Merdekapost.com

GNPK-RI Dampingi IRBANSUS Audit Dugaan Carut Marut Dana Desa Betung Kuning Kerinci

Ketua GNPK-RI Kerinci beserta jajaran saat mendampingi IRBANSUS dalam kegiatan Audit Dugaan Carut Marut Dana Desa Betung Kuning Sitinjau Laut Kerinci.(mpc)

Kerinci, Merdekapost.com – Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Kabupaten Kerinci hadir mendampingi Inspektur Pembantu Khusus (IRBANSUS) dalam proses audit penggunaan Dana Desa di Desa Betung Kuning, Kecamatan Setinjau Laut, Kabupaten Kerinci, Rabu (4/2/2026).

Dana Desa yang dikucurkan pemerintah pusat sejak tahun 2015 lalu merupakan Program yang bersumber dari APBN yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangun Indonesia dari desa, sejalan dengan visi pembangunan nasional.

Ketua GNPK-RI Kabupaten Kerinci, Yusup Basri, memimpin langsung pendampingan terhadap IRBANSUS dalam pelaksanaan audit lapangan terkait penggunaan Dana Desa di Desa Betung Kuning. Ia menegaskan pentingnya keterbukaan hasil pemeriksaan kepada publik.

Sidang Kasus PJU Kerinci Terungkap Dugaan Skema Pokir dan Fee Proyek

Sidang Kasus PJU Kerinci Terungkap Dugaan Skema Pokir dan Fee Proyek

Sidang Kasus PJU Kerinci Terungkap Dugaan Skema Pokir dan Fee Proyek.(ist)

Jambi, Merdekapost.com – Dugaan keterlibatan anggota DPRD Kabupaten Kerinci kembali mencuat dalam persidangan kasus korupsi proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp2,7 miliar.

Persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jambi, Senin (2/2/2026), menghadirkan saksi ahli meringankan serta mendengarkan kesaksian antar terdakwa atau saksi mahkota. Dalam persidangan tersebut, sejumlah terdakwa mengungkap adanya dugaan penerimaan fee proyek oleh anggota DPRD, meski pada sidang sebelumnya para terdakwa sempat membenarkan keterangan anggota dewan yang membantah menerima uang proyek.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) kembali membuka bukti komunikasi antara para terdakwa dan pihak lain, termasuk dugaan komunikasi dengan anggota DPRD. Salah satunya komunikasi antara terdakwa Nel Edwin dengan terdakwa Yuses Alkadira yang memperlihatkan adanya penyerahan daftar rekanan proyek.

Dalam persidangan terungkap, Nel Edwin menyerahkan daftar lima perusahaan calon pelaksana proyek dalam bentuk file yang disimpan dalam flashdisk kepada Yuses. Setelah itu, keduanya melanjutkan komunikasi melalui pesan WhatsApp.

Nel Edwin mengaku dokumen tersebut diperoleh dari para rekanan yang juga menjadi terdakwa dalam perkara yang sama. Ia menyebut pengumpulan nama perusahaan tersebut merupakan pesanan dari anggota DPRD.

“Dari rekanan dikumpulkan jadi satu, kemudian dikasihkan ke Yuses,” ujar Nel Edwin di hadapan majelis hakim.

Persidangan juga menghadirkan kesaksian mantan Kepala Dinas Perhubungan Kerinci, Heri Cipta, yang mengaku kerap dimintai sejumlah uang dalam proses pengajuan proyek PJU.

“Jika tidak saya berikan, paket ini tidak mau disahkan oleh anggota dewan,” ungkap Heri Cipta dalam persidangan.

Heri juga menggambarkan bahwa setelah pengesahan anggaran, dirinya sering dihubungi anggota DPRD untuk meminta bantuan uang dengan berbagai alasan.

“Kami sudah bantu mengesahkan anggaran bapak, bantu lah kami beli bensin. Itu tidak pasti, kadang sedikit kadang banyak,” jelasnya.

Namun, Heri tidak menyebutkan identitas anggota DPRD yang dimaksud. Ia hanya menyatakan bahwa Dinas Perhubungan merupakan mitra kerja Komisi III DPRD Kabupaten Kerinci.

Jaksa Yogi Purnomo menjelaskan, dalam persidangan turut dihadirkan saksi ahli meringankan atas nama Ermayeni dari UKPBJ Provinsi Jambi. Selain itu, persidangan juga mendengarkan kesaksian antar terdakwa, di antaranya Nel Edwin, Heri Cipta, Yuses Alkadira, Jefron, Gunawan, dan Sarfano.

Menurut Yogi, dalam persidangan terungkap bahwa pemecahan paket proyek diduga merupakan permintaan anggota DPRD. Selain itu, sejumlah terdakwa menyebut adanya pemberian fee proyek sebesar 15 persen kepada anggota dewan, baik melalui Nel Edwin maupun Heri Cipta.

Jaksa juga mengungkap bahwa daftar pokok pikiran (pokir) proyek PJU diduga berasal dari anggota DPRD, berupa daftar nama-nama pihak yang diarahkan untuk mengerjakan proyek.

Meski demikian, Yogi mengaku pihaknya masih menemukan kejanggalan dalam persidangan. Para terdakwa mengaku adanya pemberian fee, namun pada sidang sebelumnya mereka membenarkan pernyataan anggota DPRD yang menolak tuduhan tersebut.

“Tadi juga kami tanyakan kenapa saat anggota dewan bersaksi mereka tidak keberatan. Apakah takut atau bagaimana, mereka tidak bisa menjelaskan,” ujar Yogi.

Jaksa juga menyebut bahwa hingga saat ini belum ada bukti konkret dari para terdakwa terkait pemberian fee kepada anggota DPRD, karena sebagian besar diakui dilakukan secara tunai.

Dari total kerugian negara sebesar Rp2,7 miliar, para terdakwa baru menitipkan pengembalian sebesar Rp1,4 miliar. Jaksa menyatakan masih menelusuri pihak yang bertanggung jawab atas sisa kerugian negara tersebut.

Sementara itu, penasehat hukum terdakwa Heri Cipta, Adithiya Diar, menilai terdapat fakta baru dalam persidangan, terutama terkait kesaksian yang menyebut adanya penitipan uang kepada anggota DPRD, baik melalui terdakwa maupun secara langsung.

Ia juga menyoroti adanya dugaan kenaikan nilai anggaran proyek dari 12 titik hingga mencapai sekitar Rp379 juta yang masih perlu dikaji terkait mekanisme pengadaannya.

Kuasa hukum terdakwa Yuses Alkadira, Viktor Yanus Gulo, menyebut fakta persidangan menunjukkan Yuses tidak menerima fee proyek. Namun ia menegaskan adanya dugaan aliran dana kepada sejumlah anggota DPRD.

“Ada anggota DPRD yang menerima hingga ratusan juta rupiah, bahkan disebut ada bukti transfer beberapa kali,” ungkapnya.

Ia juga meminta aparat penegak hukum bersikap adil dalam menetapkan tersangka dan tidak hanya menjerat pihak pelaksana proyek.

Menanggapi hal tersebut, Jaksa Yogi mempersilakan para terdakwa dan kuasa hukum untuk membuktikan dugaan keterlibatan anggota DPRD dalam persidangan lanjutan yang dijadwalkan berlangsung Selasa (3/2/2026).

Pilihan Redaksi: Sampah Medis Menggunung di RSUD Raden Mattaher Jambi, Pengelolaan Limbah Dipertanyakan?

“Tidak menutup kemungkinan jika nanti dalam putusan pengadilan ada pihak lain yang ikut terseret, termasuk anggota dewan,” tegasnya.

Dalam perkara ini, terdapat 10 terdakwa yang menjalani proses hukum, di antaranya Heri Cipta selaku Kepala Dinas Perhubungan Kerinci, Nel Edwin selaku Kepala Bidang Lalu Lintas dan Prasarana sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen, serta sejumlah direktur perusahaan rekanan dan pejabat pengadaan proyek PJU tahun 2023.

Polda Jambi Pastikan Harga dan Stok Bahan Pokok Aman Jelang Ramadan dan Idulfitri 2026

Jelang Ramadan 2026, Polda Jambi Pastikan Stok dan Harga Bahan Pokok Aman Terkendali.(IST)

JAMBI, MERDEKAPOST.COM – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi melalui Subdit I Industri dan Perdagangan (Indagsi) melakukan pengecekan langsung harga serta ketersediaan bahan pokok (bapok) di Pasar Tradisional Angso Duo, Kota Jambi, Selasa (3/2/2026) pagi.

Kegiatan ini merupakan bagian dari Satgas Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan dan Mutu Pangan 2026 Provinsi Jambi dalam rangka pengawasan menjelang bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idulfitri.

Pengecekan tersebut melibatkan sejumlah instansi terkait, antara lain perwakilan Badan Pangan Nasional RI, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Perum Bulog wilayah Jambi, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi. Dari unsur kepolisian, kegiatan dipimpin personel Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Jambi.

Sampah Medis Menggunung di RSUD Raden Mattaher Jambi, Pengelolaan Limbah Dipertanyakan?

Kasubdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Jambi, AKBP Hernawan, mengatakan hasil pemantauan menunjukkan ketersediaan stok bahan pokok di Jambi masih mencukupi dan harga relatif stabil.

“Untuk bahan pokok secara umum masih aman. Harga rata-rata masih terjangkau dan stok juga cukup tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan dan Idulfitri,” ujar AKBP Hernawan.

Adapun hasil pengecekan harga di Pasar Angso Duo antara lain daging ayam Rp37.000 per kilogram, daging sapi segar berkisar Rp125.000 hingga Rp140.000 per kilogram, serta daging beku antara Rp85.000 sampai Rp125.000 per kilogram. Untuk komoditas cabai, cabai merah dijual Rp36.000–Rp40.000 per kilogram, cabai rawit hijau Rp44.000–Rp46.000 per kilogram, dan cabai hijau Rp28.000 per kilogram.

Sementara itu, harga beras SPHP tercatat Rp12.000 per kilogram, Minyak Kita Rp15.700 per liter, bawang merah Rp32.000 per kilogram, dan bawang putih Rp30.000 per kilogram.

Meski secara umum stabil, petugas menemukan adanya pedagang yang menjual Minyak Kita sedikit di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp15.700 per liter.

Bacaan Lainnya: Viral, Video Pelajar Lampung Timur Terpaksa Seberangi Sungai dengan Perahu Getek

“Ada yang menjual Rp16.000 per liter dengan alasan keterbatasan uang kecil untuk kembalian. Namun tetap kami ingatkan agar menjual sesuai HET supaya tidak menimbulkan keresahan di masyarakat,” jelasnya.

Selain itu, ditemukan pula satu merek beras premium yang dijual Rp15.600 per kilogram, sedikit di atas HET Rp15.400 per kilogram. Petugas langsung memberikan imbauan kepada pengecer agar menyesuaikan harga sesuai ketentuan yang berlaku.

Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H. Siregar melalui Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol. Erlan Munaji menyampaikan bahwa langkah ini merupakan arahan langsung Kapolda Jambi sebagai bentuk kehadiran Polri dalam menjaga stabilitas pangan di daerah.

“Kami ingin memastikan masyarakat tidak mengalami kesulitan mendapatkan bahan pokok dengan harga yang wajar, khususnya menjelang Ramadan dan Idulfitri. Polda Jambi akan terus melakukan pengawasan bersama instansi terkait agar distribusi lancar, stok aman, dan tidak ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan dengan cara melanggar aturan,” ujar Kabid Humas Polda Jambi

Kabid Humas Polda Jambi menegaskan bahwa pengawasan terhadap harga dan distribusi bahan pokok akan terus dilakukan secara berkala dengan menggandeng instansi terkait guna menjaga stabilitas pasar.

“Intinya kami ingin menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok, serta memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selama kegiatan pemantauan, situasi terpantau aman dan kondusif,” tutupnya.(adz)

Pasca 145 Orang Diduga Keracunan MBG, Pemkab Muaro Jambi Panggil Seluruh Kepala SPPG

Diduga keracunan MBG, Belasan siswa di Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, masih menjalani perawatan intensif di RSUD Ahmad Ripin Sengeti. (ist)

SENGETI | MERDEKAPOST.COM - Hingga Minggu (1/2/2026), belasan pelajar di Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, masih menjalani perawatan intensif.

Mereka diduga mengalami keracunan usai mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Jumat (30/1/2026) kemarin.

Direktur RSUD Ahmad Ripin Sengeti, Agus Subekti, menyampaikan bahwa sebagian besar pasien telah diperbolehkan pulang.

"Pasien yang masih dirawat saat ini ada 12 orang," kata Agus Subekti.

Ia menjelaskan, sebelumnya sebanyak 145 pasien sempat ditangani rumah sakit tersebut.

Dari jumlah itu, 99 orang menjalani perawatan inap dan 44 orang mendapatkan perawatan jalan.

Selain itu, dua pasien lainnya dirujuk ke RSUD Raden Mattaher Jambi.

"Ini merupakan update 1 Februari 2026 pukul 14.30 WIB," imbuhnya.

Para korban berasal dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak TK, SD, MTS atau sederajat, hingga guru dan balita.

Dugaan sementara, gangguan kesehatan yang dialami muncul setelah mereka mengonsumsi makanan dari program MBG yang dibagikan pada Jumat (30/1/2026).

Menindaklanjuti peristiwa tersebut, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menghentikan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sengeti.

Sekretaris Daerah Muaro Jambi, Budhi Hartono, mengatakan penghentian layanan dilakukan sambil menunggu hasil penyelidikan serta uji laboratorium terhadap sampel makanan.

“Kami sudah berkoordinasi dengan koordinator SPPG. Sampai hasil investigasi keluar, SPPG Sengeti ditutup sementara,” ujar Budhi.

Menurutnya, proses pemeriksaan melibatkan Badan Gizi Nasional (BGN) bersama pemerintah daerah serta instansi terkait lainnya.

Budhi juga menyinggung adanya indikasi kelalaian dalam penerapan standar operasional prosedur (SOP).

Ia menilai kejadian tersebut semestinya bisa dicegah apabila SOP dijalankan secara konsisten, mulai dari aspek kebersihan, mutu bahan makanan, hingga pemenuhan standar gizi.

"Kalau SOP dijalankan dengan baik, kejadian seperti ini tidak akan terjadi,” katanya.

Sebagai langkah antisipasi, pemerintah daerah berencana mengumpulkan seluruh kepala SPPG se-Kabupaten Muaro Jambi pada Senin (2/2/2026).

Tujuannya, memperketat pengawasan serta memastikan kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku.

Peristiwa ini disebut sebagai kasus pertama dugaan keracunan MBG di Muaro Jambi sejak program tersebut dijalankan.

Meski demikian, Budhi menegaskan pengawasan akan diperketat ke depan.

“Program ini tidak boleh membahayakan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Muaro Jambi, Wiranto, meminta pihak penyelenggara program bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

DPRD berencana memanggil pengelola SPPG untuk meminta penjelasan.

Ia menekankan bahwa pengawasan harus dilakukan secara bersama-sama agar program yang bertujuan meningkatkan gizi anak tidak berubah menjadi ancaman.

“Mereka harus bertanggung jawab. Jangan sampai program yang niatnya baik justru membahayakan anak-anak," kata Wiranto.

Terpisah, Kepala SPPG Sengeti, Akbar Amrullah, menyatakan bahwa penyebab pasti dugaan keracunan masih dalam tahap pemeriksaan.

Ia juga membantah tudingan adanya praktik penggunaan ulang makanan.

"Tidak ada makanan yang didaur ulang. Semua bahan yang datang diolah dan disajikan pada hari yang sama,” ujarnya.

(Merdekapost.com | Ali)

Dilantik Malam Tadi, Ini Nama Pejabat Eselon II, III dan IV Sungai Penuh yang Dilantik Wawako Azhar Hamzah

Wawako Sungai Penuh Azhar Hamzah saat melantik dan mengukuhkan 144 pejabat Pemkot yang terdiri atas 9 pejabat eselon II, 63 pejabat eselon III, dan 72 pejabat eselon IV. (Istimewa)

SUNGAIPENUH, MERDEKAPOST.COM – Pemerintah Kota Sungai Penuh kembali melakukan penyegaran besar dalam struktur birokrasi. Wakil Wali Kota Sungai Penuh, Azhar Hamzah, secara resmi melantik, mengukuhkan, dan mengambil sumpah jabatan 144 pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemkot Sungai Penuh, Sabtu malam (31/1/2026).

Pelantikan berlangsung di Aula Kantor Wali Kota Sungai Penuh. Sekretaris Daerah Alpian, para asisten, kepala OPD, serta undangan lainnya turut menghadiri kegiatan tersebut. Pemerintah daerah menjadikan langkah ini sebagai strategi untuk memperkuat kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) dan meningkatkan pelayanan publik.

Dari total 144 pejabat yang dilantik, terdiri atas 9 pejabat eselon II, 63 pejabat eselon III, dan 72 pejabat eselon IV. Rotasi dan pengukuhan ini diharapkan mampu mempercepat pembangunan daerah serta membentuk birokrasi yang lebih profesional dan adaptif.

Dalam arahannya, Wakil Wali Kota Azhar Hamzah menegaskan bahwa jabatan bukan sekadar posisi struktural, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Jabatan adalah kepercayaan. Saya berharap seluruh pejabat yang dilantik dapat bekerja sungguh-sungguh, profesional, loyal, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” tegas Azhar Hamzah.

Azhar Hamzah juga meminta para pejabat yang baru dilantik untuk segera beradaptasi dengan tugas masing-masing, meningkatkan kinerja OPD, serta memperkuat sinergi antarperangkat daerah demi mewujudkan visi pembangunan Kota Sungai Penuh.

Berikut beberapa nama mereka yang dilantik:

Eselon II:

Yz Oktavianus Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Suharman Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perkebunan, dan Peternakan.

Alpianti Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk.

Aflizar Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Dafri Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Sunardi Kepala Dinas Perizinan dan Pelayanan Terpadu.

Tiarudin Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja.

Joni Zeber Kepala Bappeda dan Riset Daerah.

Dedi Wahyudi Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

Bacaan Lainnya:

Bupati Merangin M Syukur Lantik 8 Pejabat Eselon II, Ini Daftar Namanya!

Eselon III

Mila Honovia – Irban I

Leni Yunilza – Sekretaris BPBD

Mahasa Erlangga – Kabag Perundang-undangan DPRD

Qory Ekaswati – Kabag Anggaran DPRD

Indri Firman – Kabid Bappeda

Alfred Yoza – Kabag Administrasi Pembangunan Setda

Azar Deni – Sekcam Sungai Bungkal

Maryani – Kabid Koperasi

Reni Kurnia – Kabid Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM Diskop

Eko Purnaputra – Kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes

Ners Marlinda Angriawan – Direktur RS Bakri

Mona Fitri Anggraini – Kabid Perencanaan, Evaluasi, dan Pengelolaan Sistem Informasi Bapenda

Heri Irawan – Kabid Pendapatan Pajak Daerah Bapenda

Eva Marni – Kabid Bappeda

Pebrinida Sasmita – Kabid Bappeda

Marman – Kabid Dinas Perhubungan

Helmi – Kabid Sarana dan Prasarana Damkar

Mira Satriani – Kabid Pembinaan PAUD Disdik

Deri Napolion – Kabid Pembinaan Disdik

Ners Romi Wijaya – Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes

dr. Rinda Purmasari – Kabid Pelayanan dan Keperawatan RSU

Febria Kusuma – Kabid Pelayanan Penunjang RSU

Dewi Erlina – Kabid Keuangan dan Perencanaan RSU

Leo Candra Kusnadi – Sekretaris Budparpora

Edwin Dwi Lesmana Putra – Kabid Perencanaan Bappeda

Depin Trisna Dewi – Kabid Pengembangan Kompetensi BKPSDM

Nova Rozi, S.Pd – Kabid Sarana dan Prasarana Dishub

Sandra Febrial – Kabid Pengelolaan BMD BKAD

Neli Madyawati – Sekretaris PPPA

Herlinda – Kabid PPPA

Osman – Kabid Perikanan

Dadang Sofriadi – Kabid Satpol PP

Despia Safitri – Kabid Lingkungan Hidup

Agustian Heri – Sekretaris BKAD

Fajri – Sekretaris Badan Pendapatan

Amrizon – Kabag Pemerintahan

Rozalek Basayrin – Kabag Ekonomi

Liza Permana Sari – Sekretaris PUPR

Yulizar – Sekretaris Satpol PP

Gusti Kurnia – Sekretaris PTSP

Sonya Lesmana – Sekretaris Diskoperasi

Ners Yafrizal – Kabid Dinas Kesehatan

Firta Melyati – Sekretaris Pertanian

Ir. Dita Autri – Kabid PUPR

Teddy Adrian – Kabid Perumahan PUPR

Dede Kostri – Kabid Bina Marga PUPR

Ari Susanti – Kabid Cipta Karya PUPR

Farya – Kabid Sosial

Setia Dwi Putri – Kabid PTSP

Fidya Putra, S.Sos – PTSP

Davit Setiawan – Kabid Koperasi

Widya Roza – Kabid Tanaman Hortikultura

Rini Misda Safrini – Kabid Ketahanan Pangan

Ners Reti – Kabid PPPP dan KB

Surya Anggraini – Kabid Ekonomi Kreatif

Nirpa – Kabid Pemuda

Endang Kurniawan – Kabid Olahraga

Sulastri – Kabid Bappeda

Ike Kurniawan – Kabid Anggaran BKAD

Puti Mayangsari – Kabid Akuntansi

Intan Suri – Kabid PBB dan BPHTB

Eliya Gusniardi – Kabid Balai Latihan

Reno Hanjoni – Kabid Perfilman

(adz)

Bupati Merangin M Syukur Lantik 8 Pejabat Eselon II, Ini Daftar Namanya!

BANGKO - Bupati Merangin M Syukur melantik delapan pejabat hasil seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama tahun 2025. Pelantikan berlangsung di Aula Rumah Dinas Bupati Merangin, Jumat (30/1/2026).

Prosesi pelantikan dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin Zulhifni, Asisten I Sukoso, seluruh kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin, serta perwakilan Forkopimda Merangin.

Pelantikan berlangsung khidmat, diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Dalam sambutannya, Bupati M Syukur menegaskan para pejabat yang dilantik merupakan hasil seleksi terbuka yang dilaksanakan secara ketat dan objektif, berdasarkan kompetensi serta kualitas masing-masing peserta.

“Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik hari ini akan memimpin OPD strategis dengan beban kerja yang berat, namun sangat menentukan keberlangsungan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Merangin,” ujar M Syukur.

Ia menjelaskan, OPD yang dipimpin para pejabat tersebut berperan langsung dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang meliputi sektor kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.

Menurut M Syukur, pelantikan ini bukan sekadar pemenuhan aturan administratif, melainkan bentuk kepercayaan yang harus dijawab dengan kinerja nyata.

“Setelah dilantik, saudara harus segera menyusun dan merealisasikan program-program kerja sesuai perjanjian kinerja yang telah ditandatangani,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya peran pejabat tinggi pratama dalam menentukan kualitas kinerja OPD.

“Tinggi rendahnya kinerja OPD sangat ditentukan oleh kepemimpinan dan kebijakan pejabat pimpinan tinggi pratama. Saya berharap kebijakan yang diambil mampu mengakselerasi pencapaian visi dan misi Merangin Baru 2030,” katanya.

Bupati juga mengingatkan agar para pejabat menghilangkan ego sektoral, membangun komunikasi yang efektif antarunit kerja, serta menciptakan sinergi untuk mencapai tujuan bersama.

Selain itu, M Syukur berpesan agar para kepala OPD menjadi pemimpin yang inspiratif, mampu memotivasi jajaran staf, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, serta menjunjung tinggi profesionalisme dan pelayanan prima kepada masyarakat.

“Saudara yang dilantik hari ini bukan karena paling hebat, melainkan karena mendapat kepercayaan. Jalankan prioritas Bupati dan Wakil Bupati, tingkatkan disiplin, pahami visi, misi, dan program kerja demi kepentingan masyarakat Kabupaten Merangin,” pungkasnya.

Daftar Nama Pejabat Merangin yang Dilantik

1. Risdiansyah, ST, MM, sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Risdiansyah sebelumnya penata kelola sistem dan teknologi informasi BKPADMD Tanjab Timur

2. Ermanto, SKM., M.Si, sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan. Ermanto sebelumnya menjabat Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Merangin

3. Ahmad Khoiruddin Agung Saputro, S.IP, sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika. Ahmad Khoiruddin sebelumnya menjabat Sekretaris BPPRD Kabupaten Merangin.

4. Daryanto, SP, sebagai Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan. Daryanto sebelumnya menjabat Kabag Perekonomian Setda Kabupaten Merangin.

5. Mujiburrahman, SP, sebagai Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Sebelumnya Mujiburahman menjabat Sekretaris Dinas TPH Kabupaten Merangin

6. Sibas A, S.S.T, sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sebelumnya Sibas menjadi Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Setda Merangin.

7. dr. Irwan Kurniawan, sebagai Kepala Dinas Kesehatan. Sebelumnya dr Iwan menjabat Direktur RSUD Kolonel Abundjani Bangko

8. Dr. Misrinadi, S.Pd, MM, sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Misrinadi sebelumnya menjabat Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.(adz)

Korban Keracunan MBG Muaro Jambi Bertambah jadi 85 orang

Muaro Jambi - Korban keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Sengeti, Kabupaten Muaro Jambi, bertambah menjadi 85 orang hingga Jumat sore (30/01/2026).

Seluruh korban dirawat di RSUD Ahmad Ripin Sengeti.

Insiden keracunan diduga berasal dari menu soto yang disajikan oleh SPPG dan berdampak pada tujuh sekolah.

Dua guru turut menjadi korban setelah mencicipi makanan sebelum dibagikan kepada siswa. Tak hanya siswa, anggota keluarga juga ikut keracunan usai menyantap sisa makanan.

Pihak SPPG Sengeti membantah makanan basi dan menegaskan sajian telah sesuai standar. Sementara itu, Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno memastikan seluruh korban dirawat intensif dan biaya pengobatan ditanggung pemerintah daerah. (sumber: jambisharing)

Catut Foto Kadis PUPR Kerinci, Nomor WhatsApp Diduga Modus Penipuan

Kerinci, Merdekapost.com – Sebuah nomor WhatsApp tidak dikenal beredar dengan menggunakan foto profil Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kerinci, Maya Novefry.

Oknum tidak bertanggung jawab diduga sengaja menjalankan aksi tersebut untuk menghubungi sejumlah pihak.

Kepala Dinas PUPR Kerinci, Maya Novefry, membenarkan adanya penyalahgunaan foto profil miliknya. Ia menerima laporan langsung dari seorang teman yang mendapat pesan dari nomor WhatsApp tidak dikenal tersebut.

“Saya mendapat informasi dari seorang teman. Nomor WhatsApp itu menghubungi salah satu teman saya dengan menggunakan foto profil saya,” ungkap Maya Novefry saat dikonfirmasi, Jum’at (30/1/2026).

Maya Novefry juga menyampaikan bahwa dirinya hanya menggunakan satu nomor WhatsApp pribadi. Selama ini, rekan kerja, kolega, dan masyarakat mengenal nomor tersebut sebagai satu-satunya kontak resmi miliknya.

“Selain nomor pribadi yang biasa saya gunakan, saya tidak memiliki nomor kontak lain,”beber Maya.

Maya Novefry memastikan bahwa setiap pesan atau panggilan dari nomor tak dikenal yang menggunakan foto profil dirinya sama sekali tidak berasal darinya.

“Jika ada nomor tak dikenal yang menghubungi dengan menggunakan foto profil saya, itu bukan saya,” ujarnya.

“Para kerabat, Rekan kerja, kolega hingga masyarakat agar tetap waspada dan tidak mudah mempercayai pesan yang mengatasnamakan dirinya. Selalu melakukan konfirmasi langsung atau mengabaikan pesan yang mencurigakan. langkah tersebut dapat mencegah potensi penipuan dan praktik penyalahgunaan identitas,” pungkasnya.

Sebagai tambahan informasi, praktik penyalahgunaan identitas melalui aplikasi pesan instan seperti WhatsApp terus meningkat. Oleh karena itu, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan dan selalu memverifikasi setiap permintaan, terutama yang berkaitan dengan kepentingan pribadi maupun keuangan.(adz)

Bupati BBS Langsung Turun ke RS Pasca Dapat Kabar Puluhan Siswa Muaro Jambi Diduga Keracunan MBG

Bupati BBS Langsung Turun ke RS Pasca Dapat Kabar Puluhan Siswa Muaro Jambi Diduga Keracunan MBG.(ist)

MUAROJAMBI, MERDEKAPOST.COM — Puluhan anak di Kabupaten Muaro Jambi diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dari sekolah. Jumlah korban dilaporkan lebih dari 40 orang, sebagian besar merupakan anak usia sekolah, dengan gejala muntah, diare, badan lemas, hingga bibir membiru.

Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno mengatakan pemerintah daerah menanggung seluruh biaya pengobatan korban. “Kesehatan anak-anak menjadi prioritas utama. Seluruh pengobatan diberikan secara gratis,” kata dia.

Wako Alfin dan Wawako Azhar Tinjau SPAM Hamparan Rawang

Pantauan di RSUD Ahmad Ripin Sengeti menunjukkan pasien anak terus berdatangan sejak siang hari dengan keluhan serupa. Sejumlah orang tua menyebut gejala muncul tidak lama setelah anak-anak mengonsumsi makanan di sekolah.

Fitriani, orang tua murid tingkat RA, mengatakan anaknya mengalami muntah dan gemetaran usai makan di sekolah. “Sekitar pukul sebelas masih normal. Setelah makan di sekolah, kondisinya langsung menurun,” ujarnya.

Kasus serupa juga dialami murid SD Negeri 205 Kelurahan Sengeti. Ratih, orang tua murid, mengatakan anaknya mengalami muntah dan diare setelah menyantap menu soto dari program Makanan Bergizi Gratis di sekolah.

Bacaan Lainnya:

Terjun Langsung ke Alam, Bupati Kerinci Monadi Susuri Hutan Pauh Tinggi

Pemerintah daerah menyatakan tengah menyiapkan langkah penanganan lanjutan terkait Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Namun, fokus utama saat ini adalah penanganan medis agar seluruh korban segera pulih. Pemerintah mengimbau masyarakat tetap tenang dan mengikuti arahan petugas kesehatan.(Red)

Wako Alfin dan Wawako Azhar Tinjau SPAM Hamparan Rawang

Wako Alfin dan Wawako Azhar Tinjau SPAM Hamparan Rawang.(ist/hms)

SUNGAI PENUH – Walikota Sungai Penuh, Alfin, SH bersama Wakil Walikota Azhar Hamzah meninjau Sarana Penyediaan Air Minum (SPAM) Hamparan Rawang yang berlokasi di Desa Simpang Tiga Rawang, Kecamatan Hamparan Rawang, Jumat (30/1).

Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi infrastruktur SPAM serta memastikan sistem penyediaan air bersih dapat berfungsi optimal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat setempat operasional serta kendala yang dihadapi di lapangan.

Walikota Sungai Penuh Alfin, SH menegaskan bahwa ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Ia berharap keberadaan SPAM Hamparan Rawang dapat memberikan manfaat maksimal dan berkelanjutan bagi warga.

Peninjauan ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam meningkatkan pelayanan dasar serta mendukung kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan infrastruktur yang memadai dan berfungsi dengan baik.(adz)