Merdekapost.com

Polda Jambi Pastikan Harga dan Stok Bahan Pokok Aman Jelang Ramadan dan Idulfitri 2026

Jelang Ramadan 2026, Polda Jambi Pastikan Stok dan Harga Bahan Pokok Aman Terkendali.(IST)

JAMBI, MERDEKAPOST.COM – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi melalui Subdit I Industri dan Perdagangan (Indagsi) melakukan pengecekan langsung harga serta ketersediaan bahan pokok (bapok) di Pasar Tradisional Angso Duo, Kota Jambi, Selasa (3/2/2026) pagi.

Kegiatan ini merupakan bagian dari Satgas Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan dan Mutu Pangan 2026 Provinsi Jambi dalam rangka pengawasan menjelang bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idulfitri.

Pengecekan tersebut melibatkan sejumlah instansi terkait, antara lain perwakilan Badan Pangan Nasional RI, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Perum Bulog wilayah Jambi, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi. Dari unsur kepolisian, kegiatan dipimpin personel Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Jambi.

Sampah Medis Menggunung di RSUD Raden Mattaher Jambi, Pengelolaan Limbah Dipertanyakan?

Kasubdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Jambi, AKBP Hernawan, mengatakan hasil pemantauan menunjukkan ketersediaan stok bahan pokok di Jambi masih mencukupi dan harga relatif stabil.

“Untuk bahan pokok secara umum masih aman. Harga rata-rata masih terjangkau dan stok juga cukup tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan dan Idulfitri,” ujar AKBP Hernawan.

Adapun hasil pengecekan harga di Pasar Angso Duo antara lain daging ayam Rp37.000 per kilogram, daging sapi segar berkisar Rp125.000 hingga Rp140.000 per kilogram, serta daging beku antara Rp85.000 sampai Rp125.000 per kilogram. Untuk komoditas cabai, cabai merah dijual Rp36.000–Rp40.000 per kilogram, cabai rawit hijau Rp44.000–Rp46.000 per kilogram, dan cabai hijau Rp28.000 per kilogram.

Sementara itu, harga beras SPHP tercatat Rp12.000 per kilogram, Minyak Kita Rp15.700 per liter, bawang merah Rp32.000 per kilogram, dan bawang putih Rp30.000 per kilogram.

Meski secara umum stabil, petugas menemukan adanya pedagang yang menjual Minyak Kita sedikit di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp15.700 per liter.

Bacaan Lainnya: Viral, Video Pelajar Lampung Timur Terpaksa Seberangi Sungai dengan Perahu Getek

“Ada yang menjual Rp16.000 per liter dengan alasan keterbatasan uang kecil untuk kembalian. Namun tetap kami ingatkan agar menjual sesuai HET supaya tidak menimbulkan keresahan di masyarakat,” jelasnya.

Selain itu, ditemukan pula satu merek beras premium yang dijual Rp15.600 per kilogram, sedikit di atas HET Rp15.400 per kilogram. Petugas langsung memberikan imbauan kepada pengecer agar menyesuaikan harga sesuai ketentuan yang berlaku.

Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H. Siregar melalui Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol. Erlan Munaji menyampaikan bahwa langkah ini merupakan arahan langsung Kapolda Jambi sebagai bentuk kehadiran Polri dalam menjaga stabilitas pangan di daerah.

“Kami ingin memastikan masyarakat tidak mengalami kesulitan mendapatkan bahan pokok dengan harga yang wajar, khususnya menjelang Ramadan dan Idulfitri. Polda Jambi akan terus melakukan pengawasan bersama instansi terkait agar distribusi lancar, stok aman, dan tidak ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan dengan cara melanggar aturan,” ujar Kabid Humas Polda Jambi

Kabid Humas Polda Jambi menegaskan bahwa pengawasan terhadap harga dan distribusi bahan pokok akan terus dilakukan secara berkala dengan menggandeng instansi terkait guna menjaga stabilitas pasar.

“Intinya kami ingin menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok, serta memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selama kegiatan pemantauan, situasi terpantau aman dan kondusif,” tutupnya.(adz)

Sanksi tegas bagi SPPG Jika Terbukti Lalai, Kepala BGN Jambi: Bisa Tutup Permanen!

MERDEKAPOST.COM, JAMBI – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Jambi, Adityo Wirapranatha, menyatakan pihaknya tidak akan ragu menjatuhkan sanksi tegas kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sengeti, Muaro Jambi apabila terbukti terjadi kelalaian dalam pengelolaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) hingga memicu kasus keracunan massal.

Insiden yang berlangsung pada Jumat (30/1/2026) tersebut berdampak pada 147 orang yang terdiri dari anak-anak, guru, serta balita.

Dari total korban itu, sebanyak 44 orang menjalani perawatan jalan. Kemudian 101 orang lainnya sempat dirawat inap sebelum kondisinya membaik.

Dua pasien bahkan harus dirujuk ke rumah sakit berbeda untuk penanganan lanjutan.

Sementara itu, enam orang hingga kini masih menjalani perawatan intensif di RSUD Ahmad Ripin Sengeti.

“Kalau nanti terbukti ada unsur kelalaian, operasional SPPG akan dihentikan sementara sampai seluruh perbaikan dipenuhi. Jika pelanggaran terulang, bisa berujung penutupan permanen. Kesempatan hanya diberikan dua kali,” tegas Adityo.

Ia menambahkan, keputusan final masih menunggu hasil uji laboratorium dari Dinas Kesehatan Provinsi Jambi guna memastikan penyebab utama keracunan tersebut.

Ratusan Orang Keracunan MBG di Muaro Jambi Diduga Ada Bakteri

Dugaan kelalaian pegawai SPPG kembali menjadi sorotan setelah muncul indikasi makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tercemar bakteri.

Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menegaskan akan memperketat pengawasan guna mencegah potensi krisis kesehatan di kalangan siswa.

Sekretaris Daerah Muaro Jambi, Budhi Hartono, menyatakan kelalaian dalam pengelolaan dan penanganan makanan diduga menjadi penyebab utama pencemaran tersebut.

“Kemungkinan ada kelalaian dari pegawai SPPG yang menyebabkan makanan tercemar bakteri. Ini harus ditindak tegas,” ujar Budhi.

Sekretaris Daerah Muaro Jambi, Budhi Hartono

Menindaklanjuti temuan itu, Satgas Pemkab Muaro Jambi langsung menurunkan tim pengawasan ke 15 dapur SPPG untuk melakukan inspeksi menyeluruh.

Pemeriksaan difokuskan pada kelayakan operasional dapur, kebersihan lingkungan, sistem pengelolaan limbah, serta pemenuhan standar sanitasi, termasuk suhu penyimpanan makanan.

Jika ditemukan pelanggaran, Pemkab menegaskan akan memberikan rekomendasi perbaikan hingga sanksi administratif tegas kepada pengelola.

Budhi menambahkan, meski seluruh SPPG telah mengantongi izin dan dokumen administrasi, kondisi di lapangan bisa saja berbeda.

“Dalam operasional sehari-hari, situasi dapat berubah. Misalnya suhu penyimpanan yang tidak sesuai, ini berpotensi menimbulkan bahaya kesehatan,” tegasnya.

Hasil uji laboratorium terkait dugaan pencemaran bakteri saat ini masih dalam proses pendataan di tingkat provinsi.

Pemkab memastikan pemeriksaan lanjutan akan dilakukan guna menjamin keamanan makanan yang didistribusikan ke sekolah.

Selain itu, pemerintah daerah juga menemukan adanya penumpukan limbah organik di sejumlah lokasi SPPG, yang kini tengah ditangani dinas terkait.

Pemeriksaan lanjutan dijadwalkan berlangsung esok hari untuk memastikan seluruh operasional dapur memenuhi standar kesehatan dan lingkungan.

“Program ini sangat baik untuk anak-anak. Namun kelalaian dan lemahnya pengawasan tidak boleh diabaikan,” pungkas Budhi.

Orangtua Siswa SD 118 Pematang Pulai Ikut Keracunan MBG di Muaro Jambi

Orangtua siswa di Muaro Jambi ngaku ikut keracunan menu Makan Bergizi Gratis (MBG).

Keluhan ini datang dari orangtua siswa SD Negeri 118 Desa Pematang Pulai, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi.

Rika, salah satu orangtua murid, mengaku turut mengalami gejala keracunan usai mengonsumsi makanan MBG yang seharusnya diperuntukkan bagi anak sekolah.

Peristiwa itu terjadi pada Jumat (30/1/2026) . Saat itu, anak Rika tidak masuk sekolah.

Namun karena ia menjemput keponakannya yang bersekolah di SD tersebut, makanan MBG dibawa pulang ke rumah.

“Anak itu ndak mau makan MBG-nya, sayo yang makan. Perasaan sayang dibuang,” ujar Rika saat ditemui Tribun.

Rika menuturkan, sejak awal ia sudah merasa ada kejanggalan pada makanan tersebut. Kuahnya terasa berbeda dari masakan rumahan, tahu goreng tampak seperti digoreng ulang, dan ayam memiliki rasa yang tidak biasa.

“Kuahnya tuh memang agak beda samo soto-soto yang biasa. Tahunya kayak tahu yang sudah lama, ayamnya pun rasanya lain,” katanya.

Ia mengaku mulai khawatir setelah mendengar kabar sejumlah siswa mengalami keracunan. Rika sempat minum air asam jawa sebagai antisipasi.

Namun sekitar pukul 22.45 WIB, Rika mulai merasakan gejala serius. Perutnya mulas, badan terasa pusing dan lemas, hingga akhirnya muntah-muntah.

“Perut mulas, pusing, badan ndak bas. Dikerik pun ndak terasa. Setelah itu muntah-muntah, badan lemah sampai besok siangnya,” ungkapnya.

Meski kondisinya cukup berat, Rika tidak sempat dibawa ke rumah sakit. Ia hanya membeli obat sendiri dan minum susu untuk meredakan keluhan. Hingga kini kondisinya berangsur membaik.

Rika juga mengungkapkan, sebelumnya sudah beberapa kali anak-anak mengeluhkan makanan MBG yang diduga tidak layak konsumsi. Bahkan ada lauk yang terpaksa dibuang karena bau.

“Pernah juga sebelumnya lauk busuk. Anak-anak ndak dimakan, dibawa balik. Bau ayamnya memang mencurigakan,” katanya.

Ia menyebut, sebagian siswa mengalami keluhan serupa. Ada yang muntah, diare, hingga masih lemas sehingga belum kembali ke sekolah.

“Yang kena itu ndak masuk sekolah. Masih lemas. Ada yang muntah-muntah, ada yang diare,” ujarnya.

Bahkan, Rika mengaku mendapat informasi ada anak yang kondisinya cukup parah hingga mulutnya berbusa dan harus dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Jambi.

“Anak sekolah semua. Balita ndak ada dengar,” jelasnya.

Menurut Rika, makanan berkuah seperti soto atau lauk bersantan lebih rentan cepat basi. Ia menilai jenis makanan semur atau menu kering lebih aman untuk anak-anak.

“Kalau berkuah itu cepat basi. Ndak tahu pengolahannya jam berapo. Kalau semur mungkin lebih aman,” katanya.

Selain itu, ia juga pernah menemukan sayur dalam kondisi tidak layak, bahkan terdapat ulat. Keluhan tersebut, kata dia, sudah disampaikan ke pihak sekolah melalui catatan pada ompreng makanan.

“Sudah pernah dikasih tahu sekolah. Disuruh ditulis di ompreng. Tapi yo kami mak-mak ni jugo takut,” ujarnya.

Meski demikian, Rika menegaskan bahwa program MBG pada dasarnya baik. Namun ia berharap ke depan kualitas dan keamanan makanan benar-benar diperhatikan agar kejadian serupa tidak terulang.

“Programnya bagus. Cuma jangan sampai kejadian kemarin terulang lagi. Kesehatan anak itu yang paling utama,” tegasnya.

Ia juga memastikan, ke depan tidak akan lagi mengonsumsi makanan MBG jika dibawa pulang anaknya.

“Ndak lagi. Kalau bisa anak jangan lagi dikasih MBG dulu. Takut,” pungkasnya.

Rika menambahkan, sejak dua bulan kedepan MBG di sejumlah sekolah yang terdampak sakit tidak lagi menerima makanan hingga 2 bulan kedepan.

“Sejak hari ini tidak ada, anak-anak bawa bekal. Sampai 2 bulan kedepan stop dulu,” tutupnya.(*)

(Aldie Prasetya / Sumber: tribunnews.com)

Bupati Lampung Timur Tanggapi Viralnya Video Pelajar yang menyeberangi Sungai dengan Getek

Lampung, Merdekapost.com - Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah menanggapi viralnya video pelajar dan warga yang menyeberangi sungai menggunakan perahu kecil di Desa Kali Pasir, Kecamatan Way Bungur.

Kondisi tersebut dinilai sang kepala daerah sangat membahayakan keselamatan, terutama bagi anak-anak sekolah yang setiap hari harus melintasi sungai untuk berangkat dan pulang sekolah.

Kata Ela, Pemerintah daerah bahkan dirinya sudah berulang kali meninjau langsung lokasi setempat. Ia memastikan sudah melakukan serangkaian upaya dan langkah kongkret agar jembatan bisa segera dibangun.

“Jembatan di lokasi itu panjangnya kurang lebih 100 meter. Kalau dikerjakan sendiri oleh pemerintah kabupaten, kami belum mampu karena keterbatasan anggaran, saya juga sudah beberapa kali meninjau ke lokasi,” ujar Bupati Ela Siti Nuryamah saat diwawancarai, Minggu (1/2/2026).

Iamenjelaskan, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah mengajukan pembangunan jembatan permanen kepada pemerintah pusat sejak beberapa tahun lalu, melalui Kementerian Pekerjaan Umum, termasuk melalui skema bantuan presiden.

“Tapi kembali lagi, sampai saat ini pembangunan itu belum dapat direalisasikan karena keterbatasan anggaran,” katanya.

Di tengah meningkatnya perhatian publik akibat video yang viral, Bupati menyampaikan bahwa respons lintas instansi mulai bergerak cepat. Kodim, Kodam, serta Kementerian Pekerjaan Umum telah turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi penyeberangan sungai tersebut.

“Sebagai bentuk afirmasi dan solusi sementara, sambil menunggu jembatan permanen, kami mengusulkan pembangunan jembatan gantung yang diberi nama Jembatan Merah Putih,” kata Ela.

Menurut rencana, Jembatan Merah Putih akan dibangun oleh pemerintah pusat pada triwulan pertama atau kedua tahun 2026. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) juga telah melakukan koordinasi dan dijadwalkan turun ke lapangan untuk melakukan pengukuran teknis sebagai tahap awal pelaksanaan.

“BPJN sudah berkoordinasi dan besok akan turun untuk mengukur lokasi. Ini agar masyarakat tidak lagi bergantung pada perahu kecil yang sangat berisiko,” ujarnya.(***)

Viral, Video Pelajar Lampung Timur Terpaksa Seberangi Sungai dengan Perahu Getek

Para Pelajar di Lampung Timur Terpaksa Seberangi Sungai dengan Perahu Getek tanpa ada fasilitas keamanan. ini harus mereka jalani setiap harinya ketika akan berangkat ke sekolah.(istimewa)

Lampung Timur | Merdekapost.com – Sebuah video memperlihatkan pelajar di Desa Kali Pasir, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur, menyeberangi sungai menggunakan perahu getek viral di media sosial.

Kondisi tersebut memantik keprihatinan publik karena dinilai sangat membahayakan keselamatan warga, khususnya anak-anak sekolah.

Dalam rekaman video tersebut, terlihat sebuah perahu getek mengangkut sejumlah penumpang, termasuk sepeda motor, tanpa dilengkapi alat keselamatan seperti pelampung. Perahu sederhana itu tampak penuh dan dalam kondisi yang dinilai tidak layak.

Perekam video menyebut, hingga kini pemerintah belum pernah membangun jembatan penyeberangan di Desa Kali Pasir sejak desa tersebut berdiri pada tahun 1960.

Akibatnya, warga terpaksa menggunakan perahu getek untuk beraktivitas sehari-hari, termasuk pelajar yang harus menyeberangi sungai setiap hari untuk bersekolah.

“Kondisi ini sangat membahayakan. Ini anak-anak, generasi bangsa, yang setiap hari mempertaruhkan nyawa hanya untuk pergi ke sekolah,” ujar perekam video dalam narasinya.

Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya sempat dihubungi oleh Wakil Gubernur Lampung yang meminta agar video tersebut dihentikan. Namun, perekam menegaskan tidak akan berhenti menyuarakan persoalan tersebut hingga jembatan penghubung benar-benar dibangun.

“Terima kasih untuk Wakil Gubernur yang semalam sudah menelepon dan menyuruh menghentikan video saya. Saya tidak akan berhenti sebelum Jembatan Kali Pasir Way Bungur ini benar-benar dibangun. Kasihan anak didik, generasi bangsa ini,” ucapnya.

Lebih lanjut, perekam video meluapkan kekecewaannya terhadap para pemimpin daerah yang dinilai hanya menebar janji tanpa realisasi. Ia menyoroti minimnya perhatian pemerintah terhadap penyediaan sarana dan prasarana dasar bagi masyarakat.

“Tidak ada satu pun alat keselamatan di perahu ini. Perahunya pun sudah rapuh. Tidak ada yang bisa menjamin keselamatan mereka,” tambahnya.

Menurut perekam, jarak penyeberangan sungai yang harus ditempuh warga mencapai sekitar 700 meter, sehingga risiko kecelakaan semakin besar, terlebih saat kondisi cuaca buruk.(*)

Sampah Medis Menggunung di RSUD Raden Mattaher Jambi, Pengelolaan Limbah Dipertanyakan?

Sampah Medis Menggunung di RSUD Raden Mattaher Jambi, pengelolaan limbah dipertanyakan?

Jambi, Merdekapost.com – Penumpukan sampah di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raden Mattaher Jambi menuai sorotan serius. Limbah rumah sakit dilaporkan menggunung akibat sistem pengelolaan sampah yang diduga tidak berjalan maksimal, hingga menimbulkan bau menyengat dan kekhawatiran akan risiko kesehatan bagi pasien, tenaga medis, serta masyarakat sekitar.

Dilansir dari laman media resmi Jambiku.com, Berdasarkan pantauan di lapangan, penumpukan sampah tersebut bukan terjadi dalam hitungan hari. Sampah diketahui telah lebih dari sepekan tidak diangkut hingga Senin, 2 Maret 2026. Kondisi kian memprihatinkan setelah hujan mengguyur kawasan rumah sakit, menyebabkan sampah dalam keadaan lembab, membusuk, dan mengeluarkan aroma tidak sedap yang menyengat.

Sejumlah pengunjung dan warga sekitar mengeluhkan kondisi tersebut. Mereka menilai situasi ini sangat ironis, mengingat rumah sakit seharusnya menjadi simbol kebersihan dan keselamatan, namun justru terkesan kumuh dan berpotensi menjadi sumber penyakit.

Awalnya, tumpukan sampah terlihat di beberapa titik di sekitar gedung perawatan yang kerap dilalui pasien dan pengunjung. Belakangan, sampah tersebut dipindahkan ke area belakang rumah sakit. Namun, langkah ini dinilai hanya memindahkan masalah tanpa menyelesaikan akar persoalan.

Fakta di lapangan menunjukkan sampah bercampur antara limbah medis berbahaya (Bahan Berbahaya dan Beracun/B3) dengan sampah domestik. Kondisi ini tidak hanya melanggar standar pengelolaan limbah rumah sakit, tetapi juga berpotensi memicu penularan penyakit serta mencemari lingkungan.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, pihak internal RSUD Raden Mattaher telah berulang kali mengajukan nota dinas kepada pimpinan rumah sakit guna mencari solusi atas persoalan tersebut. Namun hingga kini, belum ada keputusan konkret yang dikeluarkan oleh manajemen rumah sakit untuk menangani penumpukan sampah secara menyeluruh.

Hingga berita ini diturunkan, penyebab utama tidak terangkutnya sampah belum diketahui secara pasti. Ben Patar, selaku penanggung jawab Kesehatan Lingkungan RSUD Raden Mattaher, belum memberikan keterangan resmi. Upaya konfirmasi yang dilakukan melalui pesan WhatsApp juga belum mendapatkan respons, dengan status pesan masih centang satu.

Kondisi ini memunculkan desakan publik agar manajemen RSUD Raden Mattaher segera mengambil langkah tegas dan transparan. Pasalnya, pengelolaan limbah medis merupakan aspek krusial dalam menjaga keselamatan pasien, tenaga kesehatan, serta masyarakat sekitar rumah sakit.

Kondisi ini tidak sekadar kelalaian, tetapi berpotensi melanggar sejumlah ketentuan hukum:

1. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

• Pasal 60: Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah tanpa izin.

• Pasal 104: Ancaman pidana penjara hingga 3 tahun dan denda Rp3 miliar.

2. PP No. 22 Tahun 2021

• Pengelolaan limbah B3 wajib dipisahkan, disimpan, dan diangkut sesuai standar teknis.

• Pencampuran limbah medis dengan sampah domestik merupakan pelanggaran serius.

3. Permenkes No. 18 Tahun 2020

• Rumah sakit wajib mengelola limbah medis secara aman dan berkelanjutan.

• Kegagalan pengelolaan dapat dikenakan sanksi administratif hingga pencabutan izin operasional.

4. Tanggung Jawab Korporasi

• Jika terbukti lalai, direksi dan penanggung jawab rumah sakit dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan administrasi.(*)

(Aldie Prasetya / Sumber: Jambiku.com)

Secanting 'Senin Cegah Stunting' di Kerinci

Kerinci – Pemerintah Kabupaten Kerinci di bawah kepemimpinan Bupati Monadi dan Wakil Bupati H. Murison resmi meluncurkan Program SECANTING (Senin Cegah Stunting) sebagai bagian dari Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING).

Program ini menjadi langkah nyata dan berkelanjutan daerah dalam menekan angka stunting di Kabupaten Kerinci.

Melalui SECANTING, setiap hari Senin seluruh aparatur dan elemen masyarakat diajak berpartisipasi dengan membawa bantuan sederhana namun bermakna, berupa satu butir telur, secanting beras, serta uang tunai Rp2.000.

Telur dipilih sebagai sumber protein hewani, beras sebagai kebutuhan pokok pangan, sementara uang tunai digunakan untuk mendukung kebutuhan tambahan keluarga penerima manfaat.

Bantuan tersebut kemudian disalurkan kepada keluarga berisiko stunting, khususnya ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

Bupati Kerinci Monadi, menyampaikan bahwa program ini tidak hanya berorientasi pada bantuan, tetapi juga menumbuhkan kepedulian dan kebiasaan gotong royong dalam mencegah stunting sejak dini. “Dengan langkah kecil namun konsisten, kita ingin mewujudkan generasi Kerinci yang sehat, cerdas, dan berkualitas,” ujarnya.

Bacaan Lainnya: Wako Alfin dan Wawako Azhar Ikuti Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026

Senada dengan itu, Wakil Bupati H. Murison mengajak seluruh pihak untuk bersinergi menyukseskan program SECANTING. Menurutnya, pencegahan stunting membutuhkan peran bersama, bukan hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat luas.

“Dengan semangat kebersamaan, Kita optimistis Program SECANTING mampu menjadi motor penggerak dalam membangun masa depan daerah yang lebih kuat dan bebas stunting,”tutup Wabup Murison.(Red)

Wako Alfin dan Wawako Azhar Ikuti Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026

Wako Alfin dan Wawako Azhar Ikuti Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026, Presiden menekankan pentingnya memastikan setiap program pembangunan di daerah berjalan selaras dengan kebijakan dan prioritas nasional.(adz/hms)

BOGOR, MERDEKAPOST.COM – Walikota Sungai Penuh, Alfin, SH, bersama Wakil Walikota Azhar Hamzah mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2).

Keikutsertaan Wako, Alfin, SH dan Wawako, Azhar Hamzah dalam Rakornas ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota Sungai Penuh untuk menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebijakan nasional, khususnya dalam mendukung program prioritas Presiden Republik Indonesia.

Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 secara resmi dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh unsur pemerintah pusat dan daerah, di antaranya jajaran Kabinet Merah Putih, para kepala daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan DPRD, unsur TNI/Polri, serta pejabat terkait lainnya.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya pemahaman terhadap peran dan tugas aparatur pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, sebagai pemimpin yang mengabdi kepada rakyat. Menurut Presiden, pada dasarnya rakyat Indonesia menginginkan kehidupan yang tenang, aman, dan harmonis.

Presiden juga menyampaikan bahwa harapan rakyat tertuju kepada pemimpin yang adil, jujur, serta bekerja sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat luas, bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

“Mereka berharap bahkan mereka mendambakan selalu pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur, pemimpin yang bekerja untuk kepentingan rakyat, ini adalah harapan semua rakyat kita,” tegas Presiden Prabowo Subianto.

Pilihan Redaksi:

Dilantik Malam Tadi, Ini Nama Pejabat Eselon II, III dan IV Sungai Penuh yang Dilantik Wawako Azhar Hamzah

Usai mengikuti Rakor tersebut, Walikota, Sungai Penuh, Alfin, SH, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Menurut Wako, Alfin, SH berbagai arahan yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia memberikan penegasan kepada seluruh kepala daerah agar lebih fokus bekerja untuk kepentingan rakyat. Selain itu, Presiden juga menekankan pentingnya memastikan setiap program pembangunan di daerah berjalan selaras dengan kebijakan dan prioritas nasional.

" Rakornas ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa pembangunan daerah harus sejalan dengan arah pembangunan nasional, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Alfin. (*adv/adz)

Pasca 145 Orang Diduga Keracunan MBG, Pemkab Muaro Jambi Panggil Seluruh Kepala SPPG

Diduga keracunan MBG, Belasan siswa di Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, masih menjalani perawatan intensif di RSUD Ahmad Ripin Sengeti. (ist)

SENGETI | MERDEKAPOST.COM - Hingga Minggu (1/2/2026), belasan pelajar di Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, masih menjalani perawatan intensif.

Mereka diduga mengalami keracunan usai mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Jumat (30/1/2026) kemarin.

Direktur RSUD Ahmad Ripin Sengeti, Agus Subekti, menyampaikan bahwa sebagian besar pasien telah diperbolehkan pulang.

"Pasien yang masih dirawat saat ini ada 12 orang," kata Agus Subekti.

Ia menjelaskan, sebelumnya sebanyak 145 pasien sempat ditangani rumah sakit tersebut.

Dari jumlah itu, 99 orang menjalani perawatan inap dan 44 orang mendapatkan perawatan jalan.

Selain itu, dua pasien lainnya dirujuk ke RSUD Raden Mattaher Jambi.

"Ini merupakan update 1 Februari 2026 pukul 14.30 WIB," imbuhnya.

Para korban berasal dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak TK, SD, MTS atau sederajat, hingga guru dan balita.

Dugaan sementara, gangguan kesehatan yang dialami muncul setelah mereka mengonsumsi makanan dari program MBG yang dibagikan pada Jumat (30/1/2026).

Menindaklanjuti peristiwa tersebut, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menghentikan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sengeti.

Sekretaris Daerah Muaro Jambi, Budhi Hartono, mengatakan penghentian layanan dilakukan sambil menunggu hasil penyelidikan serta uji laboratorium terhadap sampel makanan.

“Kami sudah berkoordinasi dengan koordinator SPPG. Sampai hasil investigasi keluar, SPPG Sengeti ditutup sementara,” ujar Budhi.

Menurutnya, proses pemeriksaan melibatkan Badan Gizi Nasional (BGN) bersama pemerintah daerah serta instansi terkait lainnya.

Budhi juga menyinggung adanya indikasi kelalaian dalam penerapan standar operasional prosedur (SOP).

Ia menilai kejadian tersebut semestinya bisa dicegah apabila SOP dijalankan secara konsisten, mulai dari aspek kebersihan, mutu bahan makanan, hingga pemenuhan standar gizi.

"Kalau SOP dijalankan dengan baik, kejadian seperti ini tidak akan terjadi,” katanya.

Sebagai langkah antisipasi, pemerintah daerah berencana mengumpulkan seluruh kepala SPPG se-Kabupaten Muaro Jambi pada Senin (2/2/2026).

Tujuannya, memperketat pengawasan serta memastikan kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku.

Peristiwa ini disebut sebagai kasus pertama dugaan keracunan MBG di Muaro Jambi sejak program tersebut dijalankan.

Meski demikian, Budhi menegaskan pengawasan akan diperketat ke depan.

“Program ini tidak boleh membahayakan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Muaro Jambi, Wiranto, meminta pihak penyelenggara program bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

DPRD berencana memanggil pengelola SPPG untuk meminta penjelasan.

Ia menekankan bahwa pengawasan harus dilakukan secara bersama-sama agar program yang bertujuan meningkatkan gizi anak tidak berubah menjadi ancaman.

“Mereka harus bertanggung jawab. Jangan sampai program yang niatnya baik justru membahayakan anak-anak," kata Wiranto.

Terpisah, Kepala SPPG Sengeti, Akbar Amrullah, menyatakan bahwa penyebab pasti dugaan keracunan masih dalam tahap pemeriksaan.

Ia juga membantah tudingan adanya praktik penggunaan ulang makanan.

"Tidak ada makanan yang didaur ulang. Semua bahan yang datang diolah dan disajikan pada hari yang sama,” ujarnya.

(Merdekapost.com | Ali)

Kasus Keracunan Soto MBG di Muaro Jambi, 12 Siswa Masih Jalani Perawatan

Kasus Keracunan Soto MBG di Muaro Jambi, 12 Siswa Masih Jalani Perawatan.(ist)

JAMBI | MERDEKAPOST.COM -- Memasuki hari ketiga pascakeracunan massal usai mengonsumsi soto dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), belasan siswa di Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, masih menjalani perawatan intensif di RSUD Ahmad Ripin Sengeti.

Direktur RSUD Ahmad Ripin, Agus Subekti, mengatakan sebagian besar pasien yang sebelumnya dirawat sudah dipulangkan. Hingga Jumat (1/2/2026) pukul 14.30 WIB, masih terdapat 12 pasien yang menjalani perawatan lanjutan.

“Saat ini ada 12 pasien yang masih dirawat,” jelas Agus.

Agus menyebut, total pasien yang masuk ke RSUD Ahmad Ripin sejak awal kejadian mencapai 145 orang. Dari jumlah tersebut, 99 orang menjalani rawat inap dan 44 lainnya menjalani rawat jalan. Selain itu, dua pasien dirujuk ke RSUD Raden Mattaher Jambi untuk penanganan lebih lanjut.

Ratusan korban ini berasal dari berbagai kelompok usia, mulai dari murid TK, SD, MTs atau sederajat, hingga guru dan balita. Berdasarkan dugaan awal, seluruh korban mengalami gejala keracunan setelah menyantap makanan dari program MBG yang disalurkan pada Jumat (30/1/2026).

Menindaklanjuti kejadian tersebut, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menghentikan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sengeti. Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi, Budhi Hartono, menyatakan bahwa penghentian dilakukan sambil menunggu hasil investigasi dan uji laboratorium terhadap sampel makanan diduga penyebab keracunan.

“Kami sudah berkoordinasi dengan koordinator SPPG. Sampai hasil investigasi keluar, SPPG Sengeti ditutup sementara,” kata Budhi.

Menurut Budhi, proses pemeriksaan dilakukan bersama Badan Gizi Nasional (BGN) serta pemerintah daerah dan instansi terkait. Hasil pemeriksaan akan dilaporkan ke BGN Pusat yang memiliki kewenangan menentukan sanksi hingga kelanjutan operasional SPPG.

Budhi menyebut terdapat indikasi kelalaian dalam penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang seharusnya menjadi pedoman dalam pengolahan dan penyajian makanan. Ia menegaskan bahwa insiden ini dapat dihindari apabila SOP diterapkan secara konsisten.

“Kalau SOP dijalankan dengan baik, kejadian seperti ini tidak akan terjadi,” ujarnya.

Sebagai langkah pencegahan, pemerintah daerah akan mengumpulkan seluruh kepala SPPG se-Kabupaten Muaro Jambi pada Senin (2/2/2026) untuk memperketat pengawasan dan memastikan kepatuhan prosedur di lapangan. Budhi menekankan bahwa program MBG harus berjalan tanpa membahayakan masyarakat.

“Program ini tidak boleh membahayakan masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Muaro Jambi, Wiranto, meminta penyelenggara program bertanggung jawab atas kejadian tersebut. DPRD berencana memanggil pihak SPPG untuk memberikan klarifikasi.

“Mereka harus bertanggung jawab. Jangan sampai program yang niatnya baik justru membahayakan anak-anak,” ujar Wiranto.

Pilihan Redaksi:

Ini 5 Pejabat Eselon II Pemkot Sungai Penuh yang Kena Nonjob karena Merger OPD

Di sisi lain, Kepala SPPG Sengeti, Akbar Amrullah, mengatakan penyebab pasti dugaan keracunan masih dalam proses pemeriksaan laboratorium. Akbar juga membantah adanya praktik daur ulang makanan dalam penyediaan hidangan MBG.

“Tidak ada makanan yang didaur ulang. Semua bahan yang datang diolah dan disajikan pada hari yang sama,” katanya.

Hingga kini, seluruh pihak masih menunggu hasil laboratorium untuk memastikan penyebab pasti keracunan massal tersebut. (*)

Ini 5 Pejabat Eselon II Pemkot Sungai Penuh yang Kena Nonjob karena Merger OPD

PELANTIKAN - Wawako Sungai Penuh, Azhar Hamzah, melantik, mengukuhkan, dan mengambil sumpah jabatan 144 pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh, Sabtu (31/1/2026) malam. Namun, lima pejabat terpaksa di-nonjob-kan.(ist)

SUNGAI PENUH - Sebanyak 144 pejabat eselon II, eselon III, dan eselon IV dilantik Wakil Wali Kota Sungai Penuh, Azhar Hamzah.

Namun, karena ada penggabungan atau merger organisasi perangkat daerah (OPD), lima pejabat terpaksa kena nonjob atau tidak memiliki jabatan.

Wawako secara resmi melantik, mengukuhkan, sekaligus mengambil sumpah jabatan pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh di Aula Kantor Wali Kota Sungai Penuh pada Sabtu (31/1/2026) malam.

Sebanyak 144 pejabat mengikuti pelantikan tersebut, terdiri atas 9 pejabat eselon II, 63 pejabat eselon III, dan 72 pejabat eselon IV.

Pelantikan ini dilakukan sebagai bagian dari langkah penyegaran birokrasi serta upaya meningkatkan kinerja aparatur sipil negara guna menunjang percepatan pembangunan dan optimalisasi pelayanan publik di Kota Sungai Penuh.

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Azhar Hamzah menegaskan bahwa pelantikan tidak hanya dimaknai sebagai pergeseran jabatan semata, melainkan sebagai bentuk kepercayaan sekaligus tanggung jawab yang harus dijalankan dengan penuh profesionalisme dan integritas.

“Saya berharap para pejabat yang dilantik dapat bekerja secara profesional, loyal, dan berintegritas.

"Jabatan ini adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab demi kemajuan Kota Sungai Penuh dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Wawako Azhar Hamzah.

Ia juga mengingatkan agar seluruh pejabat yang baru dilantik mampu menyesuaikan diri dengan dinamika pemerintahan, meningkatkan kinerja organisasi perangkat daerah, serta memperkuat sinergi dalam rangka mewujudkan visi pembangunan daerah.

Acara pelantikan tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Alpian, para asisten, kepala OPD, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Berdasarkan data yang diperoleh, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) akan dilebur dalam rangka penataan struktur pemerintahan.

Beberapa dinas yang direncanakan mengalami penggabungan antara lain Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) yang akan disatukan dengan Dinas Pariwisata, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang dilebur ke dalam Dinas Pertanian.

Selain itu, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Diaperkim) akan digabung dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Balitbangda yang direncanakan menyatu dengan Bappeda.

Sementara itu, Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) juga akan disederhanakan strukturnya menjadi dua instansi, salah satunya adalah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Daftar 5 Pejabat Pemkot Sungai Penuh Di-nonjob-kan

Berikut Daftar Pejabat Nonjob karena Penggabungan OPD di jajaran Pemkot Sungai Penuh.

Safrizal, sebelumnya Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan.
Khaidirman, sebelumnya Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
Boby Arisandi, sebelumnya Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Khalik Munawar, sebelumnya Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman.
Damhar, sebelumnya Kepala Badan Ketahanan Pangan

(Aldie Prasetya | adz )

BGN Larang Siswa Bawa Pulang Makan Bergizi Gratis: Wajib dikonsumsi di Sekolah

JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menerapkan aturan baru dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Siswa kini dilarang membawa pulang makanan yang disediakan sekolah dan diwajibkan mengonsumsinya di lingkungan sekolah. Selain itu, BGN memberlakukan pengawasan berlapis untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan.

BGN meminta sekolah rutin menyampaikan pengumuman kepada siswa mengenai kewajiban mengonsumsi MBG di sekolah serta larangan menyimpan makanan untuk dibawa pulang. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan program.

Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang mengatakan aturan ini tidak dimaksudkan membatasi hak siswa, melainkan melindungi mereka dari risiko kesehatan. Menurut dia, MBG dirancang untuk memastikan kebutuhan gizi anak terpenuhi secara aman dan berkualitas.

Berita Lainnya:

SPPG Sengeti Ditutup Sementara Usai Dugaan Keracunan Massal

Soto MBG Diduga Pemicu Keracunan, Ratusan Siswa Muaro Jambi Masih Dirawat

Program MBG merupakan salah satu program strategis nasional yang menyasar pelajar di berbagai daerah. Program ini bertujuan meningkatkan status gizi anak, mendukung konsentrasi belajar, serta menekan angka stunting.

BGN berharap penerapan aturan baru ini dapat membuat pelaksanaan MBG lebih tertib dan bertanggung jawab. Sinergi antara satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) dan sekolah dinilai menjadi kunci agar manfaat program dapat dirasakan optimal tanpa menimbulkan risiko kesehatan.

BGN juga menyatakan akan terus melakukan evaluasi. Jika ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan, BGN menyiapkan sanksi untuk menjaga kualitas dan kredibilitas Program Makan Bergizi Gratis di seluruh Indonesia.(Red)

Dilantik Malam Tadi, Ini Nama Pejabat Eselon II, III dan IV Sungai Penuh yang Dilantik Wawako Azhar Hamzah

Wawako Sungai Penuh Azhar Hamzah saat melantik dan mengukuhkan 144 pejabat Pemkot yang terdiri atas 9 pejabat eselon II, 63 pejabat eselon III, dan 72 pejabat eselon IV. (Istimewa)

SUNGAIPENUH, MERDEKAPOST.COM – Pemerintah Kota Sungai Penuh kembali melakukan penyegaran besar dalam struktur birokrasi. Wakil Wali Kota Sungai Penuh, Azhar Hamzah, secara resmi melantik, mengukuhkan, dan mengambil sumpah jabatan 144 pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemkot Sungai Penuh, Sabtu malam (31/1/2026).

Pelantikan berlangsung di Aula Kantor Wali Kota Sungai Penuh. Sekretaris Daerah Alpian, para asisten, kepala OPD, serta undangan lainnya turut menghadiri kegiatan tersebut. Pemerintah daerah menjadikan langkah ini sebagai strategi untuk memperkuat kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) dan meningkatkan pelayanan publik.

Dari total 144 pejabat yang dilantik, terdiri atas 9 pejabat eselon II, 63 pejabat eselon III, dan 72 pejabat eselon IV. Rotasi dan pengukuhan ini diharapkan mampu mempercepat pembangunan daerah serta membentuk birokrasi yang lebih profesional dan adaptif.

Dalam arahannya, Wakil Wali Kota Azhar Hamzah menegaskan bahwa jabatan bukan sekadar posisi struktural, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Jabatan adalah kepercayaan. Saya berharap seluruh pejabat yang dilantik dapat bekerja sungguh-sungguh, profesional, loyal, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” tegas Azhar Hamzah.

Azhar Hamzah juga meminta para pejabat yang baru dilantik untuk segera beradaptasi dengan tugas masing-masing, meningkatkan kinerja OPD, serta memperkuat sinergi antarperangkat daerah demi mewujudkan visi pembangunan Kota Sungai Penuh.

Berikut beberapa nama mereka yang dilantik:

Eselon II:

Yz Oktavianus Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Suharman Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perkebunan, dan Peternakan.

Alpianti Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk.

Aflizar Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Dafri Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Sunardi Kepala Dinas Perizinan dan Pelayanan Terpadu.

Tiarudin Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja.

Joni Zeber Kepala Bappeda dan Riset Daerah.

Dedi Wahyudi Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

Bacaan Lainnya:

Bupati Merangin M Syukur Lantik 8 Pejabat Eselon II, Ini Daftar Namanya!

Eselon III

Mila Honovia – Irban I

Leni Yunilza – Sekretaris BPBD

Mahasa Erlangga – Kabag Perundang-undangan DPRD

Qory Ekaswati – Kabag Anggaran DPRD

Indri Firman – Kabid Bappeda

Alfred Yoza – Kabag Administrasi Pembangunan Setda

Azar Deni – Sekcam Sungai Bungkal

Maryani – Kabid Koperasi

Reni Kurnia – Kabid Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM Diskop

Eko Purnaputra – Kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes

Ners Marlinda Angriawan – Direktur RS Bakri

Mona Fitri Anggraini – Kabid Perencanaan, Evaluasi, dan Pengelolaan Sistem Informasi Bapenda

Heri Irawan – Kabid Pendapatan Pajak Daerah Bapenda

Eva Marni – Kabid Bappeda

Pebrinida Sasmita – Kabid Bappeda

Marman – Kabid Dinas Perhubungan

Helmi – Kabid Sarana dan Prasarana Damkar

Mira Satriani – Kabid Pembinaan PAUD Disdik

Deri Napolion – Kabid Pembinaan Disdik

Ners Romi Wijaya – Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes

dr. Rinda Purmasari – Kabid Pelayanan dan Keperawatan RSU

Febria Kusuma – Kabid Pelayanan Penunjang RSU

Dewi Erlina – Kabid Keuangan dan Perencanaan RSU

Leo Candra Kusnadi – Sekretaris Budparpora

Edwin Dwi Lesmana Putra – Kabid Perencanaan Bappeda

Depin Trisna Dewi – Kabid Pengembangan Kompetensi BKPSDM

Nova Rozi, S.Pd – Kabid Sarana dan Prasarana Dishub

Sandra Febrial – Kabid Pengelolaan BMD BKAD

Neli Madyawati – Sekretaris PPPA

Herlinda – Kabid PPPA

Osman – Kabid Perikanan

Dadang Sofriadi – Kabid Satpol PP

Despia Safitri – Kabid Lingkungan Hidup

Agustian Heri – Sekretaris BKAD

Fajri – Sekretaris Badan Pendapatan

Amrizon – Kabag Pemerintahan

Rozalek Basayrin – Kabag Ekonomi

Liza Permana Sari – Sekretaris PUPR

Yulizar – Sekretaris Satpol PP

Gusti Kurnia – Sekretaris PTSP

Sonya Lesmana – Sekretaris Diskoperasi

Ners Yafrizal – Kabid Dinas Kesehatan

Firta Melyati – Sekretaris Pertanian

Ir. Dita Autri – Kabid PUPR

Teddy Adrian – Kabid Perumahan PUPR

Dede Kostri – Kabid Bina Marga PUPR

Ari Susanti – Kabid Cipta Karya PUPR

Farya – Kabid Sosial

Setia Dwi Putri – Kabid PTSP

Fidya Putra, S.Sos – PTSP

Davit Setiawan – Kabid Koperasi

Widya Roza – Kabid Tanaman Hortikultura

Rini Misda Safrini – Kabid Ketahanan Pangan

Ners Reti – Kabid PPPP dan KB

Surya Anggraini – Kabid Ekonomi Kreatif

Nirpa – Kabid Pemuda

Endang Kurniawan – Kabid Olahraga

Sulastri – Kabid Bappeda

Ike Kurniawan – Kabid Anggaran BKAD

Puti Mayangsari – Kabid Akuntansi

Intan Suri – Kabid PBB dan BPHTB

Eliya Gusniardi – Kabid Balai Latihan

Reno Hanjoni – Kabid Perfilman

(adz)

SPPG Sengeti Ditutup Sementara Usai Dugaan Keracunan Massal

Muaro Jambi, Merdekapost.com – Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sengeti, Kabupaten Muaro Jambi, resmi ditutup sementara menyusul dugaan keracunan massal yang dialami siswa, anak-anak, dan guru di Kecamatan Sekernan setelah mengonsumsi menu soto dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Jumat (30/1/2026).

Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi, Budhi Hartono, menegaskan penghentian operasional dilakukan sambil menunggu hasil investigasi dan uji laboratorium terhadap sampel makanan yang diduga menjadi sumber keracunan.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Koordinator SPPG. Mulai hari ini sampai keluarnya hasil investigasi, SPPG Sengeti ditutup sementara,” kata Budhi.

Menurutnya, sampel makanan telah diamankan untuk diperiksa di laboratorium. Proses investigasi melibatkan Badan Gizi Nasional (BGN) bersama pemerintah daerah serta pihak terkait lainnya. Hasil pemeriksaan tersebut akan dilaporkan ke BGN Pusat, yang memiliki kewenangan penuh menentukan sanksi maupun keberlanjutan operasional SPPG.

Bupati Merangin M Syukur Lantik 8 Pejabat Eselon II, Ini Daftar Namanya!

Soto MBG Diduga Pemicu Keracunan, Ratusan Siswa Muaro Jambi Masih Dirawat

“Pemerintah daerah hanya membantu proses investigasi. Keputusan selanjutnya sepenuhnya menjadi kewenangan BGN,” katanya.

Menariknya, Budhi mengungkapkan bahwa SPPG Sengeti berada di bawah naungan Yayasan Aziz Rukiyah Amanah, namun pihaknya mengaku tidak mengetahui secara pasti siapa pemilik yayasan tersebut.

“Iya, untuk pemiliknya kita tidak tahu siapa,” ucapnya.

Sebagai langkah lanjutan, pemerintah daerah berencana memanggil seluruh pengelola SPPG, pihak ketiga hingga investor yang terlibat dalam program MBG di Kabupaten Muaro Jambi.

“Senin akan kita panggil seluruh SPPG yang ada di Muaro Jambi. Ini sebagai bentuk penekanan dan evaluasi serius,” tegas Budhi.

Saat ini, kata Budhi, fokus utama pemerintah daerah adalah penanganan kesehatan anak-anak yang terdampak dugaan keracunan tersebut.

“Kita fokus ke pengobatan anak-anak terlebih dahulu,” pungkasnya.

Berdasarkan informasi yang didapat, Yayasan Aziz Rukiyah Amanah ini ada 4 SPPG yang dikelolah untuk wilayah Muaro Jambi sendiri. Berikut lokasinya :

1.SPPG Sengeti, RT 13 Kelurahan Sengeti.

2.SPPG Kebon IX Sungai Gelam.

3.SPPG Niaso, RT 04 Desa Niaso.

4.SPPG Bukit Baling, RT 03 Desa Bukit Baling.

(adz)

Bupati Merangin M Syukur Lantik 8 Pejabat Eselon II, Ini Daftar Namanya!

BANGKO - Bupati Merangin M Syukur melantik delapan pejabat hasil seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama tahun 2025. Pelantikan berlangsung di Aula Rumah Dinas Bupati Merangin, Jumat (30/1/2026).

Prosesi pelantikan dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin Zulhifni, Asisten I Sukoso, seluruh kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin, serta perwakilan Forkopimda Merangin.

Pelantikan berlangsung khidmat, diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Dalam sambutannya, Bupati M Syukur menegaskan para pejabat yang dilantik merupakan hasil seleksi terbuka yang dilaksanakan secara ketat dan objektif, berdasarkan kompetensi serta kualitas masing-masing peserta.

“Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik hari ini akan memimpin OPD strategis dengan beban kerja yang berat, namun sangat menentukan keberlangsungan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Merangin,” ujar M Syukur.

Ia menjelaskan, OPD yang dipimpin para pejabat tersebut berperan langsung dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang meliputi sektor kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.

Menurut M Syukur, pelantikan ini bukan sekadar pemenuhan aturan administratif, melainkan bentuk kepercayaan yang harus dijawab dengan kinerja nyata.

“Setelah dilantik, saudara harus segera menyusun dan merealisasikan program-program kerja sesuai perjanjian kinerja yang telah ditandatangani,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya peran pejabat tinggi pratama dalam menentukan kualitas kinerja OPD.

“Tinggi rendahnya kinerja OPD sangat ditentukan oleh kepemimpinan dan kebijakan pejabat pimpinan tinggi pratama. Saya berharap kebijakan yang diambil mampu mengakselerasi pencapaian visi dan misi Merangin Baru 2030,” katanya.

Bupati juga mengingatkan agar para pejabat menghilangkan ego sektoral, membangun komunikasi yang efektif antarunit kerja, serta menciptakan sinergi untuk mencapai tujuan bersama.

Selain itu, M Syukur berpesan agar para kepala OPD menjadi pemimpin yang inspiratif, mampu memotivasi jajaran staf, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, serta menjunjung tinggi profesionalisme dan pelayanan prima kepada masyarakat.

“Saudara yang dilantik hari ini bukan karena paling hebat, melainkan karena mendapat kepercayaan. Jalankan prioritas Bupati dan Wakil Bupati, tingkatkan disiplin, pahami visi, misi, dan program kerja demi kepentingan masyarakat Kabupaten Merangin,” pungkasnya.

Daftar Nama Pejabat Merangin yang Dilantik

1. Risdiansyah, ST, MM, sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Risdiansyah sebelumnya penata kelola sistem dan teknologi informasi BKPADMD Tanjab Timur

2. Ermanto, SKM., M.Si, sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan. Ermanto sebelumnya menjabat Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Merangin

3. Ahmad Khoiruddin Agung Saputro, S.IP, sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika. Ahmad Khoiruddin sebelumnya menjabat Sekretaris BPPRD Kabupaten Merangin.

4. Daryanto, SP, sebagai Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan. Daryanto sebelumnya menjabat Kabag Perekonomian Setda Kabupaten Merangin.

5. Mujiburrahman, SP, sebagai Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Sebelumnya Mujiburahman menjabat Sekretaris Dinas TPH Kabupaten Merangin

6. Sibas A, S.S.T, sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sebelumnya Sibas menjadi Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Setda Merangin.

7. dr. Irwan Kurniawan, sebagai Kepala Dinas Kesehatan. Sebelumnya dr Iwan menjabat Direktur RSUD Kolonel Abundjani Bangko

8. Dr. Misrinadi, S.Pd, MM, sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Misrinadi sebelumnya menjabat Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.(adz)