Merdekapost.com

Pemkot Sungai Penuh Sambut Tim Penilai Desa Antikorupsi di Aur Duri

SUNGAI PENUH - Pemerintah Kota Sungai Penuh menyambut kedatangan Tim Penilai Calon Percontohan Desa Antikorupsi tingkat kabupaten/kota se-Provinsi Jambi dalam kegiatan penilaian yang berlangsung di Desa Aur Duri, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Kamis (22/10)

Kegiatan tersebut dihadiri Wali Kota Sungai Penuh yang diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Politik, Zahirman, S.H., M.H., perwakilan Inspektorat Provinsi Jambi, Azwardi, S.H., Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Zetria Delpi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Josrizal Helman, Camat Pondok Tinggi, serta seluruh kepala desa dan lurah di wilayah Kecamatan Pondok Tinggi.

Dalam sambutan Wali Kota Sungai Penuh yang disampaikan Zahirman, Pemerintah Kota Sungai Penuh mengucapkan selamat datang kepada Tim Penilai di Kota Sungai Penuh yang dikenal dengan semboyan Sahalun Suhak Salatuh Bdei.

Ia menyampaikan bahwa kehadiran tim penilai merupakan suatu kehormatan sekaligus menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, mulai dari tingkat desa hingga kota.

Menurutnya, besarnya alokasi anggaran yang dikelola pemerintah desa, baik yang bersumber dari Dana Desa, bantuan keuangan dari pemerintah provinsi, maupun Alokasi Dana Desa dari pemerintah daerah, harus diiringi dengan komitmen kuat terhadap prinsip-prinsip good governance, transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi aktif masyarakat.

Ia juga menyampaikan bahwa program Desa Antikorupsi yang diprakarsai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI merupakan langkah strategis dalam mendorong perubahan budaya dan tata kelola pemerintahan desa ke arah yang lebih baik.

Terpilihnya Desa Aur Duri sebagai salah satu calon percontohan Desa Antikorupsi tingkat kabupaten/kota se-Provinsi Jambi menjadi kebanggaan sekaligus tanggung jawab bersama. Kesempatan ini diharapkan dapat memperkuat komitmen Desa Aur Duri dalam menerapkan keterbukaan informasi publik dan tata kelola pemerintahan yang baik, sekaligus menjadi contoh bagi desa-desa lain di Kota Sungai Penuh.

Kepada kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta seluruh elemen masyarakat Desa Aur Duri, Zahirman mengajak agar momentum penilaian ini dijadikan sebagai dorongan untuk membudayakan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan berintegritas secara konsisten dan berkelanjutan.

Pemerintah Kota Sungai Penuh juga mengharapkan masukan, arahan, dan bimbingan dari tim penilai terhadap berbagai aspek yang masih perlu disempurnakan.

Masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam memperkuat pembinaan terhadap pemerintah desa secara berkesinambungan melalui perangkat daerah terkait dan Inspektorat Daerah.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Sungai Penuh berharap upaya mewujudkan desa yang bersih dari praktik korupsi dapat semakin diperkuat, sehingga pengelolaan pemerintahan dan keuangan desa benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.(Adz)

Polemik Bimtek BPD Sungai Penuh: Ketua Forum BPD Se-Kota Sungai Penuh Tegaskan Bimtek di Jambi Berjalan Lancar dan Sesuai Ketentuan

JAMBI – Pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kota Sungai Penuh yang digelar pada 23–26 September 2026 di Grand Hotel Jambi dinyatakan berjalan lancar, tertib, dan sesuai dengan jadwal serta ketentuan yang telah ditetapkan.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Forum BPD dari delapan kecamatan se-Kota Sungai Penuh bersama sejumlah anggota BPD yang mengikuti langsung kegiatan tersebut.

Kegiatan Bimtek tersebut turut dihadiri Kepala BPSDM Provinsi Jambi, Pembina Lembaga Pelatihan Indonesia, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kota Sungai Penuh, panitia pelaksana serta sejumlah tamu undangan.

Bimtek diikuti oleh para anggota BPD se-Kota Sungai Penuh sebagai bagian dari upaya meningkatkan kapasitas, wawasan dan kompetensi dalam menjalankan tugas, fungsi serta kewenangan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Ketua Forum BPD se-Kota Sungai Penuh menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh panitia dan pihak penyelenggara yang telah memberikan pelayanan selama kegiatan berlangsung.

“Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan selama pelaksanaan Bimtek. Kami merasa terlayani dengan baik, mulai dari penginapan, konsumsi hingga pelaksanaan kegiatan yang berjalan sesuai jadwal dan ketentuan yang ada. Kami juga bersyukur kegiatan ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan, khususnya mengenai tugas dan fungsi kami sebagai BPD,” ujarnya.

Menurutnya, materi yang diberikan selama Bimtek diharapkan tidak hanya menjadi pengetahuan bagi peserta, tetapi juga dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas di masing-masing desa.

Ia berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan ilmu dan materi yang diperoleh untuk menjadi bahan diskusi serta solusi dalam menghadapi berbagai persoalan penyelenggaraan pemerintahan desa.

“Semoga hasil dari Bimtek ini nantinya dapat menjadi bekal bagi seluruh anggota BPD dalam menjalankan tugas sekaligus menjadi forum diskusi dalam menyikapi berbagai persoalan penyelenggaraan pemerintahan desa,” katanya.

Lebih lanjut, ia menilai peningkatan kemampuan dan keterampilan anggota BPD menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang semakin baik.

Namun demikian, menurutnya, peningkatan kapasitas harus diiringi dengan kemauan dan komitmen dari masing-masing anggota BPD serta dukungan dari kepala desa dan tokoh masyarakat.

“Memiliki kemampuan dan keterampilan saja tentu tidak cukup. Harus ada kemauan dan komitmen dari masing-masing anggota BPD, serta dukungan yang kuat dari kepala desa dan tokoh masyarakat dalam melaksanakan program yang telah direncanakan, terutama program yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan desa,” jelasnya.

Ia juga mengimbau seluruh peserta agar terus meningkatkan pemahaman terhadap tugas dan fungsi BPD sehingga ilmu yang diperoleh melalui Bimtek dapat benar-benar diterapkan di lembaga masing-masing.

Peserta BPD: Kegiatan Berjalan Sesuai Prosedur

Hal senada disampaikan sejumlah peserta Bimtek yang merupakan anggota BPD se-Kota Sungai Penuh. Mereka menyatakan kegiatan yang diikuti telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Para peserta juga mempertanyakan adanya pemberitaan atau informasi yang menyebut kegiatan Bimtek BPD tersebut bermasalah atau melanggar aturan.

“Kami sebagai BPD memiliki anggaran tersendiri dan tentu berhak melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas untuk menambah ilmu dan wawasan. Sepanjang yang kami ikuti, seluruh rangkaian kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan yang ada,” ujar salah seorang peserta.Pemerintah Pusat & Daerah

Ia juga menyebut kegiatan tersebut mendapat dukungan dari sejumlah pihak terkait. Bahkan, menurutnya, terdapat perwakilan anggota DPRD Kota Sungai Penuh yang hadir dalam kegiatan dan memberikan arahan kepada para peserta Bimtek.(Adz)

Dibekali Kompetensi Pengawasan Pembangunan dan Dana Desa, BPD se-Kota Sungai Penuh Ikuti Bimtek

Jambi, Merdekapost.com - Ratusan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kota Sungai Penuh mengikuti kegiatan bimbingan teknis (bimtek) peningkatan kapasitas dan kompetensi yang digelar Lembaga Pelatihan Indonesia (LAPIN) di Kota Jambi.

Kegiatan yang mengangkat tema “Bimtek Fungsi dan Tugas Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Pembangunan dan Pengelolaan Dana Desa” tersebut berlangsung selama empat hari, 23–26 September 2026, di salah satu hotel di Kota Jambi.

Bimtek ini diarahkan untuk memperkuat pemahaman BPD terhadap fungsi, tugas, serta regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pembangunan dan pengelolaan keuangan desa.

Pada pembukaan kegiatan, Kamis (24/9/2026), turut hadir Kepala BPSDM Provinsi Jambi, Pembina Lembaga Pelatihan Indonesia, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kota Sungai Penuh, panitia, serta sejumlah tamu undangan.

Pembina Lembaga Pelatihan Indonesia, Said Fariq, mengatakan peningkatan kompetensi aparatur pemerintahan menjadi hal penting karena regulasi terus mengalami perubahan dan pembaruan.

Menurutnya, aparatur pemerintahan perlu memiliki pemahaman yang terus diperbarui agar mampu menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.

“Peningkatan kompetensi bagi aparatur pemerintah menjadi hal yang penting, mengingat regulasi terus mengalami perubahan,” ujar Said.

Ia juga menekankan bahwa efisiensi dalam pengelolaan anggaran tidak semata-mata dimaknai sebagai pengurangan anggaran. Efisiensi, kata dia, lebih berkaitan dengan bagaimana anggaran digunakan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

Karena itu, peningkatan kapasitas dinilai perlu dilakukan secara berkelanjutan, termasuk bagi aparatur pemerintah daerah, pemerintah desa, maupun BPD.

Perkuat Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Said menambahkan, peningkatan kapasitas BPD diharapkan dapat memperkuat sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama di tingkat desa.

Pemahaman terhadap tugas dan fungsi masing-masing lembaga dinilai penting agar penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan sesuai regulasi dan mekanisme yang berlaku.

“Diharapkan kegiatan peningkatan kompetensi ini dapat diikuti dengan baik sehingga memberikan manfaat bagi aparatur pemerintah desa dan BPD,” katanya.

Dengan pemahaman yang lebih baik terhadap regulasi, BPD diharapkan mampu menjalankan fungsi kelembagaannya secara tepat, termasuk dalam menjalankan fungsi pengawasan serta keterlibatan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

BPD Dibekali Pemahaman Regulasi Terbaru

Sementara itu, Kepala DPMD Kota Sungai Penuh, Zetriadi Delfi, menyampaikan bahwa pelaksanaan bimtek tersebut dilakukan berdasarkan permohonan atau nota dinas dari BPD se-Kota Sungai Penuh melalui perwakilan dari delapan kecamatan.

Menurut Zetriadi, kegiatan tersebut ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, kapasitas, dan kompetensi anggota BPD di seluruh Kota Sungai Penuh.

Hal tersebut dinilai penting karena regulasi mengenai pemerintahan dan pengelolaan desa terus mengalami perubahan.

Sebagai bagian dari unsur penyelenggaraan pemerintahan desa yang memiliki fungsi pengawasan, BPD dinilai perlu memahami ketentuan yang berlaku agar dapat menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan.

Melalui bimtek tersebut, para anggota BPD diharapkan tidak hanya memperoleh pemahaman mengenai fungsi dan tugas kelembagaan, tetapi juga mampu mengikuti perkembangan regulasi yang berkaitan dengan pemerintahan desa, pembangunan, serta pengelolaan keuangan desa.(Adz)

Kejari Sungai Penuh Dalami Dugaan Penyelewengan Dana Desa Rp1,5 Miliar di Desa Tebing Tinggi Danau Kerinci

Kejari Sungai Penuh Dalami Dugaan Penyelewengan Dana Desa Rp1,5 Miliar di Desa Tebing Tinggi Danau Kerinci.(Ist)

SUNGAI PENUH – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sungai Penuh terus mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi dan penggelapan Alokasi Dana Desa (ADD) serta Dana Desa (DD) di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Danau Kerinci.

Diduga kuat, penyimpangan pengelolaan keuangan desa tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp1,5 miliar.

Proses penanganan perkara ini telah ditingkatkan ke tahap penyelidikan yang serius oleh tim pidana khusus bersama Seksi Intelijen Kejari Sungai Penuh.

Dari informasi yang beredar Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, Robi Harianto,S.,S.H., M.H., melalui Kasi Intelijen Roby Novan Ronar, S.H dan jajarannya telah mengumpulkan berbagai alat bukti serta memeriksa sejumlah saksi terkait alur penggunaan anggaran di desa tersebut.

Kerugian Negara Capai Rp1,5 Milyar

Dari hasil pemeriksaan dan audit internal, ditemukan indikasi kuat adanya penyalahgunaan wewenang, kegiatan fiktif, serta penggelapan dana yang seharusnya disalurkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Desa Tebing Tinggi.

Kasi Intelijen Kejari Sungai Penuh Roby Novan Ronar, S.H

Dikatakannya, "Tim penyelidik dan Intelijen telah bekerja maksimal dalam mengusut tuntas aliran dana ini".

"Kerugian negara diperkirakan mencapai Rp1,5 miliar," ujar pihak Kejari Sungai Penuh.

Kejari Sungai Penuh menegaskan komitmennya untuk menindak tegas segala bentuk penyelewengan Dana Desa tanpa tebang pilih.

Dalam waktu dekat, pihak kejaksaan menjadwalkan penetapan pihak-pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka dalam kasus ini.

Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh menegaskan untuk desa-desa yang tidak mengembalikan temuan dari hasil audit maka akan di tindak tegas

"Desa-desa yang tidak mengembalikan hasil audit akan kami Tindak tegas, hal ini akan kami buktikan pada desa Tebing Tinggi Kecamatan Danau Kerinci". Pungkas Kajari.(Red)

Dituntut 3,5 Tahun, Jasman Eks Kades Muara Hemat Sebut Ada Pihak Lain yang Terlibat, Kuasa Hukum akan Sampaikan saat Pembelaan

Eks Kepala Desa Muara Hemat, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, Jasman dituntut 3 tahun dan enam bulan penjara kasus korupsi dana desa. Sidnag tuntutan digelar di Pengadilan Tipikor Jambi pada Senin (10/8/2026) lalu.(Adz/mpc)

JAMBI - Kuasa Hukum terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Muara Hemat, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, mengatakan akan mengungkap keterlibatan pihak lain dalam kasus ini.

Kuasa Hukum terdakwa Jasman, Essy seusai sidang mengatakan akan menyampaikan nota pembelaan.

Di mana salah satunya berkaitan dengan keterlibatan pihak lainnya.

"Keterlibatan orang lain akan kami tuangkan dalam nota pembelaan, tak bisa kami sebutkan (sekarang, red)," ujar Essy pada Senin (10/8/2026).

Selain itu, dia mengatakan bahwa pada nota pembelaan juga akan menjelaskan yakni berkaitan dengan kerugian negara yang telah dikembalikan oleh terdakwa.

"Yang meringakan bahwa terdakwa telah membayar uang pengganti sebesar Rp125 juta," ujarnya.

Nantinya sidang dengan agenda pembelaan dari pihak terdakwa akan digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Jambi pada 18 Agustus 2026 mendatang.

Gugatan Sengketa Tanah di Tanjab Timur, Pengacara Pemprov Jambi Yakin Gugatan Dinyatakan NO

Untuk diketahui mantan Kepala Desa Muara Hemat, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, Jasman dituntut 3 tahun dan enam bulan penjara pada kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2020 hingga 2021.

Jasman yang mengenakan kemeja dongker dan celana cream terlihat dengan tenang mendengarkan jaksa membacakan tuntutan. Sesekali dia mengahadap meja majelis hakim.

Selain penjara, jaksa juga menuntut agar terdakwa Jasman membayarkan denda Rp 50 juta.

"Jika tidak dibayar, maka harta akan disita untuk dilelang. Dan jika tidak cukup diganti pidana penjara selama 50 hari," kata Jaksa.

Lebih lanjut, jaksa juga meminta agar terdakwa Jasmam membayarkan uang pengganti sebesar Rp769 juta dan jika tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun 9 bulan.

Sebelumnya dalam dakwaan jaksa, perbuatan Jasman disebut menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai Rp894.851.610.

Jasman diketahui menjabat sebagai Kepala Desa Muara Hemat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141.Kep.28/2020 tertanggal 7 Februari 2020.

Jaksa menyebut, dugaan korupsi tersebut terjadi sejak Februari 2020 hingga Desember 2021 di Desa Muara Hemat.

Di mana pada tahun anggaran 2020, APBDes Muara Hemat mencapai Rp1.089.066.000. Anggaran tersebut bersumber dari Dana Desa sebesar Rp738.534.000, Alokasi Dana Desa (ADD) Rp280.004.000, bagi hasil pajak dan retribusi daerah Rp10.528.000 serta Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Rp60 juta.

Dalam APBDes 2020, anggaran tersebut dialokasikan untuk sejumlah bidang, di antaranya penyelenggaraan pemerintahan desa Rp257.378.000, pelaksanaan pembangunan desa Rp467.721.000, pembinaan kemasyarakatan Rp37.722.000, pemberdayaan masyarakat Rp11.332.500, penanggulangan bencana dan keadaan darurat Rp271.480.000 serta penyertaan modal desa Rp40 juta.

Namun, dalam pelaksanaannya, jaksa menemukan sejumlah kegiatan yang tidak dikerjakan maupun penggunaan anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Salah satunya pekerjaan Jalan Lingkungan Pemukiman berupa rabat beton dengan anggaran sebesar Rp243.521.000 yang disebut tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Muara Hemat.

Menurut jaksa, pekerjaan tersebut sebenarnya merupakan bantuan sosial berupa program Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT Kerinci Merangin Hydro (PLTA Merangin).

Meski pekerjaan tidak dilaksanakan menggunakan anggaran desa, dalam perkara ini disebut dibuat laporan pertanggungjawaban APBDes seolah-olah pekerjaan tersebut direalisasikan menggunakan dana desa.

Atas perbuatannya, Jasman didakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 18 UU Tipikor. (Tribunjambi.com/ Srituti Apriliani Putri)

(Editor: Aldie Prasetya | Source: TribunJambi)

Kades Cantik dan Bendahara Desa Ditahan Jaksa, Kasus Dugaan Korupsi DD Capai 1,1 Milyar

Kejaksaan Negeri (Kejari) Tebo menahan dua tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Dana Desa (DD) dan APBDes Desa Sungai Pandan, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, Tahun Anggaran 2023–2024.(Istimewa)

Tebo, Merdekapost.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Tebo menahan dua tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Dana Desa (DD) dan APBDes Desa Sungai Pandan, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, Tahun Anggaran 2023–2024.

Kedua tersangka yang ditahan pada Senin (27/7/2026) tersebut adalah AF, mantan Kepala Desa Sungai Pandan, dan PW, mantan Kepala Urusan Keuangan yang juga bertindak sebagai bendahara desa.

Kepala Kejari Tebo, Abdurachman, menyampaikan bahwa penanganan perkara ini telah melalui mekanisme yang berlaku, termasuk pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sesuai ketentuan yang disepakati bersama Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian, dan Kejaksaan.

“Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejari Tebo telah menetapkan dua orang sebagai tersangka dan langsung dilakukan penahanan,” ujar Abdurachman.

Tim Gabungan Polres Kerinci Tangkap Tiga Pelaku Curas Jaringan Antar Provinsi, Beraksi di Sungai Liuk Ditangkap di OKU Sumsel

Ia menjelaskan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi alat bukti yang cukup. Selama proses penyidikan, sebanyak 85 saksi telah dimintai keterangan, 378 dokumen disita, serta uang tunai sebesar Rp245 juta diamankan sebagai barang bukti.

Menurutnya, penyidikan masih terus berjalan hingga berkas perkara dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi.

Berdasarkan hasil ekspose bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jambi, estimasi sementara kerugian negara dalam kasus ini mencapai lebih dari Rp1,1 miliar, meskipun laporan resmi masih dalam proses.

“Dari hasil ekspose terakhir bersama BPKP, kerugian negara diperkirakan sekitar Rp1,1 miliar lebih,” jelasnya.

Dalam pengusutan perkara ini, penyidik menemukan sejumlah modus yang diduga dilakukan para tersangka, di antaranya pembuatan laporan pertanggungjawaban (SPJ) fiktif, penggunaan anggaran yang tidak sesuai ketentuan, serta pemanfaatan Dana Desa yang tidak sesuai peruntukannya.

Selain itu, penyidik juga mengamankan uang sebesar Rp245 juta yang sempat akan dikembalikan oleh pihak terkait. Namun, uang tersebut tidak diterima oleh aparatur desa dan kemudian dijadikan barang bukti.

Jambi Berduka! Anggota DPR RI Asal Jambi H. A. Bakri Meninggal Dunia

“Nantinya uang tersebut akan dikembalikan ke kas desa melalui mekanisme hukum,” tambah Abdurachman.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 18 dan Pasal 20, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Abdurachman menegaskan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapus unsur pidana, namun dapat menjadi pertimbangan dalam proses penuntutan di persidangan.

Untuk kepentingan penyidikan, kedua tersangka ditahan selama 20 hari ke depan, terhitung sejak 27 Juli 2026, di rumah tahanan yang ditunjuk oleh Kejari Tebo.(Adz/Sumber: jambiprima)

Korupsi Dana Desa, Mantan Kades Batang Merangin Kerinci Divonis 2 Tahun 6 Bulan Penjara

FOTO ILUSTRASI

JAMBI, MERDEKAPOST.COM - Ketiga terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan Dana Desa Batang Merangin Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2021 memasuki babak akhir.

Ketiga terdakwa yakni Sumino yang merupakan Mantan Kepala Desa Batang Merangin, Zulfikar yang merupakan Pjs Kepala Desa Batang Merangin, dan Irwandi yang merupakan pendamping Lokal Desa Batang Merangin menjalani sidang dengan agenda putusan atau vonis yang digelar di Pengadilan Negeri Jambi, 21 Juli 2026.

Untuk terdakwa Sumino yang merupakan Mantan Kepala Des Batang Merangin divonis 2 tahun 6 bulan denda Rp 100 juta .

Sumino juga diharuskan membayar uang pengganti Rp 200 juta.

Personel Polres Tanjab Timur Meninggal Dunia, Kapolres Pastikan Penyelidikan Transparan

"Memutuskan terdakwa bersalah dan dihukum 2 tahun 6 bulan penjara denda Rp 100 juta,"ujar Hakim membacakan vonis.

Vonis Majelis Hakim ini lebih ringan dari tuntutan Hakim yakni penjara 3 tahun penjara. Sumino juga dituntut membayar denda Rp 50 juta subsidair satu bulan kurungan. Serta membayar uang pengganti sebesar Rp 597.333 ribu rupiah.

Terdakwa Zulfikar yang sebelumnya menjabat sebagai Pjs Kepala Desa Batang Merangin divonis 1 tahun 6 bulan penjara denda Rp 50 juta.

"Terbukti bersalah dan dihukum penjara 1 tahun 6 bulan penjara denda Rp 50 juta,"beber Hakim.

Vonis Hakim ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yakni menuntut terdakwa pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan penjara dan Rp 50 juta dengan subsider tiga bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp 73. 334.000.

Sedangkan terdakwa Irwandi yang merupakan pendamping Lokal Desa Batang Merangin divonis 1 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider 1 bulan penjara

Vonis hakim ini lebih ringan dari tuntutan Majelis Hakim yang menuntut pidana penjara selama 3 tahun. Dalam tuntutan tersebut jaksa juga meminta apabila uang pengganti tidak dibayarkan sesuai ketentuan maka akan diganti dengan pidana penjara tambahan.

Atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengaku masih akan pikir pikir apakah melakukan banding atau tidak. "Kami masih pikir-pikir,"ujar JPU.

Sementara jawaban terdakwa juga sama yakni belum menentukan langkah hukum selanjutnya apakah akan banding atau terima atas putusan tersebut. "Kami masih pikir pikir,"bebernya.

Untuk diketahui, Kasus ini berawal dari dugaan penyimpangan pengelolaan Dana Desa Batang Merangin tahun anggaran 2021. Adapun kerugian negara dalam kasus ini adalah sebesar Rp 597.333.417.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undangÂ Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. (*)

Desak Kades Diberhentikan, Ratusan Warga Semerah Geruduk Kantor Bupati Kerinci

Ratusan Warga Semerah Geruduk Kantor Bupati Kerinci Kamis (21/05) pagi, Desak Kepala Desa diberhentikan dari jabatannya.(mpc)

Kerinci, Merdekapost.com — Suasana didepan Kantor Bupati Kerinci yang biasanya tenang, mendadak riuh bergemuruh sejak Kamis (21/05) pagi. Ratusan warga yang terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, pemuda, hingga kalangan ibu-ibu berkumpul menggelar aksi unjuk rasa. Sambil membentangkan spanduk-spanduk tuntutan, massa menyuarakan mosi tidak percaya dan menuntut agar Kepala Desa (Kades) Semerah segera diturunkan dari jabatannya.

Aksi yang dimulai sekira pukul 09.00 WIB ini dipicu oleh akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap kepemimpinan sang Kades Jalpahri. Warga menilai, jalannya roda pemerintahan desa sudah tidak lagi transparan dan banyak kebijakan yang diambil sepihak tanpa melibatkan unsur masyarakat maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Perwakilan koordinator aksi, dalam orasinya menyampaikan bahwa masyarakat sudah cukup bersabar dengan berbagai persoalan yang terjadi di desa. Mulai dari dugaan penyimpangan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dinilai tidak menyentuh kebutuhan rill masyarakat, hingga mandeknya pembangunan infrastruktur desa.

“Kami datang ke sini bukan untuk merusak, tapi untuk menyelamatkan Desa Semerah. Transparansi anggaran tidak ada, pembangunan mandek, dan aspirasi kami selalu diabaikan. Kami minta Bupati dan dinas terkait segera memberhentikan Kades Semerah!” teriak sang orator, disambut sorakan setuju dari massa aksi.

Selain masalah transparansi anggaran, warga juga menyoroti sikap kepemimpinan Kades yang dinilai arogan dan sering memicu keharmonisan di tengah masyarakat menjadi retak.

“Kades semerah itu tidak pernah terlihat di desa semerah, bahkah di masjid baik sholat jumat, tarawih, bahkan solat hari raya sekali setahun pun sudah tidak pernah kelihatan di majid desa semerah”, tegas orator aksi.

Adapun tuntutan yang di sampaikan :

Pemberhentian Segera: Menuntut Bupati melalui Camat untuk menonaktifkan dan memberhentikan Kepala Desa Semerah secara permanen.
Diduga Kepala Desa Semerah Telah menyalah gunakan Anggaran dana Desa tahun 2023
Masyarakat Desa Semerah Meminta Kepada pihak pemerintah atau Inspektorat untuk menjelaskan kepada kami masyarakat Desa semerah hasil audit yang di lakukan oleh Inspektorat pada tahun 2023.
Kepala Desa semerah Saudara Drs. Jalpahri, tidak layak lagi di jadikan panutan atau Pemimpin atau sebagai Kepala Desa
Kepala Desa Semerah Saudara Drs. Jalpahri, tidak pernah melakukan Musyawarah Desa mulai tahun 2023 sampai dengan tahun 2026
Kami Masyarakat Desa Semerah Tidak mengizinkan kepada Ketua BPD beserta anggotanya untuk menandatangani APBDes Tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 sebelum kepala Desa Drs. Jalpahri di berhentikan.

Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, puluhan personel kepolisian dan Satpol PP tampak berjaga ketat mengamankan jalannya aksi.

Bacaan Lainnya: Baru Dilantik, Belasan Kepala Sekolah di Muaro Jambi Ajukan Pengunduran Diri, Ini Alasannya

Warga mengancam, jika dalam kurun waktu satu minggu ke depan tidak ada keputusan konkret atau tindakan tegas dari pemerintah daerah, mereka akan kembali menggelar aksi unjuk rasa dengan massa yang lebih besar.

Aksi demonstrasi akhirnya membubarkan diri secara tertib menjelang ibadah salat zuhur, meski riak kekecewaan masih jelas tergambar di wajah masyarakat Desa Semerah yang mendambakan perubahan. (tim)