MERDEKAPOST.COM

Usai Golkar dan PAN Dukung Prabowo, Anies : Kita Jalan Terus

Anies Baswedan mengucapkan selamat kepada Golkar dan PAN yang telah menyatakan dukungan kepada Prabowo Subianto (CNN Indonesia)

Yogyakarta | Merdekapost - Bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan mengucapkan selamat kepada Golkar dan PAN yang telah menyatakan dukungan kepada Prabowo Subianto.

"Kami sampaikan selamat kepada partai Golkar, PAN, yang sudah memutuskan untuk bergabung di koalisi. Tapi kami tetap bismillah jalan terus," kata Anies di Museum Wayang Kekayon, Banguntapan, Bantul, Minggu (13/8).

Dia mengaku tidak khawatir dengan Prabowo yang semakin banyak mendapat dukungan.

Anies mengungkit perjuangannya memenangkan Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu. Kala itu Anies-Sandiaga Uno cuma diusung oleh dua partai politik saja.

"Kami pernah punya pengalaman di Jakarta, hanya berdua. Hanya berdua. Tapi apa yang terjadi? Rakyat memberikan pilihannya dengan mempertimbangkan banyak faktor," kata Anies.

Pada putaran pertama Pilgub 2017 lalu, Anies dan Sandiaga Uno maju sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur. Keduanya diusung oleh Gerindra dan PKS.

Pasangan Anies-Sandi dinyatakan menang setelah mengungguli Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat pada putaran kedua.

Partai Golkar dan PAN baru saja menyatakan dukungan kepada Prabowo Subianto. Disampaikan dalam acara deklarasi di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarat Pusat, Minggu (13/8).

Prabowo kini didukung lima partai politik, yaitu Gerindra, PKB, PBB, Golkar dan PAN. Akan tetapi, belum ada cawapres yang disepakati bersama.

Sementara itu, Ganjar Pranowo didukung oleh PDIP, PPP, Hanura, Perindo dan PSI. Belum ada pula cawapres yang disepakati bersama. (HZA)

Ini Alasan PAN dan Golkar Dukung Prabowo Ketimbang Ganjar dan Anies

Prabowo Subianto mendapat dukungan dari Golkar dan PAN di Pilpres 2024. (CNN Indonesia)

Jakarta | Merdekapost - Partai Amanat Nasional (PAN) dan Golkar akhirnya memutuskan bergabung bersama koalisi Gerindra dan PKB untuk mendukung Prabowo Subianto menjadi calon presiden (capres) di Pilpres 2024.

Keputusan ini diresmikan lewat deklarasi yang dihadiri keempat ketua umum partai tersebut di Museum Perumusan Naskah Proklamasi (Munasprok), Jakarta, pada Minggu (13/8) pagi WIB.

Sebelumnya, PAN dan Golkar tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama PPP. Namun koalisi ini mulai goyah setelah PPP memutuskan mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres dari PDIP.

PAN dan Golkar lantas memilih menunggu perkembangan politik. Kedua partai ini sempat menjalin komunikasi dengan koalisi PDIP maupun Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan. Namun, akhirnya kedua partai melabuhkan dukungan politik kepada Prabowo.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyebut membeberkan alasannya mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Ia menyebut PAN telah lama menjalin hubungan dengan Prabowo. Zulhas pun optimis perjuangannya bersama Prabowo sekama ini akan tuntas.

"Kenapa PAN mengambil keputusan itu? Kami sudah 10 tahun bareng-bareng dengan Pak Prabowo. Kalau tinggal sedikit, kenapa tidak sabar? Kami meyakini perjuangan 10 tahun akan tuntas," ujar Zulhas di Menteng, Minggu (14/8).

Ia menekankan bakal melanjutkan capaian Presiden Joko Widodo selama ini bersama Prabowo nantinya.

Ia lantas mengatakan Indonesia bisa jadi negara maju hanya dengan dipimpin oleh orang yang tepat.

"Kalau kita bisa punya pemimpin yang tepat, maka cita-cita Indonesia merdeka dan 100 tahun Indonesia merdeka, menjadi negara yang maju InsyaAllah bisa kita capai," tegasnya.

Zulhas pun berharap koalisi yang dibangun bersama Gerindra, PKB, dan Golkar ini bisa memenangkan Prabowo di Pilpres 2024 nanti.

Sementara itu Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto menyebut keputusan mendukung Prabowo telah dibicarakan di internal partai. Faktor lain Golkar memilih Prabowo karena kedekatan hubungan dengan bekas Danjen Kopassus tersebut.

"Kenapa Golkar menjatuhkan pilihan ke Prabowo? Tidak lain tidak bukan karena Letnan Jenderal Prabowo lahir dari rahim Partai Golkar," kata Airlangga dalam pidato deklarasinya, Minggu, di Munasprok, Jakarta.

"Oleh karena itu, beliau mengikuti berbagai kegiatan di Golkar dan kekaryaannya tidak diragukan lagi. Ini egaliter, searah, setujuan dengan Golkar, Pak Prabowo," lanjut pria yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini. (HZA | CNN)

PKB soal Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres: "Itu Bukan Kewenangan MK"

Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DR. Jazilul Fawaid

MERDEKAPOST.COM - Batas usia capres dan cawapres tengah digugat 3 kelompok pemohon ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ketentuan yang digugat yakni Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang berbunyi “Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden, adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.”

Gugatan ini mendapat isyarat positif dari DPR dan perwakilan pemerintah. Ini terlihat dari tanggapan DPR yang dibacakan anggota Komisi III Habiburokhman dalam persidangan Selasa (1/8) di MK.

Terkait hal itu, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengatakan, tidak ada kewenangan MK dalam memutus batas usia capres dan cawapres.

"Namun pandangan kami itu bukan wewenangnya MK. Saat itu wilayahnya DPR untuk memutuskan berdasarkan UU soal [batas] usia itu," kata Jazilul di Kantor DPP PKB, Selasa (1/8).

Meski begitu, Jazilul menegaskan, semua warga negara mempunyai hak untuk mengajukan judicial review terhadap undang-undang, termasuk soal batas usoa capres dan cawapres.

"Yang jelas, hak konstitusional warga negara kan untuk menyampaikan judicial review ke MK," ujarnya.

Wakil Ketua MPR RI itu menjelaskan, peta politik Pilpres 2024 akan berubah jika Mahkamah Konstitusi (MK) menerima gugatan batas usia capres dan cawapres menjadi 35 tahun.

"Ya kan jelas kalau usia batas seorang capres dan cawapres berubah itu [peta politik] akan berubah, dari pola kandidat yang ada juga akan berubah. Artinya memungkinkan siapa pun yang usianya 35 itu bisa. Kalau saat ini kan enggak ada," tandas dia.

Sebelumnya, DPR dan pemerintah mengisyaratkan sepakat usia minimal mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden menjadi 35 tahun. Sebagaimana tanggapan DPR yang dibacakan oleh anggota Komisi III Habiburokhman dan perwakilan pemerintah terkait permohonan judicial review yang diajukan oleh PSI, Partai Garuda, dan 5 kepala daerah kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam persidangan Selasa (1/8) di MK, Habiburokhman hadir secara daring. Ia mengatakan sikap MK mengenai gugatan terkait usia tidak bersifat absolut menjadi ranah pembuat undang-undang atau open legal policy. MK menyatakan bisa memutus mengenai masalah perubahan umur tersebut.

"Terdapat pergeseran pendirian MK dalam beberapa putusan terakhir yang semula open legal policy, menjadi masalah konstitusional dan norma," kata Habiburokhman.

Tiga permohonan

Gugatan soal usia tersebut didaftarkan dalam tiga permohonan, yaitu:

Perkara Nomor 29 dimohonkan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI): Anthony Winza Prabowo, Danik Eka Rahmaningtyas, Dedek Prayudi, dan Mikhail Gorbachev Dom.

Perkara Nomor 51 diajukan oleh Partai Garuda

Perkara Nomor 55 diajukan oleh lima kepala daerah, yaitu Erman Safar (Wali Kota Bukittinggi Periode 2021-2024), Pandu Kesuma Dewangsa (Wakil Bupati Lampung Selatan Periode 2021-2026), Emil Elestianto Dardak (Wakil Gubernur Jawa Timur Periode 2019-2024), Ahmad Muhdlor (Bupati Sidoarjo Periode 2021-2026), dan Muhammad Albarraa (Wakil Bupati Mojokerto Periode 2021-2026).

(HZA/kumparan)

Airlangga Tegaskan Golkar Tak Akan Dukung Anies di 2024: "Sangat Benar"

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memasuki mobil usai mengikuti rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/7/2023). Foto: ANTARA)

Merdekapost.com - Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, mengkonfirmasi partai berlambang beringin ini tidak akan mendukung Anies Baswedan sebagai bakal capres 2024.

Hal ini dikonfirmasi Airlangga usai menghadiri rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (2/8).

"Itu sangat benar (tidak mendukung Anies)," kata Airlangga kepada wartawan.

Jawaban Airlangga ini sekaligus mengkonfirmasi apa yang sudah disampaikan politikus senior Golkar, Jusuf Kalla.

JK, Menhub Budi Karya Sumadi, Gubernur DKI Anies Baswedan. (doc/kumparan)

"Ya ini saya baca, negosiasi-negosiasi terus, sekarang ini. Saya (rasa) pilihannya sempit, Wapresnya sempit, sempit, Golkar susah ke lagi karena semuanya ke mana-mana sulit Anies karena apa (.....) sulit," kata JK.

Dia pun berpandangan Golkar saat ini hanya memiliki dua pilihan yakni berkoalisi dengan PDIP mendukung Ganjar Pranowo atau dengan Gerindra mengusung Prabowo Subianto.

Lebih jauh, Airlangga ditanya apakah benar Golkar tidak akan mendukung Anies. Ia memastikan Golkar tidak mendukung Anies di 2024.

"Benar," kata Airlangga.

(adz / kumparan.com)

Hasan Mabruri Tereliminasi dari Bacaleg DPR-RI PKB, Elpisina: "Semua Murni Kewenangan DPP"

Hasan Mabruri

MERDEKAPOST.COM - Mantan kader Partai Amanat Nasional (PAN) Jambi, Hasan Mabruri terancam gagal nyaleg di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

Nama Hasan Mabruri hilang dari delapan daftar Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Padahal nama Hasan Mabruri sebelumnya sempat masuk kedalam daftar Bacaleg yang diajukan oleh DPP PKB ke KPU RI pada Mei lalu.

Sekretaris DPW PKB Provinsi Jambi, Elpisina, M.Si mengatakan bahwa pihaknya tidak mengetahui secara pasti penyebab tersingkirnya Hasan Mabruri dari daftar Bacaleg DPR RI PKB.

Ia pun menyampaikan, bahwa hal itu murni kewenangan DPP dan DPW PKB Provinsi Jambi tidak ikut ambil bagian dalam menentukan daftar nama tersebut.

"Jadi mengenai saudara Hasan Mabruri, sebenarnya masalah seleksi itu bukan kewenangan DPW tapi murni itu kewenangan DPP," ujar Elpisina, Senin, (31/7/2023).

"Jadi kami DPW PKB tidak bisa mengintervensi, untuk siapa saja yang dicalonkan oleh DPP," tambahnya.

Anggota DPRD Provinsi Jambi itu pun mengungkapkan, berdasarkan informasi yang ia dapatkan bahwa nama Hasan Mabruri digantikan oleh Paizal Kadni yang sebelumnya tidak masuk kedalam nama yang didaftarkan ke KPU.

"Informasi terakhir yang saya dapat bahwa memang saudara Hasan Mabruri ini tereliminasi, digantikan oleh nama yang sebelumnya tidak masuk H. Paizal Kadni," ungkapnya.

Ditanya terkait penyebab gagalnya Hasan Mabruri menjadi Bacaleg DPR RI dari PKB, Elpisina pun tidak tahu pasti, namun bisa saja disebabkan oleh formasi Bacaleg yang diinginkan oleh DPP PKB.

"Saya pikir berkas sudah lengkap semua, tapi saya rasa semua Partai ingin caleg-caleg yang kuat, kuat dalam artian mempunyai massa," jelasnya.

"Ntah apa penilaian DPP, yang jelas setahu saya DPP melakukan survei, karena yang mendaftar caleg PKB ini semua berjumlah 16 orang," lanjutnya.

Kendati demikian, ia menyebut jika delapan nama yang diakomodir saat ini juga belum final, artinya masih dapat berubah hingga DCT dari KPU.

"Delapan nama ini saja masih belum fix, karena ini belum DCT. Nomor urut masih bisa berubah, kemudian calon-calon masih bisa berubah, masih ada tahapan evaluasi," tutupnya.(adz)

BREAKING NEWS! Ini 6 Besar Calon Bawaslu Kerinci dan Kota Sungai Penuh

JAMBI, MERDEKAPOST.COM | Tim seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh untuk periode 2023-2028 resmi mengumumkan enam besar nama yang dinyatakan lulus tes kesehatan dan wawancara, Senin (31/7) malam.

Keenam orang untuk calon Bawaslu Kerinci tersebut yaitu:

1. Doni Aria Saputra

2. Tomi Akbar

3. Chintya Albert Siin

4. Afdhal Pebrianto

5. Faizarman dan

6. Wiwin Belantara.

Sementara itu, untuk 6 calon Bawaslu Kota Sungai Penuh adalah:

1. Dianda Kurniawan

2. Iin Rudiansyah

3. M. Hasim

4. Fadli Khairon

5. Even Satria

6. Refki Setiawan

Keenam orang calon anggota Bawaslu Kerinci dan sungai penuh ini selanjutnya akan mengikuti fit and proper test di Bawaslu Provinsi Jambi.

Kepada masyarakat diminta untuk memberikan tanggapan tertulis terhadap calon anggota Bawaslu Kab/kota yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, identitas pelapor di rahasiakan.

Pengumuman ini ditandatangani oleh kelima tim seleksi yang diketuai oleh Ahmad Harun Yahya tertanggal 31 Juli 2023.(hza | merdekapost.com)

Nyaleg, Adi Rozal Mengundurkan Diri dari Bupati Kerinci

Bupati Kerinci H Adirozal secara resmi telah mengajukan pengunduran dirinya dari Jabatan Bupati Kerinci. (ist)

Kerinci – Meskipun beberapa waktu terakhir ramai dibicarakan tentang keseriusan Bupati Kerinci H Adirozal untuk Nyaleg atau Mencalonkan diri sebagai salah satu Calon anggota DPR RI untuk Dapil Jambi, akhirnya Adirozal membuktikan keseriusannya untuk maju sebagai calon Anggota DPR RI periode 2024 – 2029 dengan telah diterimanya surat pengunduran dirinya sebagai Bupati Kerinci oleh Ketua DPRD Kerinci.

Pengunduran diri ini resmi setelah adanya surat tertulis yang diajukan Adirozal ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kerinci tertanggal 26 Juni 2023.

Dalam surat tersebut tertulis bahwa Adirozal mengajukan pengunduran diri karena dirinya mencalonkan diri menjadi Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2024-2029.

Namun dalam surat tersebut tidak dituliskan Adirozal akan maju ke kursi DPR RI bersama Partai apa.

Kepastian pengunduran diri ini juga diakui oleh Ketua DPRD Kabupaten Kerinci Edminudin,SE

Aminudin menjelaskan bahwa surat pengajuan pengunduran diri Adirozal sudah diterima oleh DPRD.

“Sudah kita terima” ungkap Edminudin singkat.

Untuk diketahui, selain Bupati Adirozal, Wakilnya H AMi Taher dikabarkan juga bakal mencalonkan diri sebagai Calon Anggota DPR-RI. informasinya dari Partai PKS.(*)

Wali Kota Makassar Danny Pomanto Mundur dari NasDem

Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto mengundurkan diri sebagai kader Partai NasDem. (ANTARA)

JAKARTA, MERDEKAPOST - Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem Ahmad Ali membenarkan pengunduran diri Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto atau akrab disapa Danny Pomanto sebagai kader Partai NasDem.

"Saya dapat kabar begitu. Saya tadi sudah dapat kabar dari DPP soal surat pengunduran dirinya," kata Ali kepada CNNIndonesia.com, Minggu (2/7).

Ali juga membenarkan bila istri dan anak Danny turut mengundurkan diri sebagai kader NasDem.

Ia menjelaskan Danny menyatakan mundur sebagai kader NasDem karena alasan keluarga dan politik. Alasan itu diketahui berdasarkan surat pengunduran diri Danny. Khusus alasan politik, Ali menduga Danny kemungkinan ingin maju sebagai calon gubernur di Pilkada 2024 mendatang.

"Ada dua hal dalam suratnya. Keluarga dan politik. [Alasan politik] mungkin mau maju jadi gubernur," kata dia.

Danny Pomanto merupakan wali kota Makassar yang menjabat selama dua periode. Ia menjabat sebagai wali kota periode pertama di tahun 2014-2019 berpasangan dengan Syamsu Rizal.

Kemudian, Danny memutuskan maju lagi di Pilkada Makassar tahun 2020 lalu bersama Fatmawati Rusdi. Pasangan ini diusung oleh 2 partai parlemen yaitu Partai Nasdem dan Partai Gerindra. Kemudian Danny berhasil memenangkan kontestasi kembali. (ALD/CNN)

KPU: Seluruh Partai Masih BMS, Hasil Vermin Bacaleg Provinsi Jambi Sudah Disampaikan Ke Parpol

Penyerahan hasil vermin bacaleg dari KPU Provinsi Jambi ke Ketua Bappilu PAN Provinsi Jambi Madian Saswadi, Sabtu (24/6/2023).

MERDEKAPOST.COM | JAMBI - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi telah menyampaikan hasil verifikasi administrasi bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) ke Partai Politik tingkat Provinsi Jambi dan bacalon DPD RI, Sabtu (24/6/2024).

"Hasil verifikasi itu sudah disampaikan tanggal 24 Juni 2023 kepada masing-masing partai politik dan bakal calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD)," kata anggota KPU Provinsi Jambi Divisi Teknis Penyelenggaraan, Yatno.

KPU Provinsi Jambi menyerahkan dua berkas yakni berita acara dan juga lampiran yang menjabarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan KPU baik yang MS (Memenuhi Syarat) ataupun BMS (Belum Memenuhi Syarat).

"Kalau misalnya BMS itu ada catatan, misalnya ada syarat yang tidak benar, harus sesuai ketentuan yang sudah diatur di keputusan KPU nomor 403, sepert KTP, ijazah dan sebagainya," ujarnya.

Kata Yatno secara keseluruhan semua partai politik masih Belum Memenuhi Syarat.

"Secara keseluruhan semua partai masih BMS," ucapnya.

KPU Provinsi Jambi meminta kepada Partai politik untuk menindaklanjuti hasil verifikasi administrasi tersebut, baik yang persyaratan administrasinya kurang ataupun menyelesaikan data 18 bacaleg yang ditemukan ganda.

"Itu kita minta ditindaklanjuti, dalam masa perbaikan 26 Juni hingga 9 Juli 2023," tutupnya.(adz)

Mendaftar Calon DPD RI Dapil Jambi, Edi Endra Didampingi Milenial

Edi Endra didampingi Milenial saat mendaftar Calon DPD RI Dapil Jambi. Foto: 064

Merdekapost.com - Edi Endra secara resmi mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) dapil Provinsi Jambi pada pesta demokrasi pemilu 2024 yang akan datang.

Edi Endra menyerahkan langsung berkas persyaratan sebagai calon di dampingi dengan sejumlah Milenial dari bebagai daerah di Jambi. Tiba di kantor KPU Provinsi Jambi sekitar pukul 09.30 Wib Minggu (14/5/2023) pagi.

Pria yang dikenal sebagai “Anak Desa” ini sehari hari bekerja sebagai Koordinator Pendamping Desa Provinsi Jambi. Bisa dibilang pendatang baru pada kontestasi kursi DPD RI dapil Provinsi Jambi.

Namun pengalamannya dalam mendampingi masyarakat desa sudah tidak diragukan lagi. Karena itu kehadirannya sebagai calon wakil rakyat di legislatif diharapkan mampu membawa perubahan.

“Alhamdulillah semua berjalan lancari kami sudah mendaftarkan diri dan berkas diterima baik oleh Penyelenggara. Terimakasih atas layanan dari KPU dan Bawaslu berserta Jajarannya. Terimakasih kepada masyarakat Provinsi Jambi yang sudah memberikan kepercayaan kami maju pada pesta pemilu 2024 mendatang,” katanya usai menyerahkan persyarakat sebagai calon DPD RI.

Selain karena dorongan dari masyarakat, Edi Endra punya alasan sendiri untuk maju pada pemilu 2024. Pria 43 tahun ini melihat dari 1.414 Desa serta 171 kelurahan di Provinsi Jambi, dimana Pembangunan daerah pedesaan sama pentingnya dengan pembangunan perkotaan. Kedepan bagaimana desa yang kaya sumber daya alam sinergi dengan industrialisasi dan pusat pemasaran diperkotaan.

“Ini yang ingin kita perjuangkan, agar perhatian pemerintah juga bisa diarahakan ke Desa-Desa yang ada di Jambi lewat keterwakilan di DPD,” Katanya.

Edi Endra Juga merangkul kaum pemuda dan milineal tidak hanya di Desa dan Kota. Untuk ikut serta mendukung upaya kemandirian pemuda.

Tantangan kedepan kita akan menghadapi Demografi Bonus, dimana angkatan muda usia produktif dan berpendidikan sangat banyak. Sehingga dibutuhkan dukungan kebijakan terciptanya lapangan kerja baru dan dukungan bagi pelaku usaha.

“Untuk itu saya bertekad maju ke DPD RI memperjuangkan aspirasi masyarakat Jambi guna mendorong kebijakan dan program pemerintah pusat dan daerah agar terwujud percepatan dan pemerataan pembangunan dalam wadah NKRI.” pungkasnya. (064)

Cak Imin Coba Pengaruhi AHY, " Ternyata Imannya Masih Kuat"

AHY dan Cak Imin bertemu di Cikeas, Jawa Barat

Jakarta, Merdekapost - Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin berkunjung ke kediaman Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Puri Cikeas, Jawa Barat. Cak Imin sempat bicara empat mata dengan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Tadi kita memang nambah sedikit karena masih ada hal-hal yang ingin kita diskusikan," kata AHY kepada wartawan selepas bertemu dengan Cak Imin, Rabu (3/5/2023) malam.

AHY menyatakan ada sejumlah hal yang dibahas dalam pertemuan empat mata itu. AHY mengatakan pembicaraan mereka tentang persamaan hingga perbedaan yang ada.

"Karena sejatinya kita terus berproses berkomunikasi menghormati perbedaan, menghormati posisi masing-masing," kata AHY.

AHY juga menyinggung terkait perbedaan koalisi Demokrat dan PKB. Karena itu, kata AHY, komunikasi yang disampaikan tentu mengedepankan etika.

"Kita tahu kita berdua mempunyai standing saat ini. Saya di Koalisi Perubahan, Demokrat di (koalisi) Perubahan, PKB di KIR. Saling menghormati dan itu menrut saya bagus sekali," imbuh AHY.

Dalam kesempatan yang sama Cak Imin menyatakan memang memiliki keinginan untuk mengembangkan koalisi besar. Salah satunya, lanjut Cak Imin yakni untuk mempengaruhi partai-partai lain.

"Rencana saya mempengaruhi Mas AHY, tapi setelah ketemu, ternyata imannya kuat. Karena imannya kuat ya saya harus hati-hati ngomongnya," ujar Cak Imin.

"Ternyata imannya masih kuat, nanti kita tunggu saja moga-moga sepulang saya dari sini goyah," katanya sambil tertawa. (*)

( adz / detik.com )

PKB Kerinci Persiapkan Kader untuk Pileg dan Pilkada 2024

Anggota DPRD Kerinci FPKB, Reno efendy, ST, Arwiyanto, SE, Mensediar, S.Pd,MM dan Sofwan. (doc/ist)

KERINCI, MERDEKAPOST - Sebagai salah satu partai dengan perolehan kursi nomor 3 di Kerinci, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kerinci saat ini sangat serius dalam persiapan menghadapi kontestasi Pileg sekaligus Pilkada serentak 2024 mendatang.

Saat ini, secara internal DPC PKb Kerinci sedang melaksanakan rekruitment caleg-caleg potensial untuk menunjang kekuatan DPC PKB Kerinci pada 2024 nanti.

Untuk diketahui, pada Pileg tahun 2019 kemarin terjadi peningkatan yang sangat signifikan yang diraih oleh DPC PKB Kerinci dibanding perolehan suara pada pileg 2014 lalu, pada Pileg 2019 PKB kerinci meraih 4 kursi dari sebelumnya yang hanya 2 kursi (2014-red). hal ini tentu saja menjadi modal secara moril bagi PKB Kerinci secara internal, karena hampir disetiap Dapil ada incumbentnya.

Meskipun pelaksanaan Pilkada serentak akan dilaksanakan setelah Pilcaleg, namun PKB Kerinci menilai bahwa keduanya akan saling berkaitan erat, Pilkada akan ditentukan sukses atau tidaknya Pilcaleg, sehingga DPC PKB Kerinci jauh-jauh hari telah memasang target baik Pilcaleg maupun Pilkada.

Heri Zaldi Alwi, S.Pt Ketua DPC PKB Kerinci, saat dikonfirmasi wartawan media ini menyebutkan bahwa Pihaknya saat ini sedang fokus rekrutment Bacaleg potensial yang akan dipersiapkan untuk maju pada Pileg 2024 nanti.

Dikatakannya, "target kita tidak muluk-muluk dan tidak neko-neko, sebagaimana tahun sebelumnya perolehan kursi PKB (2019) naik 200%, dari 2 Kursi menjadi 4 Kursi di Pileg 2019, bahkan, lanjutnya, Perolehan kursi PKB selalu naik setiap Pileg, dimulai sejak 2009 hanya 1 kursi, kemudian 2014 naik jadi 2 kursi begitupun 2019 naik menjadi 4 kursi".

"Pileg 2024 PKB memasang target 5 kursi, kita akan maksimalkan setiap dapil dapat kursi, syukur-syukur Dapil 2 Kayu Aro yang kali ini mendapat tambahan alokasi kursi menjadi 7 kursi, mudah-mudahan kita bisa dapat 2 kursi, karena di dapil ini kita punya kader potensial yaitu saudara Reno efendy". ujarnya.

Ketika ditanya tentang kesiapan PKB dalam menghadapi Pilkada Kerinci yang bakal di gelar November 2024, Heri menyebutkan bahwa PKB Kerinci punya kader potensial untuk Maju di Pilkada.

"Untuk Pilkada Kerinci 2024 Kita juga punya kader yang siap maju, ada Arwiyanto, Reno Efendy dan Mensediar". Tuturnya.

Untuk diketahui, Arwiyanto adalah anggota DPRD Kerinci dua periode, ketua Fraksi PKB sekaligus Sekretaris DPC PKB Kerinci, berasal dari Dapil 1 yaitu Siulak, Siulak Mukai dan Gunung Kerinci. sebagai catatan, berhasil duduk dua kali untuk Dapil 1 yang disebut-sebut Dapil neraka, itu bukanlah hal yang mudah, dan Arwiyanto telah membuktikan bahwa dirinya mampu bersaing dan punya basis suara yang cukup signifikan". jelasnya.

"Kemudian, Di dapil 2 ada Reno efendy, yang juga telah berhasil duduk di DPRD Kerinci dua periode dengan perolehan suara yang sangat signifikan, mudah-mudahan dia bisa menjaga basis dan mampu berinteraksi yang baik dengan masyarakat kayu aro pada umumnya". lanjut Heri.

"ditengah atau di dapil 3 ada Mensediar yang saat ini juga merupakan anggota DPRD Kerinci yang perolehan suaranya saat Pileg 2019 juga cukup signifikan, kemudian di Hilir ada Sofwan yang juga merupakan anggota DPRD Kerinci ". Ujar Heri.

Lebih jauh Ketua PKB Kerinci menyampaikan, Untuk Pilkada Kerinci 2024, kita coba majukan tokoh-tokoh lokal Kerinci yang punya potensi, dan yang betul-betul kita ketahui track and recordnya. karena menurut saya, tokoh lokal lebih paham dan mengerti seluk beluk Kerinci.

Saat ini pihaknya sedang fokus pada perekrutan Caleg, DPC PKB Kerinci dalam hal ini memang cukup berhati-hati dan betul-betul mencari Caleg yang potensial sehingga diharapkan bisa mencapai target yang telah ditentukan, dan jika ada yang berminat untuk maju dari PKB, silahkan selagi ada waktu sebelu,m KPU membuka tahapan pendaftaran", Tutupnya. (064)

Survei LSI: Elektabilitas Ganjar Anjlok Pasca Penolakan Timnas Israel di Piala Dunia U-20

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (FOTO: ANTARANEWS)

Merdekapost, Jakarta - Elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo anjlok hingga 8,1 persen dalam survei yang digelar Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 31 Maret - 4 April 2023. Elektabilitas Ganjar menurun pasca pernyataannya yang menolak kedatangan Timnas Israel dan mengakibatkan FIFA membatalkan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20.

"Ganjar mengalami penurunan selama dua bulan terakhir, turun 8,1 persen dari 35 ke 26,9 persen," ujar Direktur LSI Djayadi Hanan dalam paparannya, Ahad, 9 April 2023.

Sementara untuk Anies Baswedan dan Prabowo Subianto, Djayadi menyebut trennya cenderung mengalami penguatan atau stabil jika dibandingkan survei setahun terkahir. Untuk Prabowo mengalami kenaikan hingga 3,6 persen dan Anies mengalami kenaikan sedikit sebesar 1,3 persen.

Naiknya elektabilitas Anies dan Prabowo yang cukup kecil ini, menurut Djayadi, menjadi indikasi 8,1 persen suara Ganjar yang hilang tidak terdistribusi secara merata kepada keduanya.

"Itu berarti jika kita berpikir secara sederhana, hilangnya 8,1 persen suara Ganjar terpecah menjadi undecided lalu ke Prabowo dan sedikit ke Anies. Itu dugaan sederhananya," kata Djayadi.

Survei yang digelar oleh LSI ini menargetkan WNI berusia 17 tahun ke atas dan memiliki nomor telepon. Pemilihan sampel dilakukan melalui metode random digit dialing (RDD). Dengan teknik ini, sebanyak 1.229 responden dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi, dan screening.

Wawancara dengan responden dilakukan lewat telepon oleh pewawancara yang dilatih. Margin of error survei diperkirakan 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen dengan asumsi simple random sampling.

FIFA sebelumnya telah mencoret Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20. Penolakan kedatangan Timnas Israel ke Indonesia dinilai jadi penyebab, meski FIFA tidak menyinggung soal Israel dalam keterangannya.

Adapun penolakan datang dari Ganjar dan Gubernur Bali I Wayan Koster Ganjar. Mereka mengatakan sebagai kader PDI Perjuangan akan memegang teguh amanat Bung Karno untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina.(adz/tempo.co.id)

Bursa Cawapres Pilpres 2024: Erick Thohir Makin Berkibar, Dua Tokoh Ini Terlempar

Erick Thohir. (Foto: JPNN.com)

JAKARTA, MERDEKAPOST.COM - Hasil Survei Indo Barometer mengerucutkan lima nama calon wakil presiden (cawapres) paling potensial pada Pilpres 2024.

Kelimanya yakni Erick Thohir, Khofifah Indar Parawansa, Muhaimin Iskandar, Puan Maharani, dan Chairul Tanjung. Kelima nama tersebut dinilai memiliki aspek yang paling mungkin memenuhi kriteria bagi para calon presiden (capres) yakni elektabilitas cawapres, dukungan partai politik, logistik atau sumber daya, serta kecocokan pribadi.

Bursa Cawapres 2024 : Selain Erick Tohir, Khofifah Indar Parawansa, Muhaimin Iskandar, Puan Maharani, dan Chairul Tanjung. Kelima nama tersebut dinilai memiliki aspek yang paling mungkin memenuhi kriteria bagi para calon presiden (capres) yakni elektabilitas cawapres

Pengamat politik Fernando Emas menilai perkembangan politik terbaru membuat banyak nama populer sebelumnya terlempar dari bursa cawapres, mulai dari Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Hal itu menunjukkan dinamika politik sudah mulai terfokus pada kandidat yang memungkinkan untuk tampil dalam kontestasi di Pilpres 2024. Menurut Fernando, peluang AHY dipilih oleh bakal calon presiden Anies Baswedan sangat tipis, mengingat adanya tarik menarik kepentingan antara PKS dan Demokrat di internal partai koalisi. Baca Juga: Bagi Demokrat Urusan Cawapres Sudah Tuntas, Anies yang Umumkan Selain itu, dia melihat sosok AHY belum memenuhi standar dan kualifikasi cawapres yang diharapkan Anies.

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)

“Ini kan memang kalau kita lihat AHY hari ini kan selalu berambisi sejak 2019 yang lalu, di mana pada saat itu kan memang baru awal terjun ke politik sudah bermimpi untuk bisa menjadi Cawapres dan kalau kita lihat dari track record beliau pengalaman sangat minim sekali di dalam tata kelola pemerintahan, belum ada pengalamannya,” kata Fernando Emas, Sabtu (25/3).

Fernando mengatakan AHY belum memiliki momentum pada Pilpres 2024 mendatang.

Dia menyarankan Ketum Demokrat itu perdalam pengalaman di pemerintahan seperti menteri atau minimal jadi anggota legislatif. “Jadi, ini kan sangat beresiko kalau sampai digandeng oleh capres menjadi pasangan 2024 yang akan datang. Justru saya berharap kepada AHY cobalah timba pengalaman dulu misalnya dengan menjadi anggota legislatif atau menjadi menteri dulu, lalu berpikir untuk menjadi cawapres,” ujarnya.

Atas dasar itu, Fernando menilai wajar jika ada sosok nama lain di luar PKS dan Demokrat yang masuk dalam radar survei Indo Barometer, seperti nama Chairul Tanjung. Apalagi sinyal kebuntuan koalisi terdengar nyaring dengan munculnya Piagam Kerjasama Koalisi Anies Baswedan baru-baru ini. Maka, Fernando melihat kemunculan Chairul Tanjung ini sebagai jalan keluar atas polemik dan kebuntuan pemilihan sosok cawapres Anies setelah PKS sendiri mengusulkan nama lain seperti Ahmad Heryawan alias Aher.

“Saya melihat ini kan terbentuknya piagam politik ini hanya bentuk formal saja, tetapi dalam kesepakatan-kesepakatan untuk internal belum terwujud seperti tadi itu cawapres," ungkap Fernando.

Anies dan Ahmad Heryawan Aher (ist)

"Jadi, saya melihat masih juga ada peluang untuk bubarnya koalisi ini karena belum ada kesepakatan mengenai sosok cawapres yang akan diusung. Kalaupun muncul nama Aher Pak Aher ini kan sudah berpengalaman dan akan lebih terbuka sebenarnya ketika Pak Anies berpasangan dengan Pak Aher dibandingkan dengan AHY,” tambahnya

Selain AHY, Direktur Rumah Politik Indonesia itu juga mengomentari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang terlempar dari bursa cawapres. Menurut dia, Ridwan Kamil akan lebih tertarik mengamankan posisinya di pilkada daripada kursi cawapres. Apalagi, sebagai kader Golkar, tentu Ridwan Kamil akan patuh pada keputusan partai yang mengusung Airlangga menjadi calon presiden.

“Kalau Pak RK saya melihat masih target beliau itu ke gubernur, tetapi pilihan lokasinya kemungkinan berubah, mungkin beliau itu berpindah ke DKI Jakarta,” bebernya. Berbeda dengan AHY dan RK, nama Erick Thohir justru menjadi yang terkuat dalam survei.

Fernando Emas merasa wajar jika hasil survei menempat Erick Thohir sebagai sosok Cawapres yang kuat karena dia (Erick Thohir) didukung oleh pengalaman baik sebagai menteri maupun seorang pebisnis andal.

“Ini memang kan sejak awal saya melihat ini yang sangat dipertimbangkan. Belum lagi pengalaman beliau dalam bidang ekonomi ini juga sangat dibutuhkan oleh capres yang akan datang. Sebab sangat bagus ketika pemimpin, presiden dan wakil presiden membagi tugas sehingga tidak terkonsen semua di presiden tugas-tugas itu,” paparnya.

“Jadi, beliau itu menjadi kebutuhan dari negara ini sebenarnya, salah satu yang dibutuhkan oleh negara ini menghadapi tantangan ke depan dan itulah nilai jual beliau yang tidak dimiliki oleh kandidat lainnya,” pungkasnya.

Baca Juga Berita Lainnya: Ini Profil Wali Kota Siantar Susanti Dewayani yang Dimakzulkan DPRD

Sebelumnya, hasil survei terbaru Indo Barometer menunjukkan nama Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres) terkuat menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dengan elektabilitas tertinggi, yakni 22,9%. Angka itu melampaui sejumlah nama lain, seperti Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (15,8%), Muhaimin Iskandar (6,7%), Puan Maharani (6,3%), dan Chairul Tanjung (2,7%).

Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari mengatakan, pertimbangannya tidak survei banyak nama karena waktu yang tidak lama, yakni enam bulan menjelang pendaftaran. "Sehingga, kita harus mengerucut kepada nama yang potensi maju sebagai cawapres," kata Qodari. Qodari menyampaikan, peluang Ridwan Kamil telah tertutup sejak bergabung dengan Golkar. Pasalnya, Golkar memprioritaskan Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai capres.

"Apa Ridwan Kamil mau jadi cawapres Airlangga, tidak mungkin karena tidak cukup. Kalau Airlangga tidak capres, tentunya cawapres. Artinya ruang Ridwan Kamil akan kembali tertutup, saya melihat Ridwan masuk Golkar lebih kepada mengamankan tiket Pilkada 2024," ucapnya. Pun dengan AHY, yang menurut Qodari, tidak akan mungkin menjadi pilihan bagi capres Ganjar atau Prabowo.

Qodari menyebut pilihan AHY hanya kepada Anies Baswedan. Namun, Qodari menilai terdapat keraguan dari Anies untuk menggandeng AHY. "Kalau Anies mau dengan AHY, saya kira dari kemarin sudah deklarasi," lanjutnya.

Qodari menyampaikan AHY juga memiliki keterbatasan dalam memenuhi kriteria yang ditetapkan Anies yakni variabel mampu menjalankan pemerintahan. Qodari mengatakan hal ini menjadi titik lemah bagi AHY yang keterbatasan dalam pengalaman di pemerintahan.(adz/Sumber: jpnn)

Duduk Perkara Walkot Siantar Dimakzulkan DPRD dari Jabatannya

Susanti Dewayani (Foto: Istimewa)

Medan, Merdekapost.com - DPRD Pematang Siantar menggunakan hak angket untuk memakzulkan Susanti Dewayani dari jabatan sebagai wali kota. Keputusan untuk memberhentikan Susanti sudah diputuskan melalui sidang paripurna DPRD.

Anggota DPRD Pematang Siantar, Lulu Carey Gorga, menjelaskan bahwa Susanti diberhentikan terkait dugaan pelanggaran dalam pelantikan aparatur sipil negara dan dokumen palsu.

"Iya (pemberhentian Susanti menjadi Wali Kota Pematang Siantar). (Karena) pelantikan 88 ASN sama dokumen palsu," kata Lulu, Selasa (21/3/2023).

Politikus Partai Golkar itu menjelaskan pelanggaran yang dilakukan Susanti ketika melantik pejabat di usia kepemimpinannya sebagai Wali Kota Pematang Siantar yang belum enam bulan. Hal ini dinilai melanggar aturan perundang-undangan.

Lulu mengatakan paripurna pemberhentian Susanti digelar Senin (20/3) kemarin. Keputusan ini diambil setelah sebelumnya DPRD membentuk panitia khusus (pansus) untuk menyelidiki dugaan pelanggaran yang dilakukan Susanti.

"Udah dua bulan pansusnya. Dari 30 anggota dewan, 27 setuju (pemberhentian), 2 menolak (dari Fraksi PAN), 1 nggak hadir karena berduka, orang tuanya meninggal," tuturnya.

Hasil paripurna itu, sebut Lulu, akan dibawa oleh DPRD ke Mahkamah Agung. "DPRD ke MA dulu hari Senin," jelasnya.

Wali Kota Pematang Siantar, Susanti menyebut pemberhentian itu tidak relevan dilakukan. Ia menjelaskan persoalan pelantikan aparatur sipil negara (ASN) yang dilakukannya. Susanti mengatakan persoalan ini sudah dalam proses penyelesaian antara Pemkot Pematang Siantar dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Susanti menyebut pihaknya sudah dipanggil dan mengklarifikasi persoalan itu sebanyak dua kali. Kemudian, dari proses itu, dirinya kemudian mengambil langkah untuk mengembalikan jabatan sejumlah pejabat yang pernah dia ganti.

"Dapat kami sampaikan, usulan anggota DPRD Kota Pematang Siantar tidak relevan diajukan karena permasalahan pengangkatan PNS dalam jabatan tersebut telah dalam penyelesaian dari BKN," jelas Susanti melalui keterangannya.

Gubernur Edy: Pemakzulan Walkot Siantar Tak Mudah

Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi belum mengetahui tentang keputusan DPRD yang memberhentikan atau memakzulkan Wali Kota Siantar, Susanti Dewayani. Edy menilai proses pemakzulan kepala daerah melalui usulan DPRD tak mudah.

"Saya belum dengar ini (Wali Kota Pematang Siantar diberhentikan), diberhentikan?. Tak begitu, tak semudah memberhentikan begitu ya," ujar Edy usai menghadiri kegiatan di Aula Tengku Rizal Nurdin di Medan, Rabu (22/3/2023).

Edy menjelaskan bahwa ada tiga faktor yang bisa membuat kepala daerah berhenti yang diatur dalam undang-undang. Yakni meninggal dunia, sakit, dan mengundurkan diri.

"Ada kegiatan tiga persoalan yang bisa orang pejabat pemerintah daerah itu berhenti, beralasan tetap, beralasan tetap ini meninggal, sakit, sakit ini harus ditentukan penyakitnya oleh rumah sakit yang bisa rumah sakit yang ditunjuk oleh negara, yang ketiga adalah dia mengundurkan diri, undang-undang nya menyatakan itu," jelasnya.

Setelah itu, Gubsu Edy tidak memungkiri ada hak DPRD untuk mengeluarkan putusan pemberhentian itu, hanya saja masih banyak tahapan proses yang harus dilalui. Pada akhirnya, yang memutuskan pemberhentian tersebut adalah Menteri Dalam Negeri, setelah Gubsu mengajukan pemberhentian tersebut.

"Memang ada hak DPRD, oke, nanti kan dia ajukan, ada proses, ada hak DPR, nanti diajukan, nanti kalau setingkat bupati/wali kota nanti gubernur yang menangani hal itu, kita ajukan kalau memang iya atas semua peraturan yang ada, ada undang-undang nya, nanti yang menentukan adalah Menteri Dalam Negeri. Kalau gubernur adalah Menteri Dalam Negeri yang menangani ini, nanti yang menentukan adalah presiden," ucapnya

Edy menuturkan jika sesuai aturan, begitu lah alur dari pemberhentian kepala daerah. Sehingga dia kembali menegaskan tidak semudah dan secepat itu menghentikan kepala daerah.

"Itu adalah aturan main, tak semudah secepat itu," tutupnya.(*)

Respon Walikota Siantar setelah Dimakzulkan DPRD, "Tidak Relevan!"

Merdekapost.com, Pematang Siantar - DPRD Pematang Siantar membuat keputusan memberhentikan Susanti Dewayani sebagai Wali Kota Pematang Siantar. Susanti menyebut pemberhentian itu tidak relevan dilakukan.

Dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (21/3/2023) lalu, Susanti menjelaskan persoalan pelantikan aparatur sipil negara (ASN) yang dilakukannya. Susanti mengatakan persoalan ini sudah dalam proses penyelesaian antara Pemkot Pematang Siantar dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Ini Profil Wali Kota Siantar Susanti Dewayani yang Dimakzulkan DPRD

Wali Kota Siantar dr Susanti Dewayani Sp.A (dok pematangsiantar.go.id)

SIANTAR, MERDEKAPOST - Wali Kota Pematang Siantar Susanti Dewayani diberhentikan oleh DPRD melalui sidang paripurna. Bagaimana track record dan profil Susanti hingga akhirnya menjadi Wali Kkota Siantar?

Berdasarkan informasi yang dihimpun detikSumut, sebelum menjadi Walkot Pematang Siantar, Susanti berprofesi sebagai dokter spesialis anak. Ia merupakan lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada di Yogyakarta.

Sejak tahun 2017, Susanti menjabat sebagai Direktur RSUD Djasamen Saragih yang merupakan milik Pemkot Pematang Siantar. Dia melepaskan jabatannya tersebut, kala maju sebagai calon Wakil Wali Kota Pematang Siantar pada 2020 yang lalu.

Susanti maju mendampingi Asner Silalahi dan diusung oleh delapan partai politik, seperti PDIP, PAN, NasDem, Gerindra, Demokrat, Golkar, Hanura, dan PKPI. Mereka menjadi calon tunggal dan melawan kotak kosong.

Mereka berhasil mengalahkan kotak kosong setelah meraih suara sebesar 87.733, sedangkan kotak kosong 25.560. Meskipun sempat digugat di Mahkamah Konstitusi, keduanya kemudian ditetapkan sebagai pemenang oleh KPU.

Belum sempat dilantik, Asren meninggal dunia di salah satu rumah sakit di Kota Medan pada Januari 2021. Pada Februari 2022, Susanti dilantik sendirian sebagai Wakil Wali Kota Siantar.

Setelah dilantik, Susanti kemudian menjabat sebagai Plt Wali Kota Pematang Siantar. Pada Agustus 2022, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) melantik Susanti menjadi Wali Kota Pematang Siantar defenitif.

Dalam catatan, Susanti merupakan satu-satunya kepala daerah perempuan di Sumut. Namun, belum sampai setahun menjabat sebagai Wali Kota Pematang Siantar, Susanti kini diberhentikannya oleh DPRD melalui sidang paripurna.

Dari 30 anggota dewan, 27 setuju pemberhentian, dua menolak, dan satu tidak berhadir karena sedang berduka. Dua anggota DPRD yang menolak tersebut berasal dari PAN yang dipimpin oleh Susanti sejak tahun 2021 silam.(*)

Said Aqil Tak Masalah Bila Anies Dekati NU Cari Calon wapres

KH Said Aqil Siradj

Jakarta, Merdekapost.com - Ketua DPP Partai NasDem Effendy Choiri atau Gus Choi mengaku memiliki pertimbangan sendiri soal calon waki/l presiden untuk Anies Baswedan dari kalangan NU. Mantan Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siradj merasa tak masalah jika Anies mencoba mendekati kalangan PBNU.

"Ya boleh-boleh saja, masa nggak boleh, mau dekat siapa dekat siapa?" kata Said Aqil kepada wartawan di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (25/3/2023).

Said Aqil tak banyak komentar terkait isu cawapres Anies Baswedan dari kalangan NU. Menurutnya, tak ada masalah jika Anies dekat dengan tokoh-tokoh di PBNU.

"Itu masalah politik saya nggak bisa jawab," ujar Said saat ditanya apakah dirinya setuju cawapres Anies dari kalangan PBNU.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai NasDem Effendy Choirie atau Gus Choi berbicara soal calon wakil presiden untuk Anies Baswedan ke depannya. Gus Choi menilai semua usulan ditampung untuk kemudian dipilih yang terbaik.

"Nggak apa-apa (Demokrat dorong AHY, PKS Aher), semua usulan kan harus ditampung dibicarakan bersama dan ujungnya siapapun harus diterima asal memang cawapresnya itu bisa mendongkrak suara," kata Gus Choi kepada wartawan, Kamis (12/1) lalu.

Gus Choi menilai saat ini belum ada nama khusus yang pasti bakal mendampingi Anies Baswedan di Pemilu 2024. Hanya saja, ia memiliki pertimbangan sendiri dengan beberapa nama dari kalangan NU.

Khofifah Indar Parawangsa

"Belum. Tapi, nama-nama yang mungkin pantas untuk dipertimbangkan untuk jadi Cawapres Anies dari kalangan NU, misalnya ada Khofifah, ada Saifullah Yusuf Sekjen PBNU, ada Yenny Wahid, ada Gus Yasin. Gus Yasin itu Wakil Gubernur Jawa Tengah," ujarnya.

Saifullah Yusuf (Sekjen PBNU)

Gus Choi menjelaskan jika nama-nama tersebut merupakan pertimbangan pribadi. Meski demikian, ia tak menampik jika ada dari daftar itu yang diperbincangkan di internal NasDem.

Gus Yasin (Wagub Jateng)

"Ini wacana bebas, saya yang berwacana ini. Di dalam NasDem-nya dari nama itu ada juga yang disebut. Cuma saya menambahkan," tutur Gus Choi.

Yenny Wahid (Putri Gusdur)

"Kalau dari teknokrat ada Ilham Habibie. Jadi Ilham Habibie itu menarik juga kan, ini anaknya Habibie kan intelektual luar biasa itu, teknokrat kan. Itu menurut saya perlu juga diwacanakan ke publik. Nanti bagaimana respons publik, kan begitu," lanjutnya.

Ilham Habibie

Ia belum mengetahui pembahasan di internal seperti apa. Hanya menurut Gus Choi pengurus menyuguhkan cawapres dari kalangan NU yang belum berpolitik praktis seperti Khofifah, Syaiful Yusuf, Yenny Wahid, hingga Gus Yasin.

"Kalau obrolan-obrolan di pengurus NasDem ya, level-level bawah, level menengah, sampai level atas yah intinya antara lain ya dari lingkungan NU," imbuhnya.(*)

Al Aziari Dilantik KPU RI Sebagai PAW Anggota KPU Kota Sungai Penuh

Al Aziari Resmi dilantik sebagai PAW Anggota KPU Kota Sungai Penuh. (Foto: Ist)

Merdekapost.com, Sungai Penuh - Al Aziari resmi dilantik menjadi Pengganti Antar Waktu anggota KPU Kota Sungai Penuh, pada Jumat (24/02/2023), yang bertempat di Aula Kantor KPU Provinsi Jambi.

Untuk Pelantikan dan pengambilan sumpah Al Aziari menjadi anggota KPU kota Sungai Penuh, ini dipimpin KPU RI Hasyim Asyari secara daring, dengan dihadiri Ketua dan Anggota KPU provinsi Jambi dan ketua KPU Kota Sungai Penuh, Irwan.

Ketua KPU Kota Sungai Penuh, Irwan, saat dikonfirmasi mengatakan pelantikan dilaksanakan di Aula kantor KPU Provinsi Jambi, yang dihadiri langsung Ketua dan Anggota KPU Provinsi Jambi.

"Ya, tadi sudah dilaksanakan pelantikan, Alhamdulillah berjalan lancar, Al Aziari, lantik langsung KPU RI, secara daring, di Aula KPU Provinsi Jambi,"jelasnya.

Al Aziari, SH, Komisioner KPU kota Sungai Penuh yang setelah dilantik, saat dikonfirmasi melalui via ponselnya, membenarkan bahwa dirinya telah dilantik sebagai PAW anggota KPU Sungai penuh. Dia menyampaikan ucapan terima kasih semua pihak, sehingga dirinya dipercaya untuk melanjutkan tugas dan tanggung jawab anggota KPU Kota Sungai Penuh.

"Alhamdulillah, Ya saya dilantik langsung Ketua KPU RI melalui Daring, di kantor KPU Provinsi Jambi. Selanjutkan kita akan segera berkoordinasi dengan semua pihak terutama KPU Kota Sungai Penuh, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara pemilu, apalagi saat telah masuk tahapan pemilu, pemuktahiran data Pemilih,"katanya.

Dirinya pun berharap pelaksanaan Pemilihan Umum pada tahun 2024 mendatang, dapat berjalan dengan lancar, damai dan berintegritas. "Semoga pemilu nanti berjalan damai, lancar dan sesuai dgn regulasi yang berlaku,terkhusus di kota sungai penuh,"tandasnya.

Untuk diketahui bahwa Al Aziari SH ini, merupakan PAW anggota KPU Sungai Penuh yang sebelumnya yakni Johandra yang diberhentikan DKPP Beberapa waktu lalu, karena melanggar kode etik penyelenggara pemilu. (fad)

Baliho Monadi di Semurup dirusak, Mario: Ada yang Kebakaran Jenggot

Baliho Monadi Murasman yang terpasang di Semurup Kecamatan Air Hangat dirusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. (Foto : Fadhlan/Merdekapost)

KERINCI, MERDEKAPOST - Beberapa hari ini, disepanjang jalan Muradi di Kabupaten Kerinci hingga ke pelosok desa baik di Kerinci hilir maupun mudik terlihat bertebaran Baliho yang berslogan "Pejuang Petani, Petani Pejuang" Monadi Murasman untuk Bupati Kerinci 2024-2029.

Namun, Hari ini Senin (23/01) tampak pemandangan yang tidak mengenakkan dan merusak citra demokrasi di bumi sakti alam kerinci, sebab, beberapa baliho Monadi yang terpasang di beberapa titik di Semurup Kecamatan Air hangat dan Air Hangat Barat yaitu di depan Puskesmas dan didepan Pasar Semurup terlihat dirusak oknum yang tidak bertanggung jawab.

Terkait hal ini, salah seorang warga bernama Iwan, yang berada di sekitar lokasi pengrusakan baliho tersebut menyebutkan bahwa itu merupakan ketidakwarasan dalam berpolitik

Dikatakannya, kalau sudah rusak merusak, maka itu berarti sudah tidak waras lagi cara mereka menyikapi politik kerinci, baleho sedikitpun tidak bersalah, kenapa baliho yang dirusak".

"seharusnya, lanjut iwan, biarkanlah para putra-putra terbaik Kerinci yang ingin maju pada Pilkada 2024 nanti bersosialisasi dari sekarang, supaya kita bisa memilih, mana yang terbaik diantara yang terbaik nantinya". Ungkapnya.

Baliho Monadi yang Dirusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab (Foto:Fadlan/Merdekapost)

Sementara itu, Koordinator lapangan Monadi Murasman menuju 2024, Mario Dirgantara, yang merupakan putra Semurup, kepada Merdekapost menyebutkan pihaknya sangat kecewa dengan aksi pengrusakan baliho oleh orang yang tidak bertanggung jawab itu.

Dikatakannya, "Ini menunjukkan bahwa ada yang kebakaran jenggot melihat baliho Monadi mulai bertebaran".