Merdekapost.com

Wabup Murison Launching Sekolah Siaga Kependudukan MAN 2 Kerinci

Merdekapost.com – Wakil Bupati Kerinci H. Murison, S.Pd., S.Sos., M.Si. secara resmi melaunching Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) MAN 2 Kabupaten Kerinci, di Desa Kemantan Agung, Kecamatan Air Hangat Timur, Kamis (24/9/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Kerinci dalam memperkuat edukasi kependudukan sekaligus menyiapkan generasi muda yang sehat, cerdas, berkarakter dan mampu menghadapi tantangan masa depan.

Launching SSK MAN 2 Kabupaten Kerinci turut dihadiri Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi Zamhari, S.H., M.H, pimpinan DPRD Kerinci dr. Surmila Apri Yulisa, Kepala Dinas PPKBPP&PA Dra. Linda Martiani, M.M, Kepala Kemenag H. Pahrizal, S.Ag., M.M, bersama unsur forkopimda serta jajaran terkait, pihak sekolah, para guru dan peserta didik.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Kerinci menyampaikan bahwa pembangunan kependudukan harus dimulai sejak usia sekolah. Berdasarkan data dalam sambutan Pemerintah Kabupaten Kerinci, jumlah penduduk Kerinci pada 2025 mencapai 272.832 jiwa, dengan 41.557 penduduk berusia 15–24 tahun. Kelompok usia tersebut berada pada fase penting dalam menentukan pendidikan, kesehatan, pekerjaan hingga kesiapan membangun keluarga.

Pengetahuan kependudukan, kesehatan reproduksi dan perencanaan kehidupan, lanjutnya, perlu ditanamkan sejak remaja. Generasi muda tidak cukup hanya memiliki akses terhadap informasi, tetapi juga membutuhkan pengetahuan dan pendampingan agar mampu mengambil keputusan secara bertanggung jawab.

Melalui keberadaan SSK, pendidikan kependudukan diharapkan tidak berhenti pada pemahaman mengenai jumlah penduduk, tetapi juga membangun kesadaran mengenai pentingnya kualitas penduduk, keluarga berkualitas, kesehatan serta pencegahan stunting sejak remaja.

Saat ini, Kabupaten Kerinci telah memiliki dua Sekolah Siaga Kependudukan, termasuk MAN 2 Kabupaten Kerinci. Pemerintah daerah menilai keberadaan SSK merupakan langkah awal yang perlu dikembangkan secara berkelanjutan dan diperluas menjadi gerakan pendidikan kependudukan di Kabupaten Kerinci.

Kepada pihak MAN 2 Kabupaten Kerinci, pemerintah daerah mendorong agar SSK tidak sekadar menjadi program seremonial. Sekolah diharapkan dapat menjadi pusat literasi kependudukan, ruang bagi peserta didik untuk berdiskusi, bertanya serta mempersiapkan masa depan mereka.

Sementara itu, Dinas PPKBPP&PA bersama Kantor Kementerian Agama, Bappeda Litbang dan perangkat daerah terkait diharapkan dapat memberikan pembinaan secara berkelanjutan, terukur dan terintegrasi dengan pembangunan manusia di Kabupaten Kerinci.

“272.832 penduduk adalah kekuatan Kerinci. 41.557 generasi muda adalah harapan Kerinci. Dan 2 Sekolah Siaga Kependudukan adalah langkah awal untuk menyiapkan masa depan itu,” menjadi pesan penting dalam kegiatan tersebut.

Launching SSK MAN 2 Kabupaten Kerinci kemudian ditandai dengan pelepasan balon oleh Wakil Bupati Kerinci bersama para tamu undangan sebagai simbol dimulainya program Sekolah Siaga Kependudukan di MAN 2 Kerinci.

Usai prosesi launching, Wakil Bupati Kerinci bersama Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi, pimpinan DPRD Kerinci dan jajaran terkait melanjutkan peninjauan stand pameran MAN 2 Kabupaten Kerinci. Peninjauan tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan untuk melihat berbagai karya, kreativitas serta potensi yang ditampilkan oleh pihak sekolah.

Rangkaian kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, BKKBN, dunia pendidikan dan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun generasi Kerinci yang berkualitas.

Dengan diluncurkannya SSK MAN 2 Kabupaten Kerinci, Pemkab Kerinci berharap lahir generasi yang tidak hanya unggul dalam pendidikan, tetapi juga memiliki kesadaran kependudukan, kesehatan, karakter dan tanggung jawab dalam mempersiapkan masa depan.

Pemerintah Kabupaten Kerinci menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pembangunan manusia dengan menempatkan generasi muda sebagai bagian penting dalam mewujudkan Kerinci yang berdaya saing, maju dan sejahtera.(Adz)

Dinilai Tak Layak Dikonsumsi, Salah Satu SD di Kerinci Tolak dan Kembalikan Menu MBG SPPG Kumun

Diduga Bikin Menu Asal Jadi SPPG Kumun Ditolak dan Dikembalikan Pihak Sekolah.(mpc)

Merdekapost.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disalurkan melalui SPPG Kumun untuk para siswa-siswi mendapat penolakan dan SPPG disuruh bawa balik oleh pihak sekolah.

Dilansir dari Explore News Penolakan tersebut terjadi pada Rabu (23/9/2026) disalah satu SD di Tanjung Pauh Mudik, setelah menu makanan yang diterima dinilai tidak layak dan terkesan disiapkan secara asal-asalan.

Sejumlah guru menilai makanan yang diberikan tidak mencerminkan menu yang semestinya diperuntukkan bagi peserta didik dalam program MBG.

Bacaan Lainnya:

Siswa Diduga Kecewa dengan Layanan SPPG Karya Kita Peduli Kerinci, Pertanyakan Kualitas Menu Makanan

Diduga Penyedia Makanan SPPG Yayasan Kita Peduli di Semerah Tanah Cogok Sajikan Menu Minim, Warga Pertanyakan Kualitas

RSUD Mayjen H.A. Thalib Kota Sungai Penuh Gelar Witness dan Handover Alat Kesehatan CT Scan

“Asal jadi dan tidak layak dikonsumsi oleh siswa-siswi,” ujar salah seorang guru.

Menurutnya, pihak sekolah akhirnya memilih untuk tidak membagikan makanan tersebut kepada para siswa. Paket MBG yang telah diantar kemudian diminta untuk dibawa kembali.

“Kami menolak MBG kemarin dan kami suruh bawa balik,” ungkapnya.

Kondisi tersebut menjadi sorotan karena program MBG ditujukan untuk memenuhi kebutuhan makanan bergizi bagi siswa. Karena itu, kualitas menu, kelayakan makanan, komposisi gizi, hingga standar penyajian menjadi hal yang semestinya diperhatikan.

Sebagai informasi, makanan yang diterima sekolah juga nasi, lauk, sayuran, serta buah.

Hingga berita ini dipublish, pihak SPPG Kumun belum memberikan keterangan resmi terkait penolakan tersebut.(Ali/Source: Explore News )

Festival Danau Letang 2026 Resmi Digelar, Sajikan Pacu Perahu hingga Pentas Budaya

Merdekapost.com – Festival Danau Letang Tahun 2026 siap memeriahkan kawasan Danau Letang, Kabupaten Batang Hari, Jambi. Kegiatan yang mengusung semangat “Harmoni Budaya, Alam, dan Semangat Kebersamaan Masyarakat Batang Hari” ini dijadwalkan berlangsung selama empat hari, mulai Kamis hingga Minggu, 24–27 September 2026.

Festival tersebut menghadirkan beragam rangkaian kegiatan yang memadukan olahraga, seni budaya, hiburan, serta pemberdayaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Pada hari pertama, Kamis (24/9/2026), kegiatan diawali dengan persiapan panitia, kemudian dilanjutkan penampilan musik, senam aerobik bersama, serta berbagai hiburan musik hingga malam hari.

Memasuki Jumat (25/9/2026), rangkaian kegiatan semakin meriah dengan agenda pembukaan perlombaan pacu perahu, penyisihan pacu perahu, serta seremoni pembukaan Festival Danau Letang Tahun 2026. Acara juga diramaikan penampilan seni dan para pengisi acara.

Sementara itu, Sabtu (26/9/2026), masyarakat dan pengunjung dapat menyaksikan lanjutan perlombaan penyisihan pacu perahu. Pada malam harinya, suasana festival akan diisi dengan penampilan budaya Minang dari Ikatan Keluarga Minang (IKM) Batang Hari.

Puncak kegiatan berlangsung pada Minggu (27/9/2026). Selain lanjutan perlombaan pacu perahu dan babak final, festival dijadwalkan ditutup pada sore hari. Malam harinya, pengunjung akan kembali dihibur dengan penampilan budaya Kuda Lumping.

Tidak hanya menghadirkan perlombaan, Festival Danau Letang 2026 juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menikmati berbagai sajian UMKM serta pertunjukan seni dan musik tradisional.

Dengan latar keindahan Danau Letang, festival ini diharapkan menjadi salah satu momentum untuk memperkenalkan potensi wisata, budaya, dan ekonomi kreatif masyarakat Batang Hari sekaligus memperkuat kebersamaan warga.

Festival Danau Letang 2026 berlangsung setiap hari dengan rangkaian kegiatan yang dimulai siang hingga malam, dan seluruh agenda dipusatkan di kawasan Danau Letang, Batang Hari. (*)

Potret Duka Penyengat Olak Catatan Keluhan Warga Usai Bencana Stockpile Pasir

Merdekapost.com – Bencana yang melanda Desa Penyengat Olak akibat stockpile pasir milik CV Lintas Makmur Sejahtera, meninggalkan luka mendalam bagi warganya. Dampak kerusakan dan gangguan yang dirasakan masyarakat tumpah ruang dalam sebuah diskusi bertanggal 23 September 2026. Catatan bertajuk “Dampak yang Dirasakan” menggambarkan betapa besar pukulan yang dialami warga, mulai dari rutinitas yang hancur hingga infrastruktur yang porak-poranda.

Poin pertama yang menjadi sorotan adalah hilangnya keteraturan hidup. Warga mengeluhkan waktu kerja yang menjadi tidak menentu, sementara waktu istirahat turut terganggu dan terbagi. Kondisi ini diperparah dengan adanya getaran susulan, seperti gempa, yang masih terus dirasakan. Ketidakpastian ini membuat kehidupan sehari-hari warga tidak lagi berjalan normal.

Kelompok rentan, terutama anak-anak, menjadi pihak yang paling terdampak. Catatan tersebut menyebutkan anak-anak terganggu saat sedang demam, bahkan terhirup udara kotor akibat debu yang beterbangan. Penderitaan ini menjadi kekhawatiran mendalam bagi para orang tua yang berjuang melindungi buah hati mereka di tengah situasi yang serba tidak menentu.

Kerusakan fisik bangunan menjadi bagian terpanjang dalam daftar keluhan warga. Fasilitas ibadah seperti masjid mengalami genteng bocor, kipas ekspator yang mati, serta banyak lampu yang padam. Rumah-rumah warga pun tidak luput dari kerusakan; banyak yang mengalami retak pada dinding, bahkan tiang-tiang penyangga rumah dilaporkan retak, memicu kekhawatiran akan keselamatan jiwa.

Selain bangunan, lingkungan sekitar juga mengalami kerusakan parah. Pohon-pohon besar seperti kelapa, bambu, dan jambu malta banyak yang tumbang. Banyak pasir dan tanah yang menutupi sisi kiri dan kanan jalan, membuat akses transportasi lumpuh. “Jalan lintas jadi macet,” menggambarkan betapa terhambatnya mobilitas akibat material yang berserakan.

Sektor ekonomi juga ikut terpuruk. Para pedagang pinggir jalan terpaksa memandang dampak yang menimpa dagangan mereka. Sementara itu, sejumlah alat elektronik milik warga banyak yang rusak. warga menyebutkan akibat gedung takut/kapal, tanah terbis, longsor, pipa, dan pohon jambu malta yang roboh turut memperparah kondisi lingkungan.

Di tengah kesulitan yang bertumpuk, warga menyoroti satu hal yang dinilai krusial: kurangnya sosialisasi dari pihak terkait. Pada poin terakhir, warga menuliskan dengan tegas, “Tidak ada sosialisasi ke warga.” Keluhan ini menjadi cerminan bahwa selain bantuan fisik, warga juga sangat membutuhkan informasi yang jelas dan pendampingan psikologis agar tidak merasa sendiri dalam menghadapi musibah ini.

Diskusi kelompok menjadi bukti otentik betapa kompleksnya permasalahan yang dihadapi warga Desa Penyengat Olak akibat operasi stockpile pasir milik CV Lintas Makmur Sejahtera itu. Diperlukan respons cepat dan menyeluruh dari berbagai pihak, tidak hanya untuk memperbaiki kerusakan fisik, tetapi juga untuk memulihkan semangat dan kehidupan sosial masyarakat yang sempat terhenti akibat bencana disebabkan stockpile pasir tersebut.(red)

Sumber: Jambiseru.com

RSUD Mayjen H.A. Thalib Kota Sungai Penuh Gelar Witness dan Handover Alat Kesehatan CT Scan

Merdekpaost.com | Sungai PEnuh - RSUD Mayjen H.A. Thalib Kota Sungai Penuh melaksanakan kegiatan Witness dan Handover alat kesehatan CT Scan, Rabu, 24 September 2026. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Kegiatan tersebut berlangsung di RSUD Mayjen H.A. Thalib Kota Sungai Penuh dan dihadiri jajaran manajemen rumah sakit serta pihak terkait. Dalam kegiatan tersebut dilakukan serah terima alat kesehatan CT Scan yang nantinya dapat mendukung pelayanan pemeriksaan dan penegakan diagnosis bagi pasien.

Direktur RSUD Mayjen H.A. Thalib Kota Sungai Penuh, Rofi Imran, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung hingga terlaksananya proses Witness dan Handover alat CT Scan tersebut.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dan mendukung hadirnya alat CT Scan ini di RSUD Mayjen H.A. Thalib. Semoga alat ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan semakin meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit,” ujar Rofi Imran.

Menurutnya, keberadaan CT Scan diharapkan dapat memperkuat kemampuan rumah sakit dalam memberikan pelayanan pemeriksaan yang dibutuhkan masyarakat, sekaligus mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Kota Sungai Penuh dan sekitarnya.

Rofi juga menegaskan bahwa peningkatan fasilitas dan peralatan kesehatan harus diiringi dengan pelayanan yang profesional, sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang semakin baik.

Dengan terlaksananya Witness dan Handover tersebut, RSUD Mayjen H.A. Thalib Kota Sungai Penuh terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan fasilitas serta kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.(Ali)

Kapolsek AHT Sigap Pantau Pembersihan Bambu Roboh, Pastikan Akses Warga Kembali Lancar

Merdekapost.com | Kerinci - Kapolsek Air Hangat Timur (AHT) menunjukkan kesigapannya dengan memantau langsung proses pembersihan bambu yang roboh dan menutupi akses jalan masyarakat di wilayah Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci.

Pemantauan tersebut dilakukan untuk memastikan proses pembersihan berjalan dengan baik serta akses jalan dapat kembali dilalui masyarakat dengan aman dan lancar.

Dalam kegiatan tersebut, petugas bersama pihak terkait dan masyarakat melakukan pembersihan material bambu serta ranting yang menghambat jalan. Pembersihan juga menggunakan alat berat untuk mempercepat proses evakuasi dan membuka kembali akses yang terdampak.

Kehadiran Kapolsek AHT di lokasi merupakan bentuk kepedulian dan respons cepat kepolisian terhadap kondisi yang mengganggu aktivitas warga.

Kapolsek memastikan proses pembersihan terus dipantau hingga akses masyarakat kembali normal.

Dengan adanya pembersihan tersebut, diharapkan warga dapat kembali beraktivitas dan melintas dengan nyaman, sementara seluruh pihak tetap mengutamakan keselamatan selama proses penanganan berlangsung. (Ali)

Assesmen Pejabat Pratama Sungai Penuh, Wako Alfin: Pejabat Harus Punya Kompetensi, Profesional dan Berintegritas

Assesmen Pejabat Pratama Sungai Penuh, Wako Alfin: Pejabat Harus Punya Kompetensi, Profesional dan Berintegritas.(Ist)

“Berjalan sukses dan melahirkan sosok yang profesional, berintegritas, bekerja cepat, mampu memberikan pelayanan terbaik sesuai tupoksinya dalam mendukung visi misi kepala daerah,” ujar Wako Alfin

SUNGAI PENUH - Tahapan asesmen Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) atau Eselon II di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh berlangsung sukses. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian seleksi terbuka JPTP Tahun 2026 untuk mengisi sejumlah jabatan strategis di lingkungan pemerintah daerah.

Wali Kota Sungai Penuh, Alfin Bakar, berharap proses seleksi tersebut mampu menghasilkan pejabat yang memiliki kompetensi, profesionalitas dan integritas dalam menjalankan amanah jabatan.

“Berjalan sukses dan melahirkan sosok yang profesional, berintegritas, bekerja cepat, mampu memberikan pelayanan terbaik sesuai tupoksinya dalam mendukung visi misi kepala daerah,” ujar Alfin belum lama ini.

Menurut Alfin, pejabat yang nantinya dipercaya menduduki jabatan pimpinan tinggi harus memiliki kemampuan untuk bekerja secara efektif dan responsif terhadap kebutuhan pemerintahan maupun masyarakat.

Ia menekankan, keberadaan pejabat pada posisi strategis bukan hanya berkaitan dengan jabatan administratif, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik.

“Pejabat yang terpilih nantinya harus mampu menjalankan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegas Alfin.

Bupati Bungo Mutasi Sejumlah Pejabat Strategis, Berikut Nama-nama dan Jabatan Barunya

Seleksi terbuka JPTP Pemkot Sungai Penuh Tahun 2026 mencakup sejumlah jabatan strategis. Proses tersebut dilaksanakan melalui beberapa tahapan, termasuk asesmen terhadap para peserta yang telah memenuhi persyaratan.

Sebelumnya, Panitia Seleksi telah mengumumkan peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi jabatan dan rekam jejak melalui Pengumuman Nomor 004/Pansel.JPT/Sei Penuh/2026.

Melalui rangkaian seleksi tersebut, Pemkot Sungai Penuh berupaya mendapatkan pejabat yang memiliki kompetensi, integritas dan kemampuan manajerial untuk mendukung pelaksanaan program pemerintahan serta pencapaian visi dan misi kepala daerah.(Adz)

Petani Mengadu Terkait Dugaan Penggelapan Hasil Panen yang seret nama PNS, Advokat : PNS Bukan Kebal Hukum

Petani Mengadu Terkait Dugaan Penggelapan Hasil Panen, Advokat : PNS Bukan Kebal Hukum.(Ist)

KERINCI - Advokat Aprialdo Adi Putra, S.H. menyoroti persoalan pembayaran hasil panen padi yang menyeret nama Andaris Minandar, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Sungai Penuh.

Ia menilai, berdasarkan informasi dan keterangan yang disampaikan para petani, persoalan tersebut patut didalami dari aspek hukum karena terdapat dugaan hasil panen telah diterima, namun kewajiban pembayaran kepada petani belum diselesaikan.

Aprialdo menyebut, apabila fakta dan alat bukti yang ada memenuhi unsur pidana, perkara tersebut dapat masuk dalam dugaan penggelapan.

“Ini termasuk penggelapan dan merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Apalagi yang bersangkutan merupakan seorang PNS,”ujarnya.

Menurut Advokat muda ini, status sebagai PNS tidak dapat menjadi alasan untuk mengabaikan proses hukum apabila memang terdapat dugaan tindak pidana. Setiap laporan masyarakat harus ditangani berdasarkan fakta, alat bukti dan ketentuan

Apabialnantinya terdapat bukti yang menunjukkan adanya pelanggaran hukum, maka persoalan tersebut tidak hanya menyangkut kerugian yang dialami petani, tetapi juga patut menjadi perhatian dari sisi kedisiplinan ASN sesuai mekanisme yang berlaku.

“Jangan karena yang bersangkutan seorang PNS kemudian persoalan ini dianggap sepele. Kalau ada laporan dan bukti yang cukup, aparat penegak hukum harus memprosesnya sesuai aturan,” ujarnya.

Advokat Kerinci Sungai Penuh ini juga meminta aparat penegak hukum melakukan pendalaman terhadap laporan para petani secara objektif, termasuk memeriksa bukti penyerahan hasil panen, kesepakatan pembayaran, komunikasi antara para pihak serta bukti-bukti lain yang relevan.

Selain itu, Aprialdo juga meminta instansi terkait memperhatikan aspek kepegawaian apabila terdapat laporan yang berkaitan dengan perilaku seorang ASN.

“Intinya, hukum harus berlaku sama. Status PNS bukan alasan seseorang kebal terhadap proses hukum apabila memang ditemukan dugaan pelanggaran,” pungkasnya.(Adz/Merdekapost.com)

Bupati Bungo Mutasi Sejumlah Pejabat Strategis, Berikut Nama-nama dan Jabatan Barunya

Bupati Dedy Putra saat melantik sejumlah pejabat di lingkup Pemkab Bungo. (Ist)

MERDEKAPOST.COM - Bupati Bungo Dedy Putra kembali melakukan mutasi dan pengangkatan sejumlah pejabat strategis di lingkup Pemerintah Kabupaten Bungo.

Sebagaimana dalam Keputusan Bupati Bungo dengan Nomor 800.1.3.3/122/BKPSDMD tentang Mutasi Pejabat Administrasi yang ditetapkan Tanggal 21 September 2026.

Sejumlah nama menduduki posisi baru di sejumlah OPD di jajaran Pemkab Bungo.

Nama-nama dan jabatan yang tercantum dalam keputusan tersebut di antaranya:

1 . Muhammad Fatoni, A.P., M.Si. Sebelumnya : Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.

Jabatan baru: Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.

2. Ishak S.EIP., M.M. Sebelumnya : Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

Jabatan baru: Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

3. Zukrianto, S.Pt, M.Si. Sebelumnya : Sekretaris Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.

Jabatan baru: Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan.

4. Safrizal, S.E. Sebelumnya : Kepala Bagian Kesejahteraan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Sekretariat Daerah.

Jabatan baru : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dusun

5. M. Hilal, S.E., M.M Sebelumnya : Sekretaris Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Jabatan Baru : Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

6. Amrijal, S.T., yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Perumahan dan Penataan Bangunan Gedung pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Sedangkan jabatan baru sebagai Kepala Bidang Bina Marga (BM) Pada Dinas PUPR Kabupaten Bungo.

Dalam Keputusan Bupati Bungo tersebut menetapkan bahwa pegawai negeri sipil (PNS) yang tercantum dalam lampiran tersebut diangkat dari jabatan sebelumnya ke jabatan baru.

Dan berlaku sejak tanggal pelantikan, namun jika di kemudian hari terdapat kekurangan dalam keputusan tersebut, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Yang ditetapkan di Muara Bungo pada 21 September 2026 dan ditandatangani langsung oleh Bupati Bungo, Dedy Putra.

Dalam sambutannya, Bupati Bungo mengucapkan selamat kepada seluruh pejabat yang telah dilantik.

Dedy Putra juga berharap, agar amanah dan jabatan yang diberikan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, profesional, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Saya berharap kepada pejabat yang dilantik agar dapat segera menyesuaikan diri dengan tugas dan tanggung jawab yang baru. Laksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya, bekerja secara profesional, menjaga integritas, serta terus membangun koordinasi dan sinergi dalam menjalankan roda pemerintahan,” harap Dedy Putra, (23/9/2026).(Adz)

Annisa Suci Ramadhani Tokoh Muda Minang Ukir Sejarah Jadi Bupati Perempuan Pertama di Dharmasraya dan Sumatera Barat

Annisa Suci Ramadhani Tokoh Muda Minang Ukir Sejarah Jadi Bupati Perempuan Pertama di Dharmasraya dan Sumatera Barat.(Ist)

Perjalanan hidup tokoh muda keturunan Minang bernama Annisa Suci Ramadhani ini membuktikan bahwa kombinasi pendidikan tinggi dan keberanian melayani masyarakat mampu mendobrak sejarah kepemimpinan daerah.

Lahir di Padang pada 19 April 1990 dari pasangan Marlon Martua Situmeang dan Rafnelly Rafki, Annisa Suci Ramadhani dibesarkan dalam lingkungan keluarga akademisi serta birokrat yang sangat peduli pada pendidikan.

Titik rendah dan awal karier Annisa Suci Ramadhani dimulai dari pengabdian yang tulus saat beliau meniti langkah sebagai pengacara di Lembaga Bantuan Hukum Riau pada tahun 2013 usai meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia.

Pengalaman berharga mendampingi masyarakat di lembaga bantuan hukum tersebut memicu semangat Annisa Suci Ramadhani untuk terus mengasah kemampuan hukumnya di firma hukum internasional serta menuntaskan pendidikan magister di Columbia Law School Amerika Serikat.

Titik balik besar dalam perjalanan kariernya terjadi ketika Annisa Suci Ramadhani mulai dipercaya masuk ke dalam ruang lingkup kebijakan publik sebagai staf khusus Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tahun 2018.

Pengalaman mendalam di tingkat nasional membawa Annisa Suci Ramadhani membulatkan tekad untuk kembali dan mengabdikan seluruh ilmu serta energinya bagi kemajuan daerah di Sumatera Barat.

Kepercayaan masyarakat terbukti nyata saat Annisa Suci Ramadhani berhasil memenangkan Pemilihan Umum Bupati Dharmasraya 2024 hingga resmi dilantik di Istana Merdeka pada 20 Februari 2025.

Di balik deretan prestasi akademis yang gemilang serta jabatan publik yang diembannya, sisi humanis Annisa Suci Ramadhani terpancar dari kehangatan hubungan kekeluargaan yang berakar kuat pada nilai-nilai tradisi Minangkabau.

Sejarah baru pun terukir indah dalam perjalanan kepemimpinan daerah saat Annisa Suci Ramadhani mencatatkan namanya sebagai bupati perempuan pertama di Kabupaten Dharmasraya sekaligus di seluruh Sumatera Barat.

Sumber: Wikipedia - "Annisa Suci Ramadhani"

Diduga Penyedia Makanan SPPG Yayasan Kita Peduli di Semerah Tanah Cogok Sajikan Menu Minim, Warga Pertanyakan Kualitas

Merdekapost.com | Kerinci - Program pemenuhan makanan bergizi bagi masyarakat menjadi perhatian publik. Namun, kali ini muncul sorotan terhadap paket makanan yang diduga berasal dari SPPG Yayasan Kita Peduli yang berlokasi di Semerah, Kecamatan Tanah Cogok, Kabupaten Kerinci.

Berdasarkan foto yang diterima, terlihat satu paket makanan dalam wadah stainless yang berisi nasi, sayuran, beberapa buah anggur, lauk ikan dengan sambal, serta sepotong lauk olahan telur atau perkedel.

Kondisi porsi makanan tersebut dinilai oleh pihak yang menyampaikan foto terlihat minim dan terkesan seadanya. Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan mengenai standar menu, kecukupan porsi, serta kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat.

“Kalau memang ini merupakan menu yang dibagikan SPPG, kami mempertanyakan apakah porsinya sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan,” ujar sumber yang meminta identitasnya tidak disebutkan.

Meski demikian, keaslian foto, waktu pengambilan gambar, serta apakah makanan tersebut benar berasal dari SPPG Yayasan Kita Peduli masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut.

Belum diperoleh pula keterangan resmi dari pengelola SPPG maupun pihak terkait mengenai menu dan standar porsi pada saat foto tersebut diambil.

Masyarakat berharap pengelola SPPG dapat memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak menimbulkan kesalahpahaman serta memastikan makanan yang disalurkan memenuhi standar gizi dan ketentuan program. (Ali)

Anggota Dewan Aktif Dikabarkan Terlibat Sindikat Penipuan Rekrutmen Polri di Jambi

Kuasa Hukum tersangka MD, Putra Tambunan mengungkapkan dalam jaringan rekrutmen tersebut terdapat beberapa pihak yang memiliki peran masing-masing. Pihak tersebut mulai dari oknum anggota Polri aktif hingga oknum wakil rakyat yang saat ini masih menduduki kursi dewan.

JAMBI | MERDEKAPOST.COM - Sebuah fakta baru terungkap dalam kasus dugaan skandal sindikat percaloan rekrutmen anggota Polri di lingkungan Polda Jambi.

Berdasarkan keterangan dari pihak kuasa hukum tersangka, dugaan percaloan dalam rekrutmen dengan total nilai transaksi yang diperkirakan mencapai Rp28 miliar lebih.

Kasus tersebut diduga turut melibatkan seorang oknum anggota DPRD aktif dari salah satu kabupaten di Provinsi Jambi.

Kuasa Hukum tersangka MD, Putra Tambunan, mengungkapkan dalam jaringan rekrutmen tersebut terdapat beberapa pihak yang memiliki peran masing-masing.

Pihak tersebut mulai dari oknum anggota Polri aktif hingga oknum wakil rakyat yang saat ini masih menduduki kursi dewan.

Salah satu oknum legislator yang terseret dikabarkan berinisial E, yang bertugas di DPRD Kabupaten Bungo.

"Untuk jaringannya itu ada beberapa, ada yang dari Polri aktif, ada juga yang dari anggota dewan yang saat ini juga aktif menjabat sebagai wakil rakyat di salah satu kabupaten di Provinsi Jambi," kata Kuasa Hukum MD, Putra Tambunan.

Putra menambahkan, nilai aliran dana yang melibatkan oknum legislator tersebut tergolong sangat besar.

Berdasarkan data yang dipegangnya, total nilai transaksi yang berkaitan dengan oknum dewan tersebut diperkirakan menembus angka miliaran rupiah.

"Kalau untuk total transaksinya itu mencapai Rp2 miliar lebih. Totalnya Rp2 miliar lebih, cuma berapa total keseluruhan itu karena rinciannya banyak saya belum berani simpulkan, tapi Rp2 miliar itu lebih," tegas Putra.

Selain membeberkan keterlibatan oknum pejabat, Putra menegaskan bahwa para pihak yang melaporkan kliennya tidak bisa serta-merta diposisikan sebagai korban semata.

Menurutnya, dalam konteks tindak pidana khusus berupa dugaan suap, baik pihak pemberi maupun penerima sama-sama memiliki konsekuensi hukum yang setara.

Oleh karena itu, ia meminta aparat penegak hukum mengusut seluruh pihak secara tuntas demi mewujudkan keadilan.

"Para pelapor kasus ini tidak bisa disebut sebagai korban, karena dalam kasus suap, pemberi dan penerima merupakan pelaku. Maka semua pelaku harus diusut tuntas untuk keadilan," ujar Putra.

Ia menambahkan langkah pembukaan fakta ini bukan bentuk upaya membenarkan tindakan kliennya, melainkan untuk memastikan proses hukum berjalan transparan dan tidak tebang pilih.

"Jangan sampai skandal ini berhenti hanya setelah penetapan tersangka kepada klien kami, masih banyak pihak yang terlibat harus mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum," pungkasnya.

Berikut pernyataannya yang dilansir dari video unggahan @cakapcuap.newsroom.

Kalau untuk jaringannya itu ada beberapa, yang mana perlu juga kami sampaikan kepada orang-orang yang melaporkan klien kami, perbuatan yang dilakukan mereka ini juga tidak dapat dibenarkan. Sebagaimana orang-orang yang saat ini yang dapat kami... informasi yang kami dapatkan, orang yang melaporkan klien kami ini adalah anggota-anggota Polri aktif. Sebagaimana yang sama-sama kita ketahui dalam tindak pidana khusus terkait dugaan suap, orang-orang juga tidak dapat dibenarkan perbuatannya, begitu loh. Jadi untuk jaringannya itu ada beberapa, ada yang dari Polri aktif, ada juga yang dari anggota dewan yang saat ini juga aktif menjabat sebagai wakil rakyat di kabupaten... salah satu kabupaten di Provinsi Jambi, inisialnya E. Kalau untuk total transaksinya itu mencapai Rp2 miliar lebih. Total-totalnya Rp2 miliar lebih, cuma berapa total keseluruhan itu karena rinciannya banyak saya belum berani simpulkan, tapi Rp2 miliar itu lebih.

Isi Perintah Kombes HD ke Briptu MD

Kasus penipuan penerimaan calon Bintara Polri 2026 hingga puluhan miliar, diduga juga melihatkan pihak lain.

Briptu MD, mantan anggota Polri yang telah diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) oleh Polda Jambi, mengungkap informasi mengenai pihak lain yang diduga terkait kasus rekrutmen Polri tersebut.

Sebelumnya, MD telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan penerimaan calon Bintara Polri 2026.

Informasi tersebut disampaikan MD melalui kuasa hukumnya, Putra Tambunan, kepada tim Mabes Polri yang turun melakukan pemeriksaan terkait perkara tersebut.

Putra menegaskan, pihaknya tidak membenarkan perbuatan yang dilakukan kliennya dan mendukung proses hukum yang dilakukan Polda Jambi.

“Pada prinsipnya kami sedang tidak membenarkan apa yang menjadi perbuatan klien kami dan kami tentu mendukung Polda Jambi, khususnya Dirkrimum Polda Jambi, dalam mengupas tuntas dan menyelesaikan persoalan hukum ini,” kata Putra, Senin (21/9/2026).

MD Sebut Nama Mantan Karo SDM Polda Jambi

Menurut Putra, salah satu informasi yang disampaikan MD berkaitan dengan mantan pimpinan yang saat itu menjabat Karo SDM Polda Jambi, Kombes Pol HD.

Berdasarkan keterangan MD kepada kuasa hukumnya, MD mengaku pernah mendapat perintah dari HD setelah proses pengurusan mutasi selesai.

MD juga disebut kerap diminta mencari orang yang hendak dibantu dalam pengurusan mutasi.

Setelah itu, menurut Putra, MD mendapat perintah untuk mencari orang yang hendak dibantu dalam proses penerimaan Bintara Polri.

“Sebentar lagi, Pak, ada penerimaan Bintara Polri. Nah, carilah pasien sebanyak-banyaknya,” ujar Putra mengutip keterangan yang disampaikan kliennya.

MD kemudian disebut mencari sejumlah orang yang disebut sebagai “pasien” untuk dibantu dalam proses penerimaan Bintara Polri.

Dugaan Aliran Dana Capai Rp28 Miliar

Dari perkara tersebut, Putra menyebut dugaan aliran dana yang berkaitan dengan pengurusan calon Bintara Polri mencapai Rp28 miliar.

Menurut Putra, informasi mengenai dugaan aliran dana tersebut juga telah disampaikan MD saat menjalani pemeriksaan oleh tim Mabes Polri.

Putra juga menyebut MD mengungkap dugaan adanya aliran dana kepada dua oknum anggota Polri. Salah satunya disebut berpangkat brigadir, sedangkan lainnya merupakan seorang perwira.

“Dalam persoalan ini juga klien kami tidak seorang diri. Klien kami juga menginformasikan ada aliran dana kepada dua orang oknum Polri, yang salah satunya dari brigadir dan salah satunya juga dari perwira,” katanya.

Dalam proses konfrontasi yang dilakukan Mabes Polri, Putra menyebut Brigadir R juga diduga mengalirkan dana kepada seorang perwira berpangkat Ipda.

“Informasi yang kami dapatkan juga yang berkembang pada saat dilakukan konfrontir dari Mabes Polri, Brigadir R ini juga mengalirkan dana ini tadi ke salah satu perwira yang pangkatnya seorang Ipda,” ujarnya.

(Sumber: TribunJambi/Video cakapcuap News room)

Bank 9 Jambi Disorot, GPK Jambi Minta Gubernur Evaluasi Direksi dan Komisaris

JAMBI – Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) Provinsi Jambi meminta Gubernur Jambi bersama DPRD Provinsi Jambi memberikan kepastian kepada nasabah Bank Jambi yang hingga kini disebut masih terdampak persoalan layanan perbankan.

Ketua GPK Provinsi Jambi, Ade Mardhan, mengatakan pihaknya mempertanyakan penyelesaian persoalan yang sebelumnya disebut akan dituntaskan dalam waktu sekitar tiga bulan. Namun, menurut Ade, hingga kini sudah lebih dari enam bulan nasabah masih belum dapat menikmati sejumlah fasilitas perbankan, termasuk layanan mobile banking.

“Pada saat konferensi pers sekitar bulan dua atau bulan tiga yang lalu, komisaris, jajaran komisaris dan direksi Bank Jambi bersama Gubernur Jambi menyampaikan bahwasanya masalah banking ini akan selesai dalam jangka waktu tiga bulan. Namun nyatanya hari ini sudah enam bulan lebih, kita nasabah Bank Jambi belum juga bisa menikmati fasilitas m-banking,” ujar Ade Mardhan.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat nasabah yang menyimpan uang di Bank Jambi masih menghadapi keterbatasan dalam mengakses layanan perbankan.

Atas kondisi itu, GPK Jambi meminta Gubernur Jambi mengevaluasi jajaran direksi dan komisaris Bank Jambi. Ade bahkan meminta agar seluruh jajaran tersebut diganti apabila dinilai tidak mampu menyelesaikan persoalan yang terjadi.

“Kita minta Gubernur ganti seluruh jajaran direksi dan komisaris Bank Jambi karena tidak kompeten menyelesaikan masalah ini,” tegasnya.

Ade juga mempertanyakan secara terbuka persoalan yang menyebabkan sistem Bank Jambi dapat dibobol. Ia meminta agar kasus tersebut diungkap secara transparan, termasuk mengenai siapa pelaku dan berapa nilai kerugian yang sebenarnya terjadi.

“Ini jadi pertanyaan kita. Kita minta ini diungkap terang benderang. Siapa pelakunya, berapa kerugiannya, agar tidak ada fitnah, tidak ada klaim atau praduga di masyarakat,” katanya.

Selain persoalan layanan perbankan, GPK Jambi juga menyoroti pengelolaan tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha atau CSR yang berkaitan dengan Bank Jambi.

Ade menyebut Direktur Utama Bank Jambi ditunjuk sebagai pengelola Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha berdasarkan ketentuan yang disebutnya dituangkan dalam keputusan Gubernur dan diperkuat regulasi daerah.

Ia kemudian mempertanyakan informasi mengenai kerugian akibat serangan hacker yang disebut mencapai sekitar Rp143 miliar lebih. Menurut Ade, berdasarkan informasi yang diberitakan media, kerugian tersebut akan ditutup dari keuntungan Bank Jambi tahun 2025.

“Secara tidak langsung, Rp300 miliar keuntungan Bank Jambi hampir separuh dipakai untuk menutupi kerugian ini,” ujar Ade.

Persoalan tersebut, lanjutnya, juga perlu dikaitkan dengan transparansi pengelolaan CSR di Provinsi Jambi.

Ade menyoroti informasi mengenai dana CSR Provinsi Jambi yang disebut sekitar Rp1,9 miliar dan mempertanyakan apakah angka tersebut telah mencerminkan keseluruhan kontribusi perusahaan yang beroperasi atau berinvestasi di Jambi.

Ia mencontohkan, jika menggunakan asumsi 2 persen dari keuntungan Rp300 miliar, maka nilainya mencapai sekitar Rp6 miliar. Namun Ade menegaskan angka tersebut digunakan sebagai ilustrasi untuk mempertanyakan transparansi pengelolaan dana CSR.

“Nah pertanyaannya, untuk keseluruhan perusahaan yang berusaha atau berinvestasi di Jambi saja Rp1,9 miliar. Nah ini ada apa?” katanya.

Karena itu, GPK Jambi meminta DPRD Provinsi Jambi menjalankan fungsi pengawasan dan meminta penjelasan mengenai pengumpulan serta penggunaan dana CSR tersebut.

“Kita ini minta DPR tolong diselidiki. Ini memang bukan pemasukan negara, ini masuk dalam penerimaan negara bukan pajak. Tapi ini harus kita pantau. Fungsi pengawasan DPR harus jelas ini, ke mana uang CSR ini? Berapa yang terkumpul dan ke mana penggunaannya?” pungkas Ade Mardhan.(tim/sbr: sekatojambi)

Ini Daftar Nama 22 Pejabat Muaro Jambi yang Diantik Wabup Jun Mahir

Wabup Muaro Jambi Junaidi H. Mahir melantik 22 pejabat dan meminta mereka menjalankan tugas dengan integritas serta berorientasi pada pelayanan masyarakat.(Ist)

SENGETI | MERDEKAPOST.COM - Wakil Bupati Muaro Jambi, Junaidi H Mahir, melantik sejumlah Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2026.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut berlangsung di Ruang Ridan, Kantor Bupati Muaro Jambi, Senin (21/9/2026).

Pelantikan ini dilakukan sebagai langkah strategis Pemkab Muaro Jambi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan efektivitas organisasi, serta mengoptimalkan pelayanan publik dan tugas-tugas birokrasi.

Dalam arahannya, Wabup Junaidi H. Mahir yang akrab disapa Jun Mahir menegaskan bahwa jabatan yang diemban para pejabat baru bukan sekadar formalitas administratif, melainkan tanggung jawab moral kepada masyarakat.

“Jabatan adalah amanah dan tanggung jawab. Laksanakan tugas dengan penuh integritas, profesional, disiplin, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat,” tegas Jun Mahir.

Ia meminta para pejabat yang baru dilantik untuk segera beradaptasi di lingkungan kerja masing-masing, memperkuat koordinasi antarperangkat daerah, dan menjadikan sumpah jabatan sebagai komitmen kerja.

22 Pejabat yang dilantik.(doc/ist)

Menurutnya, ukuran keberhasilan pemerintah terletak pada seberapa besar manfaat pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pelantikan ini diharapkan mampu menyegarkan kinerja organisasi Pemkab Muaro Jambi dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, adaptif, serta mendukung keberlanjutan program pembangunan daerah.

Berikut nama-nama pejabat yang dilantik:

Edi Prianto, Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi.
Iskandar, Kepala Pelatihan Bidang Produktivitas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muaro Jambi.
Edi Wahyono, Kepala Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muaro Jambi.
Denny Errianza, Kepala Bidang Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muaro Jambi.
Tuti Hernawati, Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Desi Lestari, Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kelurahan Jambi Kecil, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi.
Indra, Kepala Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muaro Jambi.
Ade Rahmat Kurniawan, Kepala Subbagian Umum dan Keuangan pada Sekretariat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Muaro Jambi.
Sukemi, Kepala Subbagian Perencanaan dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muaro Jambi
Aulif, Kepala Subbagian Keuangan dan Aset pada Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi.
Hapni, Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Pijoan.
Alahap, Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi.
Isrok Virgurnawan Yamin Putra, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi.
Sugiman, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Muaro Jambi.
Muhammad Thoha, Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar pada Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi.
Sugiyana, Kepala Subbagian Umum dan Keuangan pada Sekretariat Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi.
Oky Tribuana, Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi.
Suhardiman, Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi.
Muhammad Sodikin, Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi.
Raifizen, Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi.
Mardiyana, Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Muda.
Ns. Fahri Gunawan, Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Muda.

(Penulis: Aldie Prasetya | Editor: Muhammad Adzan)