MERDEKAPOST.COM

DPR dan Pemerintah Sepakat UU Pemilu Batal Direvisi, Pileg dan Pilpres Serentak Tetap 2024

Anggota DPR mengikuti Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan III 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.(Foto: ANTARA)

Jakarta | Merdekapost.com - DPR dan Pemerintah yang diwakili Menkumham Yasonna Laoly menyepakati RUU Pemilu dikeluarkan dari prolegnas 2021. Hal itu diputuskan dalam rapat Baleg siang ini.

Rapat dipimpin oleh Ketua Baleg Supratman Andi Agtas didampingi Wakil Ketua Baleg Willy Aditya. Dengan dikeluarkan dari Prolegnas, maka RUU Pemilu yang semula didukung mayoritas parpol, batal direvisi.

Dalam pandangan mini fraksi hanya Fraksi PKS yang menolak RUU Pemilu dikeluarkan dari prolegnas, selebihnya menyetujui. Nantinya, RUU Pemilu diganti dengan RUU KUP (Ketentuan Umum Perpajakan).

"Daftar Prolegnas Tahun 2020-2024 bisa kita setujui?" tanya Supratman di ruang rapat Baleg, Selasa (9/3)

"Setuju," jawab anggota Baleg dan pemerintah.

• Ini 11 Ketua DPD PAN Kabupaten/Kota Se-Jambi Hasil Musda, Dua Diantaranya Bupati

Dengan dicabut dari Prolegnas 2020-2024, maka UU Pemilu yang mengatur Pileg dan Pilpres digelar serentak 2024 tetap berlaku. Begitu juga ketentuan UU Pilkada yang menghapus Pilkada 2022 dan 2023, diserentakkan ke 2024 tetap berlaku.

Dengan demikian jumlah RUU Prolegnas Prioritas 2021 tetap berjumlah 33. RUU KUP merupakan usulan Fraksi Golkar.

"Jadi hari ini karena kita sudah mengambil keputusan dan disetujui oleh fraksi-fraksi dan pemerintah dan DPD, Prolegnas kita tetap 33 jumlahnya hanya ada 2 perubahan, satu RUU Pemilu dikeluarkan dan digantikan dengan RUU KUP. Selain itu sama saja," papar Supratman.

• Viral! Foto Moeldoko Cium Tangan SBY, "Menyesal Saya Dulu Telah Beri Kepercayaan Kepadanya"

Senada dengan Baleg, pemerintah menyambut baik usulan mengganti RUU Pemilu dengan RUU KUP.

"Saya baru dapat koordinasi dengan Pak Menko, memang sebagian isi dari KUP sudah masuk di Ciptaker, tapi pemerintah ingin karena persoalan pajak ini yang juga merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting, perlu kita pertimbangkan jika fraksi fraksi setuju, karena ini sebelumnya sudah masuk, tinggal kita dorong saja, karena sudah kita bicarakan bahkan hampir dulu sempat dibahas kemudian karena kita masuk ke UU yang lain ini tertunda," beber Yasonna.

Selanjutnya prolegnas 2021 akan diketuk di Paripurna DPR, belum diketahui kapan paripurna untuk pengesahan prolegnas akan digelar.(adz | kumparan.com*)

Kubu Moeldoko Respons Soal Gatot Nurmantyo Diajak Kudeta AHY

Pendukung KLB Moeldoko minta waktu berkoordinasi terlebih dulu sebelum menjawab pengakuan Gatot Nurmantyo pernah diajak gulingkan AHY. Pendukung KLB Moeldoko akan berkoordinasi terlebih dulu sebelum menjawab pengakuan Gatot Nurmantyo pernah diajak gulingkan AHY. (ANTARA)

Mantap! Cegah Politik Uang, 5 Cakades di Kerinci Disumpah Didalam Masjid

Acara sumpah terhadap para Calon Kades Cupak. (adz)

Kerinci | Merdekapost.com– Sebuah vidio berdurasi 11 menit 28 detik viral di media sosial Facebook.

Dalam vidio terlihat acara sakral tersebut dilaksanakan di Masjid.

Vidio tersebut awalnya dishare oleh salah satu pengguna akun Facebook atas nama Franstiawan Fran, kepada Grup Facebook Kerinci Hilir Bersatu.

Setelah ditelusuri, ternyata vidio tersebut berisikan konten tentang detik-detik dilaksanakannya acara pengambilan sumpah, terhadap para calon kades pada salah satu desa di Kerinci.

Acara pengambilan sumpah itu dilakukan terhadap para Calon Kades di Desa Cupak. Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci.

Para Nettizen lantas langsung merespon vidio tersebut.

Beragam komentar pun sontak meramaikan kolom komentar.

"Semoga desa-desa yang lain di Kab. Kerinci mencontohkan nya, Mantul,” tulis akun facebook Letmi Futra Letmi.

“Adakah desa lain Sanggup ambil sumpah seperti ini calon kades. kalau desa ingin maju elok cara angkat sumpah seperti ini, kalau dia langar di kutuk Al-Quran.” Tulis akun Rizal Tijani.

“Ini baru mantap, Pertama kali dalam sejarah untuk Desa Cupak angkat sumpah untuk Calon Kades mudah²an ini akan dijadikan contoh untuk kerinci lebih maju.”komentar Abinya Adira Azzahra.

“Mantap, jangan lupo panitia juga ikut disumpah biar netral.” Tulis akun Irawadi Uska Advokat Kerinci.

Kepada media, warga cupak megakui bahwa video tersebut benar dilaksanakan didesanya.

Itu dilakukan supaya calon kades tidak melakukan sogok-menyogok suara pada Pilkades Desa Cupak April mendatang.

“Ada 5 calon kades yang diambil sumpah, pengambilan sumpah dilakukan semua tokoh masyarakat dan Alim Ulama Desa Cupak.” Terang Nora Utari.

“Masyarakat sangat mendukung, karena tidak mau terjadi sogok menyogok lagi seperti Pilkades yang sebelum ini”. Sambung Nora.

Warga Desa cupak memang menginginkan Pilkades kali ini bersih dari sogok menyogok, supaya mendapatkan pemimpin yang benar-benar berpihak kepada masyarakat.

“Kalau sogok menyogok jangankan keluarga jauh, keluarga dekat pun lari. Makanya warga setuju seperti ini.” Kata Nora.

Disamping itu, lanjut Nora, dengan adanya acara pengambilan sumpah terhadap para calon kades seperti ini, bisa menghambat bagi calon kades yang bermaksud ingin melakukan sogok nantinya.

“Jadi semua lapisan masyarakat setuju untuk Pilkades Desa Cupak harus bikin sumpah kayak gini.” Pungkasnya. (adz)

Mau Tau? Ini Kekayaan Moeldoko, Eks Panglima TNI dan Ketum Demokrat Versi KLB

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (purn) Moeldoko di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (KOMPAS.com | adz)

JAKARTA | Merdekapost.com - JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat tengah bergejolak. Pemicunya yakni penyelenggaraan Kongres Luar Biasa ( KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang Sumatera Utara pekan lalu. KLB yang mengeklaim upaya penyelamatan Partai Demokrat itu mengangkat Moeldoko sebagai ketua umumnya. Padahal saat ini, Partai Demokrat masih dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Sebagai Ketum Partai Demokrat versi KLB dan juga mantan Panglima TNI, berapa kekayaan Moeldoko? Dikutip dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ( LHKPN) di situs web resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Moeldoko terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 30 Maret 2020.

Dalam laporannya, eks Panglima TNI ini mengaku memiliki harta kekayaan sebesar Rp 46.137.114.631 atau Rp 46,1 miliar. Sebagian besar asetnya tersebut didominasi properti berupa bidang tanah dan bangunan.

Dia diketahui memiliki 11 bidang tanah yang tersebar di Jakarta, Bogor, Pasuruan, dan Surabaya. Moeldoko juga melaporkan kepemilian mobil Toyota Camry 2.5L Hybrid tahun 2012 senilai Rp 200 juta.

Lalu terdapat harta bergerak lainnya Rp 204 juta, kas dan setara kas Rp 6.694.614.631, harta lainnya Rp 5.607.500.000. Moeldoko tidak tercatat memiliki utang. Seluruh aset tanah tersebut diakui Moeldoko sebagai hasil sendiri alias bukan dari warisan atau hibah.

• Viral! Foto Moeldoko Cium Tangan SBY, "Menyesal Saya Dulu Telah Beri Kepercayaan Kepadanya"

• Cerita Jendral Gatot Pernah Ditawari Lengserkan AHY, "Moral Saya Tak Terima"

Berikut deretan bidang tanah yang dimiliki Moeldoko:

1. Tanah seluas 27.995 m2 di Bogor dari hasil sendiri Rp 1.200.000.000 Tanah dan bangunan seluas 250 m2/180 m2 di Jakarta Timur dari hasil sendiri Rp 3.500.000.000

2. Tanah dan bangunan seluas 585 m2/600 m2 di Jakarta Timur dari hasil sendiri Rp 7.000.000.000 Tanah seluas 1531 m2 di Pasuruan dari hasil sendiri Rp 420.000.000

3. Tanah seluas 5800 m2 di Pasuruan dari hasil sendiri Rp 820.000.000

4. Tanah seluas 1554 m2 di Pasuruan dari hasil sendiri Rp 300.000.000

5. Tanah dan bangunan seluas 115 m2/85 m2 di Pasuruan dari hasil sendiri Rp 1.100.000.000

6. Tanah seluas 118 m2 di Pasuruan dari hasil sendiri Rp 961.000.000

7. Tanah seluas 215 m2 di Pasuruan dari hasil sendiri Rp 530.000.000

8. Tanah dan bangunan seluas 115 m2/85 m2 di Pasuruan dari hasil sendiri Rp 1.100.000.000

9. Tanah dan bangunan seluas 775 m2/775 m2 di Surabaya dari hasil sendiri Rp 16.500.000.000

Profil Moeldoko (Dikutip dari Tribunnews, Saat ini, Moeldoko menjabat Kepala Staf Kepresidenan (KSP) sejak 17 Januari 2018. Selama kariernya, Moeldoko identik dengan pengabdiannya di TNI Angkatan Darat).

*berbagai sumber

Cerita Jendral Gatot Pernah Ditawari Lengserkan AHY, "Moral Saya Tak Terima"

Gatot Nurmantyo. Foto: Instagram/Gatot Nurmantyo

Jakarta | Merdekapost.com - Upaya melengserkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari kursi Ketua Umum Partai Demokrat alias mengambil alih partai, tampaknya sudah direncanakan lama.

Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo mengaku pernah ditawari seseorang untuk memimpin Demokrat dengan cara melengserkan AHY. Skenario yang mirip yang dilakukan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko.

"Banyak yang bertanya pada saya, Bapak juga digadang-gadang menjadi (ketum Demokrat). Ya saya bilang siapa sih yang enggak mau partai dengan (suara) 8 persen kalau enggak salah. Besar kan. Pernah presiden dan segala macam," ucap Gatot dalam Youtube Bang Arief, yang diposting ulang di IG Gatot, dikutip Minggu (7/3).

Dalam obrolan itu, Gatot ditawari skenario ganti AHY dengan cara lebih dulu mendorong mosi tidak percaya pada AHY. Setelah itu baru diganti.

• Mantap! Kartu Prakerja Dipastikan Hingga 2022

• Cik Bur Sebut KLB Ilegal, Dari jambi Tidak Ada Ketua DPC yang Hadir

"Setelah AHY turun, baru pemilihan. Bapak pasti deh begini-begini'. Oh begitu ya," lanjutnya.

Cerita Gatot Nurmantyo Pernah Ditawari Lengserkan AHY: Moral Saya Tak Terima (1)

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti memberikan keterangan pers di kantor DPP Partai Demokrat , Jakarta, Senin (1/2). Foto: Muhammad Adimaja/Antara Foto

Tapi, Gatot langsung menolak tawaran itu. Dia teringat jasa SBY saat menjabat presiden, pernah mempercayakan kepadanya jabatan Pangkostrad dan Kepala Staf Angkatan Darat (Ksad).

"Gini loh, saya ini bisa naik bintang 1 bintang 2 taruhlah itu biasa. Tapi kalau saya naik bintang 3, itu presiden pasti tahu. Kemudian jabatan Pangkostrad, pasti presiden tahu. Apalagi presidennya tentara waktu itu Pak SBY. Tidak sembarangan," bebernya.

Presidium KAMI itu cerita saat itu dia dipanggil SBY ke istana dan diberikan kepercayaan akan diangkat sebagai Ksad. SBY berpesan: 'laksanakan tugas dengan profesional, cintai prajuritmu dan keluarga dengan segenap hati dan pikiranmu'.

Foto : Moeldoko (tengah) tiba di lokasi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3). (Antara Foto)

"Apakah iya saya dibesarkan oleh 2 presiden, satu Pak SBY, satu lagi Pak Jokowi, terus saya balasnya dengan mencongkel anaknya?"

Saat itu, Gatot langsung menolak tawaran itu karena tak sesuai dengan kata hatinya. Dia menolak sejarah yang akan mencatatnya sebagai orang yang tak bermoral.

"Value apa yang akan saya berikan kepada anak saya? Waduh itu anak enggak beradab tuh. Sudah dijadikan Ksad sama ini (SBY), anaknya menjabat malah digantiin, malah dihabisin, untuk yang lebih besar lagi," tuturnya.

"Saya bilang, saya terima kasih, tetapi moral etika saya tidak bisa terima dengan seperti itu. Akhirnya, 'Pak kan..', sudahlah, enggak usah bicara lagi saya bilang. Saya tidak," tegasnya.**

(adz | Kumparan.com | Merdekapost.com)

Viral! Foto Moeldoko Cium Tangan SBY, "Menyesal Saya Dulu Telah Beri Kepercayaan Kepadanya"

Foto lawas ketika Moledoko mencium tangan SBY

MERDEKAPOST.COM - Moeldoko didapuk sebagai Ketua Umum Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat, (5/3/2021).

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun bereaksi.

Selama KLB Partai Demokart berlangsung, beredar foto lawas ketika Moledoko mencium tangan SBY pada tahun 2013 silam.

• Bentrok, Massa Pro KLB Serang Kelompok Kader Demokrat Herri Zulkarnain, Korban Berjatuhan

Foto ini diunggah oleh akun Twitter @UmarHSB75 dan telah mendapatkan 6.000 like dan 1.000 kali dicuit ulang.

"Apa kabar Mr Moledoko? masih ingat moment ini saat anda cium tangan SBY? Btw klu ketemu SBY apa anda berani tatap mata SBY?" tulis Gus Umar.

Tawa Rocky Gerung hingga Penilaian Andi Arif Soal KLB Gaib

Melihat foto yang beredar ini Rocky Gerung, yang juga pengamat politik langsung tertawa.

Dia menilai Moeldoko pasti dongkol melihat foto ini.

Dikutip dari akun twitternya Rocky Gerung Gerung berkata begini.

"Saya bisa bayangkan kegeraman pak Moedoko karena akhirnya seluru foto beliau cium tangan SBY dimunculkan, itu aja udah bikin pusing kepala, dia pasti menyebut bahwa sialan dibuka lagi itu," cuit Gerung, 3 Februari 2021.

Dalam postingannya Rocky Gerung menyinggung, bagaimana perang strategi antara SBY dan kubunya Jokowi pemerintah saat ini, serta Moedoko.

"Dan kalau dari sisi skor, kubu istana atau kubu Jokowi dan Megawati ini kan pak SBY sudah menunjukkan dia menang beberapa kali, ini menurut saya akan sangat menarik bagaimana cara pak Moeldoko juga pak Jokowi menghadapi pertempuran jangan panjang yang mungkun sedang disiapkan kubunya SBY," ujar Rokcy Gerung.

Kini Faktanya Moeldoko benar-benar terpilih secara aklamsi dan menjadi Ketua Partai Demokrat.

Dihadiri Peserta Ghaib

Sementara itu, Andi Arief menilai jika KLB Ghaib dan Nekat Menghasilan Ketum Bonek

Menanggapi ini hal ini, Ketua Badan Pemilu (Bapilu) Andi Arief menanggapi soal hasil KLB yang dianggapnya illegal dan nekat.

Dalam cuitan di akun twitternya, Andi Arief menilai, KLB nekat juga akan menghasil Ketua Bonda Nekat (Bonek).

"Wkwk wkwkk KLB menghasil Ketum Bonek," cuit Andi Arief Tertawa.

Namun dia lantas menjelaskan siapa Ketum Demokrat yang sah, ya tetap AHY, sebab KLB yang digelar seperti KLB Ghaib.

"Tanggapan saya ATAS penetapan Moeldoko sebagai ketua KLB Ilegal, apakah presiden boleh dimpeach oleh anggota DPR gadungan atau abal-abal? ungkap Andi Arief.

Selain itu menurut Andi Arief, secara legalitas formal, KLB demokrat itu tiak satu pun dihadiri oleh Ketua DPD maupun DPC Parta Demokrat dan tidak mendapat izin dari Majelis Tinggi Demokrat.

"Ketua DPD yang hadir 0, syarat 2/3 Ketua DPC yang hadir 0 persen( dari julaht total 514 Ketua DPC, tidak ada ijin dari Majelis Tinggi," jelasnya.

"Jadi KLB dihadiri peserta Ghaib, bukan hanya abal abal tapi Ghaib, aya aya wae," ujarnya.

Penyesalan SBY Pernah Beri Jabatan Pada Moeldoko

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beberapa kali mengelus dada saat menyebut nama Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko.

Momen tersebut terjadi saat SBY menyampaikan responsnya terkait pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar Jhoni Allen Marbun Cs di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Mulanya SBY menyebut Moeldoko sangat tega dan berdarah dingin lantaran mengkudeta putranya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari posisi Ketum Partai Demokrat.

"Banyak yang tidak percaya bahwa KSP Moeldoko yang bersekongkol dengan orang dalam, benar-benar tega dan dengan darah dingin melakukan kudeta ini," ujar SBY saat konferensi pers di Perumahan Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/3/2021).

SBY juga menyebut Moeldoko tidak berjiwa kesatria lantaran berusaha merebut posisi Ketum Partai Demokrat dengan cara ilegal dan inkonstitusional.

"Sebuah perebutan kepemimpinan yang tidak teruji, jauh dari sikap kesatria dan nilai-nilai moral," kata Presiden Ke-6 RI tersebut.

Perbuatan Moeldoko bahkan disebut SBY telah mempermalukan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

"Dan hanya mendatangkan rasa malu bagi perwira dan prajurit yang pernah bertugas di jajaran Tentara Nasional Indonesia," kata SBY.

Lebih lanjut, SBY sekaligus mengungkapkan penyesalannya pernah memberikan sejumlah jabatan kepada Moeldoko.

Diketahui, Moeldoko pernah menjabat Kepala Staf TNI AD (KSAD) sejak 20 Mei 2013.

Saat itu SBY menunjuk Moeldoko sebagai KSAD menggantikan adik iparnya, Pramono Edhie Wibowo, yang memasuki masa pensiun.

Moeldoko juga diangkat menjadi Panglima TNI periode 2013 - 2015.

Saat itu Moeldoko diusulkan SBY untuk jadi Panglima TNI menggantikan Agus Suhartono yang segera pensiun.

Presiden ke-6 RI itu kini mengungkapkan penyesalan dan rasa bersalahnya sembari mengelus dada.

"Termasuk rasa malu dan rasa bersalah saya yang dulu beberapa kali memberikan kepercayaan dan jabatan kepadanya (Moeldoko)," ungkap SBY sembari mengelus dada.

SBY lantas memohon ampun kepada Allah SWT karena telah memberikan kepercayaan kepada Moeldoko.

"Saya memohon ampun kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas kesalahan saya itu," sambung SBY.(adz|jpnn)

Cik Bur Sebut KLB Ilegal, Dari jambi Tidak Ada Ketua DPC yang Hadir

Cik Bur (Burhanuddin Mahir) tegaskan tidak ada Ketua DPC dari Jambi yang hadiri KLB. (adz/ist)

JAMBI | MERDEKAPOST.COM - Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat telah dilaksanakan. Moeldoko, terpilih menjadi ketua. Namun, hal itu nampaknya tak berpengaruh terhadap DPD Partai Demokrat Jambi, di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Burhanudin Mahir, Ketua DPD Partai Demokrat Jambi menyebutkan, KLB yang baru saja dilaksanakan di Sumatera Utara (Sumut) itu, ilegal. Karena, syarat pelaksanaan KLB itu adalah kehadiran 2/3 dari jumlah ketua DPD Partai Demokrat se Indonesia. Kemudian juga 50 persen kehadiran ketua DPC Partai Demokrat se Indonesia.

• Bentrok, Massa Pro KLB Serang Kelompok Kader Demokrat Herri Zulkarnain, Korban Berjatuhan

“Sampai lima ribu yang hadir, tetap ilegal. Kalau kehadiran ketua DPD dan ketua DPC tidak mencukupi. Ini sudah menjadi acuan sebuah partai politik,” katanya.

Selain itu, KLB dianggap sah, jika dilaksanakan atas persetujuan Ketua Majelis Tinggi partai, dalam hal ini Susilo Bambang Yudhoyono. Karena dianggap ilegal, pria yang akrab disapa Cik Bur ini mengatakan, tak perlu KLB ini dipikirkan. “Untuk apa dipikirkan, itu jelas ilegal,” katanya.

Terpilihnya Moeldoko, menurutnya juga tidak berdampak terhadap program DPD Demokrat. Tidak ada dualisme kepemimpinan.

“Program kami tetap lanjut. Tidak terganggu. KLB itu ada syaratnya, bukan ujug-ujug semaunya gelar KLB,” katanya.

Pihaknya sore kemarin juga telah mengadakan apel siaga, dengan zoom meeting bersama seluruh ketua DPC Partai Demokrat di Provinsi Jambi. Ini untuk memastikan, bahwa 11 Ketua DPC Demokrat Jambi, semuanya berada di tempat masing-masing.

“Tidak ada yang hadir di KLB, semuanya ada di tempat. Begitu juga dengan daerah lain, juga melaksanakan apel siaga. Jadi, siapa yang hadir di KLB itu? Kalau anggota, yang tidak punya hak suara ga masalah,” tandasnya. (adz|jpnn)

Tak Tinggal Diam, AHY Langsung Minta Bantuan Presiden Jokowi dan Yasonna Laoly, Tempuh Jalur Hukum?

AHY dan Moeldoko

JAKARTA | Merdekapost.com - Atas hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara yang mana memenangkan Moeldoko sebagai Ketua Umum.

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) langsung meminta bantuan Presiden dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk tak mengesahkan kepengurusan Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang tersebut.

"Saya meminta dengan hormat kepada bapak Presiden Joko Widodo khususnya, Menteri Hukum dan HAM untuk tidak memberikan pengesahan dan legitimasi kepada KLB ilegal yang jelas-jelas melawan hukum tadi," ujar AHY, saat konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Jumat (5/3/2021).

Tak hanya itu, AHY menegaskan sudah siap menempuh jalur hukum dan melaporkan semua pihak yang terlibat dalam KLB yang disebutnya ilegal.

"Langkah yang akan kami tempuh setelah ini adalah melalui tim hukum yang sudah kami persiapkan. Melaporkan panitia dan siapa pun yang tadi terlibat dalam KLB ilegal kepada jajaran penegak hukum," tegas AHY.

"Kami berikhtiar, berjuang untuk mempertahankan kedaulatan sekaligus mencari keadilan," imbuhnya.

Lebih lanjut, AHY memohon agar masyarakat Indonesia dapat mendoakan perjuangan dan memberikan dukungan kepada pihaknya dan kader Partai Demokrat yang sah demi menjaga demokrasi Indonesia.

"Kepada seluruh masyarakat Indonesia dimana pun berada, di hadapan mimbar ini saya bersaksi bahwa kami akan terus berjuang untuk mempertahankan kedaulatan dan kehormatan partai kami," ujar AHY.

"Juga insyaAllah kami akan terus berjuang untuk terus menjaga demokrasi dan menegakkan keadilan di negeri ini. Kami mohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia," katanya.

Moeldoko Terpilih secara Aklamasi

Kepala Staf Presiden Moeldoko menerima penetapan dirinya sebagai Ketua Umum Demokrat dalam Kongres Luar Biasa (KLB) di Hotel The Hill Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat, (5/3/2021).

Moeldoko tidak ada di lokasi KLB saat penetapan ketua umum tersebut berlangsung.

Mantan Panglima TNI itu menerima penetapan melalui sambungan telepon yang didengar peserta KLB.

Sebelum menerima penetapan Moeldoko terlebih dahulu melontarkan tiga pertanyaan kepada peserta KLB yang harus dijawab serentak.

Pertama Moeldoko menanyakan mengenai apakah keberadaan KLB telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Partai.

Pertanyaan tersebut dijawab dengan kata 'sesuai' oleh peserta KLB.

Kedua, Moeldoko menanyakan mengenai keseriusan peserta KLB memilihnya sebagai Ketum.

Para peserta KLB menjawab pertanyaan Moeldoko tersebut dengan kata 'serius' secara serempak.

Ketiga, Moeldoko menanyakan kesiapan peserta KLB untuk berintegritas dalam bekerja serta menempatkan kepentingan merah putih di atas kepentingan golongan.

Pertanyaan tersebut juga dijawab siap oleh peserta KLB.

"Oke, baik dengan demikian, saya menghargai dan menghormati keputusan saudara. untuk itu saya terima menjadi ketum Demokrat," pungkasnya.

Moeldoko terpilih secara aklamasi menjadi ketua umum Partai Demokrat dalam Kongres Luar Biasa yang berlangsung di Hotel The Hill Sibolangit, Sumatera Utara

Keputusan ini pun sudah diketuk dalam sidang.

Setelah diputuskan, panitia KLB menelepon Moeldoko.

"Bapak Moeldoko yang terhormat, kami sepakat bapak sebagai Ketua Demokrat," ujar pimpinan sidang KLB.

Mendengar hal tersebut, Moeldoko pun memberikan 3 pertanyaan sebelum menerima amanah tersebut, yaitu meminta kader untuk serius mendukungnya.

"Walaupun secara aklamasi memberikan kepracayaan kepada saya. tapi saya ingin memastikan keseriusan teman-teman semua," ujar Moeldoko.

Kemudian karena para peserta KLB serius untuk mendukung Moledoko pun menerima.

"Baik, saya terima menjadi Ketua Umum Demokrat," ujarnya.

Diketahui Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat digelar di Hotel The Hill Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, Jumat (5/3/2021).

Acara dibuka sekira pukul 14.30 WIB.

pantauan media, sebelum pembukaan kongres ini seluruh pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat dari seluruh wilayah Indonesia diabsen satu per satu.

Saat dilakukan absensi, perwakilan mulai dari provinsi Aceh, hingga ke provinsi Papua, terlihat hadir.

Untuk memulai kongres, panitia terlebih dahulu mempersilakan para pendiri dan tetua Partai Demokrat, untuk masuk ke ruangan.

Sebelum para pendahulu partai dengan lambang mercy ini masuk ke aula, disambut dengan tarian perang dari Nias.

Di sana terlihat tokoh menonjol dari partai ini, yaitu Max Sopacua, dan Marzuki Ali.

Usai memasuki ruang kongres, para pendahulu Partai Demokrat ini langsung diminta menempati kursi yang telah disediakan.

Selanjutnya, panitia memulai kegiatan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan menyanyikan himne Partai Demokrat dan diakhiri dengan menyanyikan mars Partai Demokrat.

(adz/tribunmedan)

Bentrok, Massa Pro KLB Serang Kelompok Kader Demokrat Herri Zulkarnain, Korban Berjatuhan

Bentrokan pecah di acara KLB Demokrat yang diadakan Jhoni Allen Marbun di Sibolangit. Sejumlah korban berjatuhan(ADZ/IST/Tribunmedan)

MEDAN | MERDEKAPOST.COM - Perdebatan dengan diadakannya Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat berujung menjadi ricuh.

Seperti yang diketahui, KLB yang diselenggarakan oleh Jhoni Allen Marbun di hotel The Hill and Resort Sibolangit ricuh, Jumat (5/3/2021).

Massa pro KLB yang tadinya berada di dalam hotel mendadak bergerak menuju SPBU, tempat massa kader Demokrat pimpinan Ketua DPD Demokrat Sumut Herri Zulkarnain sedang berkumpul.

Sesampainya di SPBU, massa pro KLB sampai berteriak-teriak dihadapan massa kader Demokrat pimpinan Ketua DPD Demokrat Sumut Herri Zulkarnain.

BERITA TERKAIT:

• Tanggapi KLB di Sibolangit, SBY: Moeldoko Ketua Umum Abal-Abal

Massa pro KLB minta massa Herri Zulkarnain untuk bubar dan meninggalkan lokasi.

Karena mendapat perlawanan, massa pro KLB kemudian menendang pembatas besi milik SPBU di sekitar hotel tersebut.

Selanjutnya, massa pro KLB yang terlihat membawa besi dan kayu menyerang massa Herri Zulkarnain.

"Kami tadi lagi konsolidasi dengan seluruh Ketua DPC di Sumut. Tiba-tiba datang massa dari hotel menyerang kami," kata anggota Demokrat pimpinan Herri Zulkarnain.

Saat bentrokan pecah, kader Demokrat Sumut yang berada di SPBU kena pukul benda tumpul.

Sejumlah korban pun sampai berjatuhan dan mengalami luka akibat pukulan besi dan kayu.

Dikutip dari tribun-medan.com, saat bentrokan terjadi, tak satupun aparat penegak hukum yang terlihat.

Massa dibiarkan begitu saja saling baku hantam di areal SPBU tersebut.

Hampir 15 menit baku hantam, massa pun akhirnya membubarkan diri.

Di lokasi kejadian, arus lalu lintas juga sempat macet karena keributan itu.

Sesama kader Demokrat tumpah ruah ke jalan dan menghalangi masyarakat yang melintas di kawasan Sibolangit.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari kedua belah pihak.

Masing-masing kubu saling menyusun strategi pascabentrokan ini.

(adz/tribunmedan.com)

Tanggapi KLB di Sibolangit, SBY: Moeldoko Ketua Umum Abal-Abal

Susilo Bambang Yudhoyono

JAKARTA | Merdekapost.com - Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya menanggapi Kongres Luar Biasa atau KLB Partai Demokrat yang diadakan di Sibolangit, Sumatera Utara.

Sebagaimana diketahui, KLB Partai Demokrat Sibolangit yang berlangsung Jumat (5/3/2021) memilih Moeldoko sebagai ketua umum.

Menanggapi KLB Partai Demokrat di Sumatera Utara itu, SBY mengatakan dirinya berkabung dengan kegiatan tersebut.

• Ini 11 Ketua DPD PAN Kabupaten/Kota Se-Jambi Hasil Musda, Dua Diantaranya Bupati

• Pilkada Kerinci 2023/2024, Sejumlah Tokoh "Tanah Sekudung" Mulai Bergerilya

Dia bahkan menyebut KLB yang dilakukan oleh kelompok yang kontra AHY tersebut tak cuma membuat Partai Demokrat berkabung, tetapi juga seluruh bangsa Indonesia.

"Berkabung karena akal sehat telah mati, sementara keadilan, supremasi hukum dan demokrasi sedang diuji," kata SBY saat konferensi pers, Jumat (5/3/2021) malam di Cikeas, Bogor.

Dia melanjutkan KLB yang digelar di Sibolangit itu tidak sah dan juga ilegal.

SBY bahkan menyebut KLB yang menetapkan Moeldoko yang di pemerintahan menjabat sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan, sebagai ketua umum abal-abal.

Menurut dia, Moeldoko telah mendongkel dan merebut posisi Ketum Demokrat sah yang diduduki Agus Harimurti Yudhoyono putra sulung SBY.

Padahal, menurut dia, kepemimpinan AHY sudah disahkan satu tahun lalu oleh negara dan pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM.

Ia mengatakan kisah AHY mengungkapkan adanya gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat sejak awal Februari 2021.

"Kita semua masih ingat ketika Ketum Demokrat AHY, secara resmi mengirimkan surat kepada Yang Mulia Pak Jokowi, tentang keterlibatan KSP Moeldoko dalam gerakan penggulingan kepemimpinan Partai Demokrat yang sah," tutur SBY.

Setelah itu, terangnya, AHY juga menyampaikan kepada publik tentang gerakan kudeta ini.

"Banyak tanggapan yang bernada miring," terang dia.

Yudhoyono menyayangkan sikap Moeldoko yang pada justru mengatakan pertemuan dengan sekelompok mantan kader Demokrat cuma sekadar minum kopi.

Padahal, saat itu, SBY mengatakan beberapa pihak meyakini Moeldoko pasti akan mendapatkan sanksi dari atasannya yaitu Presiden Joko Widodo karena gerakan kudeta.

"Banyak yang tidak percaya bahwa KSP Moeldoko yang bersekongkol dengan orang dalam benar-benar tega dan dengan darah dingin melakukan kudeta ini," ucap SBY.(adz/detik.com)

Pilkada Kerinci 2023/2024, Sejumlah Tokoh "Tanah Sekudung" Mulai Bergerilya

Para tokoh dari Tanah Sekudung yang disebut-sebut bakal meramaikan bursa Bupati Kerinci 2023, terdiri dari Birokrat, pengusaha dan elit politik. (adz)

KERINCI | MERDEKAPOST.COM - Meskipun Wacana Pemilihan Kepala daerah (Pilkada Serentak) Bupati dan Wakil Bupati Kerinci masih direncanakan oleh Kemendagri bersama KPU pada tahun 2023 atau 2024 mendatang.

Namun, saat ini telah mulai muncul sejumlah Tokoh yang disebut-sebut bakal maju sebagai Calon Bupati Kerinci dari Tanah Sekudung.

Tanah sekudung adalah wilayah yang selama ini menjadi langganan untuk Bupati Kerinci sejak dilaksanakannya sistem Pemilihan langsung, mulai dari H.Murasman satu periode dan H.Adirozal dua periode.

Daerah yang merupakan wilayah Tigo Luhah Tanah Sekudung memiliki basis massa yang cukup merata dan menyebar dimulai dari Siulak hingga ke ujung barat Kabupaten Kerinci Kayu Aro dan Gunung Tujuh.

Ini beberapa tokoh yang saat ini mulai muncul dan terlihat mulai turun bersosialisasi ketengah-tengah masyarakat dan juga media sosial:

1. H. Ardinal, K, S.Pd, M.Si (ASN) Mantan Kepala SMPN Siulak Mantan Kadis Pariwisata, Kadis Perhubungan

2. Drs. Julizarman, M.H (ASN) Mantan Camat Kayu Aro, Mantan Camat Air Hangat Timur, Mantan Kadis Perhubungan Mantan Asisten Humas dan Protokoler Pemda Kerinci.

3. Monadi, S.Sos, M.Si (Pensiunan ASN) Alumni IPDN Sekarang Pengusaha, Putra dari Mantan Bupati Kerinci H Murasman, dan Dirinya pada 2018 lalu ikut maju sebagai Calon Bupati Kerinci pada Pilkada Kerinci berpasangan dengan Edison.

4. Fadli Sudria, SE, M.Hum (Pensiunan Polri) yang sekarang merupakan Anggota DPRD Provinsi Jambi dari PAN. Pernah ikut suksesi dan sosialisasi pada Pilkada 2018 lalu namun di tahapan terakhir dirinya belum berhasil memperoleh Partai Pengusung sehingga tidak jadi maju pada saat itu.

5. Raflizar SKM, M.Kes (ASN) Kadis Kesehatan Propinsi Jambi

6. H.Maridin Jamil Pengusaha Sukses di Jakarta

7. Dr. Mul Amri Kementerian Pendidikan Nasional

Sementara itu, dari kalangan elit Politik Pengurus Partai dan anggota DPRD Kerinci juga ada beberapa figur yang disebut-sebut sudah mulai mempersiapkan diri untuk ajang 5 tahunan ini, sebagai berikut:

1. Edminuddin, SE, MH Ketua DPRD Kerinci dan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Kerinci

2. Yuldi Herman, SE, MM Wakil ketua DPRD Kerinci dan juga Ketua Partai PAN Kabupaten Kerinci

3. Arwiyanto, SE Anggota DPRD Kerinci Ketua Fraksi PKB DPRD Kerinci yang juga wakil ketua DPC PKB Kabupaten Kerinci

Demikian nama dan profil singkat para putra terbaik Tanah Sekudung, data ini dihimpun dari berbagai sumber. Edisi berikutnya Merdekapost.com akan mencoba membahas profil lengkap tokoh tersebut satu persatu.(hza|adz)

Ini 11 Ketua DPD PAN Kabupaten/Kota Se-Jambi Hasil Musda, Dua Diantaranya Bupati

11 Ketua Formatur yang ditunjuk oleh DPP untuk mengemban amanah sebagai Ketua DPD PAN Kab/Kota selama 5 tahun kedepan. (adz)

Jambi | Merdekapost.com – Musyawarah Daerah (Musda) PAN Se-provinsi Jambi telah selesai digelar.

Hasilnya, DPP PAN telah menunjuk jajaran pengurus formatur DPD Kabupaten/Kota Se Provinsi Jambi.

Paripurna DPRD Sungai Penuh Umumkan Usulan Pemberhentian AJB-Zulhelmi

Berdasarkan informasi yang di publish Media Center PAN Provinsi Jambi, Berikut nama-nama Formatur dan Ketua yang ditunjuk oleh DPP untuk mengemban amanah selama 5 tahun kedepan

Tanjab Barat : Anwar Sadat

Tanjab Timur : Robby Nahliyansyah

Muaro Jambi : Masnah Musyro

Kota Jambi : Rusli Kamal Siregar

Batanghari : Hafiz Fatah

Sarolangun : Hermi

Merangin : Kausari

Bungo : Martunis

Tebo : Hamdi

Kerinci : Muchsin Zakaria

Kota Sungai Penuh : Yoshadi

Para ketua DPD PAN Se-provinsi Jambi bersama Ketua DPP PAN Zukifli Hasan dan Ketua DPW PAN Provinsi Jambi H Bakri. (adz)

Dari sebelas nama-nama yang ditunjuk oleh DPP PAN sebabagi Ketua DPD, dua diantaranya adalah Bupati aktif yaitu Masnah Busyro (Bupati Muaro Jambi) dan Anwar Sadat (Bupati Tanjabbar).

Selain itu juga ada nama Wakil Bupati Tanjabtim Robby Nahliyansyah.(adz)

Musda PAN Kota Jambi, Rusli Ketua Formatur dan Hasan Mabruri Ketua Harian

Jambi | Merdekapost.com – Musyawarah Daerah (Musda) PAN Kota Jambi telah selesai digelar. Hasilnya, DPP PAN menunjuk jajaran pengurus formatur DPD Kota Jambi.

Pada susunan pengurus formatur DPD PAN Kota Jambi, Rusli Kamal Siregar terpilih sebagai ketua formatur dan Hasan Mabruri sebagai ketua harian. Sedangkan jabatan sekretaris dijabat Widodo dan bendahara, Asmawati.

Kepada wartawan, Sekretaris DPW PAN Provinsi Jambi, Khusaini mengatakan, jika untuk jajaran pengurus formatur DPD PAN Kota Jambi telah ditetapkan DPP PAN.

“Semua ketua formatur yang ditetapkan telah diundang ke DPP PAN, untuk bertemu Pak Ketum (Zulkifli Hasan, red),” katanya.

Selain DPD PAN Kota Jambi, DPP juga menetapkan ketua formatur DPD PAN Tebo, yakni Hamdi, DPD PAN Kerinci Mukhsin Zakaria dan DPD PAN Kota Sungai Penuh, Yoshadi. (*)

Mengejutkan, Bupati Tanjabtim Romi Hariyanto Mundur dari Kader PAN

Romi Hariyanto beberapa waktu yang lalu bersama kader PAN Tanjabtim. (ist)

MERDEKAPOST.COM | MUARA SABAK - Kabar mengejutkan kembali datang dari Bupati Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), Romi Hariyanto. Terhitung sejak 26 Februari 2021 lalu, Romi ternyata sudah mundur dari kader Partai Amanat Nasional (PAN).

Selain Nurdin Abdullah, Ini Deretan Gubernur yang Tersandung Fee Proyek

Siap-siap, Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 13 Dibuka Pekan Ini, Pantau di www.prakerja.go.id

Sebelumnya, Romi yang kembali terpilih sebagai Bupati Tanjabtim untuk periode 2021-2024 lewat jalur perseorangan, sudah lebih dulu mundur sebagai ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Tanjabtim.

Ditemui di rumah dinas Bupati Tanjabtim, Senin (1/3/2021), Romi membenarkan jika dirinya telah mundur dari kader PAN, partai yang telah membesarkan namanya.

Namun sayangnya, Romi enggan menyebutkan alasan dirinya mundur dari kader partai berlambang matahari terbit itu. Romi hanya mengatakan jika dirinya ingin beristirahat.

"Saya hanya ingin istirahat saja," ucap Romi.

Walikota Sungai Penuh Sampaikan 3 Ranperda ke Dewan

Mantan ketua DPRD Tanjabtim itu juga mengatakan secara pribadi dirinya merasa sedih mundur dari kader PAN yang telah membesarkan namanya.

"Saya sedih karena PAN telah membesarkan saya," tandasnya.

Sementara itu Ketua Formatur DPD PAN Tanjabtim, Robby Nahliyansyah membenarkan jika dirinya telah menerima surat pengunduran diri Romi Hariyanto sebagai kader PAN.

Berita Lainnya:

Bersama Forkompimda, Bupati Kerinci Tandatangani Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi

Diterpa Isu Pelakor Bukannya Minta Maaf, Nissa Sabyan Senyum-Senyum Saja, Tega!

"Surat sudah saya terima, dan pada prinsipnya saya sebagai ketua formatur tugas saya meneruskan ke DPW dan DPP," ujar Robby saat dikonfirmasi.

Wakil Bupati Tanjabtim itu juga tidak menyebutkan alasan pengunduran diri Romi.

"Yang jelas itu hak politik beliau," tandasnya.(adz)

Ketua DPRD Kota Sungai Penuh Pimpin Paripurna Penetapan Wako dan Wawako Terpilih

DPRD Kota Sungai Penuh Menggelar Rapat Paripurna DPRD Kota Sungai Penuh di ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Sungai Penuh, Selasa (23/2/2021) dengan agenda penetapan Pasangan Calon Walikota dan walikota Sungaipenuh 2020 terpilih.(hza)

MERDEKAPOST.COM | SUNGAI PENUH - DPRD Kota Sungai Penuh Menggelar Rapat Paripurna DPRD Kota Sungai Penuh yang ditempatkan di ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Sungai Penuh, Selasa (23/2/2021) dengan agenda penetapan Pasangan Calon Walikota dan walikota Sungaipenuh 2020 terpilih.

Acara Dipimpin Ketua DPRD Kota Sungai Penuh. H. Fajran.SP.MSi. Didampingi Wakil Ketua I Satmarlendan.DPT dan dihadiri 14 Anggota DPRD Lainnya. Rapat Paripurna Tersebut Juga Dihadiri Walikota Sungai Penuh yang diwakili Oleh Wakil Walikota Sungai Penuh, H.Zulhelmi.Forkopimda, KPUD dan Bawaslu Kota Sungai Penuh. Dan undangan lainnya.

Dalam Pidatonya ketua DPRD Kota Sungai Penuh mengatakan bahwa penyelenggaraan Pilkada merupakan amanat secara konstitusional yang wajib dilaksanakan dan dihormati yang merupakan pelaksanaan dari prinsip kedaulatan rakyat. Secara Umum tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Secara Umum telah berhasil dilaksanakan dengan lancar aman, damai dan telah terpilih walikota dan wakil walikota sungai penuh.

“Atas nama Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kota Sungai Penuh meyampaikan aspirasi , penghargaan dan terima kasih sedalam dalamnya kepada pemerintah Daerah khususnya kepada Walikota Sungai Penuh , KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu . Ucapan Terima Kasih juga Disampaikan Kepada Kapolres Kerinci , Komandan Kodim 0417, Forkopimda beserta jajarannya serta seluruh lapisan masyarakat yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah berkontribusi /memfasilitasi sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing masing sehingga seluruh tahapan pilkada berjalan dengan lancar,sehat dan Demokratis serta Luber dan Jurdil sebagai amanah Peraturan Perundang Undangan,” ungkap Ketua DPRD Fajran.

Lebih lanjut berdasarkan Surat KPUD Kota Sungai Penuh Nomor 2/PL.02.7-KPT/1572/KPU-KOT/II/2021 Tanggal 19 Februari 2021 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020, dan berita acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Pasaangan Calon walikota dan wakil walikota sungai terpilih pada pemilihan walikota sungai penuh 2020 No 6/PL.02.7-BA/1572/KPU-KOT/II/2021 Dengan ini DPRD Kota Sungai Penuh Mengumumkan Bahwa Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai penuh Tahun 2020 adalah Pasangan Nomor 1 Bapak Drs. Ahmadi Zubir.MM dan Bapak Dr. Alvia Santoni.SE.MM Dengan perolehan Suara sebanyak 28.783 atau 51.44 % dari total suara sah.

Terakhir atas nama Pimpinan dan seluruh anggota DPDR Kota Sungai Penuh Mengucapkan Terima Kasih dan apresiasi yg setinggi tingginya ata terselenggaranya pemilihan Wikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020 Secara Demokratis, Aman, Jujur dan Adil . Semoga Walikota dan Wakil walikota terpilih dapat mewujudkan kota sungai penuh menjadi daerah yang lebih maju.

Berita Lainnya:

Ini Rencana Jadwal Pelantikan 5 Kepala Daerah di Jambi, Sungai Penuh dan Bungo Bulan Juni

Ketua DPRD Sungai Penuh Divaksin Dosis Kedua

Kemudian Ucapan selamat disampaikan kepada Bapak Drs. Ahmadi Zubir.MM dan Bapak Dr. Alvia Santoni SE.MM Sebagai Walikota dan Wakil Wakil Walikota Terpilih , Diiiringi Do,a dan Harapan Dapat menjalankan Amanah Untuk Kemajuan Dan Kesejahteraan Masyarakat kota Sungai Penuh.

Ucapan Terima Kasih dan penghargaan setinggi tingginya diucapkan kepada Bapak Fikar Azami.SH.MH dan Bapak Yos Adrino.SE yang telah ambil Bagian Penting dalam konstelasi Pilkada Kota Sungai Penuh Tahun 2020 dan telah memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi kemajuan berdemokrasi dikota sungai penuh , semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah dan pahala atas kebaikan dan pengabdian bapak.(ald/hza)

Ini Rencana Jadwal Pelantikan 5 Kepala Daerah di Jambi, Sungai Penuh dan Bungo Bulan Juni

Data Akhir Masa Jabatan Gubernur dan Bupati/Walikota di 5 daerah di Jambi yang melaksanakan Pilkada Serentak tahun 2020 menurut data Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Jambi. (hza)

Jambi | Merdekapost.com - Pelaksanaaan Pilkada serentak telah usai dan di Provinsi Jambi selain dilaksanakan Pemilihan Gubernur Jambi ada lima Kabupaten/Kota yang menggelar Pilkada serentak yaitu Kabupaten Bungo, Tanjabbar, Tanjabtim, Batanghari dan Kota Sungai Penuh.

Sesuai tahapan pihak KPU di 5 daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak tersebut telah mengeluarkan keputusan penetapan Kepala daerah/Bupati/walikota dan wakil kepala daerah/bupati/walikota Terpilih. dan terakhir untuk Kota Sungai Penuh dilaksanakan Jum'at 19/02/2021 kemarin, KPU Sungai penuh telah menetapkan Paslon Ahmadi Zubir-Alvia Santoni Walikota/Wakil Walikota terpilih. Hal ini setelah MK memutuskan menolak gugatan salah satu Paslon (Fikar Azami-Yos Adrino)

Begitu juga untuk Pilgub Jambi, dikarenakan ada gugatan di MK oleh salah satu Paslon yaitu gugatan / sengketa yang diajukan oleh Paslon CE-Ratu dan sedang berlangsung tahapan proses persidangan pembuktian. maka KPU Provinsi Jambi harus menunda penetapan Calon terpilih hingga MK mengeluarkan putusan hasil nantinya.

Prediksi Rencana Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan Data Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jambi Masa Jabatan Gubernur dan 5 Para Kepala Daerah di Jambi yang ikut Pilkada Serentak 2020 sebagai berikut:

1. Jabatan Gubernur Jambi, Fachrori Umar akan berakhir pada 12 Februari 2021.

2. Jabatan Bupati Batanghari, Syahirsyah berakhir pada 17 Februari 2021.

3. Jabatan Bupati Tanjabbar Safrial dan Wabup Amir Syakib berakhir 17 Februari 2021.

4. Jabatan Bupati Tanjabtim Romi Hariyanto dan Wabup Robby Nahliansyah berakhir 12 April 2021.

5. Jabatan Bupati Bungo Mashuri dan Wabup Safrudin Dwi Aprianto berakhir pada 14 Juni 2021.

6. Jabatan Walikota Sungai Penuh Asafri Jaya Bakri dan Wawako Zulhelmi berakhir 25 Juni 2021.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik mengatakan, pelantikan dilakukan secara serentak dan bertahap karena adanya disparitas sebaran akhir masa jabatan 270 daerah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020.

|| KPU Serahkan Hasil Pleno Penetapan Wako-Wawako Terpilih Ke Sekretariat DPRD Sungai Penuh

Dikatakannya, "sudah ditentukan jadwal pelantikan kepala daerah pemenang Pilkada 2020. Sebanyak kurang lebih 170-an kepala daerah rencananya akan dilantik pada 26 Februari 2021 secara virtual".

Akmal merinci, ada 1 kepala daerah yang masa jabatannya habis pada Mei 2019 lalu (saat ini pemerintahan dipegang oleh penjabat wali kota).

"kemudian 207 daerah habis Februari 2021, kemudian 13 daerah habis pada Maret, 17 daerah pada April, 11 daerah pada Mei, 17 daerah pada Juni, 1 daerah pada Juli, 2 daerah pada September dan 1 daerah pada Februari 2022.

"Dari 207 kepala daerah yang habis masa jabatannya pada Februari 2021, sebanyak 122 daerah tidak ada sengketa. Sisanya ada sengketa," ujar Akmal dalam konferensi pers, Rabu, 17 Februari 2021.

"Sehingga, jumlah kepala daerah yang akan dilantik pada 26 Februari itu diperkirakan kurang lebih 170-an. Rencana awal, dilantik pada 26 Februari," ujar Akmal.

Untuk daerah yang masih bersengketa, akan dilantik menunggu putusan Mahkamah Konstitusi pada akhir Maret. Sementara yang masa jabatannya habis April akan dilantik akhir April.

Begitu pun yang masa jabatannya habis Mei dan Juni akan dilantik akhir Juni atau awal Juli.

Adapun kepala daerah yang masa jabatannya habis September dan Februari 2022, sedang dikomunikasikan agar tidak melanggar undang-undang yang menetapkan masa jabatan kepala daerah selama lima tahun.

Akmal mengimbau seluruh Gubernur, KPUD, dan DPRD segera menyelesaikan tahapan-tahapan sebagai prasyarat penerbitan dokumen SK pengkajian kepala daerah.

Pelantikan Wali Kota dan Bupati akan dilakukan secara virtual mengingat kondisi pandemi Covid-19. Agar tidak melanggar pasal 164 UU 10/2016 yang mengatur bahwa Bupati dan Wali Kota dilantik di Ibu Kota Provinsi, kata Akmal, maka gubernur yang melantik akan tetap berada di Ibu Kota Provinsi, sementara Bupati dan Wali Kota di daerah masing-masing dengan menerapkan protokol kesehatan ketat dan maksimal 25 orang di ruangan pelantikan.

Jika merujuk pada pernyataan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik serta melihat berakhirnya masa Jabatan 5 Kepala daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak, maka untuk Provinsi Jambi diperkirakan bakal dilantik sesuai ketentuan tersebut sebagai berikut:

Batanghari dan Tanjabbar berakhir pada 17 Februari 2021 Masuk Tahap I yaitu direncanakan pada 26 Februari 2021, kemudian Tanjabtim habis masa jabatan pada 12 April 2021 dan masuk pelantikan serentak Tahap II yaitu pada Bulan April 2021 dan terakhir Bungo habis pada 14 Juni 2021 dan Sungai Penuh 25 Juni 2021, dua daerah ini masuk Tahap III yaitu dijadwalkan Akhir Juni atau Awal Juli 2021 nanti.

Sementara untuk Jabatan Gubernur Jambi Fachrori Umar akan berakhir pada 12 Februari 2021, namun mengenai jadwal pelantikan masih menunggu hasil keputusan MK.

Kepala Daerah Terpilih Pemenang Pilkada Serentak di 5 Daerah Provinsi Jambi:

Ini nama-nama pasangan pemenang Pilkada serentak 2020 yang sudah ditetapkan oleh KPU sebagai Bupati dan Walikota Terpilih:

1. Tanjabbar : Bupati Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag dan Wakil Bupati Hairan, S.H

2. Batanghari : Bupati Muhammad Fadhil Arief, S.E dan Wakil Bupati Bakhtiar

3. Bungo : Bupati H. Mashuri, S.P, M.E dan H. Safrudin Dwi Apriyanto, S.Pd (Terpilih kembali)

4. Tanjabtim : Bupati H. Romi Hariyanto,SE dan Wabup Robby Nahliyansyah,SH (Terpilih kembali)

5. Sungai Penuh : Walikota Drs. Ahmadi Zubir, MM dan Wakil Walikota Dr. Alvia Santoni, M.M.

Sementara untuk Pilgub Jambi masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi karena Paslon CE-Ratu mengajukan gugatan PHP. (*)

hza | dari berbagai sumber | Merdekapost.com

Kapan Masa Jabatan Gubernur dan 5 Kepala Daerah di Jambi Berakhir? Ini Penjelasannya

Jambi | Merdekapost.com - Selain Pilgub Jambi, ada lima Kabupaten/Kota yang juga menggelar Pilkada serentak yaitu Kabupaten Bungo, Tanjabbar, Tanjabtim, Batanghari dan Kota Sungai Penuh.

Pemungutan suara dalam Pilkada serentak 2020 telah selesai digelar pada 9 Desember lalu. dan sesuai tahapan pihak KPU di 4 daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak telah mengeluarkan keputusan Kepala daerah/Bupati/walikota dan wakil kepala daerah/bupati/walikota Terpilih.

Diempat daerah yaitu Batanghari, Tanjabbar, Tanjabtim dan Bungo, Sesuai tahapan, Pihak KPU telah menetapkan Bupati dan Wakil Bupati Terpilihnya sebagai hasil Pilkada Serentak 2020 dikarenakan daerah-daerah tersebut tidak ada gugatan Paslon ke Mahkamah Konstitusi.

Berita Terkait Lainnya:

• Dilantik Jadi Pj Gubernur Jambi, Siapakah Hari Nur Cahya Murni? Ini Profil Singkatnya

• KPU Serahkan Hasil Pleno Penetapan Wako-Wawako Terpilih Ke Sekretariat DPRD Sungai Penuh

Sementara untuk Walikota Sungai Penuh sempat tertunda, dikarenakan ada gugatan salah satu Paslon ke Mahkamah Konstitusi.

Sehingga penetapan Walikota/Wakil Walikota Sungai Penuh Terpilih baru bisa dilaksanakan Jum'at 19/02/2021 kemarin, KPU Sungai penuh telah menetapkan Paslon Ahmadi Zubir-Alvia Santoni Walikota/Wakil Walikota terpilih. Hal ini setelah MK memutuskan menolak gugatan salah satu Paslon (Fikar Azami-Yos Adrino)

Khusus untuk Pilgub Jambi, dikarenakan ada gugatan di MK oleh salah satu Paslon yaitu gugatan / sengketa yang diajukan oleh Paslon CE-Ratu. dan saat ini sedang berlangsung tahapan proses persidangan pembuktian.

Masa Jabatan Gubernur Jambi dan 4 Kepala Daerah

Sementara itu, terkait dengan masa Jabatan para kepala daerah di Jambi yang melaksanakan Pilkada Serentak serta kapan dilaksanakan Pelantikan, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jambi, Rahmad Hidayat mengatakan bahwa Pelantikan kepala daerah harus dilakukan setelah masa jabatan yang sebelumnya berakhir.

Dikatakannya, "pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak akan dilakukan setelah masa jabatan berakhir. hal ini akan ditandai dengan Surat Keputusan dari pemerintah pusat".

“Jika ada sengketa pilkada maka harus menunggu penyelesaiannya di MK. Kalau semua sesuai jadwal (tak ada sengketa) maka berakhir masa jabatan sudah harus dilantik,” sebut Rahmad Hidayat.

Menurut Rahmad, Berdasarkan data mereka ini Masa Jabatan Gubernur dan 5 Para Kepala Daerah di Jambi yang ikut Pilkada Serentak 2020:

1. Jabatan Gubernur Jambi Fachrori Umar akan berakhir pada 12 Februari 2021.

2. Jabatan Bupati Batanghari, Syahirsyah berakhir pada 17 Februari 2021.

3. Jabatan Bupati Tanjab Barat Safrial dan Wabup Amir Syakib berakhir pada 17 Februari 2021.

4. Jabatan Bupati Tanjab Timur Romi Hariyanto dan Wabup Robby Nahliansyah berakhir pada 12 April 2021.

5. Jabatan Bupati Bungo Mashuri dan Wabup Safrudin Dwi Aprianto akan berakhir pada 14 Juni 2021.

6. Jabatan Walikota Sungai Penuh Asafri Jaya Bakri dan Wakil Walikota Zulhelmi akan berakhir pada 25 Juni 2021. (hza | Berbagai Sumber)

Masuk Tahap I, Pelantikan Bupati dan Wabup Tanjab Barat Digelar Pekan Depan

Anwar Sadat - Hairan Bupati dan Wakil Bupati Tanjabbar Terpilih bakal dilantik pekan depan (adz)

MERDEKAPOST.COM | JAMBI - Pasangan Anwar Sadat - Hairan akan dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat pekan depan.

Anwar Sadat-Hairan merupakan pasangan peraih suara terbanyak di Pilkada Tanjab Barat yang diadakan Desember tahun lalu.

Kementerian Dalam Negeri memastikan untuk Pilkada serentak yang tidak sedang menghadapi sengketa di Mahkamah Konstitusi, pelantikan dilakukan 26 Februari 2021.

Hal itu diungkapkan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik, saat konferensi pers di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (17/2/2021).

Dia menyebut pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2020 dilakukan secara Serentak dan Bertahap.

Untuk keserentakan di tahap awal, dilakukan pelantikan pada 26 Februari 2021.

Dia mengatakan ada 122 daerah peserta Pilkada Tahun 2020 yang tidak menghadapi sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK), ditambah daerah yang pengajuan sengketanya ditolak oleh MK.

“Mengingat rentang atau disparitas masa jabatan antara satu daerah dengan daerah lain cukup tinggi, akan kita lantik di akhir Februari. Insya Allah, rencana awal adalah tanggal 26 (Februari," terangnya.

Kemudian untuk tahap kedua, pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak Tahun 2020 dilakukan setelah keluar putusan sengketa di MK, ditambah daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir Maret dan April 2021.

“Untuk mereka yang sengketanya berlanjut di MK, yang nanti akan diputuskan pada tanggal 24 Maret, ditambah mereka sebanyak 13 daerah yang habis di bulan Maret, ditambah dengan 17 (daerah) yang habis di bulan April, akan dilantik di akhir April,” beber Akmal.

Sementara itu daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada bulan Mei dan Juni 2021, akan dilantik pada tahap berikutnya.

“Kemudian untuk yang bulan Mei ada 11 daerah dan Juni ada 17 daerah, itu akan dilantik nanti di akhir Juni, atau ada pilihannya Juni atau 1 Juli,” terangnya.

Akmal meminta kepala daerah dan penyelenggara Pemilu agar mempercepat proses penetapan hasil Pilkada.

Hal ini bertujuan agar terjadi keserentakan, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang.

Juga memastikan tata kelola pemerintahan, dimasa pandemi ini bisa tetap berjalan.

“Kita membangun keserentakan ini adalah amanat UU. Kita melaksanakan ini sebagai langkah untuk memerangi Covid-19 agar jangan terlalu banyak kegiatan-kegiatan di daerah,” katanya.

Selain dilaksanakan secara serentak dan bertahap, pelantikan kepala daerah akan dipastikan dilaksanakan secara virtual.

Hal ini mengingat pelaksanaan pelantikan dilaksanakan dalam masa pandemi Covid-19. (*)

Tommy Soeharto Menang, Ambiar : Silahkan Kembali ke Jalan yang Benar

MERDEKAPOST.COM | JAMBI – Konflik internal di tubuh Partai Berkarya, akhirnya menemui titik terang. Gugatan Muchdi PR untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Berkarya dari tangan Hutomo Mandala Putra atau lebih akrab dengan Tommy Soeharto, gagal. Hal ini setelah keputusan dari PTUN yang memenangkan Tommy Soeharto.

Di Provinsi Jambi sendiri, dualisme kepemimpinan ini juga terjadi. Sebagian kader Partai Berkarya, bergabung ke kubu Mukhdi PR. Mereka selalu menghadiri kegiatan dan pertemuan yang dilaksanakan oleh Muchdi PR. Pimpinan Partai Berkarya di tingkat kabupaten/kota juga memiliki dualisme kepeminan, dengan jabatan Plt Ketua DPD Berkarya, meski tak semua kabupaten/kota memiliki Plt Ketua DPD Partai Berkarya versi Muchdi PR.

Ambiar Usman, Ketua DPW Partai Berkarya Provinsi Jambi ketika dikonfirmasi, Selasa (16/2) mengatakan, setidaknya ada enam Plt dari sebelas kabupaten/kota.

“Kalau yang dari saya, tetap 11. Kalau yang versi Muchdi, ada sekitar enam orang Plt,” katanya.

Termasuk, anggota dewan yang saat ini menjabat, juga telah mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Muchdi. Ambiar mengatakan, mungkin anggota DPRD tersebut punya kekhawatiran akan di PAW ketika Muchdi dinyatakan menang.

“Ya maklum, mungkin karena mereka masih baru, jadi ada kekhawatiran itu. Tapi PAW tidak semudah itu, ada tahapannya. Kalau menurut pandangan saya, tidak usah memihak ketika ada persoalan ini, berdiri di tengah-tengah saja,” katanya.

Meski ada sejumlah kader Partai Berkarya yang sudah membelot, dirinya tidak menyatakan akan mengenakan sanksi. Ambiar menghimbau, agar mereka kembali ke Partai Berkarya pimpinan Tommy Soeharto.

“Kami menghimbau, kembalilah ke jalan yang benar. Kita tak ingin mencari musuh, silahkan kembali, kita mulai menata lagi,” katanya.

Namun, bagi mereka yang tidak bersedia kembali, tidak ada paksaan. Lalu, apakah akan didepak dari Partai Berkarya? Ambiar mengatakan, akan diproses sesuai dengan aturan partai.

Sementara itu, konflik internal di tubuh Partai Berkarya ini sudah berjalan selama beberapa bulan. September 2020 lalu, Muchdi PR mendaftarkan gugatan. Selama enam bulan ini, banyak kegiatan yang terganggu. Salah satunya menurut Ambiar adalah pada Pilgub Jambi 9 Desember 2020 lalu.

“Kami sudah mendaftar, rupanya tidak bisa. Ya harus bagaimana lagi. Kini saatnya mempersiapkan diri untuk menghadapi Pemilu 2024 nanti,” katanya.

Selanjutnya, Ambiar mengatakan, bulan Maret ini akan dilaksanakan Munas Partai Berkarya. Semula, Munas dijadwalkan dilaksanakan 2022 mendatang, namun dipercepat.

“Karena kondisi ini, jadwalnya dipercepat bulan depan untuk menata kembali. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Tommy Soeharto atas ini,” tandasnya. (adz|jpnn)

Dua Politisi Asal Merangin Duduk Bersama di DPW GP Ansor Jambi, Ini Tanggapan Juwanda

H. Sahar disambut langsung oleh Juwanda Ketua PW GP Ansor Provinsi Jambi. pertemuan politisi PKB dan PAN itu mendiskusikan Eksistensi Ansor hingga pembangunan Daerah Jambi Kedepan.(14/02)

MERDEKAPOST.COM | JAMBI - Anggota DPRD Provinsi Jambi Fraksi PAN, Musharudin S.E atau akrab disapa H. Sahar menyambangi sekretariat Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Jambi, Minggu (14/2/2021).

Kedatangan H. Sahar disambut langsung oleh Juwanda Ketua PW GP Ansor Provinsi Jambi. Dalam pertemuan politisi PKB dan PAN itu mendiskusikan Eksistensi Ansor hingga pembangunan Daerah Jambi Kedepan.

Menurut H Sahar anggota DPRD Provinsi Jambi dari Dapil Merangin-Sarolangun ini, Ansor hari ini sudah berkembang pesat di Jambi baik di bidang pengkaderan maupun di bidang sosial dan bernilai positif.

"Saya berharap kedepan bisa menjalin kerjasama dengan GP Ansor di semua tingkatan" Sebut H. Sahar Politisi PAN ini.

Sementara Itu, Juwanda mengucapkan terimakasih atas kunjungan H. Sahar, yang meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan DPW Ansor.

"Dari diskusi banyak hal yang bisa dipetik dari sosok H. Sahar, beliau banyak bercerita tentang pembangunan Merangin kedepan, dan umumnya provinsi Jambi". Kata Juwanda.

Sepanjang diskusi dua politisi lintas partai yang berasal dari Dapil Merangin itu, Apakah ada pembicaraan Terkait dengan Pilkada Merangin kedepan?

Juwanda hanya menjawab sambil melemparkan Senyuman, "Kita lihat nanti waktu kan masih panjang". Sebut Juwanda. (nek)