MERDEKAPOST.COM

Sekjen Gibranku Minta Hentikan Narasi "Adu Domba" Prabowo dan Jokowi

PASCA DEMO: Marak opini publik yang mengaitkan aksi kericuhan demo dengan Wapres Gibran dan Jokowi.(ist)

JAKARTA - Maraknya opini publik yang mencoba mengaitkan dinamika aksi kericuhan demonstrasi dengan keterlibatan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka maupun Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) merupakan bentuk adu domba. Sekjen Gibranku, Pangeran Mangkubumi menyebut, upaya itu bertujuan untuk membenturkan figur Presiden Prabowo Subianto dan Jokowi maupun Gibran.

"Kami mencermati adanya narasi-narasi yang sengaja dibentuk untuk menciptakan dikotomi antara Presiden Prabowo dan Presiden Jokowi, seolah ada kepentingan tersembunyi yang dimainkan oleh Gibran maupun PSI. Ini bukan hanya absurd, tapi juga merupakan bentuk manipulasi yang merendahkan kecerdasan publik," ucap Pangeran dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (3/9/2025).

Dia secara lantang menyebut, narasi yang mencoba menggiring opini bahwa Gibran maupun Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sedang memainkan peran ganda dalam kerusuhan adalah tafsir politis. Dia menuding, hal itu yang dibangun tanpa dasar yang objektif.

Pangeran menduga, ada upaya soft character assassination agar agenda konsolidasi nasional yang sedang dibangun antarelite tidak terwujud. "Jika ada yang berfikir Gibran menjadi simbol oposisi dalam diam, tentu itu mereka keliru dalam membaca peta. Gibran adalah bagian dari pemerintahan yang sah, Tidak ada motif ganda, tidak ada agenda tersembunyi. Gibran merupakan bagian dari sistem, bukan bermain dibaliknya," jelasnya.

Dia pun mengingatkan, relasi antara Prabowo dan Jokowi bukanlah arena untuk dibaca dalam narasi konflik. Melainkan, kata Pangeran, sebagai kelanjutan dari kerja besar dua generasi kepemimpinan.

"Kita sedang menyaksikan peralihan yang dewasa, pergantian tongkat estafet kepemimpinan antar dua negarawan, bukan pertarungan tersembunyi. Menempatkan Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo dalam dua kutub yang saling meniadakan adalah kegagalan memahami arah sejarah bangsa," ucap Pangeran.

Dia pun mengajak masyarakat tidak terjebak pada politik ilusi, yakni politik yang menjual drama tapi miskin realitas. Menurut Pangeran, loyalitas barisan Jokowi terhadap Presiden Prabowo merupakan keniscayaan dan bersifat absolut. Hal itu menjadi fondasi yang tidak akan bisa digoyahkan oleh framing media sosial atau opini publik sesaat.

"Jangan biarkan emosi sesaat mengaburkan kepercayaan kita pada proses hukum dan kerja negara. Di tengah hiruk-pikuk opini dan narasi yang saling bersilang, kedewasaan kita sebagai warga negara diuji bukan untuk saling curiga, tetapi untuk tetap percaya bahwa kebenaran akan menemukan jalannya," ucap Pangeran.(kai/detik.com)

HMI dan PMII Kerinci-Sungai Penuh Lanjutkan Aksi di Gedung DPRD Kerinci, Kecewa dengan Kinerja Wakil Rakyat!

Ratusam Massa HMI dan PMII Kerinci-Sungai Penuh gelar aksi damai di Gedung DPRD Kerinci di Ujung Ladang, sampaikan aspirasi dan tuntutan kepada Wakil Rakyat.(ist)

KERINCI, MP – Ratusan massa dari HMI dan PMII Kerinci-Sungai Penuh menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kerinci yang berlokasi di Ujung Ladang (Rumah Sakit Umum Daerah Ujung Ladang).

Aksi damai tersebut dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap sejumlah rancangan undang-undang yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat, (3/9/2025).

Sejak Siang, massa sudah mulai berdatangan dengan membawa spanduk, poster, dan pengeras suara.

Mereka menyerukan aspirasi agar DPRD lebih mendengarkan dan mengedepankan suara rakyat sebelum mengesahkan kebijakan. Beberapa isu yang disuarakan antara lain:

1. Sahkan RUU Perampasan Aset.

2. Tolak kenaikan Pajak yang merugikan rakyat.

3. Hentikan tindak refresifitas terhadap rakyat.

4. Restorasi dan Reformasikan Polri.

Jendral Lapangan (Korlap) Aksi, Gufron, menyatakan bahwa aksi ini merupakan bentuk kekecewaan masyarakat dan Mahasiswa terhadap kinerja wakil rakyat.

“Kami datang ke sini bukan untuk membuat kerusuhan, tetapi menuntut DPR agar benar-benar menjalankan fungsi legislatif sesuai amanat konstitusi, bukan kepentingan kelompok tertentu,” ujar Gufron di tengah orasi.

Pihak kepolisian telah menurunkan ribuan personel gabungan untuk menjaga keamanan jalannya aksi.

Sebelumnya (Selasa, 02/09) Massa HMI dan PMII juga melakukan aksi damai di Mapolres Kerinci.(ist)

Hingga sore hari, aksi berlangsung kondusif. Massa berjanji akan terus mengawal agenda DPR sampai tuntutan mereka mendapatkan respon nyata.(adz)

Gubernur Al Haris Lantik Pengurus Baznas Jambi 2025-2030

Gubernur Al Haris Lantik Pengurus Baznas Jambi 2025-2030, Muhammad Amin Nahkodai Periode Baru.(mpc)

JAMBI, Merdekapost.com – Gubernur Jambi, Al Haris, resmi melantik pengurus Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Jambi periode 2025–2030 di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Selasa (2/9/2025).

Dalam susunan kepengurusan baru, Muhammad Amin dipercaya sebagai Ketua, didampingi Sri Rahayu, Muslim, Hariyanto, dan Sobri sebagai anggota.

Dalam sambutannya, Al Haris mengucapkan selamat kepada pengurus baru sekaligus memberikan apresiasi kepada Baznas Jambi periode sebelumnya. Menurutnya, pengurus lama berhasil membawa perubahan signifikan dalam tata kelola zakat di provinsi ini.

“Kita sangat bangga, Baznas periode lalu banyak membuat langkah luar biasa, sehingga setiap tahun Jambi mendapat penghargaan dari pusat. Manajemennya sangat baik, walaupun pendapatan zakatnya jauh di bawah provinsi lain,” ujar Al Haris.

Al Haris juga menegaskan bahwa potensi zakat di Jambi masih sangat besar untuk digali dan dikembangkan. Ia menargetkan agar pengelolaan zakat bisa lebih maksimal, sehingga berdampak nyata pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Banyak potensi yang bisa dikembangkan hingga pendapatannya bisa miliaran, namun masih ada yang rancu dalam pengelolaan. Ini yang harus diperbaiki oleh pengurus baru,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Baznas Jambi periode 2025–2030, Muhammad Amin, menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran zakat dalam mendukung program pemerintah, terutama pengentasan kemiskinan.

“Kami sadar ruang lingkup pelayanan ini berbasis zakat. Posisi kami adalah membantu Asta Cita Presiden sekaligus mendukung program Jambi Mantap yang digagas pak Gubernur,” ujar Muhammad Amin.

Ia menyebut salah satu fokus kerja Baznas ke depan adalah evaluasi data fakir miskin, agar penyaluran zakat lebih tepat sasaran.

“Kami akan konsentrasi mengevaluasi data fakir miskin di Provinsi Jambi. Angka kemiskinan yang hari ini menjadi PR kita semua akan kita bantu selesaikan melalui zakat,” tambahnya.

Pelantikan ini sekaligus menjadi momentum untuk mendorong optimalisasi zakat sebagai instrumen sosial-ekonomi. Dengan dukungan pemerintah daerah, Baznas diharapkan tidak hanya berperan dalam penyaluran bantuan konsumtif, tetapi juga program pemberdayaan produktif yang mampu mengurangi ketergantungan masyarakat miskin.

Al Haris menegaskan, kolaborasi erat antara pemerintah daerah dan Baznas menjadi kunci penting. “Kami butuh mitra yang mampu menggerakkan potensi zakat di daerah. Saya yakin dengan kepemimpinan baru, Baznas Jambi bisa lebih maju dan bermanfaat bagi umat,” pungkasnya.(adz)

Bupati dan Kapolres Satu Barisan Bersama Pendemo, Apresiasi Mahasiswa Sampaikan Aspirasi dengan Tertib

Bupati dan Kapolres berada satu barisan dengan ratusan pendemo. (mpc)

KERINCI, MERDEKAPOST - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus serta BEM se-Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh menggelar aksi demonstrasi di depan Mapolres Kerinci, Selasa (02/08/2025).

Dalam aksinya, mahasiswa menyampaikan tiga tuntutan utama mendesak kepolisian usut tuntas aparat yang diduga menindas Affan, membebaskan mahasiswa dan masyarakat yang ditahan saat aksi sebelumnya, serta menghentikan intimidasi kepolisian terhadap warga.

Meski membawa tuntutan serius, aksi tetap berlangsung dengan tertib dan damai. Sejumlah pejabat daerah hadir langsung menemui mahasiswa, di antaranya Kapolres Kerinci, Bupati Kerinci Monadi, dan Sekda Kota Sungai Penuh Alpian.

Di sela-sela aksi, suasana sempat mencair ketika sejumlah Polisi Wanita (Polwan) membagikan bungkusan nasi kepada mahasiswa yang duduk di halaman Mapolres. Pemandangan ini menimbulkan kesan berbeda, di mana demonstrasi yang biasanya berlangsung panas, kali ini diwarnai interaksi humanis antara aparat dan peserta aksi.

Bupati Monadi yang berada satu barisan dengan massa aksi mengapresiasi sikap mahasiswa.

“Saya mengapresiasi adik-adik mahasiswa yang hari ini menyampaikan aspirasi dengan tertib dan damai. Ini bukti bahwa mahasiswa mampu menjadi teladan dalam menyuarakan kepentingan rakyat, ” ujarnya.

Para Pendemo duduk dengan tetrib dan secara bergiliran menyampaikan aspirasinya.(mpc)

Sementara itu, Kapolres Kerinci menegaskan pihaknya akan menindak tegas bila ada anggotanya yang terbukti melanggar aturan.

“Jika ada oknum anggota saya dari Polres Kerinci yang melanggar aturan, silakan lapor kepada saya. Saya pastikan akan menindak tegas sesuai ketentuan, ” tegas Kapolres.

Sekda Kota Sungai Penuh, Alpian, menambahkan bahwa aksi ini harus menjadi momentum memperkuat komunikasi antara mahasiswa, aparat, dan pemerintah.

Sekitar pukul 12.00 WIB, massa aksi kemudian melanjutkan demonstrasi ke halaman DPRD Kota Sungai Penuh untuk kembali menyuarakan tuntutannya. Hingga berita ini dipublikasikan, aksi mahasiswa masih terus berlangsung.(kai)

Aliansi Cipayung Plus bersama BEM se-Kerinci dan Sungaipenuh Sukses Gelar Aksi Damai

Sungaipenuh, MP – Suara lantang mahasiswa kembali menggema di jantung Kota Sungaipenuh pada Selasa (2/9/2025). Sekitar 500 mahasiswa dari aliansi Cipayung Plus bersama BEM se-Kerinci–Sungaipenuh turun ke jalan, menuntut keadilan dan mendorong restorasi Polri melalui aksi damai yang berlangsung tertib.

Massa yang terdiri dari HMI, PMII, KAMMI, Forum Mahasiswa KIP Kuliah, hingga sejumlah himpunan kampus memulai langkah mereka dari Lapangan Merdeka sekitar pukul 11.30 WIB. Dengan membawa spanduk dan poster bertuliskan aspirasi, mereka berjalan rapi menuju Mapolres Kerinci, pusat perhatian aksi tersebut.

Setibanya di halaman Mapolres, para mahasiswa disambut langsung Kapolres Kerinci AKBP Arya Brahmana. Pertemuan terbuka juga dihadiri Bupati Kerinci Monadi, Wakil Wali Kota Sungaipenuh Azhar Hamzah, serta Sekda Alpian, memberi ruang luas bagi mahasiswa menyampaikan tuntutan mereka.

Dalam pernyataan sikap, mahasiswa menegaskan tiga poin utama. Pertama, meminta aparat yang melindas Affan Kurniawan dalam demonstrasi di Jakarta segera diproses secara hukum. Kedua, menuntut pembebasan mahasiswa serta aktivis yang masih ditahan di sejumlah daerah. Ketiga, menolak segala bentuk kekerasan dan intervensi aparat terhadap masyarakat sipil.

“Kami mendengar dan menampung aspirasi yang disampaikan. Semua poin akan diteruskan ke tingkat lebih tinggi,” ujar Kapolres Kerinci AKBP Arya Brahmana menanggapi tuntutan mahasiswa.

Bupati Kerinci Monadi, Kaolres Kerinci Arya Tesa Brahmana dan Sekda Kota Sungai Penuh Alpian turut berlong march bersama para mahasiswa. (mpc)

Bupati Kerinci Monadi menilai aksi ini menunjukkan kepedulian mahasiswa terhadap kondisi bangsa. “Kritik dan tuntutan mahasiswa merupakan bagian dari kontrol sosial yang sehat,” katanya, menekankan pentingnya ruang demokrasi yang terbuka.

Sepanjang aksi, massa tetap menjaga ketertiban dan keamanan. Setelah menyampaikan tuntutan, mereka membubarkan diri dengan damai pada sore hari, tanpa menimbulkan kericuhan. Aksi ini pun meninggalkan pesan kuat bahwa mahasiswa masih menjadi garda terdepan dalam menyuarakan keadilan serta demokrasi di tingkat lokal maupun nasional.

Dengan usainya aksi damai tersebut, publik menaruh harapan agar aspirasi mahasiswa benar-benar direspons, sekaligus menjadi momentum bagi Polri memperkuat kepercayaan masyarakat melalui reformasi dan transparansi.(kai)

Kodim 0417/Kerinci Gelar Doa Bersama di Mushalla Ar-Rahman

Damaikanlah negeri ini : Kodim 0417/Kerinci Gelar Doa Bersama di Mushalla Ar-Rahman

Sungai Penuh, MP – Dalam rangka menjaga keamanan, ketertiban, serta memohon keberkahan bagi bangsa dan negara, Kodim 0417/Kerinci melaksanakan doa bersama di Mushalla Ar-Rahman Makodim 0417/Kerinci, Selasa (02/09/2025).

Kegiatan doa bersama tersebut dipimpin langsung oleh Pabung Kodim 0417/Kerinci yang hadir mewakili Dandim Letkol Inf Eko Budiarto, S.I.P., M.I.P. Turut serta seluruh prajurit dan PNS Kodim 0417/Kerinci serta perwakilan masyarakat sekitar.

Dalam sambutannya, Pabung Kodim 0417/Kerinci menyampaikan bahwa kegiatan doa bersama ini merupakan salah satu wujud syukur dan ikhtiar spiritual dalam menjaga keamanan wilayah.

“Selain kesiapan fisik, prajurit juga harus memperkuat sisi rohani. Melalui doa bersama ini, kita memohon perlindungan Allah SWT agar bangsa dan negara, khususnya wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, selalu dalam keadaan aman, tenteram, dan terhindar dari segala bencana,” ucap Pabung.

Suasana berlangsung penuh khidmat, di mana seluruh peserta khusyuk mengikuti rangkaian doa. Acara juga diisi dengan tausiyah singkat yang menekankan pentingnya menjaga persatuan dan Kesatuan, meningkatkan keimanan, serta mempererat hubungan silaturahmi antara TNI dan masyarakat.

Doa bersama ini diharapkan dapat menjadi penguat moral bagi seluruh prajurit Kodim 0417/Kerinci dalam melaksanakan tugas pengabdian, sekaligus menumbuhkan kebersamaan dengan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah.(Adz)

Joni Efendi Dewan dari PDIP Diduga Terlibat Langsung dalam Kasus Korupsi PJU Kerinci

Joni Efendi Dewan dari PDIP Diduga Terlibat Langsung dalam Kasus Korupsi PJU Kerinci Tahun 2023, Dirinya pada waktu itu Anggota Badan Agggaran (Banggar) di DPRD Kerinci yang memiliki peran sentral.(adz/mpc)

Kerinci, Merdekapost – Skandal dugaan korupsi proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) Tahun Anggaran 2023 di Dishub Kabupaten Kerinci semakin menyeruak.

Meski dikabarkan sejumlah anggota DPRD telah mengembalikan dana fee proyek tersebut kepada kontraktor, namun proses hukum tetap berjalan.

Laporan resmi LSM Geransi, LSM Semut Merah, dan Advokat PERADAN telah diterima Kejaksaan Agung, ini menegaskan bahwa pengembalian uang fee tidak menghentikan langkah mereka untuk mengawal tuntas kasus ini.

"Pengembalian uang fee kepada kontraktor tidak akan menghapus unsur pidana". Ujar Pelapor Arya Candram SH dari Tim Advokat PERADAN.

Salah satu nama yang kini menjadi sorotan adalah Joni Efendi, anggota DPRD Kerinci dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Berita Terkait:

Joni Efendi disebut-sebut berperan langsung melalui posisinya di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kerinci, yang ikut membahas dan mengarahkan proyek PJU bernilai miliaran rupiah tersebut.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, peran Joni Efendi tidak sebatas dalam pembahasan anggaran. Tapi Dia juga diduga terlibat dalam pengaturan aliran dana fee proyek yang kini menjadi fokus penyelidikan aparat penegak hukum.

Untuk diketahui, Sejak bergulirnya kasus ini, hingga saat ini sudah total 10 orang ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan oleh pihak Kejaksaan Negeri Sungai Penuh

Sepuluh orang yang ditetapkan sebagai tersangka tersebut adalah:

• HC – Kepala Dinas Perhubungan Kerinci, selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

• NE – Kepala Bidang Lalu Lintas dan Prasarana Dishub, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

• F – Direktur PT WTM

• AN – Direktur CV TAP

• SM – Direktur CV GAW

• G – Direktur CV BS

• J – Direktur CV AK

• H – ASN Kesbangpol

• REF – PPPK Guru

• YAS – ASN UKPBJ

Pilihan Redaksi:

Kasus PJU Kerinci, Anggota DPRD Dikabarkan Kembalikan Fee, PERADAN: Itu Tidak Menghapus Pidana

Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, Sukma Djaya Negara, pasca ditetapkannya 10 orang tersangka dan dilakukan penahanan, pihaknya terus melakukan pengembangan kasus ini dan tidak menutup kemungkinan masih ada tersangka lainnya. Ujarnya pada Selasa (05/08/2025) kepada Wartawan.

"Kami dalam proses pendalaman, ini terus bergulir, terus kami kembangkan, Siapapun yang terlibat dalam perkara ini, apabila Penyidik telah mempunyai dua alat bukti yang kuat maka akan ditetapkan jadi tersangka" Ujar Kejari melalui Kasi Pidsus Yogi Purnomo. (Kai/Adz)

Kasus PJU Kerinci, Anggota DPRD Dikabarkan Kembalikan Fee, PERADAN: Itu Tidak Menghapus Pidana

Kasus PJU Kerinci telah menyeret 10 orang menjadi tersangka dan telah ditahan pihak Kejaksaan Negeri Sungai Penuh.(adz/mpc)

Kerinci, Merdekapost - Kasus dugaan korupsi proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2023, yang diduga merugikan negara hingga Rp 2,7 Miliar, semakin memanas.

Informasi tentang dugaan keterlibatan sejumlah anggota DPRD Kerinci dalam kasus ini membuat para wakil rakyat tersebut menjadi panik hingga bahkan terakhir beredar kabar mereka ramai-ramai mengembalikan uang fee kepada istri kontraktor (yang saat ini ditahan-red).

"Sebagian anggota DPRD sudah mengembalikan uang fee secara penuh, sementara lainnya baru menyerahkan sebagian dari jumlah dana yang pernah diterima". Ungkap Aldi Agnofiandi.

Ketua LSM Semut Merah, Aldi Agnofiandi, membenarkan adanya kabar tersebut. Ia mengaku mendapat banyak informasi, baik melalui pesan singkat WhatsApp maupun rekaman pembicaraan, terkait pengembalian uang fee dari anggota DPRD Kerinci kepada istri kontraktor.

“Benar, informasi soal dugaan pengembalian uang fee itu memang ada dan sampai ke saya. Ada yang dalam bentuk pesan singkat maupun rekaman pembicaraan, makanya Saya mendesak kejari untuk segera mentersangkakan anggota dewan yang di duga terlibat kasus PJU itu” ungkap Aldi.

Dirinya mendesak Kejaksaan Negeri Sungai Penuh untuk berani mengusut tuntas dugaan keterlibatan anggota dewan, sekwan serta konsultan dalam kasus PJU ini.

“Bukan cuma anggota DPRD saja yang harus di jadikan tersangka, sekwan dan konsultan harap segera di tersangkakan juga, karena peran kedua orang itu sangat penting dalam kasus PJU tersebut,” tutupnya.

Pengembalian Uang Fee Tidak Menghapus Pidana

Salah satu pelapor kasus PJU, dari Advokat PERADAN menegaskan bahwa meskipun sejumlah pihak telah mengembalikan dana fee proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Kerinci, namun proses hukum tetap harus berjalan. Pengembalian dana fee itu tidak menghapus unsur pidana korupsi, apalagi laporan resmi telah diterima oleh Kejaksaan Agung RI.

Menurut Advokat PERADAN, secara yuridis pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi hanya menjadi faktor meringankan, bukan alasan untuk menghentikan perkara. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam UU Tipikor serta putusan Mahkamah Agung.

“Pengembalian uang tidak serta merta menghapus pidana. Proses hukum tetap wajib berjalan karena perbuatan melawan hukum sudah terjadi,” ujar salah satu Advokat PERADAN kepada media ini.

Dalam kasus PJU Kerinci, meskipun Kejaksaan telah menetapkan 10 tersangka, tapi masih ada ruang penyidikan lebih lanjut terhadap pihak lain yang diduga terlibat, termasuk anggota DPRD, Sekwan, hingga konsultan proyek.

Advokat PERADAN bersama LSM pelapor juga menekankan beberapa poin penting:

Laporan resmi ke Kejagung wajib ditindaklanjuti sesuai KUHAP dan UU Tipikor.
Pengembalian dana bukan alasan penghentian perkara.
Penyidikan dapat diperluas jika ditemukan bukti permufakatan jahat, rekayasa anggaran, atau gratifikasi.

Lebih lanjut, pihak pelapor akan meminta SP2HP dari Kejagung, mengawal kasus melalui media, bahkan menyiapkan opsi pelaporan ke KPK bila penanganan di Kejagung terkesan mandek.

Potensi Jerat Hukum

Pihak-pihak yang terlibat bisa dijerat Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 12 huruf a dan b UU Tipikor tentang suap dan gratifikasi. Jika terbukti adanya mark-up atau rekayasa anggaran, Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor juga dapat dikenakan.

Advokat PERADAN menegaskan, pengembalian dana tidak menutup ruang pidana. “Kasus ini menyangkut kepentingan publik dan dugaan kerugian negara. Penegakan hukum harus tegas,” pungkasnya.

Untuk diketahui, kasus ini dalam perjalanannya telah mengakibatkan 10 orang menjadi tersangka dan sudah ditahan oleh Kejaksaan Negeri Sungai Penuh.

(Adz/Ali)

Jelang Aksi Demo Mahasiswa Cipayung dan BEM Se-Kabupaten Kerinci, Ini Pesan Bupati dan Wabup Kerinci

Kerinci, Merdekapost.com - Bupati Kerinci Monadi bersama wakil Bupati Kerinci H Murison menyampaikan bahwa Menyampailakn aspirasi adalah hak konstitusional setiap warga negara yang dilindungi oleh Undang-undang. Namun sehubungan dengan rencana aksi demo yang bakal digelar Selasa (02/09) dirinya mengingatkan pentingnya menjaga ketertiban, Keemanana, kedamaian dan kerukunan selama aksi berlangsung

Informasi yang diterima media ini, bahwa hari ini Selasa tanggal 02 September akan dilaksanakan aksi demonstrasi oleh Aliansi Cipayung bersama BEM se-Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh

Pertama, Bupati H M Syukur Lantik 15 Pejabat Pemkab Merangin, Siapa Saja?

Bangko, Merdekapost.com - Bupati Merangin H M Syukur melantik 15 orang pejabat pimpinan tinggi pratama di jajaran Pemkab Merangin. Pelantikan yang dihadiri Wabup H A Khafidh tersebut, berlangsung di Auditorium rumah dinas bupat, Senin malam (01/9).

Pada sambutannya, bupati mengajak para pejabat yang baru dilantik, agar memahami betul dan menyukseskan visi dan misi bupati Merangin 2025-2030, yaitu menuju Merangin Baru 2030.

‘’Pelantikan pejabat bukan sekedar seremonial, tetapi merupakan bagian proses pembinaan karier aparatur sipil negara, yang dilakukan secara objektif, transparan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,’’ujar Bupati.

Jabatan lanjut bupati, adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh ras tanggungjawab dan pengabdian. Amanah itu hendaknya dijalankan dengan integritas, profesional serta semangat melayani.

‘’Selamat atas kepercayaan yang diberikan. Kita berada pada era birokrasi, dituntut untuk bekerja cepat, tepat dan inovatif. Oleh karena itu, jangan hanya puas dengan rutinitas, ciptakan terobosan yang memberi manfaat bagi masyarakat,’’pinta Bupati.

Pada pelantikan itu bupati menyampaikan empat poin pesan penting kepada para pejabat yang dilantik. Keempat pesan penting itu, pertama jaga integritas dan loyalitas dalam setiap pelaksanaan tugas.

Kedua, bangun komunikasi dan koordinasi lintas sektor, agar program pembangunan berjalan selaras. Pesan ketiga, utamakan kepentingan masyarakat, karena tujuan utama Pemerintah adalah menghadirkan kesejahteraan dan pelayanan publik yang lebih baik.

Sedangkan pesan terakhir bupati kepada para pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik, laksanakan visi dan misi daerah dengan penuh komitmen dan tanggungjawab.

‘’Saya yakin dengan pengalaman, kapasitas serta semangat yang saudara miliki, akan mampu mengemban tugas ini dengan baik, sekaligus memperkuat tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif dan berorientasi hasil,’’tegas Bupati.

Pada kesempatan itu, Zulhifni yang baru dilantik menjadi Asisten Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan, kembali dilantik bupati sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Pemkab Merangin.

Ini nama-nama 15 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang Dilantik:

1. Hendri Widodo sebagai Staf Ahli Bupati bidang kemasyarakatan dan pengembangan SDM.

2. Muhammad Sayuti sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

3. Dadang Hikmatullah sebagai Sekretaris DPRD Merangin.

4. Hennizor sebagai Asisten Administrasi Umum.

5. Zainal Abidin sebagai Kepala Bappeda Merangin.

6. Deddi Candra sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

7. Muhammad Isnaini sebagai Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan,

8. Suherman sebagai Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga.

9. Zulhifni sebagai Asisten Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan sekaligus Pj Sekda Merangin.

10. drg Soni Propesma sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB.

11. Muhamad Arief sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

12. Abdul Lazik sebagi Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

13. Sukoso sebagai Asisten Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

14. Defi Martika sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

15. Andrie Fransuman sebagai Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian.

(adz)

Bupati Monadi Serahkan Langsung Bantuan Korban Kebakaran di Padang Jantung

Kerinci – Bupati Kerinci, Monadi, turun langsung ke Desa Padang Jantung, Kecamatan Siulak, pada Minggu (31/8/2025) untuk menyerahkan bantuan kepada warga yang menjadi korban musibah kebakaran.

Bantuan tersebut disalurkan secara langsung oleh Bupati Monadi kepada keluarga terdampak, sebagai wujud kepedulian Pemerintah Kabupaten Kerinci terhadap masyarakat yang sedang ditimpa musibah. Dalam penyerahan bantuan itu, Bupati Monadi yang hadir bersama istri didampingi oleh Kepala Dinas Sosial Juanda Sasmita, Kalaksa BPBD Kerinci Dedi Andrizal, serta Kepala Dinas Kominfo Yuldi Candra.

“Kami hadir di sini sebagai bentuk empati dan tanggung jawab pemerintah daerah. Semoga bantuan ini bisa meringankan beban keluarga yang tertimpa musibah, sekaligus menjadi penguat semangat untuk bangkit kembali,” ujar Bupati Monadi dalam keterangannya.

Sementara itu, Kadis Sosial Juanda Sasmita menjelaskan bahwa bantuan yang diberikan berupa kebutuhan pokok, peralatan rumah tangga, serta dukungan darurat lainnya untuk memenuhi kebutuhan korban pasca kebakaran. “Kita bergerak cepat agar warga yang terdampak bisa segera terbantu,” katanya.

Atas kepedulian tersebut, masyarakat setempat menyampaikan rasa terima kasih kepada Bupati dan jajaran pemerintah daerah. Mereka berharap perhatian ini dapat menjadi motivasi untuk segera menata kehidupan kembali pasca musibah.

Pemerintah Kabupaten Kerinci juga menegaskan komitmennya untuk terus hadir dalam setiap situasi darurat, sekaligus memperkuat koordinasi lintas OPD dalam penanganan bencana di daerah.(*adz)

Ini Pesan Menkeu Sri Mulyani Setelah Rumahnya Dijarah Massa!

Jakarta, MP - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya angkat bicara usai kediamannya di kawasan Bintaro Sektor 3, Jakarta Selatan dijarah massa pada Minggu (31/8/2025) dini hari.

Dalam pernyataannya di Instagram, Sri Mulyani menyampaikan rasa terima kasih atas doa dan dukungan publik, sekaligus menyerukan agar aspirasi masyarakat dapat disampaikan melalui cara-cara konstitusional, bukan dengan tindakan anarki.

"Sebagai pejabat negara saya disumpah untuk menjalankan UUD 1945 dan semua UU. Ini bukan ranah atau selera pribadi,"

"Apabila publik tidak puas dan hak konstitusi dilanggar UU - dapat dilakukan Judicial Review (sangat banyak) ke Mahkamah Konstitusi. Bila Pelaksanaan UU menyimpang dapat membawa perkara ke Pengadilan hingga ke Mahkamah Agung. Itu sistem demokrasi Indonesia yang beradab,"

"Mari kita jaga dan bangun Indonesia bersama, tidak dengan merusak, membakar, menjarah, memfitnah, pecah belah, kebencian, kesombongan, dan melukai dan mengkhianati perasaan publik,"

"Kami mohon maaf, pasti masih banyak sekali kekurangan. Bismillah, kami perbaiki menerus. Semoga Allah SWT memberkahi dan melindungi Indonesia. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia,"

(Adz/Sumer: Tribunnews)

Mahasiswa Jambi Guncang DPRD Tuntut Hentikan Represifitas Aparat kepada Rakyat

Jambi, MP - Mahasiswa dari berbagai kampus di Jambi menggelar aksi akbar di depan Gedung DPRD Provinsi Jambi, Jumat (29/8).

Aksi ini merupakan respons atas carut-marut kebijakan pemerintah akhir-akhir ini, serta bentuk kecaman keras terhadap tindakan represif aparat kepolisian yang mengakibatkan seorang pengemudi ojek online (ojol) tewas setelah dilindas kendaraan polisi pada aksi buruh di Jakarta (28/8) kemarin.

Massa aksi yang bergerak sejak siang hari menyerukan bahwa pemerintah telah gagal menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Mulai dari isu ekonomi, pendidikan, hingga persoalan lingkungan, mahasiswa menilai rakyat semakin ditinggalkan, sementara aparat justru bertindak brutal terhadap warga sipil.

Berita Terkait: Kericuhan Demo di DPRD Jambi, Mobil Plat Merah Dibakar

“Ketika rakyat bersuara, yang mereka dapat bukanlah keadilan, melainkan represi. Nyawa seorang pengemudi ojol harus melayang akibat arogansi aparat. Ini bukti nyata bahwa negara gagal melindungi warganya.”

Situasi di lapangan memanas ketika mahasiswa berusaha merangsek ke dalam kantor DPRD Provinsi Jambi untuk menyampaikan tuntutan. Aparat kepolisian merespons dengan tindakan represif. Bentrokan pun tak terhindarkan, dan tercatat enam mahasiswa sampai detik ini ditangkap serta disebut mengalami kriminalisasi. Beberapa mahasiswa lainnya juga mengalami luka akibat Water Canon dan tembakan gas air mata.

Mahasiswa menilai penangkapan tersebut sebagai upaya membungkam gerakan kritis. Mereka mendesak aparat segera membebaskan enam mahasiswa yang ditahan tanpa syarat serta menghentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap gerakan rakyat.

Hingga sore hari, ribuan mahasiswa masih bertahan di sekitar Gedung DPRD Provinsi Jambi. Mereka menegaskan aksi ini bukan yang terakhir, dan akan terus digelar sampai tuntutan rakyat dipenuhi serta keadilan bagi korban kekerasan aparat benar-benar ditegakkan.(adz)

Kericuhan Demo di DPRD Jambi, Mobil Plat Merah Dibakar

Kericuhan saat aksi massa di DPRD Jambi, satu unit Mobil Plat Merah Dibakar. (doc.ist)

JAMBI, MERDEKAPOST.COM - Aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa dan pelajar SMA di depan Gedung DPRD Provinsi Jambi, Jumat (29/8/2025) siang, berakhir ricuh. Massa membakar satu unit kendaraan dinas berplat merah di lokasi kejadian.

Pantauan Media, aparat kepolisian tampak berjaga ketat mengamankan jalannya demonstrasi. Namun, situasi memanas ketika massa yang didominasi pelajar mulai melakukan aksi anarkis dengan melempari polisi menggunakan kayu, batu, hingga botol air mineral. Bahkan, portal besi juga dipakai massa untuk merusak barikade aparat.

Kericuhan memuncak setelah massa membakar satu unit kendaraan roda empat milik pemerintah berjenis Innova dengan No Pol BH 1346 Z. Untuk membubarkan aksi, polisi dari Satuan Brimob Polda Jambi terpaksa menembakkan gas air mata.

Meski sempat tercerai-berai, massa kembali berkumpul tak lama kemudian. polisi masih melakukan pengamanan dan berupaya mengendalikan situasi di sekitar gedung DPRD Provinsi Jambi.(Adz)