Merdekapost.com

Dorong UMKM Naik Kelas, DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Jambi Ajukan FKPUM Digelar di Jambi

Dorong UMKM Naik Kelas, DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Jambi Ajukan FKPUM Digelar di Jambi.(MPC)

JAMBI, MERDEKAPOST.COM - DPW tani merdeka Indonesia Prov Jambi dan Kementerian UMKM terus memperkuat komitmen mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui gelaran Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro” Dengan tema gebyar Tani untuk UMKM" Yang direncanakan Di Gor Kota Baru Jambi pada 26 april 2026.

Candra Andika S. IP, M.Tr. IP selaku Ketua DPW tani merdeka Indonesia Prov Jambi dalam pernyataannya menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mengatasi problematika UMKM dari hulu hingga hilir. “Inilah cara agar semua bisa berkoordinasi, berkolaborasi, cari jalan cepat, solusi efektif. Agar UMKM bangkit, naik kelas, dan maju bersama seluruh stakeholders yang ada,” terutama dalam sektor UMKM pertanian.

Bacaan Lainnya: Irigasi Tersumbat, Petani Air Hangat Timur Terancam Gagal Panen!

Candra menekankan bahwa penguatan kapasitas UMKM harus dilakukan secara sistematis. Pertama, mendorong pelaku usaha untuk skill up atau meningkatkan kemampuan diri. Kedua, memastikan UMKM mampu naik kelas melalui berbagai pelatihan dan fasilitasi. Ia juga menekankan pentingnya infrastruktur, transportasi, dan pariwisata yang terintegrasi untuk memberi dampak langsung bagi UMKM.

Tidak ada hari tanpa kolaborasi. UMKM telah terbukti menjadi tulang punggung dan solusi ekonomi rakyat. Karena itu, kita harus sungguh-sungguh membantu dan mendorong UMKM mengatasi seluruh masalah yang dihadapi,” tegasnya.

Pada rencananya itu, Candra Andika juga menyampaikan harapannya terhadap rencana acara ini dimana Candra Andika menegaskan akan melibatkan beberapa kementerian untuk membangun UMKM Jambi agar naik kelas salah satunya selain Kementerian UMKN juga akan melibatkan kementerian Pertanian. Dimana insyaallah Wakil Menteri Pertanian yakni bapak Sudaryono selaku Ketua Pembina Tani Merdeka insyaallah juga akan hadir bersama Ketum Tani Merdeka Indonesia yakni Don Muzakir.

Mari kita teruskan kolaborasi ini. Mari kita wujudkan kemajuan Jambi dengan sungguh-sungguh. Doakan pemimpin daerah kita selalu sukses dalam memajukan masyarakat,” tutup Candra .

Selanjutnya Candra juga menegaskan bawah rencana progam ini di jalankan tak lepas dari Peran dan Nasehat Wamen UMKM, Helvi Moraza, dimana beliau merupakan sosok yang inspiratif dan kolaboratif dimna beliau memberikan peluang anak-anak Jambi untuk bisa menyelenggarakan program ini.(Ali)

Moral Publik yang Runtuh: Ketika Sesama Rekan Menjadi Pelanggar Etika

Kerinci - Dalam ruang publik hari ini, kita menyaksikan kemunduran yang berbahaya: sesama rekan saling beradu bukan untuk menegakkan hukum, melainkan untuk menjatuhkan.

Bukan demi kepentingan umum, tetapi demi kepuasan pribadi. Lebih parah, ada rasa senang ketika temannya tersandung masalah, seolah kemalangan orang lain adalah kemenangan pribadi. Inilah titik di mana moral publik mati, dan hukum kehilangan ruhnya.

Dalam perspektif hukum, kritik adalah hak. Namun ketika kritik berubah menjadi penggiringan opini, pembunuhan karakter, dan sorak-sorai atas penderitaan orang lain, maka itu bukan lagi kontrol sosial, melainkan pelanggaran etika publik. Moral tidak diukur dari seberapa lantang kita berteriak, tetapi dari seberapa jujur kita menjaga batas: praduga tak bersalah, proporsionalitas, dan tanggung jawab.

Ironinya, mereka yang paling berisik menghakimi sering mengklaim diri sebagai penjaga moral.

Padahal, hukum mengajarkan satu prinsip dasar: bersihkan dirimu sebelum menuntut orang lain. Tanpa akhlak, kritik menjelma fitnah; tanpa integritas, keberanian berubah menjadi kebrutalan sosial. Di titik ini, pelanggaran moral publik terjadi, karena hukum diperalat untuk memuaskan dendam, bukan menegakkan keadilan.

Ruang digital memperparah keadaan. Kerumunan warganet dijadikan palu, opini dijadikan vonis. Yang tidak ikut arus dicap bodoh, yang tidak terturut dianggap bersalah. Padahal negara hukum tidak mengenal “hukuman berbasis like dan share”.

Keadilan tidak lahir dari keramaian, melainkan dari proses yang beradab.

Pesan ini tegas:

Jika sesama rekan saja Anda nikmati kejatuhannya, jangan bicara soal moral publik.

Jika Anda bersorak atas musibah orang lain, jangan mengaku pejuang keadilan.

Karena hukum tanpa akhlak hanyalah kekuasaan yang kejam, dan moral tanpa kejujuran hanyalah topeng.

Bangsa ini tidak kekurangan pasal, yang langka adalah kesadaran etis untuk menahan diri. Sebab kehancuran hukum selalu dimulai saat publik menganggap wajar merayakan runtuhnya martabat sesama.

(Sumber: Ruang Kritik Hukum)

Irigasi Tersumbat, Petani Air Hangat Timur Terancam Gagal Panen!

SAMPAH: Tampak pintu air dari Batang Air Dua Wilayah BWSS yang jadi sumber air lahan sawah Air Hangat timur tertutup sampah

KERINCI, MERDEKAPOST.COM – Mayoritas desa di Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci, termasuk Desa Sungai Abu, kini menghadapi ancaman gagal panen.

Terhentinya pasokan air irigasi langsung mengganggu aktivitas pertanian padi sawah warga.

Pasokan Air Muara Air Dua Tidak Mengalir

Air dari Batang Air (sungai) Muara Air Dua, wilayah Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) jalur desa Koto Tebat, tidak mengalir ke saluran irigasi.

Sehingga Kondisi ini secara otomatis memicu kekeringan di sebagian besar lahan pertanian Kecamatan Air Hangat Timur.

Sampah Menutup Pintu Air dan Drainase

Selain itu, tumpukan sampah menutup pintu air dan saluran drainase di kawasan Muara Air Dua. Sampah tersebut menghambat aliran air menuju jaringan irigasi.

Akibatnya, air tidak masuk ke saluran yang mengairi sawah petani.

Tokoh Masyarakat Tegaskan Ancaman Gagal Panen

Menanggapi kondisi tersebut, tokoh masyarakat Air Hangat Timur, Drs. H. Mat Ramawi, menegaskan terhentinya pasokan air dari Sungai Muara Air Dua. dirinya menyebut bahwa Muara Air Dua sebagai satu-satunya sumber air bagi petani padi sawah di wilayah tersebut.

“Pintu air dan drainase penuh sampah, sehingga arus air terhenti. Jika kondisi ini terus berlangsung, sawah mengalami kekurangan air dan petani berisiko gagal panen,” ujar Mat Ramawi.

Lebih lanjut, Mat Ramawi menyoroti program ketahanan pangan nasional yang aktif didorong pemerintah pusat. Namun, menurutnya, pemerintah perlu memperkuat infrastruktur pendukung pertanian, khususnya irigasi padi sawah, agar petani mampu menjaga produktivitas.

Warga Desak Pemkab Kerinci Ambil Langkah Cepat

Oleh karena itu, masyarakat Air Hangat Timur mendesak Pemerintah Kabupaten Kerinci segera mengambil langkah cepat. Warga meminta pemerintah membersihkan saluran irigasi di Muara Air Dua agar air kembali mengalir ke sawah.

“Kami berharap Pemkab Kerinci segera bergerak sehingga pasokan air kembali lancar,” tutupnya.(Adz)

Viral, Video Menu MBG di Sitinjau Laut Sudah Tidak Segar dan Berbau, Warga: Vendor Jangan Hanya Mengejar Untung!

KERINCI, MERDEKAPOST.COM – Sebuah unggahan video dari akun media sosial warga di Kecamatan Setinjau Laut (dan sekitarnya), Kabupaten Kerinci mendadak viral dan memicu kekhawatiran orang tua siswa.

Video tersebut memperlihatkan kondisi makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai tidak layak untuk dikonsumsi anak-anak.

Dalam rekaman tersebut, terlihat salah satu menu makanan—diduga telur atau protein lainnya—memiliki penampakan yang tidak segar dan berbau tidak sedap.

Narasi dalam video tersebut mendesak pihak penyelenggara MBG untuk lebih memperhatikan aspek kesehatan dan higienitas, bukan hanya mengejar keuntungan semata.

Poin Utama Keluhan Warga:

Kualitas Bahan Baku: Makanan diduga sudah mulai membusuk atau tidak segar saat dibagikan kepada siswa.

Risiko Kesehatan: Warga khawatir jika hal ini terus dibiarkan, akan terjadi kasus keracunan massal di kalangan anak sekolah.

Transparansi Anggaran: Muncul dugaan bahwa pihak penyedia jasa (vendor) hanya mementingkan keuntungan tanpa mempertimbangkan standar gizi dan kelayakan pangan.

Desakan kepada Pihak Terkait

Warga meminta Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci dan instansi terkait untuk segera turun ke lapangan guna melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap dapur produksi MBG di wilayah Setinjau Laut.

"Tolonglah MBG diperhatikan soal makanannya. Ini anak-anak yang makan. Kalau anak-anak sampai keracunan bagaimana?" tulis keterangan dalam video tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola MBG wilayah Kecamatan Setinjau Laut maupun Dinas Pendidikan/Kesehatan setempat belum memberikan pernyataan resmi terkait temuan warga tersebut. Masyarakat berharap ada evaluasi total agar program nasional yang bertujuan meningkatkan gizi anak ini tidak justru membahayakan kesehatan mereka.(*)

Pencarian Wanita yang Terjun dari Jembatan Aur Duri, Tim SAR Jambi Perluas Area Penyisiran

JAMBI, MERDEKAPOST.COM – Tim SAR Gabungan terus mengupayakan pencarian terhadap seorang wanita bernama Shalsabila Andriany (24) yang diduga terjun ke Sungai Batanghari dari Jembatan Auduri 1, Kelurahan Teluk Kenali, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi. Memasuki hari kedua, Sabtu (17/01/2026), area pencarian kini diperluas hingga radius 5 kilometer ke arah hilir sungai.

Peristiwa bermula pada Jumat siang (16/01) sekitar pukul 12.00 WIB. Menurut keterangan warga, korban terlihat berjalan kaki di area Jembatan Auduri 1 dan lompat ke sungai batanghari.

Selanjutnya warga menemukan sepasang sandal milik korban yang tertinggal di lokasi.Laporan resmi diterima Kantor Pencarian dan Pertolongan (KPP) Jambi pada pukul 12.40 WIB dari Bapak Ahmad Zullifli, yang segera direspons dengan pemberangkatan personel menuju lokasi kejadian.

Setelah pencarian hari pertama hingga Pukul 18.00 Wib belum membuahkan hasil, operasi SAR kembali dilanjutkan sejak pukul 07.00 WIB pagi tadi.

Tim SAR Gabungan yang terdiri dari Kantor SAR Jambi, Polairud Polda Jambi, Polsek Telanai, Damkar Kota Jambi, serta dibantu masyarakat setempat, membagi kekuatan menjadi tiga unit (SRU):

SRU 1 (Rescuer Kantor SAR Jambi): Melakukan penyisiran di sisi kanan sungai ke arah hilir sejauh 5 KM.

SRU 2 (Polairud & Damkar): Melakukan penyisiran di sisi kiri sungai ke arah hilir sejauh 5 KM.

SRU 3: Melakukan pemantauan udara menggunakan drone di sekitar lokasi kejadian perkara (LKP) untuk mendeteksi tanda-tanda keberadaan korban dari ketinggian.

Kendala di LapanganHingga berita ini diturunkan, cuaca di sekitar lokasi terpantau berawan. Namun, tim di lapangan menghadapi tantangan berupa arus sungai yang sangat deras serta debit air yang tinggi, yang menyulitkan proses penyisiran di bawah permukaan air.

Sejumlah Alut telah dikerahkan, termasuk satu unit Rubber Boat SAR Jambi, kapal Polair, kapal Damkar, serta empat perahu nelayan milik warga yang turut membantu menyisir aliran Sungai Batanghari.

Pihak keluarga dan warga sekitar masih menunggu di lokasi dengan harapan korban dapat segera ditemukan. Operasi SAR akan terus dioptimalkan hingga batas waktu yang ditentukan, dengan tetap mengutamakan keselamatan para personel di lapangan.(ADZ)

Ketua DPRD Sungai Penuh Hutri Randa Tegaskan Akan Panggil Bank Soal Agunan KUR UMKM

Hutri Randa Tegaskan, DPRD Sungai Penuh Akan Panggil Bank Soal Agunan KUR UMKM.(adz)

Sungai Penuh, Merdekapost.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sungai Penuh menyatakan akan memanggil sejumlah bank yang beroperasi di daerah tersebut menyusul banyaknya pengaduan masyarakat terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR) di bawah Rp100 juta yang diduga masih disyaratkan menggunakan agunan berupa sertifikat atau BPKB.

Perhatian DPRD ini mencuat setelah pemberitaan wartasatu.info pada 11 Januari 2026 berjudul “Bank di Sungai Penuh–Kerinci Masih Minta Agunan Untuk KUR di Bawah Rp100 Juta, Pelaku Usaha dan Praktisi Hukum Angkat Suara”. Pemberitaan tersebut memicu gelombang respons publik di media sosial dan pesan langsung (DM) yang membenarkan praktik tersebut.

Sejumlah warganet mengaku mengalami langsung permintaan agunan meski plafon pinjaman di bawah Rp100 juta. Akun media sosial Karman Sam Tunex menuliskan, “itu nyata mas.” Sementara Rozi Hartono menyebut, “kami pinjam Rp75 juta tetap pakai agunan,” dan mengaku dari bank plat merah. Akun Putri Keken bahkan menyebut pinjaman di bawah Rp50 juta juga diminta jaminan, dan menyebut salah satu bank, yakni BRI.

Selain komentar publik, redaksi wartasatu.info juga menerima sejumlah pengaduan melalui pesan pribadi. Seorang pelaku usaha yang enggan disebutkan namanya mengaku pada 2024 meminjam KUR di bawah Rp100 juta di salah satu unit Bank BRI di Kota Sungai Penuh dan tetap diminta jaminan. Pengakuan serupa juga datang dari calon peminjam di wilayah Pondok Tinggi yang menyebut permohonan KUR kurang dari Rp100 juta kembali disyaratkan agunan, meskipun usaha yang dijalankan dinilai jelas dan aktif.

Tak hanya BRI, beberapa pengaduan juga menyebut praktik serupa diduga terjadi di bank lain, termasuk Bank Mandiri.

Namun demikian, pihak perbankan membantah tudingan tersebut. Kepala Bagian KUR Bank BRI, Danu, saat ditemui di ruang kerjanya menegaskan bahwa BRI tidak pernah mensyaratkan agunan untuk KUR di bawah Rp100 juta.

“Selama ini kami tidak pernah meminta jaminan, baik sertifikat maupun BPKB, kepada nasabah yang mengajukan KUR di bawah Rp100 juta,” tegasnya.

Menanggapi polemik tersebut, Ketua DPRD Kota Sungai Penuh Hutri Randa menyatakan DPRD akan segera memanggil bank-bank terkait guna meminta klarifikasi secara langsung.

Menurut Hutri, apabila terbukti bank masih meminta agunan untuk KUR di bawah Rp100 juta, maka hal tersebut berpotensi melanggar Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR.

“Kami akan memanggil bank-bank yang ada di Kota Sungai Penuh untuk dimintai penjelasan. Jika benar ada bank yang meminta jaminan kepada UMKM untuk KUR di bawah Rp100 juta, maka itu jelas melanggar aturan dan bisa dikenakan sanksi. Pemanggilan sedang kami jadwalkan,” kata Hutri.

Ia menegaskan langkah DPRD ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap pelaku UMKM agar tidak dirugikan oleh praktik penyaluran KUR yang tidak sesuai regulasi.

Selain pihak bank, DPRD juga berencana memanggil Dinas Koperasi dan UMKM Kota Sungai Penuh agar turut memberikan edukasi dan pendampingan kepada pelaku usaha mengenai hak dan ketentuan KUR.

“Dinas terkait juga akan kami libatkan supaya UMKM memahami aturan KUR dengan benar dan tidak mudah dirugikan,” tutup Hutri Randa.(adz)

Kabar Gembira! Pemkab Merangin Gratiskan Sewa Kios Pasar Lereng

Sewa Kios Digraiskan, Pasar Lereng Disiapkan Jadi Sentra Usaha Baru di Merangin,Foto: Humas Pemkab Merangin.(Istimewa)

Merangin, Merdekapost.com -- Pemerintah Kabupaten Merangin menghadirkan kabar gembira bagi pelaku usaha kecil maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ingin memulai usaha. Bupati Merangin M. Syukur mengumumkan kebijakan pembebasan biaya sewa kios di kawasan Pasar Lereng, Pasar Bawah, selama tiga bulan pertama.

Kebijakan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati M. Syukur di sela kegiatan gotong royong kebersihan di kawasan Pasar Lereng, Jumat 16 Januari 2026. Kegiatan itu turut dihadiri Wakil Bupati Merangin H.A. Khafid, jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta ratusan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin.

Sebelum memulai gotong royong, seluruh peserta terlebih dahulu mengikuti senam pemanasan, kemudian bersama-sama membersihkan area pasar dengan penuh semangat kebersamaan.

Menurut Bupati M. Syukur, kebijakan gratis sewa kios ini merupakan langkah strategis pemerintah daerah untuk menggerakkan kembali roda perekonomian, sekaligus memaksimalkan pemanfaatan aset milik daerah.

“Bagi masyarakat yang ingin membuka usaha, khususnya usaha kuliner, silakan manfaatkan kios milik Pemda ini. Kami gratiskan sewa selama tiga bulan pertama. Setelah itu, silakan mengikuti ketentuan pembayaran yang berlaku,” ujar Bupati.

Tidak hanya ditujukan bagi masyarakat umum, Bupati juga mengajak para ASN di lingkup Pemkab Merangin untuk berani berwirausaha dan memanfaatkan peluang tersebut, sebagai bentuk kontribusi dalam membangun ekonomi daerah.

Di akhir kegiatan, Bupati M. Syukur mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan fasilitas umum. Menurutnya, kenyamanan pasar sebagai pusat perbelanjaan sangat ditentukan oleh kesadaran dan kedisiplinan semua pihak.

“Mari kita jaga bersama kebersihan pasar. Buang sampah pada tempatnya. Dengan lingkungan yang bersih, suasana kota dan pusat perbelanjaan akan lebih nyaman bagi siapa saja yang datang,”Ungkapnya.

Dalam kegiatan gotong royong tersebut, Bupati dan Wakil Bupati tampak turun langsung berbagi tugas. Bupati M. Syukur membersihkan area belakang pasar dengan menebas rumput dan memangkas pohon liar, sementara Wakil Bupati H.A. Khafid memimpin pembersihan di bagian depan dan area tangga pasar.

“Kalau kawasan ini sudah bersih dan nyaman, silakan bagi yang ingin membuka usaha kuliner atau kafe. Tempat ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan,” Tutup Wakil Bupati.(adz)

Bupati Kerinci dan Walikota Sungai Penuh Sambut Kedatangan Kapolres Baru AKBP Ramadhanil, SH, SIK, MH

KERINCI | MERDEKAPOST.COM - Bupati Kerinci Monadi dan Wako Sungai Penuh Alfin sambut langsung kedatangan Kepala Kepolisian Resor Kapolres Kerinci yang baru, AKBP Ramadhanil, SH, SIK, MH.

Diketahui, latar belakang pendidikan Rahmadhanil adalah S1 STIK PTIK, Magister Hukum, serta pengalaman lintas fungsi dan wilayah, AKBP Ramadhanil akhirnya dipercaya mengemban amanah sebagai Kapolres Kerinci Polda Jambi.

Penunjukan ini dinilai sebagai bagian dari regenerasi kepemimpinan Polri yang mengedepankan profesionalisme, integritas, dan pengalaman lapangan.

Penyambutan yang berlangsung penuh khidmat ini digelar Mapolres Kerinci, juga turut dihadiri unsur Forkopimda, staf dan personil Polres Kerinci bersama ibuk Bhayangkari serta tamu undangan lainnya.

Acara diawali dengan pengalungan sal batik serta penyerahan buket bunga kepada AKBP Ramadhanil beserta istri sebagai bentuk penghormatan dan ucapan selamat datang.

Dalam kesempatan tersebut, Walikota, Alfin, SH menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat bertugas kepada Kapolres Kerinci yang baru. Ia berharap kehadiran AKBP Ramadhanil dapat semakin memperkuat sinergi antara Pemerintah Kota Sungai Penuh dan Polres Kerinci.

“Semoga kerja sama dan koordinasi yang selama ini telah terjalin dengan baik antara Pemkot Sungai Penuh dan Polres Kerinci dapat terus ditingkatkan demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujar Alfin.

Hal senada disampaikan oleh Bupati Kerinci Monadi, dengan singkat ditambahkannya dengan adanya kemitraan yang solid antara Pemda dengan lembaga penegak hukum diharapkan semua program dan pembangunan daerah bisa terselenggara lancar dan sukses.

“Sesungguhnya, lancar dan suksesnya pembangunan yang ada manfaat besarnya juga tergantung pada sejauhmana pertanggung jawaban masing pengelola secara hukumnya. Maka, Pemerintah daerah berkewajiban menggelar kordinasi dan kemitraan yang kuat dengan lembaga penegak hukum diantaranya adalah Polres Kerinci,” singkat Monadi Bupati Kerinci.

Bacaan Lainnya: Resmi Jabat Kapolres Kerinci, Ini Profil dan Rekam Jejak AKBP AKBP Ramadhanil, S.H., S.I.K., M.H

Penyambutan ini menjadi simbol komitmen bersama dalam menjaga stabilitas, keamanan, serta mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci

Sebagai Kapolres Kerinci, AKBP Ramadhanil diharapkan mampu menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, meningkatkan pelayanan publik kepolisian, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, TNI, dan seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.(***)