Merdekapost.com - Seluruh Keluarga Besar Pemerintah Desa Lagan Ilir Menugucapkan Selamat Dan Sukses Atas Pelantikan ibu Hj,Dillah Hikmah Sari, S.T. Dan Bapak Muslimin Tanja,S.TH.I.M.SI. Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Periode 2025-2030.
 |
| Fadhil-Bahtiar Resmi Dilantik jabat Bupati Batanghari. Foto: Merdekapost.com |
Merdekapost.com - Sosok pemimpin kekinian dan fenomenal di Provinsi Jambi Mhd Fadhil Arief, bersama pasangannya Bakhtiar Resmi dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati BatangHari.
Keduanya dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Kamis (20/2) di Istana Negara, Jakarta.
Fadhil dan pasangannya Bakhtiar sama-sama mengawali karirnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Jabatan terakhir mereka berdua pun sama-sama menjadi Sekretaris Daerah.
Mengingat kisah perjuangan mereka di Pilkada Serentak tahun 2020, pasangan dengan jargon Batang Hari Tangguh ini, kala itu berhasil menumbangkan dua kekuatan besar yang selama ini menguasai perpolitikan di kabupaten tertua di Provinsi Jambi ini.
Saat itu, pasangan firdaus Fattah – Camelia dan pasangan Yuninta- Mahdan dibuat tak bersuara oleh mereka.
Sangat luar biasa, mereka yang awalnya selalu diremehkan akhirnya keluar sebagai pemenang dengan selisih suara yang sangat signifikan
Kepiawaian Fadhil dalam memimpin pemerintahan dengan membawa misi perubahan, dengan hasil karya pembangunannya, berhasil membuat semua orang mengakuinya.
Masa sulit tentu ada, awal tahun pemerintahan dihadapkan dengan tunda bayar yang menjadi beban daerah, belum lagi masa Covid-19 yang membuat Fadhil bekerja lebih keras untuk mewujudkan mimpinya.
Keberhasilan Fadhil-Bakhtiar mewujudkan visi misinya yang berbanding lurus dengan tingkat kepuasan masyarakat.
Alhasil, pada hajatan Pilkada Serentak 2024, tidak ada satupun lawan politik yang berani maju menjadi lawan tarungnya.
Tak ada pilihan, akhirnya Fadhil-Bakhtiar resmi ditetapkan oleh KPU Batanghari sebagai calon tunggal. Sepanjang sejarah perpolitikan di Batanghari, baru kali ini terjadi.
Luar biasanya lagi, semua partai politik kompak mendukung mereka untuk melanjutkan pembangunan untuk kedua kalinya.
Drama politik telah usai. Mereka telah resmi dilantik oleh Presiden Republik Indonesia di Istana Negara. Inilah momen persatuan masyarakat Batanghari sesungguhnya, karena tidak ada yang terluka ketika perebutan amanah.
Alhamdulillah kami telah resmi dilantik oleh Bapak Presiden RI. Kepada seluruh masyarakat Batanghari terima kasih atas amanah dan kepercayaan untuk kami kembali memimpin daerah yang kita cintai ini. Bersama kita wujudkan Batang Hari Super Tangguh terdepan di semua lini,” ujar Fadhil usai pelantikan. (*)
Merdekapost.com - Polres Kerinci serta jajaran terus melakukan pemantauan dan perawatan terhadap lahan jagung yang telah ditanam pada 21 Januari 2025 lalu di lahan kosong Polsek Air Hangat. Kegiatan ini merupakan bagian dari program penanaman jagung serentak 1 juta hektar yang diinisiasi guna mendukung ketahanan pangan dan memanfaatkan lahan tidur di wilayah tersebut.
Dalam kegiatan pemantauan tersebut disambut hangat oleh Kapolsek Air Hangat AKP JULISMAN beserta anggota, turut didampingi oleh Kasat Intelkam IPTU Fajar Nugroho, Dokter Polres Kerinci Ipda Yulolan, dan Jajaran Polres Kerinci serta Kepala Desa Koto Dua Baru Kecamatan Air Hangat Barat.
Kehadiran para pihak ini menunjukkan sinergi antara aparat kepolisian, tenaga medis, dan pemerintah desa dalam menyukseskan program penanaman jagung.
Kapolres Kerinci, AKBP Arya Tesa Brahmana, S.I.K., menjelaskan bahwa pemantauan rutin dilakukan untuk memastikan pertumbuhan benih jagung berjalan sesuai harapan dan untuk mengantisipasi potensi kendala seperti hama, cuaca ekstrem, atau masalah kesuburan tanah.
“ Kami terus berkomitmen mendukung ketahanan pangan melalui optimalisasi lahan tidur. Selain itu, kegiatan ini juga merupakan wujud sinergi antara kepolisian, pemerintah, dan masyarakat dalam menciptakan ketahanan pangan yang berkelanjutan,” ujar AKBP Arya Tesa Brahmana.
Kasat Intelkam IPTU Fajar Nugroho menambahkan bahwa program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan produksi pangan, tetapi juga memberdayakan masyarakat sekitar untuk lebih peduli terhadap pemanfaatan lahan kosong.
Sementara itu, Kepala Desa Koto Dua Baru mengapresiasi langkah Polres Kerinci dan berharap program ini dapat menjadi inspirasi bagi desa-desa lain untuk ikut serta dalam upaya peningkatan ketahanan pangan di daerah mereka.
“ Dengan adanya pemantauan berkala, diharapkan tanaman jagung yang telah ditanam dapat tumbuh optimal dan memberikan hasil panen yang maksimal demi kesejahteraan masyarakat,” Tutup Kades. (ali)
 |
| Pelantikan jajaran Pimpinan IAIN Kerinci. Foto: Merdekapost.com |
Merdekapost.com – Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci memasuki babak baru dalam tata kelola akademik dengan pelantikan tiga Wakil Rektor (Warek) serta jajaran Dekan dan Kepala Lembaga. Pelantikan yang berlangsung di Aula Rektorat pada Selasa (18/2/2025) ini menegaskan komitmen kampus dalam memperkuat prinsip moderasi beragama serta profesionalisme dalam kepemimpinan akademik.
Rektor IAIN Kerinci, Dr. Jafar Ahmad, M.Si., dalam sambutannya menegaskan bahwa pelantikan kali ini didasarkan pada nilai-nilai profesionalisme, kompetensi, serta inklusivitas.
"IAIN Kerinci adalah institusi inklusif yang berpegang teguh pada nilai-nilai moderasi beragama. Penguatan akademik dan kelembagaan harus berorientasi pada kebersamaan dan kemajuan," ujar Jafar.
Adapun nama-nama pejabat yang dilantik meliputi:
✅ Dr. Faizin – Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kelembagaan
✅ Prof. M. Jamin – Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan
✅ Dr. Halil Khusairi – Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
Selain itu, sejumlah dekan dan kepala lembaga juga ikut dilantik, termasuk nama-nama dari berbagai unsur Muhammadiyah, NU, serta tokoh akademisi independen, yang mencerminkan keberagaman di lingkungan kampus.
Nama-nama lain yang masuk dalam jajaran kepemimpinan baru:
🔹 Dr. Norman Ohira – Wakil Dekan III Fakultas Adab dan Dakwah
🔹 Prof. Usman – Kepala LP2M (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat)
🔹 Dr. Zuhdi – Wakil Direktur Pascasarjana
Keberadaan figur-figur ini di struktur kepemimpinan menepis spekulasi yang berkembang sebelumnya tentang adanya dominasi kelompok tertentu di IAIN Kerinci.
"Pelantikan ini bukan berdasarkan afiliasi kelompok tertentu, tetapi atas dasar profesionalisme dan kompetensi. Ini adalah bentuk komitmen kami dalam membangun IAIN Kerinci yang lebih baik," tegas Jafar Ahmad.
Dalam pidatonya, Rektor IAIN Kerinci menggarisbawahi pentingnya integritas dalam kepemimpinan. Jabatan bukan sekadar posisi prestisius, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan tanggung jawab dan dedikasi.
"Orang yang memiliki jabatan bukan hanya dianggap kompeten, tapi mereka juga harus mampu menjaga amanah yang diberikan kepadanya," tegasnya.
Dengan pelantikan ini, Jafar berharap para pejabat baru bisa segera bekerja, menciptakan inovasi, serta membangun sistem akademik yang lebih modern dan berdaya saing.
Pelantikan ini juga sekaligus membantah spekulasi liar yang sebelumnya berkembang terkait kepemimpinan baru di IAIN Kerinci.
Beberapa pihak sempat mencoba memainkan isu sektarian dan politik dalam pemilihan pejabat kampus, namun dengan komposisi kepemimpinan yang beragam ini, narasi tersebut terbantahkan.
"Kami tidak ingin terjebak dalam polemik yang tidak produktif. Fokus kami adalah membangun IAIN Kerinci sebagai pusat keilmuan Islam yang moderat, akademis, dan berorientasi pada masa depan," ujar wakil rektor II yang baru dilantik.
Pelantikan ini disaksikan oleh sejumlah pejabat akademik, dosen, serta perwakilan mahasiswa, yang menyambut baik langkah rektor dalam menata kembali manajemen kampus.
Dengan kepemimpinan baru ini, IAIN Kerinci diharapkan dapat terus berkembang sebagai institusi pendidikan yang inklusif, inovatif, serta berkontribusi nyata dalam membangun masyarakat akademik yang harmonis dan berdaya saing tinggi. (*)
Merdekapost.com – Dalam rangka merayakan peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 tanggal 9 Februari 2025, Elpisina,M.Si Ketua DPW PKB Jambi sekaligus anggota DPR RI FPKB mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional 2025.
HPN kali ini mengusung tema Pers mengawal Ketahanan pangan untuk kemandirian bangsa
Peringatan HPN ini diadakan setiap setahun sekali, dan untuk tahun 2025 ini meski diadakan di dua tempat pelaksanaannya yakni di Banjar Masin dan di Riau, HPN 2025 tetap dilaksanakan. Hal itu tentu dimaknai sebagai wujud penghargaan terhadap peran media dalam mencerdaskan bangsa dan menjaga demokrasi di bumi nusantara, ucap Elpisina Minggu (9/2/2025).
Peran pers dalam semua aspek kehidupan sangat penting apalagi dizaman serba digital saat ini, Pers juga berperan besar dalam politik, serta mendorong partisipasi masyarakat dan menjaga kondisi bangsa agar selalu dalam keadaan kondusif,”
“Saya mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan Insan Pers karena selama ini telah banyak membantu dan berperan dalam membesarkan partai kami dan juga kami sendiri sejak perjuangan di 2024 lalu hingga sekarang kami telah duduk di Senayan mewakili PKB Dapil Jambi". Ujar Ketua DPW PKB Jambi ini.
Dilanjutkannya, ditengah pesatnya perkembangan zaman dan penyebaran informasi yang tak terbatas, tentu pers sangat dibutuhkkan kehadirannya dengan prespektif yang jernih dan turut berperan dalam melawan kekacauan informasi, seperti penyebaran informasi hoax, ujaran kebencian yang mengancam kehidupan demokrasi".
"Pers juga harus bisa menciptakan masyarakat yang sehat, dalam arti sehat dalam mencerna informasi. Pers saat ini diharapkan betul-betul menjalankan fungsinya secara utuh. Perannya bukan semata-mata fungsi kontrol sosial, tetapi juga edukatif serta menyajikan informasi yang objektif, adil, mencerahkan, dan mencerdaskan bangsa". ujar Elpis.
Mudah-mudahan gagasan pers sebagai pilar demokrasi keempat menjadi komitmen kuat para insan pers dan itu betul-betul bisa dipertahankan. Selain itu perlu juga kontrol yag serius untuk insan pers, Karena tanpa kontrol pers yang sehat akan sangat membahayakan bangsa dan Negara,” Pungkasnya.(adz)
Merdekapost.com | Kerinci - Kapolres Kerinci AKBP Arya Tesa Brahmana beserta staf dan jajaran Polres Kerinci mengucapkan selamat hari Pers Nasional tahun 2025.
Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2025 mengusung tema "Pers mengawal ketahanan pangan untuk kemandirian bangsa,".
Kapolres Kerinci AKBP Arya Tesa Brahmana menyampaikan, "Selamat Hari Pers Nasional 2025,"ucap Kapolres Kerinci AKBP Arya Tesa Brahmana, Minggu (9/2/2025).
Pers memiliki peran strategis dalam mengawal ketahanan pangan demi kemandirian bangsa, Lanjut Kapolres, Kami mengapresiasi kerja keras insan pers yang terus menyajikan informasi akurat dan membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya ketahanan pangan.
"Apresiasi Untuk seluruh insan Pers khususnya di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungaipenuh, umumnya untuk seluruh Indonesia, Semoga pers tetap profesional, independen, dan menjadi pilar demokrasi yang kokoh dalam membangun bangsa yang lebih maju dan mandiri," pungkasnya. (red)
|
Perguruan tinggi yang seharusnya menjadi institusi yang berfokus untuk menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas, berkompeten dan sebagai instrument untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dalam hal ini berpotensi hilang dari orientasi utamanya dengan kebijakan yang telah ditetapkan ini. Dalam artian kata, kebijakan ini mencemari eksistensi perguruan tinggi yang dimana memasukan dominasi bisnis dengan alasan untuk menekan mahalnya biaya Pendidikan dan pemerataan pengelolaan sumberdaya alam.
Jika kita mengacu pada Best practice di dunia seharusnya pemerintah memberikan perhatian besar terhadap Pendidikan melalui pendanaan yang signifikan melalui APBN, seperti dinegara-negara maju dengan menaikkan anggaran biaya pada Pendidikan, contohnya seperti di Singapura dengan 60-70% dana yang dialokasikan untuk pendanaan Pendidikan.
Tidak hanya itu, jika kita berbicara tentang perguruan tinggi mengelola pertambangan ada dua unsur penting yang seharusnya menjadi tinjauan terhadap permsalahan ini yaitu tinjauan dari aspek perguruan tinggi dan aspek teknis dari pertambangan itu sendiri. Perlu diingat bahwa pertambangan bukanlah industri yang instan yang bisa mengembalikkan biaya investasi dalam jangka pendek, dalam artian kata bahwa ini merupakan industri yang fluktuatif sekali dan juga dari segi perguruan tinggi itu sendiri yang seharusnya berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia. Berikut penjelasan dari dua aspek tersebut:
Tinjauan Dari Aspek Perguruan Tinggi
Perguruan tinggi yang diamanatkan melalui UU Nomor 12 Tahun 2012 untuk menjalankan tridharma perguruan tinggi yaitu, Pendidikan, penelitian, pengabdian. seharusnya perguruan tinggi berfokus pada pengembangan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berkompeten. Kalau dikorelasikan dengan kebijakan yang telah disahkan yang dimana perguruan tinggi diberi hak untuk mengelola pertambangan justru berpotensial perguruan tinggi melenceng dari orientasi atau tujuan utama nya yaitu menjadi instrument untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat pembukaan UUD 1945.
Revisi UU minerba yang dimana perguruan tinggi diberi hak untuk mengelola pertambangan dengan alasan untuk menekan biaya Pendidikan yang mahal dan pemerataan kesempatan dalam ektraksi sumberdaya alam harusnya ditinjau dari segala aspek yang lebih jauh lagi dalam artian kata jangan sampai kebijakan yang dikeluarkan justru menjadi boomerang terhadap perguruan tinggi itu sendiri karena ada beberapa hal penting yang mesti menjadi pertimbangan, yaitu:
1. Kualitas Perguruan Tinggi Indonesia yang Rendah
Kalau kita mengacu pada data yang dikeluarkan oleh QS tentang sustainability rangking 2025 perguruan tinggi yang dinilai dari 3 aspek yaitu environmental impact, social impact, and governance, perguruan tinggi atau universitas di Indonesia berada pada rangking 383 yang diduduki oleh universitas gajah mada dengan rangking paling tinggi yang mewakili universitas di Indonesia dikancah internasional. Tidak hanya itu, pendidikan di Indonesia berada di tingkat terendah tertinggal dengan negara-negara lainnya.
Jika kita kupas secara kesuluruhan, banyak yang menjadi penyebab atas rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia khusunya perguruan tinggi, ada beberapa masalah pokok dalam pendidikan saat ini, contohnya: Semakin banyaknya peserta didik yang tidak sebanding dengan ketersediaan sarana pendidikan yang bermutu, mahalnya biaya Pendidikan, ketidak pastian hasil Pendidikan, dan ketidak efesienan sistem Pendidikan.
Seharusnya pemerintah melalui perguruan tingggi fokus terhadap permasalah ini yang dimana kualitas dari perguruan tinggi diindonesia masih berada dibawah negara-negera asean. demi menciptakan suatu ekosistem keberlanjutan yang memastikan perkembangan sumberdaya manusia dan pertumbuhan ekonomi, tentu dalam menyelsaikan permasalahan ini dibutuhkan recommendation policy yang sustainable.
2. Perguruan Tinggi Sebagai Kontrol Kekuasaan
Dalam negara demokrasi kebebasan dijadikan instrument kontrol terhadap penjalanan kekuasaan, di Indonesia sendiri kebebasan dijamin Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
Perguruan tinggi yang diperspektifkan sebagai institusi yang paling ideal, dalam hal ini memiliki landasan kuat dalam peran kontrol terhadap kekuasaan yaitu melalui UU Nomor 12 Tahun 2012 dengan instrumen kebebasan akademik. Tetapi, dari banyak kejadian kita sering melihat universitas cendrung diam dan membisu dengan dinamika kebangsaan kita yang dinamis, baik dalam hal perpolitikan maupun Pendidikan itu sendiri.
Kalau kita mengacu pada pendapatnya Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D. ahli hukum tata negara. Ia mengatakan bahwa kampus yang merepresi kebebasan akademik secara tidak langsung membunuh eksistensinya sebagai institusi pendidikan. bahwa hak atas pendidikan hanya dapat dinikmati jika dosen, staf, dan mahasiswa memiliki kebebasan akademik. Namun sayangnya, kalau kita melihat dari berbagai perspektif tekanan politik dan hukum seringkali melemahkan posisi akademisi dalam memanfaatkan privilege yang kita sebut kebebasan akademik tadi.
Dengan demikian, jika kita korelasikan dengan kebijakan yang memperbolehkan perguruan tinggi untuk mengelola pertambangan, hemat kami, ini akan menjadi boomerang terhadap universitas atau perguruan tinggi itu sendiri, yang dimana negara akan menjadikan ini sebagai alat untuk meredam hak perguruan tinggi dalam Upaya mengontrol kekuasaan melalui kritik dari kacamata yang akademis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah kedepan. Tidak hanya itu, melalui revisi UU Minerba ini perguruan tinggi atau universitas yang seharusnya sebagai institusi yang harus meluruskan dan sebagai jalan Tengah dalam menyelsaikan permasalahan kebangsaan berpotensi kehilangan sesnsitivitas dalam mengkritisi kebijakan pemerintah.
3. Perguruan Tinggi Sebagai Laboratorium Peradaban
Perguruan tinggi yang diperspektifkan sebagai institusi yang ideal dan menjadi laboratorium peradaban, seharusnya pemerintah mengedapankan kebijakan yang represesntatif terhadap tujuan dari perguruan tinggi itu sendiri. Perguruan tinggi sebagai laboratorium peradaban seharusnya fokus pada orientasi untuk menciptakan kualitas sumber daya manusia yang berkompeten. Tetapi, melalui kebijakan pemerintah yang memberikan hak perguruan tinggi dalam mengelola pertambangan menimbulkan pertanyaan. Sebenarnya kita mau kemana? Cita-cita kita kedepan apa?
Hilirisasi, transisi energi, dan Indonesia emas 2045 yang merupakan cita-cita kita kedepan hanya bisa diwujudkan apabila kualitas sumberdaya manusianya mumpuni dan berkompeten. Seharunya, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah harus representatif terhadap hal tersebut.
Permasalahan yang kita hadapi harini adalah sumberdaya manusia kita yang masih rendah, human capital kita yang rendah, minat baca kita yang rendah. Kalau kita merujuk pada data yang dikeluarkan oleh UNESCO yang menyebutkan bahwa minat baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan yakni hanya 0,001%. Hal ini berarti, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Tentu ini menjadi suatu hal yang memprihatinkan sekali bahwa negeri kita yang punya cita-cita besar seharusnya dimulai dari penyelsaian hal-hal yang fundamental, contohnya adalah minat baca Masyarakat yang rendah tentu dalam hal ini perguruan tinggi memiliki peran penting dalam penyelsaian permasalah.
Oleh karena itu, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah harus mendukung terhadap penyelsaian hal tersebut. Tetapi, harini kita dibuat kebingungan dimana kebijakan pemerintah yang diputuskan tidak menggambarkan suatu policy yang mendukung untuk mencapai cita-cita besar kita ini.
Kalau kita merujuk pada bukunya kuenlee (2019) yang berjudul “the art of economic catch-up” ia menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara memiliki korelasi kuat terhadap kualitas sumber daya manusia dinegara itu sendiri, dalam artian bahwa seharusnya orientasi kita kedepan yaitu menciptakan kualitas sumber daya manusia sebagai focal point yang mesti dituntaskan untuk mengwujudkan semua cita-cita tersebut.
Tinjauan Dari Aspek Pertambangan
Industri pertambangan merupakan industri yang bergerak disektor eksploitasi sumberdaya alam yang bernilai ekonomis didalam kulit bumi yang di ekstraksi secara mekanis maupun secara manual pada permukaan bumi, dibawah permukaaan bumi, dan dibawah permukaan air. Tentu dalam proses ekstraksi tersebut terdapat potensi pencemaran yang begitu komplek maka dari itu dibutuhkan kompetensi dan tata Kelola yang baik agar potensi pencemaran dapat diminimalisir. Jika kita merujuk pada pasal 1 UU Nomor 3 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa pertambangan adalah ‘‘Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahandan/atau pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca-tambang”
Dalam artian bahwa sektor pertambangan merupakan sektor yang komplek. Jika kita korelasikan dengan kebijakan yang memutuskan perguruan tinggi diberi Hak untuk mengelola pertambang justru menimbulkan pertanyaan, urgensi nya apa? Bahwa pertambangan tidak se-instan apa yang dipikirkan hanya persoalan keuntungan. Melalui revisi UU Minerba yang telah ditetapkan ada beberapa aspek penting yang mesti menjadi tinjauan, diantaranya yaitu:
1. Pertambangan industri yang komplek
Pertambangan yang memiliki tahapan yang komplek perlu tata Kelola dan sumberdaya manusia yang berkompeten untuk menjamin keberlanjutan dari proses pertambangan itu sendiri. Jika kita kembalikan pada pasal 1 UU Nomor 3 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa pertambangan adalah ‘‘Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahandan/atau pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca-tambang” artinya bahwa pengelolaan tambang mesti diberikan pada pihak professional dan berpangalaman demi menjamin good mining practice.
Revisi UU Minerba yang telah disahkan tentu menimbulkan kontroversial bahwa kebijakan ini seolah-olah membebani perguruan tinggi diluar kompetensinya. Perlu diingat bahwa Pertambangan merupakan bisnis yang quick building yang dimana tidak bisa menjamin pengembalian modal investasi awal dalam jangka pendek. Kalau kita melihat industri pertambangan dari kacamata ekonomi, industri pertambangan merupakan industri yang fluktuatif sekali yang dimana memiliki resiko tinggi terhadap kestabilan geoekonomi dan geopolitik yang akan menentukan naik turunya harga komoditas bahan galian sendiri. Tidak hanya itu, sebagai contoh kecil setiap pengelolaan pertambangan tentu memiliki RKAB (rencana kerja dan anggaran biaya) yang perlu diselsaikan dan dituntaskan, hal tersebut berpotensi menyebabkan perguruan tinggi hilang dari tujuan utamannya yaitu menciptakan sumberdaya manusia yang berkompeten, resikonya perguruan tinggi yang seharunya dominan terhadap kegiatan akademik berpotensi bergeser ke dominasi bisnis.
2. Pertambangan yang padat modal
Jika kita merujuk pada Salah satu peraturan tentang pelaksanaan pengelolaan kaidah pertambangan yang baik telah diatur dalam Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 26 Tahun 2018. Dalam peraturan ini salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yakni penyediaan jaminan reklamasi sebelum operasi produksi dijalankan dan juga biaya teknis pra prosuksi lainnya yang harus dialokasikan. Dalam artian kata bahwa biaya investasi yang diperlukan cukup besar demi menjamin keberlanjutan dari pertambangan itu sendiri.
Pertambangan yang merupakan industri yang komplek tadi tentu membutuhkan pengalokasian biaya pada setiap tahapannya. Hal ini tentu menjadi sedikit kontroversial apabila perguruan tinggi berfokus untuk mendanai atau berinvestasi pada sektor pertambangan yang seharusnya berfokus pada pembiayaan proses akademik di perguruan itu sendiri.
3. Pertambangan sektor pencemar lingkungan
Pertambangan yang menjadi sektor penyumbang kerusakan lingkungan harusnya dikelola oleh pihak profesional dan kompeten untuk meminimalisir negative effect dari proses pertambangan itu sendiri. Berdasarkan penelitian yang dikeluarkan oleh PNAS pada tahun 2022 oleh Stefan Giljum dari Universitas Vienna, dia mengatakan bahwa terdapat 3.264 kilometer persegi hutan hilang karena industri pertambangan, dengan 80 persen terjadi hanya di empat negara, yaitu Indonesia, Brasil, Ghana, and Suriname. Tidak hanya itu, jika kita merujuk pada data yang dikeluarkan oleh Kompas.id pada tahun 2022 yang mengatakan bahwa Indonesia mengalami kerusakan hutan tropis akibat industri pertambangan paling tinggi di dunia dengan menyumbang 58,2 persen deforestasi dari 26 negara yang diteliti.
Dari dua data yang menjadi rujukan, kita bisa melihat bahwa negara kita yang identik dengan sebutan paru-paru dunia perharini tercemar oleh industri pertambangan yang terus berkembang dan menghilangkan fungsi hutan melalui deforestasi yang terjadi. Padahal jika kita Kembali pada UUD 1945 pasal 28H ayat (1) dan pasal 9 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sangat jelas bahwa telah dimaktubkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat adalah Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi oleh negara.
Pertambangan dengan kompleksitas teknisnya dan sebagai sektor yang berkontribusi pada pencemaran lingkungan, seharusnya dipisahkan dari perguruan tinggi yang dianggap sebagai institusi ideal dan sebagai tempat menciptakan manusia-manusia yang berkualitas yang seharusnya menjadi penyeimbang bukan malah ikut bergabung menjadi pelaku pada sektor pencemar tersebut.
Kesimpulannya jika kita tarik dari dua tinjauan baik dari aspek perguruan tinggi dan aspek teknis pertambangan itu sendiri, kita melihat malalui revisi UU Minerba yang telah disahkan merupakan suatu kebijakan yang mentah dan pragmatis yang dimana akan menjadi boomerang yang buruk terhadap perguruan tinggi dan sektor pertambangan itu sendiri. (ali)
Merdekapost.com - Bergabung dengan Polres, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Batanghari amankan 5 tersangka pemakai narkotika jenis sabu, Rabu (05/02/2025).
Pengamanan lima orang tersangka a tersebut bermula laporan yang berulang dari masyarakat tentang adanya sekelompok warga sedang menggunakan dan mengkonsumsi narkoba.
Baca Juga: Polres Batanghari Amankan Satu Pelaku Ilegal Drilling
Hal tersebut dikatakan kepala BNNK Batanghari M Zuhairi saat Konferensi Pers di kantornya, bahwa laporan masyarakat tentang orang ini sudah berulang kali dan tidak mungkin tidak ditindak lanjuti.
“Pihak BNN bersama Satres Narkoba Polres Batanghari datang kesalah satu rumah tersangka yang menurut laporan warga ada sekelompok orang yang sedang berpesta narkoba,” kata Zuhairi.
Baca Juga: Bekas Rumah Dinas Sekda Sungai Penuh Terbakar
Lanjutnya, Benar saja kita mengamankan saudara J dan D cs ini dengan barang bukti kurang lebih satu ji siap pakai yang separuhnya sudah dipakai oleh mereka, dan setelah tes urine kami lakukan hasilnya semua posistif menggunakan narkotika jenis sabu. (pji)
Merdekapost.com - Pemerintah Kabupaten Kerinci menggelar peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW 27 Rajab 1446 Hijriah dengan tema “Dengan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW, Marilah Kita Menyatukan Iman, Membentuk Akhlak Mulia.”
Acara ini berlangsung di Aula Lantai 3 Kantor Bupati Kerinci pada Selasa (04/02/2025) dan dihadiri oleh berbagai unsur pimpinan daerah.
Hadir dalam acara ini Penjabat (Pj) Bupati Kerinci, Asraf, S.Pt, M.Si, didampingi Sekda Kerinci, Zainal Efendi, SP, M.Si. Selain itu, turut hadir unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kerinci, Kajari Sungai Penuh Sukma Djaya Negara, SH, M.Hum, Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kerinci, H. Pahrizal, S.Ag, MM, Kepala Bank 9 Jambi, Ardian Setiawan, serta para asisten, staf ahli, kepala OPD, camat, dan jajaran Pemerintah Kabupaten Kerinci.
Peringatan Isra Mi’raj kali ini menghadirkan penceramah Dr. H. Muhammad Rasyidin, M.Ag, yang menyampaikan tausiah mengenai perjalanan spiritual Nabi Muhammad SAW serta pentingnya menjaga keimanan dan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam sambutannya, Pj. Bupati Kerinci Asraf menekankan bahwa Isra Mi’raj menjadi momentum bagi seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan ketakwaan dan mempererat kebersamaan dalam membangun daerah.
“Melalui peringatan Isra Mi’raj ini, mari kita jadikan ajaran Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman dalam kehidupan, baik dalam menjalankan tugas sebagai aparatur pemerintahan maupun dalam interaksi sosial di masyarakat,” ujar Asraf.
Acara berlangsung dengan penuh khidmat dan diakhiri dengan doa bersama untuk kesejahteraan serta kemajuan Kabupaten Kerinci. (*)
 |
| Dr. Jafar Ahmad Rektor IAIN Kerinci |
Merdekapost.com | Jakarta, – Dr. Jafar Ahmad resmi dilantik sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci periode 2025-2029. Pelantikan yang berlangsung di Gedung Kementerian Agama RI, Jakarta, ini dilakukan langsung oleh Menteri Agama RI, Prof. Nasaruddin Umar. (4/02/25)
Dr. Jafar Ahmad menggantikan Prof. Asa’ari, yang telah menyelesaikan masa jabatannya. Dengan pengalaman panjang di bidang akademik, birokrasi, dan aktivisme, Dr. Jafar kini diamanahkan untuk memimpin salah satu perguruan tinggi Islam terbesar di Sumatra tersebut.
Dalam sambutannya, Menteri Agama RI menegaskan pentingnya kepemimpinan yang visioner dalam menghadapi tantangan globalisasi dan era digital.
"IAIN Kerinci memiliki peran strategis dalam membangun pendidikan Islam berkualitas di Sumatra. Kepemimpinan Dr. Jafar diharapkan mampu membawa inovasi, meningkatkan mutu akademik, serta memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak, baik di tingkat nasional maupun internasional," ujar Prof. Nasaruddin Umar.
Dr. Jafar Ahmad, dalam pernyataannya, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia berkomitmen untuk melanjutkan program-program yang telah dirintis oleh pendahulunya serta mendorong transformasi IAIN Kerinci ke arah yang lebih maju.
"Saya mengucapkan terima kasih kepada Menteri Agama atas amanah besar ini. Ke depan, saya bertekad untuk menjadikan IAIN Kerinci lebih berdaya saing dan relevan dengan perkembangan zaman," kata Dr. Jafar.
Ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukungnya, termasuk keluarga, civitas akademika IAIN Kerinci, serta Gubernur Jambi Al Haris dan anggota DPR RI Komisi VIII, Hasan Basri Agus (HBA).
Sementara itu, mantan Rektor IAIN Kerinci, Prof. Asa’ari, memberikan ucapan selamat kepada Dr. Jafar dan optimis terhadap kepemimpinannya.
"Dr. Jafar adalah sosok yang memiliki kapasitas akademik dan pengalaman dalam birokrasi. Saya yakin beliau akan membawa IAIN Kerinci ke arah yang lebih baik," ujar Prof. Asa’ari.
Ia juga menekankan pentingnya keberlanjutan program akademik serta peningkatan kualitas pendidikan sebagai prioritas utama.
Dengan kepemimpinan baru ini, diharapkan IAIN Kerinci semakin berkembang sebagai institusi pendidikan Islam yang unggul dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. (rdp)
 |
| Terkait PJU, LMPB Akan Gelar Aksi Unjuk Rasa di Kejari Sungai Penuh, LPMB mengajukan beberapa tuntutan terhadap Kadis Perhubungan Heri Cipta. (doc/mpc) |
Aksi ini dilakukan untuk menyoroti permasalahan Penerangan Jalan Umum (PJU) di 41 (empat pulu satu) titik di kawasan Kota Sungai Penuh yang diduga merugikan negara Milyaran Rupiah.
Dalam tuntutannya, LMPB meminta Kejaksaan Negeri Sungai Penuh untuk segera mengambil tindakan terkait kasus tersebut. Beberapa tuntutan yang diajukan antara lain:
1. Melakukan penahanan terhadap Heri Cipta, selaku Kepala Dinas Perhubungan, yang diduga bertanggung jawab atas proyek PJU yang merugikan negara sekitar Rp 4 miliar.
2. Menetapkan Kepala Dinas Perhubungan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi PJU.
3. Membuka informasi terkait perkembangan dan status hukum kasus PJU, sehingga masyarakat mengetahui proses hukum yang sedang berlangsung.
LMPB berharap Kejaksaan Negeri Sungai Penuh segera menindaklanjuti laporan mereka demi tegaknya keadilan dan transparansi dalam penggunaan anggaran negara. (ali)
 |
| PetroChina di Demo, Rugikan Negara 60 Miliar |
Unjuk rasa yang dilakukan oleh PETA berkaitan dengan adanya temuan hasil laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, dimana dalam laporan tersebut mencuat terjadinya kerugian Negara senilai Rp 60,04 Miliar.
Masa aksi dalam tuntutannya meminta kepada pihak PT Petrochina untuk melakukan transparansi, evaluasi dalam perekrutan tenaga kerja serta mengungkap adanya dugaan korupsi.
Tak hanya itu, massa juga menyoroti jalur pipa minyak dan gas yang dinilai mengancam keselamatan warga. Mereka meminta Presiden Prabowo Subianto turun tangan untuk memastikan industri migas di Tanjab Timur tidak lagi menjadi ladang eksploitasi yang merugikan rakyat.
Kami hadir di sini bukan untuk mencari popularitas, tetapi untuk kepentingan masyarakat Tanjab Timur! Jika tuntutan kami tidak diakomodir, maka langit Petrochina akan membara!” teriak Edy Saripudin, orator aksi, di tengah sorakan massa.
Salah satu sorotan utama dalam aksi ini adalah instalasi pipa minyak dan gas yang terbentang di atas tanah dan melintasi permukiman warga. Massa menilai, kondisi ini tidak hanya melanggar regulasi, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat.
“Pipa-pipa ini membentang melintasi desa dan area publik. Jika terjadi kebocoran atau ledakan, siapa yang bertanggung jawab? Apakah Petrochina peduli dengan nyawa masyarakat?” kata Edy.
Mereka menuntut agar pemasangan jalur pipa minyak dan gas dikaji ulang sesuai dengan Permen ESDM No 32 Tahun 2021, yang mengatur tentang standar keselamatan jalur distribusi migas.
“Kami tidak ingin tragedi ledakan pipa minyak terjadi di Tanjab Timur! Petrochina harus segera menyesuaikan instalasi dengan standar yang berlaku sebelum terjadi bencana,” tegasnya.
Massa juga menyerukan pemeriksaan terhadap PT Petrochina terkait dugaan korupsi sebesar Rp 60,04 miliar yang ditemukan dalam audit BPK RI.
Mereka menuntut Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki kemungkinan adanya kongkalikong antara pihak perusahaan dengan oknum pejabat yang ikut bermain dalam kasus ini.
“Prabowo harus tegas! Kami butuh pemerintah yang berpihak pada rakyat, bukan membiarkan korporasi asing terus merampok sumber daya alam kita tanpa transparansi!” teriak massa.
Situasi sempat memanas ketika massa membakar ban bekas, memicu ketegangan dengan aparat kepolisian yang berjaga. Saling dorong antara demonstran dan aparat pun tak terhindarkan.
Namun, Kapolres Tanjab Timur, AKBP M Kuswicaksono, turun tangan untuk menenangkan situasi. Setelah suasana kondusif, aksi dilanjutkan dengan pembacaan fakta integritas, yang mereka minta untuk ditandatangani oleh perwakilan PT Petrochina.
Namun, pihak perusahaan menolak menandatangani dengan alasan perlu pembahasan lebih lanjut bersama Pemkab Tanjab Timur.
Massa mengajukan sembilan tuntutan, yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto, DPR RI, serta Petrochina,
Berikut tuntutannya :
Meminta Bapak Presiden Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto dan DPR RI Segera :
Merdekapost.com - Penjabat (PJ) Bupati Kerinci, Asraf, melakukan kunjungan kerja untuk meninjau calon lokasi ibu kota Kabupaten Kerinci Hilir, Rabu (22/01/2025).
Sebelum menuju lokasi utama, Asraf menyempatkan diri meninjau Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di Kecamatan Danau Kerinci. Selain itu, beliau juga menyambangi UPTD di objek daya tarik wisata Dermaga Danau Kerinci.
Dalam kunjungan tersebut, PJ Bupati Asraf berbincang langsung dengan masyarakat untuk mendengarkan aspirasi terkait kesiapan pemekaran wilayah Kerinci Hilir. Beliau menekankan pentingnya dukungan dan partisipasi aktif masyarakat dalam menyukseskan pemekaran ini.
Di hadapan petugas UPTD, Asraf memberikan motivasi agar mereka terus meningkatkan kualitas pelayanan tanpa mengurangi efektivitas layanan di kantor induk Dinas Dukcapil.
Setelah rangkaian kunjungan tersebut, rombongan berkumpul di Puskesmas Bukit Kerman sebagai titik awal sebelum bersama-sama bergerak menuju lokasi calon ibu kota baru.
Kegiatan ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci, Zainal Efendi; Asisten Pemerintahan, Linda Martiani; Kepala Bappeda, Yanizar; sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD); Camat Bukit Kerman; tokoh masyarakat; serta masyarakat setempat.
Peninjauan ini merupakan bagian dari upaya persiapan matang untuk memastikan kelayakan infrastruktur dan fasilitas pendukung dalam mewujudkan Kerinci Hilir sebagai daerah baru yang mandiri dan maju di masa depan.
PJ Bupati menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memprioritaskan pembangunan berkelanjutan dan pelayanan prima bagi seluruh masyarakat. (*)
Merdekapost.com - Penjabat (Pj) Bupati Kerinci, Asraf, S.Pt, M.Si menghadiri kegiatan penanaman jagung serentak nasional di halaman Polsek Air Hangat sebagai bagian dari program ketahanan pangan nasional, Selasa (21/01/2025).
Acara yang diselenggarakan oleh Polres Kerinci tersebut dihadiri oleh Kapolres Kerinci, AKBP Arya Tesa Brahmana perwakilan Kodim 0417 Kerinci, sejumlah pejabat dari Dinas Ketahanan Pangan, Camat Air Hangat, kepala desa, serta para petani setempat.
Sebelum kegiatan penanaman berlangsung, Pj. Bupati Asraf bersama tamu undangan lainnya mengikuti pidato Menteri Pertanian yang disampaikan secara virtual melalui Zoom. Dalam pidatonya, Menteri Pertanian menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam memperkuat ketahanan pangan, khususnya melalui pengembangan sektor pertanian jagung yang memiliki potensi besar di Kabupaten Kerinci.
Setelah menyimak arahan tersebut, kegiatan dilanjutkan dengan prosesi penanaman jagung. Pj. Bupati Asraf bersama Kapolres Kerinci dan unsur forkopimda secara simbolis menanam benih jagung di lahan yang telah disiapkan oleh panitia dari Polres Kerinci.
Penanaman ini diharapkan menjadi langkah awal dalam meningkatkan produktivitas jagung dan kesejahteraan petani di wilayah tersebut.
Dalam kesempatan tersebut, Pj. Bupati Asraf juga memberikan apresiasi atas kerja sama antara Polres Kerinci, Pemerintah Daerah, petani, dan pihak terkait yang terus bersinergi dalam mendukung program pertanian.
“Saya berharap kegiatan ini mampu memberikan hasil yang maksimal dan mendorong peningkatan ekonomi berbasis pertanian di Kerinci,” ujarnya.
Setelah kegiatan penanaman, Pj. Bupati Asraf turut menghadiri sesi jumpa pers bersama awak media.
Pj Bupati Asraf menyampaikan pentingnya pengembangan sektor pertanian sebagai salah satu pilar ketahanan pangan dan berharap kolaborasi lintas sektor terus ditingkatkan untuk menghadapi tantangan ketahanan pangan di masa depan.
Acara ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah bersama Polres Kerinci dalam mendukung program nasional di bidang pertanian sekaligus mempererat kerja sama antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam menciptakan ketahanan pangan yang tangguh dan berkelanjutan. (*)
