sekwan Kerinci.(adz/ist)

Kerinci, Merdekapost.com – Polemik panjang yang sempat menghebohkan publik terkait dugaan keterlibatan anggota DPRD dan Sekretaris Dewan (Sekwan) Kabupaten Kerinci dalam kasus dugaan korupsi Proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) akhirnya menemukan titik terang.

Setelah Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutan terhadap para terdakwa dalam sidang di Pengadilan Negeri Tipikor Jambi, Selasa (24/2/2026), nama-nama yang selama ini diasumsikan publik terlibat dalam kasus tersebut ternyata tidak muncul dalam daftar terdakwa maupun dalam konstruksi tuntutan perkara.

Sebelumnya, kasus PJU yang bermula dari pengajuan anggaran Rp476 juta dan membengkak menjadi Rp3,4 miliar sempat menyeret opini liar di tengah masyarakat. Sejumlah isu berkembang, termasuk dugaan keterlibatan unsur legislatif dan Sekwan Kabupaten Kerinci. Kisruh tersebut bahkan menjadi perbincangan hangat dalam berbagai ruang publik.

Para Terdakwa PJU Kerinci Dituntut Berbeda, Mantan Kadishub Tuntutan Tertinggi 2,4 Tahun

Namun, seiring berjalannya proses hukum yang panjang dan terbuka, hingga pada tahap pembacaan tuntutan hari ini, tidak terdapat fakta hukum yang menempatkan anggota DPRD maupun Sekwan Kabupaten Kerinci sebagai pihak yang bertanggung jawab secara pidana dalam perkara ini.

Dengan dibacakannya tuntutan terhadap masing-masing terdakwa, maka secara terang benderang konstruksi perkara menjadi jelas. Asumsi dan spekulasi yang berkembang terkait keterlibatan DPRD dan Sekwan Kabupaten Kerinci pun terbantahkan melalui proses persidangan.

Sidang selanjutnya akan memasuki agenda pembacaan atau penyerahan pledoi pada 3 Maret 2026, sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan. Publik kini menanti akhir dari perkara ini dengan harapan adanya kepastian hukum serta pemulihan kepercayaan terhadap lembaga pemerintahan daerah.

Kasus PJU Kerinci menjadi pelajaran penting bahwa setiap dugaan harus diuji melalui proses hukum, bukan sekadar opini. Pada akhirnya, fakta persidanganlah yang menjadi penentu kebenaran.(*)

Tamparan Keras! Menteri PAN-RB RI Nilai Pemkot Sungai Penuh Peringkat Terendah Pelayanan Publik Se-Jambi

Tamparan Keras! Menteri PAN-RB RI Nilai Pemkot Sungai Penuh Peringkat Terendah Pelayanan Publik Se-Jambi.(ist)

SUNGAI PENUH, MERDEKAPOST.COM – Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2026 menjadi tamparan keras bagi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Berdasarkan laporan resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Kota Sungai Penuh memperoleh indeks pelayanan publik sebesar 2,66 dengan kategori C, menempatkannya di peringkat ke-11 dari 12 kabupaten/kota di Provinsi Jambi

Jika ditarik ke level nasional, capaian ini tentu masih jauh dari harapan. Kondisi tersebut mengindikasikan masih adanya aspek yang belum optimal dalam pelaksanaan kebijakan pelayanan publik di daerah.

Perbandingan Indeks Pelayanan Publik se-Provinsi Jambi

Berdasarkan data resmi hasil penilaian:

Kabupaten Batang Hari: 4,32 (A)

Kabupaten Kerinci: 4,08 (A)

Provinsi Jambi: 4,30 (A)

Kota Jambi: 4,00 (B)

Kabupaten Tanjung Jabung Barat: 3,97 (B)

Kabupaten Merangin: 3,15 (B)

Kabupaten Muaro Jambi: 3,08 (B)

Kabupaten Tebo: 2,91 (C)

Kabupaten Sarolangun: 2,77 (C)

Kabupaten Tanjung Jabung Timur: 2,75 (C)

Kota Sungai Penuh: 2,66 (C)

Kabupaten Bungo: 2,18 (C)

Dari data tersebut, Kota Sungai Penuh hanya berada satu tingkat di atas Kabupaten Bungo.

Pendekatan pembinaan : Wako Alfin dan Wawako Azhar serta Sekda Alpian, turun memantau pelayanan Publik di lingkup Pemkot Sungai Penuh, Hendaknya Jika Tidak Efisien harus ada tindak lanjut hukuman/sanksi tegas. (Ist)

Mengacu pada Standar Penilaian Nasional

Penilaian pelayanan publik mengacu pada ketentuan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Penilaian tidak hanya melihat kelengkapan sarana dan prasarana, tetapi juga menitikberatkan pada:

Kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP)
Responsivitas aparatur
Inovasi pelayanan
Digitalisasi layanan
Efektivitas pengawasan internal

Secara infrastruktur, Kota Sungai Penuh dinilai sudah mendekati standar. Namun, persoalan utama disebut berada pada mindset aparatur, di mana budaya melayani masyarakat belum sepenuhnya terinternalisasi. Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), orientasi kerja seharusnya adalah melayani, bukan dilayani.

Kondisi ini Menjadi Alarm untuk Evaluasi menyeluruh

Rendahnya nilai ini menjadi alarm serius bagi Pemerintah Kota Sungai Penuh untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan publik.sebab Pelayanan publik merupakan wajah utama pemerintah di mata masyarakat dan menjadi indikator keberhasilan tata kelola pemerintahan.

Sejumlah aspek yang dinilai masih lemah meliputi diantaranya:

SOP yang belum optimal
Respons aparatur yang masih rendah
Minimnya inovasi pelayanan
Digitalisasi yang belum maksimal
Pengawasan internal yang belum efektif

Tidak kalah penting, perlu adanya sistem penghargaan (reward) dan pembinaan bagi petugas pelayanan terdepan agar kualitas layanan meningkat secara berkelanjutan

Tanggung Jawab Bersama Seluruh SKPD, Jadi Momentum Reformasi Pelayanan Secara Serius

Capaian pelayanan publik bukan hanya tanggung jawab satu instansi, melainkan seluruh SKPD di lingkungan Pemkot Sungai Penuh. OPD, kantor camat, kelurahan hingga desa merupakan ujung tombak pelayanan di bidang administrasi, kesehatan, pendidikan, perizinan, dan layanan dasar lainnya.

Jika tidak segera diperbaiki, kondisi ini berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Namun di sisi lain, hasil evaluasi ini juga bisa menjadi momentum reformasi pelayanan secara serius. Sebab kualitas pelayanan publik tidak hanya berdampak pada kepuasan masyarakat, tetapi juga memengaruhi daya saing daerah, investasi, serta citra pemerintahan.

Apabila seluruh perangkat Pemkot Sungai penuh mampu berbenah, memperbaiki sistem, serta meningkatkan profesionalisme aparatur, bukan tidak mungkin Kota Sungai Penuh dapat keluar dari zona bawah dan memperbaiki peringkat pada evaluasi berikutnya.(Adz)

Usai Video Joget Viral, Boss Skincare Mira Hayati Dieksekusi Ke Kejari Sulses, Resmi Jalani Hukuman 2 Tahun Penjara

Boss Skincare Mira Hayati Dieksekusi Ke Kejari Sulses, Resmi Jalani Hukuman 2 Tahun Penjara.(adz/Foto:Suara.com)

Merdekapost.com - Perkembangan terbaru kasus yang sempat viral di media sosial terkait pendiri sebuah merek skincare, Mira Hayati, kini berujung pada eksekusi hukuman penjara. Setelah sebelumnya ramai diperbincangkan karena sebuah video joget yang viral, kini yang bersangkutan telah resmi dijebloskan ke lembaga pemasyarakatan oleh pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan. Mira Hayati menjalani hukuman selama 2 tahun penjara sesuai dengan putusan pengadilan yang telah inkracht atau berkekuatan hukum tetap.

Penahanan ini dilakukan menyusul proses hukum yang telah berlangsung lebih dulu atas kasus yang menjeratnya, yang melibatkan dugaan pelanggaran hukum terkait usaha skincare yang dipimpinnya. Meski video joget yang sempat viral menjadi sorotan publik, langkah hukum yang dilakukan kejaksaan sebenarnya berdasar pada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah sesuai dengan dakwaan dan bukti yang diajukan selama persidangan.

Eksekusi penahanan dilakukan secara tertib oleh jaksa dari Kejati Sulsel setelah proses administrasi selesai dan panggilan untuk memenuhi kewajiban hukum dipenuhi sebelumnya. Mira Hayati kemudian dibawa ke lembaga pemasyarakatan untuk menjalani masa hukumannya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses ini menjadi penegasan bahwa setiap warga negara sama di mata hukum, tanpa memandang status sosial atau popularitas yang pernah dimiliki.

Respon publik-pun beragam setelah berita eksekusi ini tersebar. Sebagian masyarakat menyatakan dukungan pada upaya penegakan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu, sementara sebagian lainnya mengingatkan tentang pentingnya memahami detail kasus serta proses hukum sebelum cepat menghakimi seseorang. Meski begitu, keputusan hakim dan langkah kejaksaan dalam mengeksekusi putusan tetap menjadi bagian dari proses hukum yang telah berjalan.

Kasus ini juga memicu perbincangan luas di media sosial mengenai dampak konten viral terhadap proses hukum dan kehidupan pribadi seseorang. Banyak netizen yang mengingatkan bahwa ketenaran di dunia maya tidak selamanya membawa dampak positif, dan justru dapat mempercepat sorotan terhadap persoalan hukum yang sedang dihadapi seseorang.

Hingga kini, pihak terkait belum memberikan keterangan lanjutan secara terbuka mengenai rencana banding atau langkah hukum lainnya dari pihak Mira Hayati. Namun, pelaksanaan putusan ini menjadi babak baru dalam kasus yang sempat ramai diperbincangkan publik Indonesia.(*)

(Adz/SUmber: SUARA.COM)

IMM Desak Tindakan Nyata atas Dugaan Permasalahan Pelayanan di RSUD Mayjen H.A. Thalib

Sungai Penuh, Merdekapost.com – DPD(Dewan Pimpinan Daerah) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Provinsi Jambi melalui Bidang Hukum dan HAM kembali menyoroti dugaan persoalan pelayanan di RSUD Mayjen H.A. Thalib Sungai Penuh.

Kepala Bidang Hukum dan HAM DPD IMM Provinsi Jambi, Yopi Aprizal, menyampaikan bahwa persoalan serupa sebelumnya pernah menjadi perhatian IMM.

Kembali munculnya permasalahan ini menunjukkan adanya indikasi persoalan yang belum diselesaikan secara tuntas.

“Kami tidak hanya meminta klarifikasi. Klarifikasi tanpa perbaikan konkret tidak akan menyelesaikan akar persoalan. Yang dibutuhkan masyarakat adalah tindakan nyata dan pembenahan sistem pelayanan,” tegas Yopi.

Menurutnya, rumah sakit sebagai institusi pelayanan publik memiliki tanggung jawab hukum dan kewajiban konstitusional dalam menjamin hak masyarakat atas pelayanan kesehatan yang cepat, profesional, dan manusiawi.

DPD IMM Provinsi Jambi mendesak:

1. Dilakukannya evaluasi menyeluruh dan terbuka terhadap sistem pelayanan serta manajemen rumah sakit.

2. Penyampaian hasil evaluasi tersebut kepada publik secara transparan.

3. Adanya langkah konkret perbaikan, termasuk pembenahan prosedur pelayanan dan penguatan pengawasan internal.

4. Pemerintah daerah untuk memastikan adanya pengawasan dan tindak lanjut atas persoalan yang berulang.

“Jika persoalan ini terus berulang tanpa pembenahan, maka kepercayaan publik terhadap institusi pelayanan kesehatan akan semakin menurun,” tambahnya.

IMM menegaskan bahwa sikap ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial serta komitmen dalam mengawal perlindungan hukum dan hak asasi manusia di bidang pelayanan publik.(*)

Saldo di Rekening Nasabah Hilang, Dirut Bank Jambi Minta Nasabah Tenang: Kami Ganti Penuh Tanpa Syarat

Saldo di Rekening Nasabah Hilang, Dirut Bank Jambi Minta Nasabah Tenang: Kami Ganti Penuh Tanpa Syarat.(Adz/Ist)

JAMBI, MERDEKAPOST.COM - Jagat maya sempat dihebohkan dengan kabar dugaan hilangnya saldo sejumlah nasabah pada Minggu (22/2/2026). Merespons hal tersebut, manajemen Bank Jambi bergerak cepat dan memastikan hak nasabah aman. Masyarakat dan nasabah setia diminta untuk tidak panik.

Direktur Utama Bank Jambi, Khairul Suhairi, tampil langsung memberikan jaminan keamanan. Ia menegaskan, pihak bank tidak akan lepas tangan dan siap bertanggung jawab secara finansial apabila hasil audit membuktikan adanya saldo yang berkurang akibat sistem.

"Mengenai kabar adanya uang nasabah yang hilang, Bank Jambi saat ini tengah melakukan penelusuran. Saya menjamin, jika memang ada dana nasabah yang raib, maka Bank Jambi akan mengganti penuh semua kerugian nasabah," tegas Khairul dalam keterangan resminya, Minggu (22/2/2026).

Pernyataan tegas ini disampaikan Khairul dengan didampingi langsung oleh Komisaris Utama Bank Jambi, Emilia, beserta jajaran direksi dan komisaris lainnya, menunjukkan kekompakan dan keseriusan manajemen dalam menangani isu ini.(*)

Kades Sungai Kapas Bangko-Merangin Mundur Pasca Didemo Warga, Begini Kronologisnya!

Sejumlah warga Desa Sungai Kapas melakukan aksi damai di depan kantor Desa Sungai Kapas, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Jambi, Selasa (17/2/2026).(adz/instagram)

BANGKO | MERDEKAPOST.COM - Warga Desa Sungai Kapas, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Jambi melakukan aksi damai di depan Kantor Desa Sungai Kapas diduga karena kepala desa tidak transparan dalam pengelolaan Dana Desa, Selasa (17/02/2026).

Murni Simanjuntak, warga desa mengatakan sebagian besar warga Desa Sungai Kapas mendesak agar Kepala Desa Sungai Kapas untuk mundur dari jabatannya.

"Ada 8 Point tuntutan dari warga desa terkait transparasi penggunaan anggaran Dana Desa Sungai Kapas, dari salah satu point tuntutan yang diaspirasikan, tentang pembuatan embung desa, kebetulan rumah saya dekat embung desa itu.

Saya merasa dirugikan karena penggalian embung desa tersebut tepat di belakang rumah saya, jarak antara pintu rumah belakang dengan embung desa itu hanya berjarak 1 meter, ya, memang saya membangun rumah di lahan tanah pemerintah desa, tapi Pemerintah Desa tidak boleh semena-mena begitu dong, saya memang orang yang gak punya, tapi saya sebagai warga harus dilindungi," kata Sinur diansr dari TribunJambi.

"Saya tidak setuju dengan pak Kades, saya meminta agar pak kades harus sekarang turun dari jabatannya," ungkap Sinur.

Nurhayati warga desa mengungkapkan bahwa aksi yang dilakukan warga desa Sungai Kapas hari ini merupakan kegiatan aksi damai yang kedua.

"Kita kan ada dua kali pertemuan, yang pertama kemarin itu kami cuma menuntut laporan anggaran rumah tangga tahun 2025, harusnya kan Desember kemarin, sampai sekarang bulan Februari tidak ada penyampaian kepada masyarakat, tidak transparan, kenyataan hari ini pada pertemuan kedua, kepala desa tidak bisa membuktikan, jadi kami menuntut agar kepala desa mundur dari jabatannya," jelas Nurhayati.

"Kami sebagai masyarakat desa juga melihat kepala desa itu arogan, dalam proses penggantian pengurus desanya, seperti pengurus PKK, dan pengurus lainnya di desa semuanya diganti secara sepihak," tutup Nurhayati. (Kontributor Merangin/Frengky Widarta)

(Editor; Aldie Prasetya | Sumber: Tribunbews.com)