MERDEKAPOST.COM

Warga Pulau Pandan Blokir Akses Jalan Kerinci-Bangko, Tuntut Pembebasan 7 Warga yang Ditahan

Pemblokiran Jalan di Pulau Pandan Kerinci, warga menuntut agar 7 orang yang ditahan Polisi bisa dibebaskan. (mpc)

KERINCI, MERDEKAPOST.COM – Aksi protes warga Desa Pulau Pandan, Kabupaten Kerinci, Jambi, terhadap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) kembali memanas. Pada Jumat (22/8/2025) sore sekitar pukul 17.00 WIB, ratusan massa memblokir Jalan Nasional Kerinci–Bangko sebagai bentuk penolakan atas penahanan tujuh warga oleh polisi.

Blokade dilakukan dengan menaruh kayu besar dan membakar ban hingga menutup total arus lalu lintas. Akibatnya, kendaraan dari arah Kerinci menuju Bangko maupun sebaliknya tidak bisa melintas.

Baca Juga:

“Warga menolak penahanan itu. Mereka meminta tujuh warga yang diamankan segera dibebaskan,” ungkap seorang sumber di lokasi.

Ketegangan meningkat karena aparat keamanan yang sebelumnya berjaga di area proyek PLTA turut bergeser ke titik pemblokiran jalan.

“Kami bergerak ke lokasi blokade,” kata salah satu petugas.

Akses Jalan Nasional Kerinci–Bangko tidak akan dibuka, massa menuntut kepastian pembebasan tujuh warga yang diamankan aparat. (*)

BREAKING NEWS! Ricuh Demo PLTA Kerinci, 7 Warga Diamankan Polisi

BERAKHIR Ricuh, Demo Warga di PLTA Kerinci, akhirnya 7 Warga Pulau Pandan Diamankan.(ist/mpc)

KERINCI, Merdekapost.com – Aksi unjuk rasa terkait proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kerinci kembali memanas. Sebanyak tujuh warga Desa Pulau Pandan diamankan aparat kepolisian usai terlibat dalam demonstrasi, Kamis (21/8/2025).

Informasi yang dihimpun, aksi protes warga dipicu persoalan kompensasi lahan dan dampak sosial yang dinilai belum jelas. Massa menuntut agar perusahaan serta pemerintah segera menyelesaikan ganti rugi lahan yang terdampak proyek PLTA.

Ketegangan terjadi sejak Kamis (21/8) saat massa berunjuk rasa di sekitar lokasi proyek. Aksi sempat ricuh dengan pelemparan batu, bentrokan dengan aparat, hingga polisi melepaskan gas air mata. Satu unit mobil bahkan dilaporkan rusak akibat kaca belakangnya pecah.

Sempat Diblokir Warga, Jalan Kerinci–Jambi Kembali Normal, Ini Janji Bupati Dihadapan Warga Pulau Pandan!

Jalan Kerinci–Jambi Kembali Normal, Bupati temui warga dan berjanji Dihadapan Warga Pulau Pandan akan membebaskan beberapa warga yang ditahan Polisi. (ist)

Kerinci, Merdekapost – Pasca aksi pemblokiran jalan nasional Kerinci–Bangko oleh warga Desa Pulau Pandan, situasi memanas mulai mereda setelah Bupati Kerinci, Monadi, langsung turun ke lapangan menemui massa pada Jumat (22/8) malam.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Monadi mengimbau warga agar tetap tenang dan menciptakan suasana kondusif. Ia meminta agar pemblokiran jalan segera dibuka demi kepentingan bersama.

“Saya minta warga Pulau Pandan bisa berdamai, jangan lagi ada pemblokiran jalan. Jika jalan dibuka, saya yang akan menjadi jaminan bahwa paling lambat tiga hari, tujuh warga yang ditahan akan dilepaskan,” tegas Monadi di hadapan massa.

“Beri kepercayaan kepada saya atas nama Bupati untuk mengurus ini, ” Tambahnya.

Monadi menambahkan, pihaknya terus berupaya melakukan komunikasi dengan aparat penegak hukum untuk mencari jalan terbaik. Namun, ia menegaskan bahwa upaya tersebut hanya bisa berjalan jika situasi di lapangan kembali normal.

“Kalau jalan masih ditutup, bagaimana saya bisa menyampaikan dan meyakinkan pihak berwenang? Mari kita percayakan proses ini, saya berkomitmen untuk mengawal sampai tuntas,” ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, warga masih bertahan di lokasi, namun mulai tampak adanya tanda-tanda negosiasi setelah kehadiran Bupati Kerinci di tengah mereka. Dan hingga akhirnya pemblokiran jalan dibuka, dan jalan nasional Kerinci – Jambi kembali normal.

Diduga Sarat Korupsi, Proyek Bandara Depati Parbo Dilaporkan ke Kejagung

Diduga Sarat Korupsi, Proyek Bandara Depati Parbo Kerinci Dilaporkan ke Kejagung oleh DPW PERADAN Jambi bersama LSM Geransi. (MPC/Ali)

Jakarta, Merdekapost – Dugaan praktik korupsi kembali mencuat di Provinsi Jambi. Kali ini proyek pembangunan lanjutan Bandara Depati Parbo, Kabupaten Kerinci senilai Rp 24,3 miliar Tahun Anggaran 2024 resmi dilaporkan ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Laporan pengaduan tersebut diajukan oleh DPW PERADAN Provinsi Jambi bersama LSM Geransi, yang diwakili oleh Adv. Arya Candra, S.H., CLA., C.Md selaku Ketua DPW PERADAN Jambi dan Imam Zarkasi selaku Wakil Ketua Umum LSM Geransi.

Dalam laporan yang dilayangkan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS), para pelapor menegaskan adanya indikasi kuat praktik korupsi, kolusi, dan penyimpangan dalam proyek bernilai puluhan miliar tersebut.

Beberapa pihak turut dilaporkan, di antaranya:

R.S.F., S.Kom., MM – Kepala Bandara Depati Parbo

R.A. – Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

A., ST – Direktur Cabang PT. Putra Rato Mahkota

K., ST., MM., MT – Manager Teknis PT. Putra Rato Mahkota

S. – Pelaksana Lapangan PT. Putra Rato Mahkota

Menurut Pelapor Arya Candra dan Imam Zarkasi, laporan ini dilayangkan berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru).

“Negara dirugikan, masyarakat dirugikan, dan kami menduga ada praktik korupsi yang sangat jelas. Karena itu, kami meminta Kejaksaan Agung segera memeriksa pihak-pihak terkait dan mengamankan seluruh dokumen proyek,” tegas Arya Candra.

Para pelapor juga meminta Kejaksaan Agung untuk melibatkan auditor independen seperti BPKP atau Inspektorat, guna memastikan hasil audit teknis dan keuangan proyek yang diduga menyimpang jauh dari aturan.

Laporan ini juga ditembuskan kepada Menteri Perhubungan RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Ombudsman RI.

Kasus ini menambah panjang daftar dugaan korupsi proyek infrastruktur di Provinsi Jambi yang belakangan ramai mendapat sorotan publik.(ali)

Bupati Fadil Lantik 1.742 PPPK Tahap II Tahun 2025

Merdekapost.com - Sejarah baru dalam kepemimpinannya, Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief Lantik 1.742 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Gelombang II pada pukul 21.00 Wib, Jum'at (22/08/2025).

Berlokasi Pedestrian Alun Alun Batang Hari atau sering disebut dengan Lapangan Garuda dan Dihadiri oleh Sekda Batang Hari, Para Asisten, Para OPD dan Tamu Undangan Lainnya.

Bupati dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada 1742 ASN yang baru saja dilantik dan berharap agar PPPK ini dapat memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat.

“Kita harapkan dengan keceriaan adik-adik hari ini akan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Kabupaten Batang Hari, dengan riang gembira keramahan dengan keikhlasan mereka bekerja keras bagaimana Batang Hari ini menjadi Super Tangguh,” ujarnya.

Bupati juga menjelaskan sejauh ini sudah Semasa kepemimpinannya selama dua periode berlangsung, Bupati Fadhil telah melantik empat ribu lebih ASN PPPK Kabupaten Batang Hari.

“Yang sampai dilantik hari ini jumlahnya 4.259 yang sudah dilantik ya, tapi akan nambah sedikit ditambah guru sisanya, ribuan guru sudah ini cuma sisanya saja, sisa yang dari tahap kedua,” ungkapnya.

Masih ada 150 tenaga pendidik Yang belum diLantik karena masih harus disesuaikan penempatan agar sekolah-sekolah yang kosong dapat terpenuhi bukan malah menumpuk guru pada satu sekolah yang sudah terisi formasinya.

Menariknya pada Pelantikan kali ini Bupati beserta Istri dan Para ASN di penghujung acara Bernyanyi dan Bergembira Bersama dengan menikmati keindahan Kembang api yang diLepaskan ke langit. (*)

Sukses, 816 Mahasiswa Baru IAIN Kerinci Ikuti Pase Awal Perkuliahan PBAK

KERINCI, MERDEKAPOST - Guna mengenali betapa pentingnya budaya akademik, nilai keislaman, serta kehidupan kampus, selama dua hari penuh 816 orang mahasiswa baru IAIN Kerinci Tahun 2025 ikuti pase awal perkuliahan yakni PBAK Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan.

PBAK yang digelar mulai tanggal 19 Agustus dan berakhir 20 Agustus yang ditutup langsung oleh Ketua Senat IAIN Kerinci, Prof. Dr. KH. Asa’ari, M.Ag, bertempat diaula Gedung Perpustakaan Digital IAIN Kerinci SBSN kampus IAIN Kerinci.

Selain dihadiri jajaran pimpinan kampus dan tokoh masyarakat, turut hadir perwakilan Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) yang bergabung secara daring, menunjukkan bahwa PBAK IAIN Kerinci memiliki makna strategis, bukan hanya di lingkup lokal, tetapi juga di tingkat nasional sebagai bagian dari penguatan sistem pendidikan tinggi Islam di Indonesia.

Dalam sambutannya Ketua Senat IAIN Kerinci, Prof. Dr. KH. Asa’ari, M.Ag. menekankan bahwa pentingnya integritas, kedisiplinan, dan tradisi akademik dalam menjaga marwah perguruan tinggi.

Secara virtual Direktur PTKI, Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A., menyampaikan apresiasi tinggi terhadap pelaksanaan PBAK di IAIN Kerinci. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi pintu masuk penting bagi mahasiswa baru untuk memahami budaya akademik, nilai keislaman, serta kehidupan kampus.

“PBAK adalah langkah awal untuk beradaptasi dengan lingkungan akademik dan menumbuhkan rasa memilikqi terhadap almamater. Mahasiswa baru juga perlu dipersiapkan menghadapi isu strategis seperti moderasi beragama, digitalisasi pendidikan, dan peningkatan daya saing global,” jelas pakar ilmu tafsir tersebut.

Rektor IAIN Kerinci, Dr. Jafar Ahmad, M.Si, dalam sambutannya menegaskan bahwa mahasiswa harus punya peluang di era digitalisasi dan globalisasi, tidak hanya unggul dalam prestasi akademik, tetapi juga memiliki semangat kepemimpinan, kreativitas, serta kepekaan sosial yang berlandaskan etika.

Ia juga menekankan bahwa persaingan global yang semakin ketat menuntut generasi muda untuk memiliki daya saing tinggi dan karakter tangguh agar siap menghadapi tantangan masa depan.

“PBAK tahun ini tidak sekedar menjadi sebuah rangkaian acara yang berkesan, melainkan juga awal dari komitmen IAIN Kerinci dalam mencetak lulusan yang visioner, berkarakter, dan siap menjawab kebutuhan dunia kerja maupun masyarakat,” singkat DR.Jafar Ahmad.M.Si.

Kegiatan PBAK yang sudah berlangsung selama dua hari penuh itu menjadi momen penting bagi 816 mahasiswa baru dari berbagai program studi yang telah mengikuti kegiatan orientasi selama dua hari.

Suasana penutupan berlangsung khidmat sekaligus meriah, menandai berakhirnya sebuah fase penting dalam kehidupan mahasiswa baru sebelum mereka benar-benar memasuki dinamika dunia perkuliahan.(*adz)

MEMANAS! 13 Anggota DPRD Dilaporkan ke Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Proyek PJU Kerinci

Tiga lembaga : LSM Geransi, LSM Semut Merah, dan Advokat PERADAN, resmi melayangkan laporan pengaduan ke Jaksa Agung Republik Indonesia, melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAMPIDSUS). (Doc/Ist)

Kerinci, Merdekapost - Dugaan korupsi dalam proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) Tahun Anggaran 2023 di Kabupaten Kerinci kembali mencuat. Tiga lembaga—yakni LSM Geransi, LSM Semut Merah, dan Advokat PERADAN—resmi melayangkan laporan pengaduan ke Jaksa Agung Republik Indonesia, melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS), pada Agustus 2025.

Dalam laporan tersebut, para pelapor menuding telah terjadi rekayasa anggaran dan pembagian fee proyek yang melibatkan 13 anggota DPRD Kabupaten Kerinci periode 2019–2024, serta sejumlah pihak eksekutif dan konsultan.

Berita Terkait:

Kronologi dan Dugaan Manipulasi Anggaran

Mengacu pada keterangan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci, Heri Cipta, usulan awal dari Dinas Perhubungan sebesar Rp 460 juta untuk tiga titik PJU ditolak. Sebagai gantinya, DPRD mengusulkan anggaran sebesar Rp 2,5 miliar yang kemudian disahkan. Namun, dalam proses kontrak, nilai proyek melonjak signifikan hingga mencapai Rp 5,4 miliar.

Setelah dipotong pajak dan biaya konsultan, nilai proyek yang tersisa hanya sekitar Rp 4,4–4,5 miliar. Informasi yang dihimpun juga menyebutkan adanya pembagian fee sekitar 15% dari nilai proyek kepada sejumlah anggota DPRD.

Berita Terkait:

Diduga Dihalangi dengan Dalih Administrasi

Para pelapor menilai telah terjadi upaya sistematis untuk mengaburkan dugaan korupsi tersebut dengan mengklaim sebagai pelanggaran administratif, merujuk pada pengembalian sebagian dana. Namun, menurut mereka, perbuatan tersebut sudah masuk kategori tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Daftar Terlapor

Dalam dokumen laporan yang diterima redaksi, berikut sejumlah nama anggota DPRD dan pihak terkait yang disebutkan:

• Ed (Gerindra)

• B E (Golkar)

• Y (PAN)

• I (Gerindra)

• Mukhsin Zk (PAN)

• JE (PDIP)

• AZ (Golkar)

• Arw (PKB)

• AS (PAN)

• JA (NasDem)

• NPP (PKS)

• ST (PKS)

• JA (Sekwan DPRD)

• AK (Konsultan perencanaan dan pengawasan)

Desakan ke Kejaksaan Agung

Melalui petitumnya, para pelapor menyampaikan beberapa tuntutan kepada Kejaksaan Agung, antara lain:

• Mengambil alih penanganan kasus dari Kejari Sungai Penuh yang dinilai tidak independen.

• Memeriksa dan memproses hukum 13 anggota DPRD yang diduga menerima fee proyek.

• Menelusuri aliran dana fee sekitar 15%, serta mengungkap dugaan kolusi antara legislatif, eksekutif, dan konsultan.

• Menetapkan perkara ini sebagai tindak pidana korupsi murni.

Kasus Penipuan dan Penggelapan, Seorang Wanita Diamankan Polres Kerinci

Pernyataan Pelapor

“Kami mendesak Kejaksaan Agung untuk bertindak tegas, transparan, dan tidak pandang bulu. Jika perkara ini tidak ditangani secara serius, akan memperburuk citra penegakan hukum dan menumbuhkan budaya impunitas di daerah,” tegas perwakilan LSM Geransi, LSM Semut Merah, dan Advokat PERADAN.

Pilihan Redaksi:

Bukti Awal yang Dilampirkan

Sebagai penguat laporan, pelapor turut melampirkan sejumlah bukti awal, di antaranya:

• Salinan pemberitaan media online terkait kasus PJU Kerinci

• Rekaman keterangan tersangka Kepala Dinas Perhubungan, HC

• Rekaman keterangan pihak ketiga terkait dugaan pembagian fee

• Rekaman pernyataan salah satu terlapor, Am

Hingga berita ini dipublish, pihak-pihak yang dilaporkan belum memberikan klarifikasi atau pernyataan resmi terkait tuduhan tersebut.(Ali/Red)

Soal DNA Tak Identik, Lisa Mariana: Kalau Bukan Benih Dia, Benih Tuyul?

Soal DNA Tak Identik, Lisa Mariana Tidak terima, "Kalau Bukan Benih Dia, Benih Tuyul?"

Jakarta, Merdekapost - LISA Mariana merespons pengumuman hasil tes DNA anaknya pada Rabu (20/8) di Markas Bareskrim Polri.

Tes tersebut menyatakan anak Lisa Mariana tidak identik dengan Ridwan Kamil.

Respons diberikan lewat siaran langsung di Instagram yang menampilkan ia menangis dan mengamuk.

Ia tidak terima hasil tes DNA anaknya tidak cocok dengan Ridwan Kamil, atau seperti yang ia klaim selama ini.

"Tidak akan kubiarkan kecurangan terjadi ya. Jadi, udah pak jangan berkeras hati, tadi minta-minta perdamaian bagaimana ini. Capek saya, sakit kepala saya," kata Lisa Mariana, Rabu (20/8).

"Jangan biarkan ada kecurangan di sini, gue sudah bilang kalau bukan benih dia, benih siapa? Benih tuyul?" tuturnya.

Siaran langsung Lisa tersebut, seperti diberitakan detikcom, telah disaksikan oleh lebih dari 56 ribu penonton dan banyak mengundang komentar serta like.

Dalam pernyataannya, Bareskrim mengumumkan jika anak berinisial CA tidak memiliki kecocokan DNA dengan RK. Itu berarti Ridwan Kamil bukan ayah biologis dari CA, anak Lisa Mariana.

Ridwan Kamil dan Lisa Mariana

"Pada hari ini Pusdokkes Polri telah menyerahkan hasil tes DNA, dengan hasil saudara RK dan anaknya LM berinisial CA tidak memiliki kecocokan DNA atau non-identik," ujar Kasubdit 1 Dittipidsiber Bareskrim Polri Kombes Pol Rizki Agung dalam konferensi pers, Rabu (20/8), siang.

"Bahwa berdasarkan hasil tes DNA tersebut penyidik akan melakukan langkah-langkah selanjutnya untuk memberikan kepastian hukum," sambungnya.

Adapun pengambilan sampel DNA tersebut dilakukan penyidik terhadap Ridwan Kamil, Lisa beserta anaknya yang berinisial CA pada Kamis (7/8) lalu.

Hasil tes DNA itu juga telah diserahkan penyidik kepada kubu Ridwan Kamil maupun Lisa Mariana. Keduanya tidak hadir dan diterima melalui kuasa hukum masing-masing.

Ridwan Kamil sebelumnya melaporkan Lisa ke Bareskrim Polri terkait dugaan pencemaran nama baik. Laporan itu dibuat pada Jumat (11/4) lalu dan teregister dengan nomor LP/B/174/IV/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI tanggal 11 April 2025.

Sementara itu Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar) juga telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Bareskrim Polri atas kasus pencemaran nama baik tersebut.(*)

(ADZ/Sumber: CNN Indonesia)

10 Orang Ikut Terciduk dalam OTT Wamenaker Noel Ebenezer

Jakarta, Merdekapost - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Immanuel Ebenezer alias Noel bersama 10 orang lainnya dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan di Jakarta, Kamis (21/8) dini hari.

"10 orang," ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi mengenai penangkapan tersebut melalui pesan tertulis, Kamis (21/8).

Fitroh belum bisa berbicara banyak mengenai operasi senyap tersebut. Dia hanya mengatakan giat yang dilakukan KPK berkaitan dengan dugaan pemerasan.

"Pemerasan," kata Fitroh.

Lihat Juga :

Noel Ebenezer Wamenaker, Anggota Kabinet Prabowo Pertama Ditangkap KPK, Kasus apa?

Hingga berita ini dipublish, Kementerian Ketenagakerjaan belum memberikan keterangan pers.

Wartawan sudah menghubungi Imanuel Ebenezer untuk mengonfirmasi hal tersebut, namun nomor telepon yang bersangkutan tidak bisa dihubungi.

(ald/cnnindonesia.com)

Noel Ebenezer Wamenaker, Anggota Kabinet Prabowo Pertama Ditangkap KPK, Kasus apa?

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (21/8)

Jakarta, Merdekapost - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (21/8).

Pria yang akrab disapa Noel tersebut diciduk di Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta. Penangkapan Noel dibenarkan pimpinan KPK Fitroh Rohcahyanto.

"Benar," kata Fitroh saat ditanya soal KPK menjaring Noel.

Fitroh menyatakan Noel terseret kasus dugaan pemerasan. Namun, ia belum merinci kasus dan barang bukti dalam penangkapan Noel ini.

Noel yang juga Ketua Prabowo Mania 08, menjadi anggota kabinet Presiden Prabowo Subianto pertama yang ditangkap KPK.

Noel menjadi wakil menteri setelah ikut mendukung Prabowo pada Pilpres 2024 lalu. Ia sebelumnya pendukung Joko Widodo (Jokowi) dengan membentuk Jokowi Mania.

Noel sempat mendukung Ganjar Pranowo, lewat GP Mania. Namun, dukungan dia alihkan ke Prabowo setelah Jokowi memberi sinyal mendukung mantan Danjen Kopassus itu.

Noel dilantik menjadi wakil menteri ketenagakerjaan bersama sejumlah nama pada 21 Oktober lalu. Ia pun sudah bergabung ke Partai Gerindra.

Pelantikan para wakil menteri negara berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73/M Tahun 2024 tentang Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.

(ald/Sumber: cnnindonesia.com)

Meriahkan HUT RI ke-80 Kodim 0417/Kerinci Gelar Aneka Permainan Rakyat

TARIK TAMBANG: Meriahkan HUT RI ke-80 Kodim 0417/Kerinci Gelar Aneka Permainan Rakyat

Kerinci, MP – Suasana penuh semangat dan keceriaan terlihat di eks Lapangan Pemda Kerinci saat Kodim 0417/Kerinci menggelar berbagai perlombaan dalam rangka memeriahkan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Ratusan prajurit TNI, Persit, serta masyarakat umum ikut ambil bagian dalam kegiatan yang berlangsung meriah tersebut, Rabu (20/8/2025).

Beragam permainan tradisional yang sarat makna perjuangan dan kebersamaan ditampilkan, mulai dari lomba balap karung, tarik tambang, panjat pinang, makan kerupuk, hingga perlombaan khusus anak-anak.

Sorak-sorai penonton menambah semarak acara, terutama ketika peserta berjuang keras menaklukkan tantangan dengan penuh semangat dan gelak tawa.

Dandim 0417/Kerinci, Letkol Inf Eko Budiarto, S.I.P., M.I.P., menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekadar hiburan, tetapi juga sarana untuk mempererat kebersamaan antara TNI dan masyarakat.

“Perlombaan rakyat ini memiliki nilai kebersamaan, gotong royong, serta semangat pantang menyerah. Inilah yang kita warisi dari para pahlawan bangsa, dan wajib kita lestarikan dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.

Tak hanya orang dewasa, anak-anak pun tampak antusias mengikuti lomba. Wajah gembira mereka menambah kehangatan suasana. Banyak warga yang datang bersama keluarga untuk menyaksikan dan ikut berpartisipasi, menjadikan lapangan penuh semangat nasionalisme dan kekeluargaan

Kegiatan yang digelar Kodim 0417/Kerinci ini juga menjadi bukti nyata bahwa peringatan kemerdekaan bukan hanya seremoni, melainkan momentum untuk memperkokoh persatuan dan cinta tanah air.

Melalui permainan rakyat yang sederhana, nilai perjuangan dan persaudaraan kembali dihidupkan, sejalan dengan semangat HUT RI ke-80 tahun 2025.(adz)

Mantan Kades dan Pjs Kades Batang Merangin Ditahan Kejari Sungai Penuh, Diduga Korupsi DD

Mantan Kades dan Pjs Kades Batang Merangin saat digiring masuk mobil tahanan Kejari Sungai Penuh,Rabu/20/08. (mpc/ist)

KERINCI, MERDEKAPOST.COM - Kejaksaan Negeri (Kejari) Sungai Penuh resmi menahan Kepala Desa Batang Merangin berinisial SM dan mantan Penjabat (Pjs) Kepala Desa Berinisial Z, pada Rabu (20/8).

Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Sukma DJaya Negara menjelaskan Penetapan kedua tersangka dilakukan setelah penyidik memperoleh bukti yang cukup. Modus yang digunakan berupa laporan kegiatan fiktif pada Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2021

Keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dengan nilai anggaran mencapai Rp1,6 miliar.

Hasil pengecekan dilapangan menunjukkan bahwa apa yang dipertanggung jawabkan didalam laporan tidak sesuai dengan kenyataan. dari dua kepemimpinan baik Kades maupun Pjs Kades

Dana desa tersebut awalnya dikelola oleh tersangka Z selaku Pjs Kades pada periode Februari–Juli 2021. Selanjutnya, pengelolaan anggaran dilanjutkan oleh SM yang menjabat mulai Juli hingga Desember 2021.

Tim penyidik bersama Inspektorat dan Dinas Pekerjaan Umum menemukan adanya sejumlah kegiatan yang tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban.

Sebagian kegiatan terindikasi fiktif, sementara lainnya mengalami mark up anggaran. Dari hasil pemeriksaan, kerugian keuangan negara ditaksir mencapai Rp.644 juta.

“Modus yang digunakan para tersangka antara lain dengan membuat laporan fiktif, melakukan mark up kegiatan, serta tidak menyetorkan kembali kerugian keuangan negara,” ungkap Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, Sukma Djaya Negara, SH, MH, didampingi Kasi Intel Agung, SH, dan Kasi Pidsus Yogi, SH.

Dalam proses penyidikan, jaksa telah memeriksa sedikitnya 20 orang saksi. Penyidik juga menyita satu unit mobil Luxio milik tersangka SM sebagai barang bukti.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.(adz/Ali)

DPW Tani Merdeka Jambi Mou dengan Bulog, Dukung Program pemerintah Capai Swasembada Pangan

Merdekapost.com – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Tani Merdeka Indonesia bersama Kantor Wilayah Perum Bulog Jambi resmi akan menjalin kerja sama strategis yang bertujuan untuk mendukung pencapaian swasembada pangan di Provinsi Jambi.

Dalam silahturahmi yang diadakan di Kota jambi , pada Selasa (19/08/2025), kedua pihak sepakat untuk bekerja sama dalam menyerap hasil panen gabah dari petani, sehingga dapat memperlancar distribusi pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani di daerah tersebut. Selain itu, kerja sama tersebut juga untuk mengawal dan mendukung Kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan harga pembelian gabah dan jagung.

Ketua Tani Merdeka Indonesia wilayah Provinsi Jambi, Candra andika yang hadir dalam agenda silahturahmi tersebut, menyatakan bahwa pihaknya siap untuk membantu pemerintah, khususnya Bulog, dalam menyerap hasil panen dari petani dan penyaluran produk bulog yang diharapkan langsung di rasakan oleh masyarakat provinsi jambi.

Hal tersebut merupakan komitmen organisasinya sesuai dengan arahan Ketua Dewan Pembina Tani Merdeka Indonesia Sudaryono dan Ketua Umum tani merdeka Indonesia don muzakir untuk terus bergerak mewujudkan kesejahteraan petani di Indonesia.

“Ini merupakan komitmen kita untuk bersama berjuang mewujudkan kesejahteraan petani, sesuai dengan arahan ketua dewan pembina kami di jakarta untuk Tani Merdeka Indonesia Mas Sudaryono yang kini merupakan Wakil Menteri Pertanian dan juga Ketua Dewas Bulog,” kata candra Andika dalam keterangannya, Selasa (19/08/2025).

Menurut candra, Tani Merdeka Indonesia telah melakukan kerja sama dengan berbagai pihak di daerah di provinsi Jambi untuk salah satu bulog menjembatani antara petani dengan Bulog.

Harapannya “Dengan adanya kerja sama ini, kami berkomitmen untuk terus mendukung pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan yang lebih baik, salah satunya melalui penyerapan hasil panen petani yang lebih optimal. Kami ingin memastikan bahwa hasil panen petani bisa terserap dengan baik oleh Bulog, agar stabilitas harga dan pasokan pangan tetap terjaga,” ucap candra andika.

Sementara itu, candra andika menjelaskan bahwa mou resmi akan kita agenda kan dalam kegiatan pelantikan DPD tani merdeka di kabupaten kota.

Bulog sendiri berperan dalam menjaga stabilitas harga pangan, terutama beras, dan memastikan pasokan pangan bagi masyarakat tetap aman. Dengan adanya kolaborasi dengan Tani Merdeka Indonesia provinsi jambi, semakin optimis dalam mencapai target swasembada pangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pungkas nya. (*)

Efisiensi, Walikota Sungai Penuh Akan Gabungkan Enam OPD

PHOTO: Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh.(Doc.Istimewa)

SUNGAI PENUH, MERDEKAPOST – Enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam lingkup Pemerintahan kota Sungai Penuh, akan di lakukan penggabungan. Hal ini efisiensi birokrasi dan optimalisasi anggaran.

Informasi yang di peroleh ada Enam OPD dalam lingkup kota Sungai Penuh, yang akan di lakukan penggabungan atau Perampingan, di antaranya Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perkim, Damkar, dan Tiga OPD lainnya belum di ketahui.

Walikota Sungai Penuh, Alfin, membenarkan hal tersebut. Dia mengatakan bahwa kebijakan ini lahir dari kajian panjang terkait efektivitas kinerja pemerintahan. Saat ini, proses perampingan masih dalam tahap pembahasan di tingkat Pemerintah Provinsi Jambi.