Merdekapost.com

Pemprov Hibahkan Lahan untuk Pembangunan KODAM Provinsi Jambi

Merdekapost.com - Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH menghibahkan tanah barang milik Pemerintah Provinsi Jambi kepada Komando Resort Militer 042/GAPU seluas 13,408 ha yang berlokasi di Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Jumat (22/5/2026).

Lahan Pemerintah Provinsi Jambi yang dihibahkan ini diperuntukkan untuk Pembangunan KODAM di Provinsi Jambi. Hadir langsung pada acara penyerahan nota perjanjian hibah daerah dan berita acara serah terima lahan yaitu Pangdam XX/Tuanku Imam Bonjol, Mayjen TNI Arief Gajah Mada, S.E., M.M., Danrem 042/Gapu Brigjen TNI Nyamin,S.I.P,M.M.

Pada kesempatan ini Gubernur Al Haris juga memberikan hibah dengan total nilai Rp. 2,5 milyar untuk Pembangunan Bangunan Rumah Dinas Kasi Korem Garuda Putih Jambi senilai Rp. 2.350.000.000 dan Pengawasan Teknis Pembangunan Bangunan Rumah Dinas Kasi Korem Garuda Putih Jambi senilai Rp.150.000.000.

Dalam sambutan dan arahannya Gubernur Al Haris menyampaikan bahwa bahwa proses hibah dan serah terima lahan ini telah dilaksanakan melalui tahapan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurutnya Pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen untuk menjaga prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, serta kepentingan masyarakat luas.

“Dengan dibangunnya KODAM Jambi nanti, kita optimis bahwa peran strategis TNI di Provinsi Jambi akan semakin optimal. Tidak hanya dalam aspek pertahanan, tetapi juga dalam mendukung stabilitas sosial, ketahanan wilayah, serta pembangunan yang berkelanjutan. Keberadaan KODAM Jambi juga diharapkan memberikan multiplier effect yang positif. Pembangunan fasilitas militer tentu akan diikuti dengan pembangunan infrastruktur pendukung, peningkatan konektivitas wilayah, serta tumbuhnya aktivitas ekonomi baru di sekitar kawasan tersebut,” ujar Gubernur Al Haris.

Dikatakan Gubernur Al Haris, saat ini tugas pemerintah sekarang untuk mendukung kesiapan membangun KODAM, agar nanti pejabat TNI pusat tidak ragu-ragu ketika nanti memutuskan bahwa Jambi nanti layak menjadi KODAM. "Pemerintah sudah menyiapan lahan, sebagai masyarakat Jambi kita berharap Jambi menjadi KODAM, banyak hal tugas-tugas strategis Jambi layak dari mulai karhutla, konflik lahan dan lainnya. Oleh karena itu kami serahkan kepada Danrem dan ini menunjukan kesiapan kami pemerintah daerah dan kami sambut dengan sukacita,” kata Gubernur Al Haris.

Gubernur Al Haris berharap lahan yang telah diserahkan ini dapat segera dimanfaatkan secara optimal, dengan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang terukur, serta pengawasan yang baik, sehingga pembangunan KODAM Jambi dapat berjalan lancar, tepat waktu, dan memberikan manfaat yang maksimal. "Kami memberikan lahan yang disebelahnya ada UNJA lalu di sini ada juga BKN disebelahnya. Mudah-mudahan bisa mempercepat proses, kami juga sudah mencari tanah alternatif pak Panglima, sebab kami menginginkan KODAM itu kelak posisinya itu di sekitar Mendalo yang merupakan daerah exit tol. Tahun ini juga sedang kami siapkan juga tol itu nyambung ke Merlung. Harapan kami nanti kita akan kolaborasi bersama-sama. Kami siap juga kolaborasi membangun apa yang bisa kita bangun nanti membantu persiapan kecepatan KODAM ini,” kata Gubernur Al Haris.

Sementara itu, dalam sambutannya Pangdam XX/Tuanku Imam Bonjol, Mayjen TNI Arief Gajah Mada, S.E., M.M memberikan apresiasi terhadap apa yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi. “Saya begitu kaget dari apa yang diberikan oleh pak Gubernur. Perhatiannya pada kODAM XX yang tiba-tiba memberikan hibah tanah 13 hektar yang cukup lumayan strategis tempatnya, depannya SPN kemudian saya lihat juga tanahnya juga cukup bagus cukup rata. Saya benar-benar berterima kasih banyak perhatiannya pak Gubernur Jambi kepada kami KODAM XX,” ungkap Pangdam.

Pangdam juga menyampaikan bahwa hal ini akan dilaporkannya kepada pimpinan Angkatan Darat. “Setelah penandatanganan akan saya laporkan dan sesuai dengan rencana strategis dari TNI Angkatan Darat tahun 2027 nanti akan dikembangkan lagi 4 KODAM baru mungkin diantaranya di Jambi. Untuk perencanaan pengembangan ada juga beberapa proses langkah selanjutnya mungkin ada peninjauan, pengkajian yang kemudian nanti mungkin didiskusikan nanti segera akan diputuskan tanah ini akan dijadikan apa nanti kita tinggal tunggu keputusan dari Mabes Angkatan Darat. Semoga kita terus dapat bersinergi, bekerja sama untuk terus membangun jambi. Saya tetap mendampingi mendukung bapak Gubernur dalam pembangunan di wilayah dan kita menciptakan juga stabilitas keamanan yang ada di wilayah sini tentunya juga mudah-mudahan kalaupun KODAM Jambi sudah terbentuk di sini,” kata Pangdam. (*)

Terkait Bantuan untuk SAD, Bupati M Syukur Tegaskan Tak Ada Penipuan

MERANGIN, NERDEKAPOST.COM – Bupati Merangin H.M. Syukur membantah adanya unsur penipuan dalam persoalan bantuan untuk masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) yang belakangan menjadi perhatian publik. Hal tersebut disampaikan H.M. Syukur saat dikonfirmasi mediafaktajambi.org, Kamis (21/5).

Menurut H.M. Syukur, persoalan tersebut terjadi karena adanya miskomunikasi terkait bantuan yang diperjuangkan pemerintah daerah untuk masyarakat SAD.

“Tidak ada demo. Mereka datang meminta penjelasan dan itu sudah kami jelaskan. Ini hanya miskomunikasi,” ujar H.M. Syukur.

Ia menegaskan bantuan yang diperjuangkan pemerintah daerah bertujuan membantu masyarakat SAD agar memiliki sumber ekonomi baru dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

“Tidak ada yang ditipu. Bantuan itu memang kami perjuangkan untuk masyarakat SAD agar mereka punya sumber ekonomi baru,” katanya.

Sebelumnya, puluhan warga Suku Anak Dalam (SAD) dari tiga kelompok tumenggung mendatangi Kantor Bupati Merangin pada Kamis (21/5). Kedatangan mereka bertujuan meminta penjelasan terkait bantuan dan modal usaha kepada Pemerintah Kabupaten Merangin.

Ketiga kelompok SAD tersebut dipimpin Tumenggung Jang, Tumenggung Ngepas, dan Tumenggung Sitampung yang berasal dari Desa Mentawak dan Desa Sungai Ulak. Mereka datang bersama puluhan warga, termasuk perempuan dan anak-anak.

Rombongan warga SAD diterima langsung oleh Asisten I Setda Merangin Sukoso bersama pejabat Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Dinsos P2A) Merangin, Azrul Affandi.

Kedatangan warga dipicu informasi mengenai keberhasilan kelompok Tumenggung Jhon di Desa Tambang Baru, kawasan objek wisata Dam Betuk, yang sebelumnya menerima program bantuan usaha Keramba Jaring Apung (KJA) dari Kementerian Sosial senilai Rp 1,4 miliar.

Di hadapan warga SAD, Pejabat Fungsional Pekerja Sosial Dinsos P2A Merangin, Azrul Affandi, memberikan klarifikasi terkait bantuan tersebut. Ia menjelaskan bahwa terjadi kesalahpahaman informasi mengenai bentuk bantuan yang sebelumnya dipersepsikan sebagai bantuan uang tunai.

Menurut Azrul, bantuan dari Kementerian Sosial tersebut merupakan program pemberdayaan usaha yang diwujudkan dalam bentuk sarana usaha, bukan pembagian uang secara langsung kepada masyarakat.

Sementara itu, sejumlah temenggung SAD yang hadir mengaku datang untuk meminta penjelasan agar informasi yang berkembang di tengah masyarakat menjadi lebih jelas

Pemerintah Kabupaten Merangin berharap persoalan tersebut tidak lagi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat dan seluruh pihak dapat bersama-sama mendukung program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat SAD.(*)

Pasca Banjir Bandang di 5 Desa Tanjung Pauh Mudik, PUPR dan BPBD Kerinci Bergerak Cari Solusi

KERINCI – Hujan lebat yang mengguyur wilayah Kabupaten Kerinci pada Rabu (20/5/2026) menyebabkan banjir bandang di sejumlah lokasi. Salah satu kawasan terdampak cukup parah berada di Kecamatan Danau Kerinci Barat, tepatnya di lima desa kawasan Tanjung Pauh Mudik.

Pasca kejadian tersebut, Pemerintah Kabupaten Kerinci melalui Dinas PUPR, BPBD, serta pihak Kecamatan Danau Kerinci Barat turun langsung ke lapangan untuk melakukan peninjauan dan mencari solusi terhadap titik-titik yang menjadi sumber derasnya aliran air dari perbukitan menuju permukiman warga.

Camat Danau Kerinci Barat, Noverman Nurdin, mengatakan dari hasil peninjauan ditemukan saluran air di kawasan perbukitan yang sebelumnya pernah dibuat untuk memecah aliran air agar debit yang turun ke pemukiman tidak terlalu besar.

“Di kawasan perbukitan ini sebelumnya pernah dibuat saluran untuk memecahkan aliran air supaya debit yang turun ke pemukiman warga tidak terlalu besar,” ujar Noverman Nurdin, Kamis (21/5/2026).

Ia menjelaskan, pihak Dinas PUPR dan BPBD Kerinci berencana segera melakukan perbaikan pada titik-titik pemecah aliran air tersebut guna meminimalisir potensi banjir susulan apabila hujan deras kembali terjadi.

Selain melakukan pemetaan lokasi rawan, Dinas PUPR Kerinci juga mengerahkan alat berat untuk membersihkan material sisa banjir bandang yang menumpuk di sejumlah titik terdampak.

“Insyaallah besok akan dilakukan penanganan di beberapa titik di lima desa kawasan Tanjung Pauh Mudik,” Ungkapnya.

Langkah cepat pemerintah daerah ini diharapkan dapat mengurangi risiko banjir di wilayah terdampak sekaligus mempercepat pemulihan kondisi lingkungan dan aktivitas masyarakat pasca bencana.(*)

Semangat HARKITNAS Menggema di Kerinci, Bupati Monadi Ajak Jaga Tunas Bangsa

KERINCI – Bupati Kerinci, Monadi, S.Sos, M.Si memimpin langsung upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118.(Ist)

KERINCI – Bupati Kerinci, Monadi, S.Sos, M.Si memimpin langsung upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 sekaligus Hari Kearsipan Nasional ke-55 Tahun 2026 di Lapangan Kantor Bupati Kerinci, Bukit Tengah Siulak, Rabu (20/5/2026). Kegiatan berlangsung khidmat dan diikuti unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, para pimpinan instansi vertikal, kepala OPD, camat, pejabat struktural, ASN, serta tamu undangan lainnya.

Tema nasional Harkitnas tahun 2026 mengusung semangat “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara” yang menekankan pentingnya menjaga generasi muda sebagai pondasi utama menuju Indonesia yang maju dan berdaulat.

Dalam amanatnya, Bupati Monadi membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia yang menegaskan bahwa Hari Kebangkitan Nasional merupakan momentum untuk merefleksikan kembali semangat persatuan yang lahir sejak berdirinya Boedi Oetomo tahun 1908. Semangat kebangkitan bangsa saat ini, menurutnya, harus mampu menjawab tantangan zaman, terutama di era transformasi digital dan kedaulatan informasi.

Semangat HARKITNAS Menggema di Kerinci, Bupati Monadi Ajak Jaga Tunas Bangsa.(Ist)

Monadi menyampaikan bahwa tema Harkitnas tahun ini memiliki makna penting dalam menjaga dan membina generasi muda agar tumbuh menjadi sumber daya manusia unggul, berkarakter, serta mampu menjaga kedaulatan bangsa di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat. Ia juga menekankan pentingnya literasi digital, persatuan, dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam mendukung pembangunan nasional.

Selain memperingati Hari Kebangkitan Nasional, pada kesempatan tersebut juga diperingati Hari Kearsipan Nasional ke-55 Tahun 2026 dengan tema “Empowering The Future: Kearsipan Untuk Memberdayakan Masa Depan Menuju Indonesia Emas 2045”. Dalam sambutannya, Bupati Monadi menegaskan bahwa arsip memiliki peran strategis sebagai fondasi pengambilan kebijakan, menjaga identitas bangsa, memperkuat transparansi pemerintahan, serta menjadi warisan pengetahuan bagi generasi mendatang.

Bacaan Lainnya: Desak Kades Diberhentikan, Ratusan Warga Semerah Geruduk Kantor Bupati Kerinci

Ia mengajak seluruh civitas kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci, perguruan tinggi, BUMN, BUMD, organisasi kemasyarakatan, hingga masyarakat luas untuk membangun budaya sadar arsip demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berkualitas.

“Semangat Hari Kebangkitan Nasional dan Hari Kearsipan Nasional harus menjadi momentum memperkuat kolaborasi, inovasi, dan transformasi kearsipan di Kabupaten Kerinci,” ujar Monadi.

Upacara berlangsung tertib dan penuh semangat nasionalisme. Peringatan ini diharapkan mampu membangkitkan kembali semangat persatuan, meningkatkan kesadaran pentingnya literasi digital, serta memperkuat budaya tertib arsip dalam mendukung terwujudnya Kabupaten Kerinci yang maju dan berdaya saing.(ADZ)

Bocah Hanyut Terseret Arus Hingga 2,5 KM di Drainase Kota Jambi, Ditemukan Meninggal

JAMBI, MERDEKAPOST.COM – Rafa (7), bocah yang dilaporkan hanyut di aliran drainase saat mandi hujan di kawasan Kota Jambi, akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Kamis (21/5/2026) pagi.

Humas Kantor SAR Jambi, Lutfi Mulyawan, mengatakan korban ditemukan sekitar 2,5 kilometer dari lokasi awal kejadian.

“Korban ditemukan sekitar pukul 07.19 WIB,” ujar Lutfi.

Menurutnya, jasad korban ditemukan di area semak-semak di pinggir saluran parit. Diduga tubuh korban tersangkut setelah terbawa derasnya arus drainase menuju hilir akibat hujan lebat yang mengguyur wilayah tersebut.

Gerak Cepat Dirut Baru RSUD M.H.A. Thalib Kini Hadirkan Pelayanan Prioritas untuk Ibu Hamil hingga Disabilitas

“Korban ditemukan di pinggiran parit kawasan semak-semak karena debit air cukup deras,” katanya.

Setelah ditemukan, Tim SAR langsung mengevakuasi jenazah korban dan menyerahkannya kepada pihak keluarga untuk disemayamkan di rumah duka.

Dengan ditemukannya korban, operasi pencarian dan pertolongan resmi diusulkan ditutup pada pukul 08.00 WIB. Seluruh personel dan peralatan yang terlibat dalam proses pencarian juga telah dikembalikan ke masing-masing satuan.

Lutfi turut mengimbau masyarakat, khususnya para orang tua, agar meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak saat cuaca ekstrem dan hujan deras.

Baru Dilantik, Belasan Kepala Sekolah di Muaro Jambi Ajukan Pengunduran Diri, Ini Alasannya

“Kami mengimbau agar orang tua lebih waspada dan tidak membiarkan anak bermain di sekitar saluran air ketika hujan deras,” ujarnya.

Sebelumnya, Rafa dilaporkan hanyut saat bermain dan mandi hujan di sekitar saluran drainase di Lorong Mustika, RT 24, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Paal Merah, Jambi, pada Rabu (20/5/2026) sekitar pukul 16.35 WIB.

Kasi Ops Kantor SAR Jambi, Fadli, menjelaskan bahwa korban saat itu sedang bermain di atas saluran drainase. Namun derasnya arus air membuat korban kehilangan keseimbangan hingga terjatuh dan terseret arus.

“Korban terbawa arus saat mandi hujan di saluran drainase kawasan Paal Merah,” jelas Fadli.(*)

Wujud Nyata Perang Melawan Narkoba, Polda Jambi Musnahkan 20 Kg Sabu, 20 Ribu Butir Ekstasi dan Ribuan Cartridge Etomidate

Wujud Nyata Perang Melawan Narkoba, Polda Jambi Musnahkan 20 Kg Sabu, 20 Ribu Butir Ekstasi dan Ribuan Cartridge Etomidate.(Istimewa)

JAMBI | MERDEKAPOST.COM – Polda Jambi kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung program Asta Cita Presiden Republik Indonesia terkait pemberantasan narkoba dengan memusnahkan barang bukti narkotika hasil pengungkapan kasus jaringan lintas provinsi, Kamis (21/5/2026).

Pemusnahan barang bukti yang dilaksanakan di halaman Mapolda Jambi tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H. Siregar bersama Gubernur Jambi Al Haris, unsur Forkopimda, Kajati Jambi, TNI, BNN Provinsi Jambi, tokoh agama, tokoh masyarakat, insan pers, akademisi, pimpinan perbankan, perwakilan mahasiswa hingga berbagai elemen masyarakat lainnya.

Pada kegiatan tersebut digelar juga deklarasi Gerakan Jambi Anti Narkoba yang ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama sabagai bentuk komitmen seluruh elemen dalam memerangi peredaran narkotika.

Barang bukti yang dimusnahkan

Dalam kegiatan tersebut, barang bukti yang dimusnahkan berasal dari tiga laporan polisi dengan total enam orang tersangka. Barang bukti narkotika yang dimusnahkan meliputi sabu seberat 20.378,169 gram atau sekitar 20 kilogram, 20.237 butir ekstasi dengan berat sekitar 9,1 kilogram, serta 1.970 cartridge etomidate (CE) sebanyak 4.332,5 mililiter.

Sebelum dimusnahkan, barang bukti narkoba dilakukan pengujian keasliannya oleh tim Biddokkes Polda Jambi dengan mengambil sampel yang dipilih secara acak oleh Gubernur Jambi, forkopimda, LSM dan perwakilan media. Sebelumnya seluruh barang bukti Narkoba tersebut telah diuji juga keasliannya oleh Tim Labfor Polri Polda Sumatera Selatan. Pemusnahan dilakukan menggunakan metode aman dan ramah lingkungan, di mana sabu, ekstasi dan etomidate dibakar menggunakan insinerator tertutup agar tidak menimbulkan dampak bagi lingkungan sekitar.

Prosesi pemusnahan diawali secara simbolis dan dipilih oleh Gubernur Jambi, Kapolda Jambi serta unsur Forkopimda sebagai bentuk transparansi dan komitmen bersama dalam memerangi peredaran narkotika di Provinsi Jambi.

Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H. Siregar dalam sambutannya menegaskan bahwa pemusnahan barang bukti narkoba bukan sekadar agenda seremonial, namun menjadi simbol nyata perjuangan panjang melawan ancaman narkotika yang merusak generasi bangsa.

Gubernur Jambi Al Haris ikut hadir dalam kegiatan pemusnahan BB narkoba di Mapolda Jambi.(Ist)

“Di balik setiap gram sabu dan butir ekstasi yang dimusnahkan hari ini, terdapat potensi kerusakan yang sangat besar terhadap masa depan anak-anak bangsa, kehancuran keluarga, hingga hilangnya harapan generasi muda,” ujarnya.

Kapolda juga menegaskan bahwa peredaran gelap narkoba merupakan ancaman serius yang kerap terhubung dengan jaringan kejahatan terorganisir lintas wilayah bahkan lintas negara sehingga membutuhkan penanganan bersama secara serius dan berkelanjutan.

“Polda Jambi tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan sinergi seluruh stakeholder, Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, media hingga masyarakat luas untuk bersama-sama memerangi narkoba,” tegas Kapolda.

Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan apresiasi kepada jajaran Ditresnarkoba Polda Jambi atas dedikasi dan konsistensinya dalam mengungkap jaringan narkotika di wilayah Jambi.

“Pemberantasan narkoba harus menjadi perhatian bersama. Penegakan hukum penting, namun pencegahan, edukasi dan pemberdayaan masyarakat juga harus diperkuat agar generasi muda Jambi terlindungi dari bahaya narkoba,” katanya.

Kegiatan tersebut juga menjadi momentum memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam upaya menciptakan Provinsi Jambi yang bersih dari narkoba melalui berbagai program preventif, termasuk pembentukan Desa Bersinar (Bersih Narkoba).

Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H. Siregar mengatakan bahwa Polda Jambi menjadi leading sector dalam membangun kekompakan dan sinergisitas bersama Forkopimda serta seluruh elemen masyarakat dalam pemberantasan narkoba.

“Pemusnahan barang bukti ini merupakan bentuk nyata komitmen Polda Jambi dalam mendukung program Asta Cita Presiden RI terkait pemberantasan narkoba. Kami ingin menunjukkan bahwa negara hadir dan tidak memberi ruang bagi peredaran narkotika di Provinsi Jambi,” ujar Kapolda Jambi.

“Perang terhadap narkoba bukan hanya tugas Polri, tetapi tanggung jawab bersama. Karena itu Polda Jambi akan terus memperkuat sinergi dengan Forkopimda, BNN, TNI, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat hingga generasi muda agar tercipta Jambi yang aman dan bersih dari narkoba,” tutupnya.

Sementara itu Kapolda Jambi melalui Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol. Erlan Munaji mengajak seluruh masyarakat Provinsi Jambi untuk bersama-sama memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang saat ini menjadi ancaman serius bagi generasi muda dan masa depan bangsa.

“Kami juga mengimbau agar masyarakat tidak takut melaporkan ke layanan 110 apabila mengetahui adanya aktivitas penyalahgunaan maupun peredaran narkoba di lingkungan sekitar.” ujar Kabid Humas.(Adz/humas)

Gerak Cepat Dirut Baru RSUD M.H.A. Thalib Kini Hadirkan Pelayanan Prioritas untuk Ibu Hamil hingga Disabilitas

Gerak Cepat Dirut Baru, RSUD M.H.A. Thalib Kini Hadirkan Pelayanan Prioritas untuk Ibu Hamil hingga Disabilitas.(Ist)

SUNGAI PENUH – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mayjen H.A. Thalib terus berbenah demi mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih prima, inklusif, dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Di bawah komando Direktur Utama (Dirut) yang baru, dr. Rofi Imran, rumah sakit plat merah ini langsung melakukan pergerakan luar biasa dengan meluncurkan program Pelayanan Prioritas Rawat Jalan.

Langkah progresif ini menyasar kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus, meliputi ibu hamil, lansia di atas 60 tahun dengan risiko tinggi, penyandang disabilitas, serta ibu yang membawa bayi di bawah usia satu tahun.

Alur Pendaftaran Khusus: Tanpa Antre di Loket Reguler

Untuk memastikan kenyamanan pasien prioritas, manajemen RSUD Mayjen H.A. Thalib telah memangkas birokrasi pendaftaran yang selama ini kerap memakan waktu. Melalui sistem baru ini, pasien kelompok prioritas tidak perlu lagi menunggu di ruang tunggu reguler.

Berikut adalah alur pelayanan prioritas yang telah diterapkan:

Penyambutan dan Fasilitas Khusus: Sejak tiba di area rumah sakit, pasien prioritas akan langsung dibantu oleh petugas. Bagi yang membutuhkan, fasilitas kursi roda dan pendampingan antipasien jatuh telah disiagakan.

Pencetakan Nomor Antrean: Petugas secara sigap akan membantu mengambilkan nomor antrean di mesin Counter Antrian. Bagi pasien yang mendaftar secara daring via Mobile JKN, cukup menunjukkan bukti pendaftaran.

Pemberian ID Card/Kalung Prioritas: Pasien akan diberikan kalung penanda khusus oleh petugas agar seluruh elemen rumah sakit mengenali status prioritas mereka.

Langsung Menuju Loket Khusus (Loket 2): Pasien prioritas diarahkan langsung menuju Loket 2 (Pendaftaran Manual) tanpa harus mengantre lama di jalur pasien umum.

Pemeriksaan Sidik Jari & Menuju Poliklinik: Setelah proses verifikasi berkas dan fingerprint, petugas akan mengantarkan pasien langsung ke poliklinik tujuan (seperti Poliklinik Kebidanan/Kandungan) untuk mendapatkan tindakan medis.

Komitmen Penuh dr. Rofi Imran untuk Kerinci dan Sungai Penuh

Pergerakan cepat yang dilakukan oleh dr. Rofi Imran ini mendapat apresiasi luas dari masyarakat. Melalui kebijakan ini, RSUD Mayjen H.A. Thalib membuktikan diri bukan sekadar tempat berobat, melainkan institusi yang humanis dan ramah terhadap kelompok rentan.

"Kami berkomitmen penuh untuk memberikan pelayanan yang setara, cepat, dan berdampak langsung bagi masyarakat Kerinci dan Sungai Penuh. Ibu hamil, penyandang disabilitas, dan lansia adalah fokus utama kami untuk mendapatkan kenyamanan ekstra tanpa harus merasa terbebani oleh antrean panjang," ujar pihak manajemen dalam sosialisasi program tersebut.

Dengan jargon "Rumah Sakit Kita Semua", perubahan positif ini diharapkan dapat terus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap mutu dan kepedulian layanan kesehatan di bumi Sakti Alam Kerinci dan Kota Sungai Penuh.(Ald/Ali)

Temui Baznas Pusat, Wako Alfin Perjuangkan Usulan Prioritas dan Mendesak

Temui Baznas Pusat, Wako Alfin Perjuangkan Usulan Prioritas dan Mendesak: Bantuan Rumah, Ambulans dan UMKM untuk Kota Sungai Penuh.(mpc)

JAKARTA, MERDEKAPOST.COM – Pemerintah Kota Sungai Penuh mulai memperkuat sinergi dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Pusat guna memperluas program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Langkah tersebut ditandai dengan pertemuan langsung antara Wali Kota Sungai Penuh, Alfin dan jajaran Baznas Pusat, Kamis (21/5/2026).

Dalam audiensi tersebut, Wali Kota Alfin membawa sejumlah usulan prioritas yang dinilai mendesak bagi masyarakat. Program yang diajukan meliputi bantuan rumah layak huni, pengadaan ambulans, beasiswa pendidikan bagi pelajar kurang mampu, hingga dukungan permodalan dan pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Pertemuan itu juga dihadiri Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Koordinator Wilayah Sumatera, serta Ketua Baznas Provinsi Jambi. Diskusi berlangsung fokus pada penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan Baznas agar penyaluran bantuan sosial lebih efektif dan tepat sasaran.

Wako Alfin menilai peran Baznas sangat strategis dalam membantu pemerintah daerah mempercepat penanganan persoalan sosial masyarakat. Menurutnya, kolaborasi lintas lembaga diperlukan agar program kesejahteraan mampu menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan.

“Program seperti rumah layak huni, ambulans, dan beasiswa sangat dibutuhkan masyarakat. Kami berharap sinergi bersama Baznas dapat memberi dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan warga,” ujar Alfin.

Selain bantuan sosial, pembahasan juga mengarah pada penguatan program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui dukungan terhadap pelaku UMKM. Pemerintah Kota Sungai Penuh berharap dukungan Baznas dapat membuka peluang usaha baru sekaligus meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga.

Audiensi tersebut menjadi bagian dari langkah Pemkot Sungai Penuh membangun jaringan dukungan nasional untuk mempercepat pembangunan sosial dan pengentasan kemiskinan di daerah.(*adz)

Desak Kades Diberhentikan, Ratusan Warga Semerah Geruduk Kantor Bupati Kerinci

Ratusan Warga Semerah Geruduk Kantor Bupati Kerinci Kamis (21/05) pagi, Desak Kepala Desa diberhentikan dari jabatannya.(mpc)

Kerinci, Merdekapost.com — Suasana didepan Kantor Bupati Kerinci yang biasanya tenang, mendadak riuh bergemuruh sejak Kamis (21/05) pagi. Ratusan warga yang terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, pemuda, hingga kalangan ibu-ibu berkumpul menggelar aksi unjuk rasa. Sambil membentangkan spanduk-spanduk tuntutan, massa menyuarakan mosi tidak percaya dan menuntut agar Kepala Desa (Kades) Semerah segera diturunkan dari jabatannya.

Aksi yang dimulai sekira pukul 09.00 WIB ini dipicu oleh akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap kepemimpinan sang Kades Jalpahri. Warga menilai, jalannya roda pemerintahan desa sudah tidak lagi transparan dan banyak kebijakan yang diambil sepihak tanpa melibatkan unsur masyarakat maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Perwakilan koordinator aksi, dalam orasinya menyampaikan bahwa masyarakat sudah cukup bersabar dengan berbagai persoalan yang terjadi di desa. Mulai dari dugaan penyimpangan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dinilai tidak menyentuh kebutuhan rill masyarakat, hingga mandeknya pembangunan infrastruktur desa.

“Kami datang ke sini bukan untuk merusak, tapi untuk menyelamatkan Desa Semerah. Transparansi anggaran tidak ada, pembangunan mandek, dan aspirasi kami selalu diabaikan. Kami minta Bupati dan dinas terkait segera memberhentikan Kades Semerah!” teriak sang orator, disambut sorakan setuju dari massa aksi.

Selain masalah transparansi anggaran, warga juga menyoroti sikap kepemimpinan Kades yang dinilai arogan dan sering memicu keharmonisan di tengah masyarakat menjadi retak.

“Kades semerah itu tidak pernah terlihat di desa semerah, bahkah di masjid baik sholat jumat, tarawih, bahkan solat hari raya sekali setahun pun sudah tidak pernah kelihatan di majid desa semerah”, tegas orator aksi.

Adapun tuntutan yang di sampaikan :

Pemberhentian Segera: Menuntut Bupati melalui Camat untuk menonaktifkan dan memberhentikan Kepala Desa Semerah secara permanen.
Diduga Kepala Desa Semerah Telah menyalah gunakan Anggaran dana Desa tahun 2023
Masyarakat Desa Semerah Meminta Kepada pihak pemerintah atau Inspektorat untuk menjelaskan kepada kami masyarakat Desa semerah hasil audit yang di lakukan oleh Inspektorat pada tahun 2023.
Kepala Desa semerah Saudara Drs. Jalpahri, tidak layak lagi di jadikan panutan atau Pemimpin atau sebagai Kepala Desa
Kepala Desa Semerah Saudara Drs. Jalpahri, tidak pernah melakukan Musyawarah Desa mulai tahun 2023 sampai dengan tahun 2026
Kami Masyarakat Desa Semerah Tidak mengizinkan kepada Ketua BPD beserta anggotanya untuk menandatangani APBDes Tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 sebelum kepala Desa Drs. Jalpahri di berhentikan.

Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, puluhan personel kepolisian dan Satpol PP tampak berjaga ketat mengamankan jalannya aksi.

Bacaan Lainnya: Baru Dilantik, Belasan Kepala Sekolah di Muaro Jambi Ajukan Pengunduran Diri, Ini Alasannya

Warga mengancam, jika dalam kurun waktu satu minggu ke depan tidak ada keputusan konkret atau tindakan tegas dari pemerintah daerah, mereka akan kembali menggelar aksi unjuk rasa dengan massa yang lebih besar.

Aksi demonstrasi akhirnya membubarkan diri secara tertib menjelang ibadah salat zuhur, meski riak kekecewaan masih jelas tergambar di wajah masyarakat Desa Semerah yang mendambakan perubahan. (tim)

Pemkot Usulkan Pembangunan Fly Over, Persingkat Jarak Tempuh Jambi dan Sumbar

Merdekapost.com – Walikota Sungai Penuh diwakili Wakil Walikota Sungai Penuh Azhar Hamzah membuka secara resmi kegiatan Diskusi Rabuan Roadshow (DRR) yang diselenggarakan oleh Tenaga Ahli Gubernur (TAG) Jambi Tahun 2026, bertempat di Aula Kantor Walikota Sungai Penuh, Kamis (21/05).

Dalam Sambutannya, Wakil Walikota Sungai Penuh Azhar Hamzah menyampaikan harapan agar melalui diskusi ini, usulan pembangunan jalan layang (fly over) dapat segera dikaji dan direalisasikan guna mempersingkat jarak tempuh antara Jambi dan Sumatera Barat.

"Peningkatan konektivitas tersebut akan berdampak besar terhadap kemajuan destinasi wisata serta sektor pertanian yang menjadi potensi utama Kota Sungai Penuh". Ujar Wawako Azhar.

Selain itu, Pemerintah Kota Sungai Penuh juga mengusulkan program pengelolaan sampah melalui pembangunan TPS3R di setiap desa serta meminta dukungan penyediaan lahan TPST di kawasan TNKS.

Dengan adanya diskusi dan sinergi antar pihak terkait, diharapkan dapat mendorong percepatan pengadaan mesin pengelolaan sampah sehingga penanganan sampah di Kota Sungai Penuh menjadi lebih optimal dan berkelanjutan. (*)

Gubernur Al Haris: Tidak Boleh Ada Ruang untuk Narkoba di Jambi

Merdekapost.com - Gubernur Jambi Dr. Al Haris, S.Sos., MH., menghadiri kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika hasil pengungkapan kasus besar yang digelar di Mapolda Jambi, Kamis (21/05/2026) pagi. Kegiatan ini menjadi bentuk nyata komitmen bersama pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh elemen masyarakat dalam memerangi peredaran serta penyalahgunaan narkotika di Provinsi Jambi.

Dalam kegiatan itu, Polda Jambi memusnahkan barang bukti berupa 20 kilogram sabu, 20.237 butir ekstasi, serta 1.970 cartridge etomidate yang berhasil diamankan dari sejumlah pengungkapan kasus narkotika di wilayah Provinsi Jambi.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kapolda Jambi Krisno H. Siregar, Kajati Jambi Sugeng Hariadi, unsur TNI, tokoh agama, tokoh masyarakat, Badan Narkotika Nasional, serta berbagai lembaga penegak hukum lainnya.

Selain pemusnahan barang bukti, kegiatan juga dirangkai dengan deklarasi Gerakan Jambi Anti Narkoba melalui penandatanganan komitmen bersama seluruh elemen masyarakat untuk memerangi peredaran narkotika di daerah ini.

Dalam sambutan dan arahannya, Gubernur Al Haris menegaskan bahwa perang melawan narkoba bukanlah persoalan yang mudah dan tidak bisa diselesaikan hanya melalui penindakan hukum semata. Menurutnya, dibutuhkan sinergi seluruh pihak untuk mempersempit ruang gerak peredaran narkotika di tengah masyarakat.

“Tidak boleh ada ruang untuk narkoba di mana saja. Benteng terakhir kita itu keluarga. Kalau keluarga kuat, maka penyalahgunaan narkoba bisa ditekan,” ujar Gubernur Al Haris.

Gubernur Al Haris mengatakan, pemberantasan narkoba harus dilakukan secara komprehensif dengan mengedepankan pendekatan pencegahan, pendidikan, rehabilitasi, serta pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, banyak pengguna narkoba yang kembali terjerumus setelah selesai menjalani hukuman penjara karena belum mendapatkan pendampingan dan rehabilitasi yang optimal.

“Kalau semuanya dipenjara, penjara tidak akan muat. Banyak yang keluar masuk lagi karena kembali memakai narkoba,” katanya.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Jambi mendukung pembangunan panti rehabilitasi narkoba yang representatif di Provinsi Jambi sebagai bagian dari upaya penanganan jangka panjang terhadap penyalahgunaan narkotika.

“Nanti kita coba rencanakan tahun 2027 membangun panti rehabilitasi. Selain direhabilitasi, mereka juga bisa diberikan edukasi dan kegiatan pertanian,” ujarnya.

Gubernur Al Haris menilai keberadaan pusat rehabilitasi yang memadai sangat penting untuk membantu para pengguna agar dapat pulih dan kembali produktif di tengah masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya peran keluarga, lingkungan, sekolah, tokoh agama, serta seluruh unsur masyarakat dalam membangun kesadaran kolektif bahaya narkoba.

Lebih lanjut, Gubernur Al Haris menyampaikan apresiasi kepada Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi beserta seluruh jajaran atas keberhasilan mengungkap kasus narkotika dalam jumlah besar tersebut.

“Saya apresiasi Pak Kapolda, Dirnarkoba dan seluruh jajaran. Mudah-mudahan dengan komitmen bersama, tingkat pemakai dan pengedar narkoba di Jambi semakin berkurang,” katanya.

Gubernur Al Haris juga mengingatkan bahwa persoalan narkoba di Provinsi Jambi harus menjadi perhatian serius bersama. Berdasarkan data Polda Jambi, persentase kasus narkoba pada tahun 2025 meningkat sebesar 13,95 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan perlunya langkah-langkah strategis yang dilakukan secara terpadu melalui sinergi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen masyarakat.

Menurutnya, penanganan narkoba tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, namun juga harus menyentuh aspek sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.

“Tentu ini bukan pekerjaan yang dapat diselesaikan hanya dengan penindakan. Penegakan hukum adalah bagian penting, tetapi bukan satu-satunya jawaban. Kita membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif yang menyentuh aspek pencegahan, pendidikan, rehabilitasi, serta pemberdayaan masyarakat,” pungkasnya.

Sementara itu, Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H. Siregar menegaskan bahwa perang melawan narkoba membutuhkan kekompakan dan komitmen seluruh pihak, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh agama hingga masyarakat luas.

“Kehadiran seluruh unsur hari ini menunjukkan bahwa kita kompak menghadapi narkoba yang menjadi musuh bersama bangsa,” ujar Kapolda.

Kapolda juga mengingatkan masyarakat terkait maraknya peredaran etomidate yang kini mulai digunakan dalam cairan vape ilegal. Zat tersebut diketahui telah masuk dalam golongan narkotika berdasarkan aturan terbaru pemerintah dan menjadi ancaman baru yang perlu diwaspadai bersama.

“Etomidate ini menjadi tren baru dalam cairan vape ilegal dan harus kita waspadai bersama,” tegasnya. (*)

Wawako Azhar Lepas Nindya Eltsani Kembali Bertugas di Istana Negara

Wawako Sungai Penuh Azhar Hamzah secara resmi melepas Nindya Eltsani Fawwaz Kembali Bertugas di Istana Negara. (Istimewa)

SUNGAI PENUH – Wakil Wali Kota Sungai Penuh secara resmi melepas keberangkatan siswi berprestasi asal Kota Sungai Penuh, Nindya Eltsani Fawwaz, untuk kembali menjalankan tugas kenegaraan pada peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 di Jakarta.

Nindya Eltsani Fawwaz siswi SMAN 2 Sungai Penuh, merupakan perwakilan Provinsi Jambi yang sebelumnya telah sukses menjalankan tugas sebagai anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional pada peringatan HUT Kemerdekaan RI di Istana Merdeka tahun 2025.

Pada tahun 2026 ini, Nindya Eltsani Fawwaz kembali dipercaya untuk bertugas dalam rangka peringatan Hari Lahir Pancasila yang akan dilaksanakan di Jakarta pada 1 Juni 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota menyampaikan rasa bangga dan apresiasi atas capaian yang diraih Nindya.

Wawako Sungai Penuh Azhar Hamzah secara resmi melepas Nindya Eltsani Fawwaz Kembali Bertugas di Istana Negara. (Istimewa)

“Kami bangga atas prestasi yang diraih Nindya capaian ini merupakan bukti bahwa putra-putri Kota Sungai Penuh mampu bersaing dan dipercaya mengemban tugas negara," ucapnya

"Semoga dapat menjalankan amanah dengan baik,” tambahnya Wawako Azhar Hamzah

Acara pelepasan berlangsung khidmat dan dihadiri oleh pelatih, keluarga, serta Kepala Perangkat Daerah terkait.(*Adz)

Baru Dilantik, Belasan Kepala Sekolah di Muaro Jambi Ajukan Pengunduran Diri, Ini Alasannya

Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno dan Wakilnya Junaidi Mahir melantik 183 kepala sekolah (Kepsek), Senin (18/5/2026). namun beberapa hari setelah dilantik belasan kepala sekolah mendatangi Dinas Pendidikan Muaro Jambi dan Mereka mengajukan pengunduran diri.(Ist)

Muaro Jambi - Sejumlah kepala sekolah di Kabupaten Muaro Jambi yang baru dilantik pada Senin (18/5/2026) dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya.

Mereka disebut resmi menyampaikan pengunduran diri dengan mendatangi Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi pada Rabu (20/5/2026) pagi.

Dari total 183 kepala sekolah yang dilantik, sebagian memilih melepaskan jabatan.

Beberapa yang sempat TribunJambi.com tanyai, mengaku keberatan dengan lokasi penempatan tugas baru yang dianggap terlalu jauh dari tempat tinggal mereka.

Informasi yang beredar menyebutkan penempatan kepala sekolah tersebut dinilai belum mempertimbangkan aspek geografis domisili masing-masing.

Kondisi itu membuat sejumlah kepala sekolah harus menempuh perjalanan cukup jauh untuk menuju sekolah tempat mereka bertugas.

Sejumlah guru di Kabupaten Muaro Jambi turut menyoroti persoalan tersebut.

Mereka meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap kebijakan penempatan kepala sekolah agar disesuaikan dengan wilayah tempat tinggal.

"Kami berharap penempatan kepala sekolah ini logis dan sesuai dengan tempat tinggal mereka. Jangan sampai ada kepala sekolah yang tinggal di kawasan Mendalo, tetapi malah ditempatkan bertugas di Kumpeh atau Bahar Selatan. Jaraknya terlalu ekstrem," ujar seorang guru yang enggan disebutkan identitasnya.

Menurutnya, keluhan tersebut cukup beralasan karena perjalanan dari Mendalo menuju wilayah seperti Kumpeh maupun Bahar Selatan membutuhkan waktu berjam-jam dengan kondisi infrastruktur yang dinilai masih menantang.

Penempatan Dinilai Bertentangan dengan Pancacita Bupati

Kebijakan penempatan kepala sekolah ini juga dinilai bertolak belakang dengan salah satu program prioritas daerah dalam Pancacita Bupati Muaro Jambi, yakni “Guru Nyaman, Siswa Senang”.

"Bagaimana siswa bisa belajar dengan senang dan optimal, jika para kepala sekolahnya sudah kelelahan di jalan atau bahkan memilih mundur karena beban jarak tempuh yang tidak realistis," kata salah seorang kepala sekolah lainnya.

Mereka berharap Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi segera melakukan pemetaan ulang atau zonasi penempatan kepala sekolah agar aktivitas belajar mengajar tetap berjalan kondusif dan kualitas pendidikan tidak terganggu.

Sebelumnya, sebanyak 183 kepala sekolah mulai dari tingkat TK, SD hingga SMP resmi dilantik dan diambil sumpah jabatan untuk menempati posisi baru.

Pelantikan tersebut digelar di Ruang Nang Inang, Kantor Bupati Muaro Jambi dan dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Muaro Jambi, Jun Mahir.

Kebijakan itu disebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Muaro Jambi.

Berdasarkan data yang dihimpun, dari 183 kepala sekolah yang dilantik terdiri dari 99 Kepala SD, 53 Kepala SMP dalam skema promosi maupun rotasi, serta 31 Kepala TK yang tersebar di berbagai kecamatan.

Dalam sambutannya, Jun Mahir menegaskan bahwa jabatan kepala sekolah merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan tanggung jawab penuh, baik secara moral maupun akademik.

"Jabatan ini adalah amanah. Jalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, jaga integritas, dan jadilah pemimpin yang mampu meningkatkan mutu pendidikan di sekolah masing-masing,” kata Jun Mahir.

Ia juga mengingatkan pentingnya kerja sama antara sekolah, komite, dan orang tua murid demi menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi siswa.

Menurut Jun Mahir, kepala sekolah memiliki peran penting sebagai manajer sekaligus penggerak utama di lingkungan satuan pendidikan.

Karena itu, ia meminta seluruh kepala sekolah yang baru dilantik segera bekerja dan menunjukkan inovasi dalam memajukan sekolah.

“Jangan ada lagi laporan-laporan miring terkait pengelolaan dana BOS maupun administrasi sekolah,” tegasnya.

"Selamat atas jabatannya, semoga amanah dan saya minta semuanya langsung bekerja," ungkapnya.

Tindak Lanjut Dinas Pendidikan

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi, M Hendri Gunawan, membenarkan adanya pengunduran diri sejumlah kepala sekolah yang baru dilantik.

Menurut Hendri, hingga saat ini pihak dinas telah menerima surat pengunduran diri dari 13 kepala sekolah.

"Saat ini sudah ada sekitar 13 orang kepala sekolah yang mengajukan surat pengunduran diri ke Dinas Pendidikan.

"Alasan yang disampaikan cukup beragam, mulai dari faktor kondisi kesehatan, masa pensiun yang sudah dekat, hingga kendala jarak tempuh ke lokasi tugas yang baru," ujar M Hendri Gunawan.

Menanggapi kondisi tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi menyatakan segera melakukan evaluasi dan kajian lebih lanjut.

Langkah itu dilakukan agar proses kepemimpinan serta kegiatan belajar mengajar di sekolah yang terdampak tetap berjalan normal.(*)

3S Panen Penghargaan, Gerakan Sederhana Berdampak Nyata

Panen Penghargaan: Wali Kota Sungai Penuh, Alfin, SH menyerahkan penghargaan kepada Ketua TP PKK Kota Sungai Penuh, Sri Kartini Alfin, selaku inisiator gerakan 3S (Segenggam Beras, Sebutir Telur, dan Seribu Rupiah).

SUNGAI PENUH, MERDEKAPOST.COM – Wali Kota Sungai Penuh, Alfin, SH menyerahkan penghargaan kepada Ketua TP PKK Kota Sungai Penuh, Sri Kartini Alfin, selaku inisiator gerakan 3S (Segenggam Beras, Sebutir Telur, dan Seribu Rupiah).

Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas inovasi dan kepedulian sosial yang dinilai berhasil mendorong percepatan penurunan angka stunting di Kota Sungai Penuh.

Selain penghargaan kepada Ketua TP PKK, Wali Kota Alfin, SH juga menyerahkan piagam penghargaan kepada Komunitas 3S Juara (Maju Adil dan Sejahtera) serta mitra LSM/komunitas Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING).

Penghargaan tersebut berasal dari Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN dengan predikat Gold.

Dalam sambutannya, Wali Kota Alfin, SH menyampaikan apresiasi atas lahirnya gerakan 3S yang mampu membangun partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung program pemerintah, khususnya penanganan stunting dan kepedulian terhadap masyarakat lanjut usia.

“Gerakan 3S membuktikan bahwa langkah kecil dan sederhana dapat memberikan dampak besar bagi masyarakat,” ujar Wako Alfin.

Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Alfin, SH juga menyerahkan penghargaan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 kategori Juara I dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh, Alpian, SE.,MM.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas peran aktif seluruh ASN dalam mendukung program penanggulangan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting di Kota Sungai Penuh.

Tidak hanya itu, pada momentum tersebut Wali Kota, Alfin, SH juga menerima sertifikat Keputusan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Komunal lagu daerah Kota Sungai Penuh dari Kementerian Hukum Republik Indonesia. Sertifikat tersebut menjadi bentuk pengakuan dan perlindungan hukum negara terhadap karya budaya daerah Kota Sungai Penuh.(Ali)