Merdekapost.com

Bupati MFA Hadiri Pelantikan Pengurus IPSI: Pencak Silat Bagian Dari Membentuk Karakter

Merdekapost.com - Bupati Batang Hari, Mhd Fadhil Arief menghadiri pelantikan pengurus Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kabupaten Batanghari, kegiatan tersebut dilaksanakan di Serambi Rumah Dinas Bupati pada Rabu (1/10/2025).

Dalam kesempatan itu, Bupati Batanghari menyampaikan bahwa silat ini bukan hanya beladiri dan olahraga saja, tapi juga tentang membentuk karakter.

"Silat ini bukan hanya sebagai beladiri, olahraga dan mengolah fisik saja, namun juga mengolah jiwa. Bagaimana membentuk karakter anak-anak kita menjadi anak yang jujur, disiplin dan patuh terhadap suatu hal yang baik," kata Fadhil.

H. Suhendri sebagai ketua IPSI yang baru saja dilantik menyampaikan bahwa ini bukanlah suatu jabatan yang mewah tapi dengan ini kita akan berusaha bersama untuk memajukan IPSI Batanghari.

Pengurus Cabang (Pencab) IPSI prov Jambi, H. Hasan Basri Harahap, melantik H. Suhendri sebagai ketua IPSI Batanghari dan seluruh anggotanya.

Hasan berpesan dengan menjaga Kerukunan dan kekompakan akan menjadikan kita kuat.

"Mudah-mudahan kedepannya IPSI Batanghari akan berkembang dan mengukir nama di tingkat nasional maupun internasional," ucap Hasan.

Hadir juga pada kesempatan itu Ketua KONI Batanghari, Tandri Saputra, SE.,MM, ia mengingatkan pada IPSI Batanghari bahwa KONI mendukung penuh kegiatan IPSI tapi apabila pengurusan IPSI ini dijalankan dengan baik dan benar.

"Kami tidak pilih kasih pada cabang-cabang olahraga, yang tidak bisa meraih medali pada kejurprov jangan harap kami berangkatkan ke Porprov," tandasnya.

"Artinya kami menghargai pengurusan dan perjuangan anak-anak atlit dan pengurus yang melakukan pembinaan dengan serius," kata Tandri. (pji)

Pemdes Kayu Aro Ambai bersama TNI dan Polri Gelar Tanam Jagung

KERINCI – Dalam mendukung Program Pemerintah Pusat melalui Ketahanan Pangan Asta Cita, Pemerintah desa Kayu Aro Ambai bersama Polsek Sitinjau Laut dan Koramil 04 Sitinjau Laut, kecamatan Tanah Cogok, melaksanakan Penanaman Jagung, pada Selasa (30/9/2025).

Kegiatan yang di pusatkan di desa Kayu Aro Ambai ini, di sambut antusias petani yang di ikuti langsung Kepala Desa Aan Prananda.

Kepala Desa Kayu Aro Ambai, Aan Prananda, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Polsek Sitinjau Laut dan Koramil 04 Sitinjau Laut, yang memilih desa Kayu Aro Ambai menjadi lokasi penanaman jagung.

“Terima kasih Pak Kapolsek dan Danramil yang telah melaksanakan kegiatan program ketahanan pangan Asta Cita Presiden Republik Indonesia lewat penanaman Jagung di desa kami,”ucapnya.

Diri nya menyampaikan bahwa Pemdes Kayu Aro Ambai bersama masyarakat mendukung program pemerintah pusat melalui Ketahanan Pangan. “Semoga program ketahanan pangan ini bisa meningkatkan produksi Jagung di desa Kayu Aro Ambai khususnya dan kabupaten Kerinci umumnya,”tutupnya.(ale)

Muhammad Fadhil Arief Resmikan Gedung Instalasi Dialisis RSUD Hamba Muara Bulian

Merdekapost.com - Bupati Batang Hari, Muhammad Fadhil Arief resmikan Gedung Instalasi Dialisis dan satu unit Mobil Dinas Kesehatan di RSUD HAMBA Muara Bulian, Rabu (01/10/2025).

Direktur RSUD Hamba, Dr. Ibnu Rahmat Muda melaporkan bahwa gedung Instalasi Dialisis telah di bangun sejak 2021 menggunakan dana APBD Batanghari dan sudah mendapatkan izin sejak Oktober 2024 dari kementrian kesehatan Republik Indonesia dan September 2025 berita acara kesepakatan disepati badan BPJS provinsi Jambi dan mulai hari ini 1 Oktober 2025 sudah mulai bisa beroperasi.

"Hal ini kami lakukan sebagai salah satu upaya kemampuan SDM sehingga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan dialisis yang aman dan berkualitas," ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa jika ada masyarakat Batanghari yang memerlukan pelayanan kesehatan dialisis, tidak lagi harus jauh-jauh pergi berobat ke kota Jambi.

"Dengan adanya Instalasi Dialisis ini kita usahakan semaksimal mungkin untuk melakukan pelayanan pada masyarakat setempat. Dengan adanya dokter spesialis, harapnya tidak jauh-jauh lagi masyarakat Batanghari untuk berobat," pungkasnya.

Bupati Batang Hari, Muhammad Fadhil Arief (MFA) menekankan pelayanan kesehatan yang adil bagi masyarakat sesuai dengan nilai-nilai pancasila.

"Dalam konteks ini, penekanan diberikan pada usaha instalasi untuk meningkatkan angka kesehatan masyarakat, terutama pada pasien yang memerlukan cuci darah," kata Fadhil dalam sambutan. (pji)

‎Rapat Paripurna Jawaban Pemerintah Atas Pandangan Fraksi DPRD Terhadap Nota Pengantar Ranperda

‎

Merdekapost.com - Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari dalam rangka jawaban pemerintah atas pemandangan umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota pengantar Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Batang Hari pada Perumda Tirta Batang Hari dan Ranperda tentang Penambahan Penyertaan Modal pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembangunan Daerah Jambi. Rapat paripurna ini bertempat di Ruang Pola Gedung DPRD Kabupaten Batang Hari pada Rabu (01/10/2025).

Sidang rapat yang turut dihadiri oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Batang Hari, Hj. El Firsta Nopsiamti, AR., S.H., Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Batang Hari, Muhammad Firdaus, serta Anggota DPRD Kabupaten Batang Hari.

Para Tamu Undangan:

‎Wakil Bupati Batang Hari, H. Bakhtiar, S.P., Forkopimda Kabupaten Batang Hari, Staf Ahli Setda Kabupaten Batang Hari, Para Kepala OPD dan Jajaran, TP-PKK Kabupaten Batang Hari, Organisasi dan Para Undangan Lainya.

‎Dalam sambutannya, Wakil Bupati Menyampaikan jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD, yang mencakup Penjelasan dan Klarifikasi atas beberapa poin yang disampaikan oleh Fraksi-fraksi DPRD. Beliau menjelaskan bahwa penyertaan modal pada Perumda Tirta Batang Hari bertujuan untuk meningkatkan pelayanan air minum kepada Masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Daerah.

‎Sementara itu, penambahan penyertaan modal pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembangunan Daerah Jambi diharapkan dapat meningkatkan akses pembiayaan bagi Masyarakat dan UMKM di Kabupaten Batang Hari. Wakil Bupati H. Bakhtiar juga menyampaikan Komitmen Pemerintah untuk terus Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat dan Meningkatkan Pendapatan Daerah.

‎Rapat paripurna ini, diharapkan dapat meningkatkan sinergi antara Pemerintah dan DPRD dalam menjalankan roda Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Batang Hari. (*)

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari dalam rangka jawaban pemerintah atas pemandangan umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota pengantar Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Batang Hari pada Perumda Tirta Batang Hari dan Ranperda tentang Penambahan Penyertaan Modal pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembangunan Daerah Jambi. Rapat paripurna ini bertempat di Ruang Pola Gedung DPRD Kabupaten Batang Hari pada Rabu (01/10/2025).

Para Tamu Undangan:

‎Rapat paripurna ini, diharapkan dapat meningkatkan sinergi antara Pemerintah dan DPRD dalam menjalankan roda Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Batang Hari. (*)

Tuntut Keadilan, Ratusan Guru Honorer Madrasah Swasta di Kerinci Gelar Aksi

Ratusan guru honorer madrasah swasta di Kabupaten Kerinci menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kerinci, Rabu (1/10/2025).(ist)

Kerinci , MP– Ratusan guru honorer madrasah swasta di Kabupaten Kerinci menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kerinci, Rabu (1/10/2025). Mereka menuntut keadilan agar status guru madrasah swasta diperlakukan setara dengan guru honorer di madrasah negeri, khususnya dalam program rekrutmen PPPK/ASN.

Dalam aksinya, para guru menyuarakan tiga tuntutan utama:

Memberikan kesempatan yang sama bagi guru madrasah swasta dalam program PPPK/ASN.
Menegaskan bahwa guru swasta bukan nomor dua; PPPK harus adil untuk semua.
Menyediakan kuota khusus PPPK/ASN bagi guru madrasah swasta.

Massa aksi meminta DPRD Kerinci tidak tinggal diam. Mereka mendesak agar aspirasi tersebut diteruskan hingga ke Kementerian Agama, DPR RI, bahkan Presiden. Regulasi yang dinilai diskriminatif terhadap guru swasta diminta segera diubah.

“Kami hanya ingin diperlakukan sama. Kami juga mendidik anak bangsa,” ujar Akmal, salah seorang guru honorer swasta di Kerinci.

Ia menambahkan, kondisi yang terjadi selama ini menimbulkan rasa ketidakadilan. “Ada guru negeri yang baru mengabdi kurang dari lima tahun sudah lulus PPPK. Sementara kami di swasta, ada yang puluhan tahun mengabdi, tapi tidak ada kepastian baik ASN maupun PPPK,” tegasnya.

Aksi tersebut mendapat tanggapan langsung dari Ketua DPRD Kerinci, Irwandri. Politisi Gerindra itu menegaskan dukungannya atas tuntutan para guru.

“Kami mendukung penuh aspirasi bapak ibu sekalian. Secepatnya DPRD Kerinci akan menyurati Kementerian Agama untuk menindaklanjuti masalah ini,” ujar Irwandri yang disambut tepuk tangan dan sorakan lega para peserta aksi.

Para guru berharap langkah nyata DPRD ini menjadi pintu awal perjuangan agar guru madrasah swasta mendapat keadilan yang sama seperti guru negeri dalam perekrutan PPPK.(Adz)

Tahap I. Pemkab Kerinci Serahkan Truk Sampah untuk 6 Kecamatan

Pemkab Kerinci Serahkan Truk Sampah ke 6 Kecamatan untuk Tahap Pertama

KERINCI, MP – Pemerintah Kabupaten Kerinci menyerahkan truk sampah kepada sejumlah kecamatan di wilayah setempat, Rabu (1/10/2025). Penyerahan secara simbolis dilakukan usai upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di halaman Kantor Bupati Kerinci.

Pada tahap pertama, ada enam kecamatan yang menerima bantuan truk sampah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kerinci, Askar Jaya, membenarkan hal tersebut.

“Untuk tahap pertama ada 6 kecamatan, yakni Kecamatan Gunung Tujuh, Air Hangat Barat, Air Hangat Timur, Sitinjau Laut, Danau Kerinci Barat, dan Batang Merangin,” ujarnya.

Bupati Kerinci, Monadi, menyampaikan bahwa penyerahan armada angkutan sampah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program kebersihan lingkungan sekaligus meningkatkan pelayanan publik.

“Truk sampah ini kita serahkan agar pengelolaan sampah di setiap kecamatan lebih optimal. Kita ingin kebersihan lingkungan benar-benar terjaga, karena hal itu sangat penting untuk kesehatan masyarakat dan keindahan daerah,” kata Monadi.

Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa penyerahan truk sampah akan dilakukan secara bertahap hingga kecamatan di Kabupaten Kerinci memiliki armada pengangkut sampah yang memadai.

“Penyerahan truk sampah akan dilakukan secara bertahap hingga kecamatan di Kabupaten Kerinci memiliki armada pengangkut sampah yang memadai,”tutupnya.(*)

Desa Pentagen Raih Penghargaan Desa Bersinar dari Bupati Kerinci

Kepala Desa Pentagen Menerima Penghargaan Desa Bersih Narkoba

Merdekapost.com | Kerinci, 1 Oktober 2025 – Pemerintah Desa Pendung Talang Genting, Kecamatan Danau Kerinci kembali menorehkan prestasi membanggakan. Kepala Desa Pentagen, Usman, secara langsung menerima Penghargaan Desa Bersih Narkoba (Bersinar) dari Bupati Kerinci, Monadi, S.Sos., M.Si., pada Rabu (01/10/2025) di halaman Kantor Bupati Kerinci, dalam rangkaian acara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Bukit Tengah.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi aktif serta dukungan penuh Desa Pentagen dalam mendukung program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Kabupaten Kerinci.

Dalam sambutannya, Bupati Kerinci menyampaikan harapan agar penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh desa di Kabupaten Kerinci untuk terus bersinergi menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan terbebas dari ancaman narkoba.

“Desa Bersinar merupakan wujud nyata peran masyarakat dalam mendukung program pemerintah. Kami berharap penghargaan ini menjadi inspirasi bagi desa-desa lain untuk ikut ambil bagian dalam gerakan bersama melawan narkoba,” ungkap Bupati Monadi.

Sementara itu, Kepala Desa Pentagen, Usman, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas penghargaan yang diterima. Ia menegaskan komitmen pemerintah desa bersama masyarakat untuk terus mengawal program P4GN melalui edukasi, sosialisasi, serta penguatan nilai-nilai keagamaan dan gotong royong sebagai benteng utama bagi generasi muda.

“Penghargaan ini milik seluruh warga Pentagen. Kami akan terus menjaga komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba, sekaligus menjadi desa percontohan di Kabupaten Kerinci,” tegas Usman.

Dengan diraihnya penghargaan ini, Desa Pentagen semakin menegaskan diri sebagai desa percontohan dalam mewujudkan “Desa Bersinar” dan bertekad untuk terus meningkatkan partisipasi aktif masyarakat mendukung program pemerintah menuju Kerinci yang lebih maju, sehat, dan sejahtera. (rdp)

Kapolri VS Polres Merangin, Iqbal Dinata Tantang Kapolri Beranikah Pecat Kapolres Merangin

Iqbal Dinata, Koordinator Aksi Aliansi Mahasiswa Jambi Jakarta berencana menggelar aksi besar-besaran di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri).(istimewa)

Merdekapost.com | Jakarta - Aliansi Mahasiswa Jambi Jakarta berencana menggelar aksi besar-besaran di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) pada hari ini. Aksi ini disuarakan sebagai bentuk protes dan sekaligus tantangan terbuka kepada Kapolri terkait dugaan lambannya penindakan terhadap praktik Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang kian merajalela di Kabupaten Merangin, Jambi.

Koordinator Aliansi, Iqbal Dinata, secara tegas mempertanyakan komitmen kepolisian daerah. Ia bahkan melontarkan tantangan kepada Kapolri.

"Ini bukan sekadar unjuk rasa, tapi uji nyali Kapolri," ujar Iqbal Dinata. "Kami ingin melihat, beranikah Kapolri memecat Kapolres Kabupaten Merangin yang kami duga tidak serius menangani PETI?" Ujarnya.

Iqbal Dinata menyoroti bahwa praktik PETI di Kabupaten Merangin telah kembali menjadi sorotan publik. Menurutnya, setiap tahun, aktivitas ilegal ini semakin merajalela, dengan alat berat yang diduga mencabik-cabik tanah, merobek hutan, dan mengeruk isi bumi tanpa izin, bahkan merambah hingga ke Hutan Produksi.

"Air jadi keruh, hutan jadi rusak," kata Iqbal. "Akan tetapi, penegak hukum diduga tutup telinga dan tutup mata, seolah-olah tidak tampak." Jelasnya.

Aliansi Mahasiswa Jambi Jakarta, yang juga berasal dari Kabupaten Merangin, menilai kinerja penegak hukum di sana, khususnya di bawah tanggung jawab Kapolres Merangin dan Kasat Reskrim, sangat lamban dan tidak serius. Mereka menganggap Kapolres Merangin gagal menjadi tameng masyarakat dalam menghadapi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh PETI.

Dugaan Adanya 'Setoran' dari Bos PETI

Lebih lanjut, Aliansi ini menyuarakan kecurigaan serius yang mereka miliki. Mereka menduga ada hubungan terlarang antara praktik ilegal ini dengan penegak hukum setempat.

"Kami menduga bos PETI sangat lantang dan berani merusak alam," tambah Iqbal. "Apakah Kapolres terima setoran dari bos PETI sehingga PETI makin hari makin merajalela?"

Iqbal menyebutkan bahwa titik-titik lokasi PETI di Kabupaten Merangin terus meningkat, mencakup beberapa wilayah utama seperti Kecamatan Sungai Manau, Kecamatan Tabir Barat, Kecamatan Tabir Ulu, Kecamatan Muara Siau, dan Kecamatan Tiang Pumpung.

Aksi demonstrasi yang direncanakan di Mabes Polri ini akan menjadi puncak protes mahasiswa untuk mendesak transparansi dan tindakan tegas dari pucuk pimpinan Polri agar segera mengevaluasi dan menindak Kapolres Merangin yang dianggap gagal dalam memberantas PETI.

Gebyar Gemar Membaca Zulfa Fadhil : Buku Adalah Jendela Dunia

Merdekapost.com - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Batanghari mengadakan gebyar gemar membaca, sekaligus sosialisasi belajar 13 tahun dengan 1 tahun prasekolah dan tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat yang diinisiasi oleh Dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Batang Hari. Selasa (30/9/2025).

Bunda Literasi Kabupaten Batang Hari, Zulfa Fadhil, menyampaikan bahwa kegiatan membaca lebih dari sekadar mengenal huruf dan kata.

Menurutnya, membaca adalah jendela untuk memahami dunia.

" Melalui membaca, kita dapat memperluas wawasan, mengasah imajinasi, serta memperkaya daya pikir kita. Untuk itu, mari kita biasakan budaya membaca sejak dini, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat," jelasnya.

Ia menjelaskan bahwa kegiatan membaca membawa manfaat besar bagi perkembangan anak, baik dari sisi pengetahuan, kemampuan kognitif, verbal, hingga konsentrasi.

" Buku adalah jendela dunia, dan anak - anak harus dibiasakan membaca buku secara langsung bukan melalui gawai. Pembiasaan budaya ini sangat penting agar tidak hilang di tengah perkembangan teknologi," tambahnya.

Dalam regulasi yang tertuang dalam peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021, disebutkan bahwa pendidikan dasar wajib diikuti selama 13 tahun, yang dimulai dengan 1 tahun pendidikan pra - sekolah.

" Ini bukanlah pilihan, melainkan kewajiban. Anak-anak usia dini harus dibangun kemampuan pondasinya sejak awal. Program ini bertujuan untuk menghasilkan anak-anak yang cerdas, sehat, dan hebat," katanya. (pji)

Kembali Ukir Prestasi, MTsN 1 Sungai Penuh Cetak 17 Juara Muda

Prestasi: Kepala MTsN 1 Sungai Penuh menyerahkan piagam penghargaan kepada 17 Juara Muda.(mpc)

Merdekapost.com – Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 Kota Sungai Penuh kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung serta mengapresiasi prestasi siswa, baik di bidang akademik maupun non-akademik.

Hari ini, Selasa (30/9/2025), madrasah ini memberikan penghargaan kepada 17 siswa yang sukses menorehkan prestasi di berbagai ajang kompetisi.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala MTsN 1 Kota Sungai Penuh, Soni Indra, S.PdI., M.Pd. dalam acara yang digelar di halaman madrasah.

Wabup Murison Hadiri Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI Bahas PNBP Pertanahan di Jambi

Wabup Murison Hadiri Kunker Komisi II DPR RI Bahas PNBP Pertanahan di Jambi, Senin (29/09/2025).(doc/mpc)

MERDEKAPOST | JAMBI – Wakil Bupati Kerinci, H. Murison, menghadiri Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi Jambi dalam rangka pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor pertanahan, bertempat di Rumah Dinas Gubernur Jambi, Senin (29/9/2025).

Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jambi, Al Haris, itu dihadiri para bupati dan wali kota se-Provinsi Jambi, Forkopimda, serta perwakilan Kanwil BPN. Dialog interaktif digelar untuk menampung aspirasi, kritik, dan masukan dari kepala daerah terkait permasalahan pertanahan yang dihadapi di wilayah masing-masing.

Gubernur Jambi Al Haris, menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi Jambi Dalam Rangka Pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Sektor Pertanahan pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026, bertempat di Rumah Dinas Gubernur Jambi, Senin (29/09/2025) siang.

Baca Juga:Serius Tangani Masalah Sampah, Wako Alfin Rutin Cek Progres Pekerjaan di TPST RKE

Baca Juga:Ada Lahan Warga Rusak, Panitia Trail Adventure JELASAK Kami Siap Bertanggung Jawab!

Adapun anggota Komisi II DPR RI yang hadir diantaranya, Ketua M. Rifqinizamy Karsayuda, Muhammad Khozim (anggota), Esthon L. Foenay (anggota) dan Giri Ramadhan N. Kiemas (anggota) berserta pendamping lainnya. Dalam dialog ini Komisi II DPR RI tersebut menerima kritik dan saran yang dikeluhkan oleh para kepala daerah untuk dijadikan acuan penyelesaian permasalahan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Hari ini Komisi II DPR RI sudah hadir langsung ditengah kita sebagai bentuk perhatian terhadap Provinsi Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen mendukung penuh upaya optimalisasi PNBP dari sektor pertanahan. Hari ini kepala daerah Bupati dan Wali Kota silahkan sampaikan apa persoalan yang terjadi didaerah masing-masing terkait pertanahan,” lanjutnya.

Baca Juga: Rutin Setiap Pagi Minggu, CFD Bukit Tengah Ruang Sehat dan Bugar Bersama Bupati Monadi

Dikatakan Gubernur Al Haris, atas nama Provinsi Jambi dirinya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Pusat dan DPR RI atas dukungan terhadap pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Jambi, baik penataan aset, penataan akses, maupun redistribusi tanah serta segala hal yang berkaitan dengan Reforma Agraria.

“Dan kami berharap agar Bapak dan Ibu dari Komisi II DPR RI terus mendukung Provinsi Jambi, terutama membantu mengatasi berbagai berbagai kendala dan tantangan yang kami hadapi, guna menyukseskan Reforma Agraria di Provinsi Jambi. Banyak permasalahan sengketa lahan di Provinsi Jambi, tapi secara perlahan terus diatasi,” kata Gubernur Al Haris.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda menyampaikan bahwa kunjungan kerja Spesifik Komisi II DPR RI dalam rangka pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor pertanahan dengan Gubernur Jambi, Forkopimda, Bupati/Walikota se-Provinsi Jambi, Kanwil BPN se Provinsi, dan pihak terkait membahas beberapa topik penting, seperti, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Baca Juga: Bupati Kerinci Turun Ke Tanco Cek Irigasi yang Tersumbat, Monadi: Dalam Minggu Ini Pihak Balai Akan Lakukan Perbaikan dan Pembersihan

“Komisi II DPR RI mungkin ingin mengetahui bagaimana pengelolaan PNBP di sektor pertanahan, termasuk pendapatan dari pajak bumi dan bangunan. Pembahasan tentang bagaimana pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mengelola lahan, termasuk pengawasan penggunaan lahan, sertifikasi tanah, dan penyelesaian sengketa tanah. Selain itu peran Kanwil BPN dalam menjalankan tugasnya mengelola data pertanahan, melakukan pengukuran dan pemetaan, serta menyelesaikan masalah pertanahan,” ujar Ketua Komisi II DPR RI tersebut.

“Pada intinya Komisi II DPR RI ingin mengetahui kemajuan yang telah dicapai dalam pengelolaan PNBP di sektor pertanahan, serta kendala-kendala yang dihadapi dan bagaimana solusinya. Dengan adanya pertemuan ini dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan PNBP di sektor pertanahan di Provinsi Jambi,” pungkas M. Rifqinizamy.

Baca Juga: Demi Menjaga Marwah Desa, Kades Koto Renah Nonaktifkan Sekdes 'EH' Terduga Pelaku Asusila Remaja Disabilita

Sementara itu, Wakil Bupati Kerinci H. Murison, yang turut hadir dalam kunjungan kerja tersebut, menyoroti persoalan agraria di Kabupaten Kerinci yang masih perlu perhatian serius, terutama terkait tumpang tindih lahan serta kepastian hukum atas tanah masyarakat.

“Kami menyambut baik langkah Komisi II DPR RI yang datang langsung mendengar persoalan di daerah. Di Kerinci, masih banyak warga yang menunggu kepastian sertifikasi tanah. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung peningkatan PNBP di sektor pertanahan,” ungkap Murison.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, BPN, dan pemerintah pusat dalam mempercepat penyelesaian konflik agraria. Kunjungan kerja ini diharapkan tidak hanya menjadi forum dialog, tetapi juga menghasilkan solusi nyata dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan PNBP sektor pertanahan di Provinsi Jambi.(adz)

Bupati Kerinci Turun Ke Tanco Cek Irigasi yang Tersumbat, Monadi: Dalam Minggu Ini Pihak Balai Akan Lakukan Perbaikan dan Pembersihan

Tanggapi Keluhan Petani 4 Desa Tanco, Bupati Kerinci Monadi turun langsung cek irigasi yang tersumbat. Senin, 29/09/2025.(mpc/adz)

KERINCI, MERDEKAPOST – Bupati Kerinci, Monadi, S.Sos., M.Si., didampingi jajaran Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, meninjau langsung kondisi saluran irigasi di Kecamatan Tanah Cogok, Danau Kerinci, dan Danau Kerinci Barat, Senin (29/9/2025).

Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan saluran irigasi berfungsi optimal dalam menunjang produktivitas pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Monadi menyampaikan bahwa pihak Balai Irigasi telah merencanakan perbaikan dan pembersihan saluran dalam waktu dekat.

BERITA TERKAIT LAINNYA:

Langkah ini diharapkan dapat memperlancar aliran air sehingga sawah masyarakat kembali terairi dengan baik.

“Dalam minggu ini, pihak balai akan melakukan perbaikan serta pembersihan saluran irigasi agar aliran air kembali lancar ke sawah warga,” ujar Monadi.

Selain meninjau irigasi di Tanah Cogok, Bupati juga turun ke Wilayah Pertanian Kecamatan Danau Kerinci Barat, menariknya, saat meninjau wilayah Kecamatan Danau Kerinci Barat, Bupati Monadi juga melakukan survei identifikasi sumber air pertanian. Ia menemukan adanya potensi sumber air yang mengalir dari lereng bukit di Desa Semerap.

“Insyaallah, sumber air ini akan dimanfaatkan dengan membangun saluran irigasi yang bisa mengalirkan air ke sawah masyarakat, khususnya di Kedepatian Semerap dan Desa Tanjung Pauh Hilir,” jelasnya.

Bupati Kerinci Monadi menegaskan, pembangunan serta perbaikan irigasi merupakan bagian dari strategi Pemkab Kerinci dalam mendukung ketahanan pangan daerah.

Bupati Monadi saat meninjau persawahan warga yang terdampak irigasi tersumbat di wilayah pertanian (sawah) 4 desa Tanco.(adz/mpc)

“Kabupaten Kerinci siap mewujudkan swasembada pangan,” tegas Bupati Monadi menutup keterangannya.

Dalam kegiatan tersebut Bupati juga didampingi beberapa orang Kades, seperti Kades Koto Salak, Koto Iman dan beberapa Kades Tanco lainnya.(adz)

Demi Menjaga Marwah Desa, Kades Koto Renah Nonaktifkan Sekdes 'EH' Terduga Pelaku Asusila Remaja Disabilita

Demi Menjaga Marwah Desa, Kades Koto Renah Eva Haryadi Ambil Langkah Tegas Nonaktifkan Sekdes EH Terduga Pelaku Asusila terhadap remaja penyandang disabilitas.(adz/mpc)

SUNGAI PENUH, Merdekapost.com – Kasus dugaan pencabulan terhadap seorang anak perempuan penyandang disabilitas berusia 19 tahun yang diduga melibatkan Sekretaris Desa (Sekdes) Koto Renah, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, terus menjadi sorotan publik.

Sebelumnya, kasus ini mencuat setelah keluarga korban resmi melaporkan dugaan tindak asusila tersebut ke Polres Kerinci. Pemberitaan yang berkembang pun memicu perhatian serius dari masyarakat maupun pemerintah desa setempat.

Kepala Desa Koto Renah, Eva Haryadi, menegaskan pihaknya mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan sementara Sekdes berinisial EH dari jabatannya.

Berita Terkait: Diduga Cabuli Anak Disabilitas, Sekdes Koto Renah (EH) Dilaporkan ke Polisi

“Sebagai kepala desa, saya tidak bisa menutup mata terhadap kasus ini. Saya punya kewajiban menjaga marwah dan nama baik desa serta memastikan roda pemerintahan tetap berjalan. Karena itu, Sekdes kami nonaktifkan sementara. Jika nantinya pengadilan menyatakan yang bersangkutan bersalah, maka sesuai aturan ia akan diberhentikan secara permanen dari jabatannya,” tegas Eva Haryadi.

Lebih lanjut, Eva menyatakan keputusan ini merupakan wujud ketaatan pemerintah desa terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 51, yang secara tegas melarang perangkat desa melakukan tindakan merugikan kepentingan umum, meresahkan masyarakat, serta bertentangan dengan norma hukum, agama, maupun sosial.

Tak hanya itu, Eva juga menyampaikan rasa empati dan dukungan penuh kepada keluarga korban.

“Kami sangat prihatin dan berduka atas peristiwa ini. Atas nama pemerintah desa, saya menyampaikan dukungan penuh kepada keluarga korban agar tetap tabah. Kami mendukung penuh proses hukum dan menyerahkannya sepenuhnya kepada aparat penegak hukum,” ujarnya.

Dengan langkah ini, Pemerintah Desa Koto Renah menegaskan komitmennya untuk menjaga kepercayaan masyarakat, menghormati proses hukum yang berjalan, serta memastikan stabilitas jalannya pemerintahan desa hingga adanya keputusan hukum tetap dari pengadilan.(adz)

Siapa Agus Suparmanto? Eks Mendag Jokowi yang Terpilih Aklamasi Jadi Ketum PPP, Punya Harta Mentereng

Agus Suparmanto terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum PPP.(ant)

MERDEKAPOST.COM - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) secara resmi menunjuk pemimpin baru bernama Agus Suparmanto.

Sosok mantan Menteri Perdagangan di era Presiden ke-7, Joko Widodo atau Jokowi itu kini menjadi sorotan.

Sorotan itu setelah ia terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PPP periode 2025–2030 dalam Muktamar X yang digelar di Mercure Ancol, Jakarta, pada Minggu (28/9/2025) dini hari.

Terpilihnya Agus mengakhiri spekulasi di internal partai berlambang Ka'bah tersebut.

Qoyum Abdul Jabbar, pimpinan sidang paripurna Muktamar X, mengumumkan penetapan tersebut setelah perwakilan DPW dan DPC (muktamirin) menyuarakan dukungan bulat untuk Agus.

"Dengan ini ditetapkan Bapak Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan masa bakti 2025-2030," kata Qoyum, menegaskan hasil aklamasi tersebut.

Jejak Kabinet dan Harta Kekayaan yang Mencolok

Lantas, siapa sebenarnya Agus Suparmanto?

Sosoknya bukan nama baru dalam panggung politik nasional.

Pria kelahiran 23 Desember 1965 ini dikenal luas saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan dalam Kabinet Indonesia Maju di masa Presiden Jokowi, dari 23 Oktober 2019 hingga 22 Desember 2020.

Namun, yang paling mencolok dari sosok Agus adalah rekam jejaknya di dunia bisnis dan nilai kekayaannya.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terakhir per 31 Maret 2021 (laporan akhir menjabat), total kekayaan Agus Suparmanto mencapai angka yang fantastis: Rp 1.625.410.685.152 (sekitar Rp 1,62 triliun).

Meski memiliki utang senilai Rp 91 miliar, aset bersih Agus tetap menempatkannya dalam jajaran politisi terkaya.

Harta terbesarnya tercatat pada kategori harta bergerak senilai Rp 950.000.000.000 (Rp 950 miliar).

Latar Belakang Non-Politisi Murni

Di luar birokrasi dan politik praktis, Agus Suparmanto memiliki latar belakang yang kental dengan dunia eksekutif dan olahraga.

Ia pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Galangan Manggar Biliton (GMB) serta Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (PB IKASI).

Latar belakang pendidikannya meliputi:

SD Budhaya Jakarta

SMP Negeri 14 Jakarta

SMA Negeri 8 Jakarta (lulus 1984)

S1 di Universitas Nasional

Pendidikan di pondok pesantren di salah satu kota di Jawa Timur.

Dengan terpilihnya tokoh berlatar belakang kabinet senior, sekaligus pengusaha dengan aset triliunan, PPP kini memasuki era baru.

Tugas utama Agus Suparmanto ke depan adalah mengkonsolidasikan partai dan mengembalikan kejayaan PPP setelah hasil yang kurang memuaskan dalam beberapa kontestasi politik terakhir.

Berikut rincian harta kekayaan Agus Suparmanto dikutip dari e-LHKPN miliknya:

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 896.443.102.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 375 m2/315 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 13.440.000.000

2. Tanah Seluas 1.440 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 53.712.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 488 m2/450 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , WARISAN Rp. 21.580.000.000

4. Tanah Seluas 4.404 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 308.280.000.000

5. Tanah dan Bangunan Seluas 323 m2/1.079 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 27.298.000.000

6. Tanah dan Bangunan Seluas 720 m2/840 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 66.600.000.000

7. Tanah Seluas 5.428 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 59.708.000.000

8. Bangunan Seluas 404 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 14.948.000.000

9. Tanah dan Bangunan Seluas 88 m2/326 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 8.238.000.000

10. Tanah Seluas 4.252 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 148.820.000.000

11. Tanah dan Bangunan Seluas 470 m2/231 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , WARISAN Rp. 12.212.000.000

12. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/72 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 5.621.652.000

13. Tanah dan Bangunan Seluas 252 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 4.905.450.000

14. Bangunan Seluas 225 m2 di NEGARA SINGAPURA, HASIL SENDIRI Rp. 27.000.000.000

15. Tanah Seluas 7.520 m2 di KAB / KOTA BADUNG, HASIL SENDIRI Rp. 124.080.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.550.000.000

1. MOBIL, LEXUS RX 300 LUXURY 4X2 AT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000.000

2. MOBIL, LEXUS GS 300 AT Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 950.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 766.273.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 51.213.209.476

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.716.429.311.476

III. HUTANG Rp. 91.018.626.324

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.625.410.685.152

(Penulis: ALDIE PRASETYA | Editor: M. ADZAN)