Merdekapost.com

Pengelolaan Sejumlah Destinasi Wisata Kerinci Diserahkan kepada Pihak Ketiga

OBJEK WISATA: Beberapa Destinasi wisata yang ada di Kabupaten Kerinci.(adz/ist)

Kerinci – Dinas Pariwisata Kabupaten Kerinci memastikan bahwa selama libur Idulfitri 2026, pengelolaan sejumlah objek wisata milik pemerintah daerah Kabupaten Kerinci akan di tangani oleh pihak ketiga selama lebaran tahun 2026.

Kepastian tersebut di sampaikan Kepala UPTD Pariwisata Dinas Pariwisata Kerinci, Usman. Ia menjelaskan bahwa pada tahun ini pengelolaan beberapa destinasi wisata di Kabupaten Kerinci tidak lagi langsung di lakukan oleh pemerintah daerah, melainkan di percayakan kepada pihak ketiga.

“Ya, pengelolaan objek wisata tahun ini sudah di serahkan kepada pihak ketiga,” ujarnya.

Kabupaten Kerinci sendiri memiliki sejumlah destinasi wisata unggulan, di antaranya Danau Kerinci, Air Panas (gao) Semurup, Aroma Pecco, serta Air Terjun Telun Berasap yang menjadi daya tarik wisatawan.

Namun demikian, hingga kini belum di ketahui secara pasti nilai kontrak kerja sama pengelolaan masing-masing objek wisata tersebut untuk tahun 2026. Selain itu, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor wisata juga belum di ketahui Kepala UPTD Pariwisata masih belum memaparkan besaran kontrak untuk tiap destinasi wisata yang di kelola pihak ketiga.

Danau Kerinci: Kondisi danau kerinci sebelum mengalami surut. (adz/ist)

Di sisi lain, Dinas Pariwisata Kerinci juga belum memastikan apakah Museum Kerinci yang berada di kawasan Danau Kerinci akan di buka untuk umum selama libur Lebaran tahun ini. Hal tersebut di karenakan museum tersebut belum memiliki mekanisme penarikan retribusi bagi daerah.

Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata Kerinci, Martono, saat di konfirmasi menyampaikan bahwa keputusan terkait pembukaan museum saat Lebaran masih menunggu arahan pimpinan.

“Belum bisa di pastikan, karena belum ada arahan dari pimpinan. Selain itu museum juga belum dapat melakukan penarikan retribusi atau belum memiliki target PAD,” ungkapnya. (Adz)

Framing Media dan Ujian Kepemimpinan Daerah di Tengah Krisis Fiskal

Oleh: Martayadi Tajuddin

Ruang publik di Provinsi Jambi belakangan ini dipenuhi oleh pemberitaan mengenai dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Kasus ini tentu harus dilihat secara serius dan objektif, karena setiap indikasi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran negara wajib diproses secara transparan oleh aparat penegak hukum. Akuntabilitas merupakan fondasi utama dalam tata kelola pemerintahan modern.b

Namun dalam dinamika pemberitaan yang berkembang, publik juga perlu mencermati satu fenomena yang tidak kalah penting, yaitu bagaimana sebagian media membangun konstruksi narasi yang secara implisit mengaitkan perkara tersebut dengan Gubernur Jambi Al Haris. Padahal hingga saat ini belum terdapat fakta hukum yang menyatakan keterlibatan langsung kepala daerah tersebut dalam perkara yang sedang diproses.

Fenomena ini menarik untuk dibaca dalam perspektif kajian komunikasi politik dan studi media. Dalam teori framing yang banyak dibahas dalam literatur komunikasi, media tidak sekadar menyampaikan fakta, tetapi juga memilih fakta mana yang ditonjolkan, bagaimana fakta tersebut dikemas, dan siapa yang ditempatkan sebagai pusat perhatian dalam sebuah peristiwa. Pilihan-pilihan redaksional semacam ini secara perlahan membentuk persepsi publik tentang realitas.

Dalam beberapa pemberitaan yang beredar, misalnya, judul-judul berita kerap langsung menempatkan figur gubernur sebagai bagian dari narasi utama, meskipun konteksnya hanya berupa penyebutan nama dalam persidangan atau keterangan saksi yang masih harus diuji validitasnya di hadapan hukum. Secara psikologis, teknik semacam ini memiliki dampak yang tidak kecil karena mampu menciptakan asosiasi di benak publik antara seorang tokoh dengan dugaan pelanggaran yang sedang diproses.

Di sisi lain, muncul pula narasi yang berulang-ulang menekankan desakan agar aparat penegak hukum segera memeriksa gubernur. Dalam perspektif komunikasi politik, pola seperti ini sering disebut sebagai upaya membangun tekanan agenda atau agenda setting pressure. Narasi yang terus direproduksi dalam ruang publik dapat menciptakan kesan seolah-olah terdapat tuntutan publik yang besar, meskipun pada kenyataannya tuntutan tersebut seringkali lahir dari reproduksi narasi media itu sendiri.

Dalam konteks negara hukum, pendekatan semacam ini tentu perlu disikapi secara hati-hati. Prinsip dasar dalam sistem peradilan pidana adalah due process of law, yaitu bahwa setiap individu memiliki hak untuk dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penyebutan nama seseorang dalam persidangan bukanlah vonis hukum, melainkan bagian dari proses pembuktian yang masih harus diuji melalui alat bukti yang sah.

Karena itu, menarik kesimpulan bahwa seorang kepala daerah terlibat dalam tindak pidana korupsi hanya berdasarkan potongan keterangan persidangan jelas merupakan pendekatan yang prematur. Publik perlu mampu membedakan antara fakta hukum, opini media, dan spekulasi yang berkembang dalam ruang diskursus politik.

Dalam perspektif ekonomi politik media, fenomena framing semacam ini juga tidak dapat dilepaskan dari dinamika industri media itu sendiri. Media bekerja dalam lingkungan kompetisi yang ketat, di mana perhatian publik menjadi komoditas yang sangat bernilai. Mengaitkan sebuah kasus dengan figur kepala daerah tentu memiliki nilai berita yang jauh lebih tinggi dibandingkan laporan yang bersifat administratif atau teknokratis.

Selain itu, tidak dapat dipungkiri bahwa ruang publik di tingkat daerah sering kali menjadi arena pertarungan narasi politik. Dalam situasi seperti ini, isu hukum dapat dengan mudah digunakan sebagai instrumen delegitimasi terhadap figur tertentu, terutama ketika kontestasi politik lokal masih menyisakan rivalitas yang belum sepenuhnya mereda.

Di tengah riuhnya polemik tersebut, ada satu aspek yang sering luput dari perhatian publik, yaitu konteks pembangunan daerah yang sedang dihadapi oleh hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia saat ini. Banyak daerah sedang menghadapi tekanan fiskal yang cukup berat akibat keterbatasan ruang anggaran, meningkatnya kebutuhan belanja publik, serta dinamika ekonomi nasional yang belum sepenuhnya stabil.

Dalam situasi seperti ini, kepemimpinan daerah justru diuji pada kemampuannya menjaga kesinambungan pembangunan dan stabilitas sosial ekonomi masyarakat. Di Provinsi Jambi, berbagai program pembangunan infrastruktur, penguatan sektor pertanian, peningkatan konektivitas wilayah, serta upaya memperbaiki kualitas pelayanan publik tetap menjadi agenda penting yang terus dijalankan pemerintah daerah.

Kepemimpinan Al Haris sebagai gubernur tidak dapat dilepaskan dari upaya menjaga momentum pembangunan tersebut. Di tengah keterbatasan fiskal yang juga dirasakan oleh banyak provinsi lain di Indonesia, pemerintah daerah tetap berusaha memastikan bahwa roda pembangunan tidak berhenti dan masyarakat tetap merasakan kehadiran negara dalam kehidupan sehari-hari.

Karena itu, masyarakat Jambi perlu melihat dinamika pemberitaan yang berkembang dengan perspektif yang lebih jernih dan proporsional. Kritik terhadap pemerintah tentu merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi. Namun kritik yang sehat haruslah didasarkan pada fakta yang terverifikasi, bukan pada konstruksi opini yang terbentuk dari potongan-potongan narasi yang belum tentu mencerminkan keseluruhan realitas.

Proses hukum terhadap dugaan korupsi DAK di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi harus tetap berjalan secara transparan dan profesional. Aparat penegak hukum memiliki kewenangan penuh untuk mengungkap siapa pun yang benar-benar bertanggung jawab berdasarkan bukti yang sah. Pada saat yang sama, publik juga perlu menjaga rasionalitas agar tidak terjebak dalam arus opini yang berpotensi mendelegitimasi kepemimpinan daerah sebelum proses hukum mencapai kesimpulan yang objektif.

Demokrasi yang matang tidak hanya membutuhkan media yang kritis, tetapi juga masyarakat yang mampu membaca informasi secara cerdas. Dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan publik justru diuji: apakah kita akan terjebak dalam hiruk pikuk opini yang belum tentu berlandaskan fakta, atau tetap menjaga akal sehat dan memberikan ruang bagi proses hukum untuk berjalan secara adil.

Pada akhirnya, pembangunan daerah adalah kerja kolektif yang membutuhkan stabilitas, kepercayaan publik, dan kepemimpinan yang kuat. Jambi tidak boleh terjebak dalam pusaran polemik yang berkepanjangan, sementara tantangan pembangunan yang sesungguhnya menuntut energi, fokus, dan kerja nyata dari semua pihak.(***)

* Penulis ialah Pengamat Kebijakan Publik dan Pembangunan Infrastruktur

Sempat Buron dan Bersembunyi di Rumah Saudara, Pelaku Asusila Anak di Pulau Sangkar Diringkus Polres Kerinci

Sempat buron dan Sembunyi di Rumah Saudara, Pelaku Asusila Anak di Pulau Sangkar Diringkus Polres Kerinci

KERINCI, MERDEKAPOST.COM – Komitmen Polres Kerinci dalam memberantas kejahatan terhadap perempuan dan anak kembali membuahkan hasil.

Tim Opsnal Satreskrim Polres Kerinci berhasil meringkus DM (25), terduga pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang sempat buron.

Kronologi Penangkapan

Setelah melakukan pengejaran, akhirnya keberadaan terakhir pelaku terungkap yang ternyata bersembunyi di kediaman salah satu saudaranya di Desa Lubuk Paku.

Tanpa perlawanan berarti, DM langsung diamankan oleh Tim Opsnal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Awal Mula Kasus Terungkap

Kasus memilukan ini terungkap berawal dari kecurigaan orang tua korban.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Orang tua korban mendapati anaknya sedang bersama pelaku di kawasan Jembatan Pulau Sangkar.

Setelah diinterogasi oleh pihak keluarga, korban akhirnya memberikan pengakuan jujur mengenai tindakan asusila yang telah dialaminya.

Saat ini, pelaku (DM) telah diamankan di Mapolres Kerinci. Atas perbuatannya, Diki Marza terancam hukuman berat sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang berlaku di Indonesia.

Pihak kepolisian menegaskan tidak akan memberi toleransi terhadap pelaku kejahatan seksual, terutama yang menyasar anak-anak, guna memberikan rasa aman dan keadilan bagi korban serta masyarakat.(Red)

Krisis Sejak 22 Februari: PERMAHI Jambi Desak Pimpinan Bank Jambi Percepat Perbaikan

Roland: Jika Terus Berlarut maka Masyarakat Berhak Meninggalkannya

Jambi – Krisis layanan yang melanda Bank Jambi sejak 22 Februari 2026 tidak lagi dapat dipandang sebagai gangguan teknis biasa. Peristiwa ini telah berkembang menjadi krisis kepercayaan publik terhadap bank milik daerah yang seharusnya menjadi tulang punggung sistem keuangan masyarakat di Provinsi Jambi.

Peristiwa ini bermula ketika ribuan nasabah melaporkan saldo rekening mereka tiba-tiba berkurang bahkan hilang. Dari hasil penyelidikan sementara aparat penegak hukum, tercatat lebih dari 6.000 rekening nasabah terdampak dengan total kerugian yang diperkirakan mencapai sekitar Rp143 miliar.

Temuan awal juga menunjukkan sebagian dana yang hilang tersebut terdeteksi mengalir ke berbagai rekening lain serta ke aset kripto. Bahkan sekitar Rp19 miliar dilaporkan terlacak masuk ke transaksi kripto, sementara sebagian lainnya mengalir ke rekening bank lain.

Akibat dugaan peretasan sistem keamanan tersebut, layanan digital Bank Jambi seperti ATM dan mobile banking terpaksa dihentikan sementara untuk kepentingan audit forensik dan penguatan sistem keamanan.

Dampaknya sangat dirasakan masyarakat. Hingga beberapa pekan setelah kejadian, banyak nasabah masih harus mendatangi kantor cabang untuk melakukan transaksi dasar seperti menarik uang, mengecek saldo, atau melakukan transfer. Di berbagai daerah, (Bungo, Sarolangun, Bangko, Kerinci) bahkan terjadi desak-desakan menjerit antrean panjang sejak pagi hari.

Situasi ini menjadi semakin memprihatinkan karena terjadi pada bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri, ketika kebutuhan ekonomi masyarakat meningkat.

Ketua Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Jambi, Roland Pramudiansyah, menilai rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan adanya krisis serius dalam tata kelola sistem perbankan daerah.

“Kita tidak sedang berbicara tentang gangguan teknis biasa. Kita sedang menghadapi krisis kepercayaan publik. Ketika saldo nasabah hilang, ketika dana masyarakat diduga mengalir ke aset kripto, dan ketika layanan ATM serta mobile banking lumpuh berhari-hari, maka yang dipertanyakan publik adalah bagaimana tata kelola dan sistem keamanan bank ini dijalankan,” tegas Roland.

Roland mengatakan PERMAHI Jambi sejak awal telah menyampaikan kritik terbuka terhadap persoalan ini, bahkan meminta jajaran direksi dan komisaris Bank Jambi bertanggung jawab apabila tidak mampu memulihkan layanan dan mengembalikan kepercayaan masyarakat.

“Jika pimpinan bank tidak mampu memulihkan sistem secara cepat dan profesional, maka pilihan paling terhormat adalah mengevaluasi diri bila perlu mengundurkan diri. Sebab yang dipertaruhkan hari ini bukan sekadar reputasi institusi, tetapi kepercayaan masyarakat terhadap bank daerah,” ujarnya.

Menurut Roland, kondisi di lapangan memperlihatkan dampak nyata krisis tersebut terhadap masyarakat. Banyak nasabah terpaksa antre sejak subuh hanya untuk menarik gaji mereka sendiri.

Bacaan Lainnya: Opini : Transformasi Pahit di Balik Peretasan, Melahirkan Bank Jambi yang Lebih Tangguh

“Bayangkan ironi yang terjadi per hari ini. Masyarakat harus berdiri berjam-jam, himpit himpitan diserta desakan, serta menjerit di depan bank hanya untuk mengakses uang mereka sendiri. Ini bukan sekadar gangguan layanan, ini adalah kegagalan sistem yang harus dijawab dengan tanggung jawab yang serius,” katanya.

PERMAHI Jambi juga menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bukan untuk menciptakan kepanikan, tetapi sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat yang terdampak langsung.

Roland menilai kepercayaan publik tidak dapat dipertahankan hanya dengan pernyataan optimisme bahwa layanan akan segera kembali normal.

“Jika perbaikan terus berlarut-larut tanpa kepastian yang jelas, masyarakat tentu memiliki hak untuk menentukan sikap terhadap lembaga keuangan yang mereka percayai. Kepercayaan adalah hubungan timbal balik. Jika kepercayaan itu terus tergerus, maka wajar apabila masyarakat mulai mempertimbangkan untuk tidak lagi menggunakan layanan bank tersebut sampai sistemnya benar-benar pulih dan tata kelolanya dibenahi,” ujarnya.

PERMAHI Jambi menyerukan agar momentum krisis ini dijadikan evaluasi besar terhadap tata kelola Bank Jambi, mulai dari sistem keamanan digital, manajemen risiko teknologi, hingga efektivitas pengawasan internal.

“Bank daerah hidup dari kepercayaan masyarakat. Jika kepercayaan itu runtuh, maka yang runtuh bukan hanya sebuah sistem layanan, tetapi juga kredibilitas lembaga dan pemerintah daerah yang berada di belakangnya,” tutup Roland.(Adz)

H Murady Hibahkan Tanah untuk Pembangunan Kampus STKIP-M Sungai Penuh

H Murady Hibahkan Tanah untuk Pembangunan Kampus STKIP-M Sungai Penuh.(Istimewa)

MERDEKAPOST.COM – Penyerahan hibah tanah dari H.A. Murady Darmansyah kepada Persyarikatan Muhammadiyah berlangsung khidmat di Kantor PP Muhammadiyah, Jalan Cikditiro, Yogyakarta, Sabtu (14/3/2026). Hibah tersebut diterima langsung oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Haedar Nashir.

Dalam acara tersebut turut hadir sejumlah tokoh Muhammadiyah dan akademisi, di antaranya Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Agung Danarto dan Dahlan Rais, Sekretaris PP Muhammadiyah Sayuti, Ketua Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah Prof. Bambang Setiaji, Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Prof. Nurmandi, Ketua STKIP Muhammadiyah Sungai Penuh Mahli ZT, serta Ketua BPH STKIPM Sungai Penuh Nasrullah.

Ketua STKIP Muhammadiyah Sungai Penuh, Mahli ZT, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas hibah tanah yang diberikan oleh Murady Darmansyah untuk pembangunan kampus STKIP Muhammadiyah Sungai Penuh.

“Alhamdulillah, terima kasih yang tak terhingga untuk putra terbaik Kumun ini, Bapak Murady, yang telah menghibahkan tanahnya untuk pembangunan Kampus STKIP Muhammadiyah Sungai Penuh. Insya Allah ini menjadi bagian dari amal saleh dan ibadah di bulan Ramadan,” ujar Mahli.

Ia menyebutkan, penyerahan hibah tersebut merupakan salah satu tahapan krusial dalam rencana besar pengembangan STKIP Muhammadiyah Sungai Penuh.

“Satu tahap krusial telah terlalui dengan lancar. Dukungan pun mengalir dari berbagai pihak. Tentu pekerjaan rumah ke depan semakin banyak dan semakin menarik,” lanjutnya.

Mahli juga menambahkan, dukungan dari jajaran pimpinan PP Muhammadiyah serta para akademisi menjadi motivasi kuat untuk mewujudkan rencana pengembangan kampus tersebut.

“Bismillah, terus semangat dan berdoa. Semoga ke depan apa yang kita niatkan bisa menjadi nyata,” pungkasnya.

Sebagai informasi, lahan yang dihibahkan memiliki luas sekitar dua hektare dan berada di lokasi strategis di Desa Kumun, Kota Sungai Penuh, tepat di depan Rumah Dinas Wali Kota Sungai Penuh. Nilai lahan tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp40 miliar.

Lahan ini rencananya akan digunakan untuk pengembangan STKIP Muhammadiyah Sungai Penuh menuju peningkatan status menjadi universitas.(*)

Opini : Transformasi Pahit di Balik Peretasan, Melahirkan Bank Jambi yang Lebih Tangguh

Oleh: Moch Idris

Di tengah gempuran badai digital yang menguji ketahanan sistem perbankan daerah, Bank Jambi atau yang akrab dikenal sebagai Bank 9 Jambi, kini berada di persimpangan jalan yang krusial. Insiden peretasan yang terjadi baru-baru ini bukan sekadar ujian teknis bagi tim teknologi informasi, melainkan sebuah ujian kesetiaan dan pembuktian bagi seluruh elemen masyarakat Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah.

Meskipun saat ini kepercayaan publik tengah berada dalam fase urgensi, sebuah narasi besar mulai tumbuh di akar rumput: Bahwa Bank 9 Jambi adalah lebih dari sekadar angka dan saldo; ia adalah simbol kedaulatan ekonomi dan rumah bagi nilai-nilai sosial masyarakat Jambi.

Peristiwa yang diduga bermula pada akhir Februari 2026 ini memang sempat memicu kepanikan. Ribuan nasabah, mulai dari ASN hingga pelaku UMKM, mendapati saldo mereka bergerak di luar kendali. Namun, alih-alih menutup diri, manajemen Bank 9 Jambi bersama Pemerintah Provinsi Jambi segera mengambil langkah progresif.

Gubernur Jambi secara tegas menjamin keamanan dana nasabah. Langkah ini merupakan fondasi utama dalam memitigasi risiko bank run atau penarikan dana massal. Bank 9 Jambi langsung menggandeng otoritas siber nasional dan Bareskrim Polri untuk melacak aliran dana yang disinyalir merambah ke dunia aset kripto. Penggunaan kalimat aktif dalam kebijakan manajemen seperti "mengaudit", "menelusuri", dan "mengganti" menunjukkan bahwa bank ini tidak pasif menghadapi serangan, melainkan sedang melancarkan serangan balik terhadap pelaku kejahatan siber.

Satu hal yang sering terlupakan dalam hiruk-pikuk pemberitaan negatif adalah peran vital Bank 9 Jambi sebagai motor pembangunan daerah. Berbeda dengan bank swasta nasional yang labanya mengalir ke pemegang saham di ibu kota atau luar negeri, laba Bank 9 Jambi kembali ke daerah dalam bentuk dividen.

Dividen inilah yang kemudian berubah wujud menjadi aspal jalan di pelosok Kerinci, gedung sekolah di Merangin, hingga bantuan sosial bagi warga kurang mampu di Tanjung Jabung Timur. Bank ini memegang nilai sosial yang amat tinggi; ia adalah instrumen negara untuk memastikan perputaran uang tetap berada di lingkup lokal. Menghilangkan kepercayaan pada Bank 9 Jambi sama saja dengan memutus rantai oksigen bagi pembangunan infrastruktur daerah yang kita nikmati setiap hari.

Narasi kebanggaan ini juga berakar pada kedekatan pelayanan. Selama puluhan tahun, Bank 9 Jambi telah menjadi saksi sejarah perjalanan hidup banyak warga Jambi. Dari seorang guru honorer yang menabung untuk naik haji, hingga pengusaha kecil yang mendapatkan modal pertama melalui skema kredit lunak bank daerah ini.

Karakteristik pelayanan yang ramah dan memahami kearifan lokal menjadi nilai tambah yang tidak bisa dibeli dengan aplikasi secanggih apa pun. Bank 9 Jambi memahami struktur sosial masyarakat Jambi lebih baik daripada algoritma perbankan mana pun. Inilah alasan mengapa narasi "Kita Bangga Miliki Bank 9 Jambi" perlu terus digaungkan. Kita tidak sedang membela sebuah kegagalan sistem, tetapi kita sedang membela institusi yang selama ini setia menemani tumbuh kembang ekonomi masyarakat Jambi.

Prahara hacker ini sebenarnya adalah "jamu pahit" yang harus ditelan untuk kesehatan jangka panjang. Manajemen kini tengah melakukan perombakan besar-besaran pada infrastruktur keamanan siber mereka. Investasi pada teknologi firewall terbaru dan enkripsi data tingkat tinggi kini menjadi prioritas utama.

Langkah ini diharapkan mampu melahirkan Bank 9 Jambi yang "Baru" sebuah bank daerah dengan cita rasa lokal namun memiliki proteksi kelas dunia. Dengan proses pemulihan yang sedang berjalan, masyarakat diajak untuk melihat proses ini sebagai upaya renovasi rumah besar kita. Rumah yang sedang diperbaiki fondasinya agar lebih tahan terhadap gempa siber di masa depan.

Kepercayaan adalah sebuah bangunan yang disusun oleh batu bata konsistensi. Saat ini, satu batu bata mungkin goyah, namun bukan berarti seluruh bangunan harus diruntuhkan. Masyarakat Jambi memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga aset ini tetap berdiri tegak.

Ajakan untuk kembali menabung dan bertransaksi di Bank 9 Jambi bukan sekadar instruksi administratif, melainkan sebuah gerakan patriotisme lokal. Dengan mendukung bank daerah, kita memastikan bahwa kemandirian ekonomi Jambi tetap terjaga.

"Kita harus bangga, karena ini milik kita. Jika ada lubang, kita tambal. Jika ada celah, kita tutup. Namun, jangan sekali-kali kita biarkan kapal kebanggaan kita karam hanya karena satu badai," ungkap salah satu tokoh ekonomi daerah dalam sebuah diskusi publik baru-baru ini.

Hari ini, Bank 9 Jambi sedang menulis babak baru dalam sejarahnya. Babak tentang ketangguhan (resilience) dan pemulihan. Dengan jaminan ganti rugi yang nyata dan transparansi investigasi yang terbuka, tidak ada alasan bagi nasabah untuk berpaling.

Mari kita buktikan bahwa masyarakat Jambi adalah masyarakat yang cerdas dan setia pada aset daerahnya. Mari kita kawal proses perbaikan ini dengan semangat optimisme. Karena pada akhirnya, Bank 9 Jambi bukan hanya tempat menyimpan uang, tetapi tempat kita menitipkan harapan untuk Jambi yang lebih sejahtera, mandiri, dan berdaulat secara ekonomi. (***)

* Penulis ialah jurnalis tinggal di Jambi

OPINI : Melawan Arus Krisis, Strategi Gubernur Jambi Menjaga Stabilitas dari Prahara Hukum hingga Teror Digital

Oleh: Jefri Bintara Pardede *

Provinsi Jambi saat ini tengah berada dalam fase ujian kepemimpinan yang paling krusial dalam satu dekade terakhir. Bak sebuah kapal besar yang sedang menghantam ombak setinggi tiang layar di tengah laut lepas, nakhoda kapal ini Gubernur Jambi sedang menghadapi ujian dari berbagai penjuru. Mulai dari turbulensi hukum di tubuh birokrasi hingga serangan siber yang menargetkan jantung ekonomi daerah, Bank 9 Jambi.

Namun, di tengah kebisingan kritik dan pasang surutnya kepercayaan publik, sebuah narasi besar sedang tertulis: keteguhan seorang pemimpin yang menolak untuk tunduk pada keadaan. Meski badai menghantam, Gubernur Jambi menunjukkan bahwa ia tidak sendirian dan mesin pemerintahan tetap menderu di bawah kendalinya.

Beberapa bulan terakhir, publik Jambi disuguhkan dengan rangkaian proses hukum yang melibatkan sejumlah instansi dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi. Aroma penggeledahan dan pemanggilan saksi oleh aparat penegak hukum menjadi santapan rutin di media massa. Banyak pihak yang secara instan menuding ini sebagai kegagalan supervisi. Namun, sudut pandang jurnalistik yang lebih tajam melihat fenomena ini dari sisi yang berbeda.

Gubernur Jambi justru mengambil posisi yang sangat berisiko namun terhormat: Zero Intervention. Beliau memberikan ruang seluas-luasnya kepada aparat penegak hukum untuk melakukan "bedah total" terhadap birokrasi. Ini bukanlah tanda kelemahan, melainkan sebuah komitmen terhadap integritas jangka panjang.

"Pemimpin yang lemah akan mencoba menutupi borok di bawah karpet. Pemimpin yang tangguh akan membiarkan luka itu dibersihkan agar tidak menjadi infeksi yang mematikan di masa depan," ujar seorang pengamat kebijakan publik lokal.

Dengan membiarkan sistem hukum bekerja, Gubernur Jambi sebenarnya sedang melakukan pembersihan besar-besaran untuk memastikan bahwa fondasi pemerintahan Jambi di masa depan hanya diisi oleh individu-individu yang berintegritas.

Belum reda persoalan hukum, Jambi kembali dikejutkan oleh serangan siber yang menimpa Bank 9 Jambi. Serangan ini bukan sekadar gangguan teknis, melainkan upaya destabilisasi terhadap simbol kedaulatan ekonomi daerah. Di tengah kepanikan nasabah dan spekulasi liar di media sosial, Gubernur Jambi kembali menunjukkan ketenangannya.

Gubernur tidak memilih untuk bersembunyi di balik alasan teknis vendor. Beliau langsung menginstruksikan langkah mitigasi darurat dan pemulihan sistem yang transparan.

Keberhasilan Bank 9 Jambi kembali beroperasi secara normal dalam waktu singkat adalah bukti nyata dari efektivitas komando Gubernur. Beliau memastikan bahwa setiap rupiah milik rakyat Jambi terlindungi oleh barikade keamanan yang kini diperkuat berkali-kali lipat.

Krisis digital ini justru menjadi batu loncatan bagi Jambi untuk melakukan modernisasi infrastruktur teknologi informasi. Gubernur melihat ini sebagai alarm untuk mempercepat digitalisasi daerah yang lebih aman dan tangguh (resilient), membuktikan bahwa Jambi di bawah kepemimpinannya adalah provinsi yang adaptif terhadap ancaman modern.

Narasi yang mencoba membangun opini bahwa Gubernur sedang terisolasi dan kehilangan dukungan politik terpatahkan oleh realitas di lapangan. Meski di tingkat elite terjadi dinamika yang panas, di akar rumput, Gubernur tetaplah figur sentral yang dicintai.

Dukungan dari para petani di pelosok Kerinci, para pedagang di pasar-pasar tradisional Kota Jambi, hingga tokoh adat di Batanghari tetap mengalir deras. Mengapa? Karena bagi masyarakat bawah, keberhasilan kepemimpinan tidak diukur dari kegaduhan di media sosial, melainkan dari mulusnya jalan-jalan produksi, stabilnya harga pangan, dan kehadiran fisik sang pemimpin di tengah mereka.

Gubernur Jambi memiliki resonansi organik dengan rakyatnya. Beliau bukan pemimpin "menara gading" yang hanya bisa memerintah dari balik meja jati. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah pun tetap terjaga dengan sangat harmonis.

Kepercayaan pemerintah pusat terhadap Gubernur Jambi dibuktikan dengan terus mengalirnya dukungan program strategis nasional ke Jambi, sebuah bukti bahwa secara administratif dan politis, Gubernur tetap memegang kendali penuh.

Salah satu bukti paling tak terbantahkan bahwa Gubernur tidak lemah adalah tetap berjalannya proyek-proyek infrastruktur strategis. Di saat banyak mata tertuju pada masalah hukum, tangan dingin Gubernur tetap memastikan bahwa, Konektivitas Wilayah: Pembangunan dan perbaikan jalan-jalan utama provinsi tetap dikerjakan dengan standar kualitas yang ketat, Kesejahteraan Sosial: Program Jambi Mantap terus menyentuh lapisan masyarakat yang paling membutuhkan melalui bantuan modal dan renovasi rumah tidak layak huni dan Ketahanan Pangan: Jambi tetap menjadi salah satu lumbung pangan yang diperhitungkan dengan tingkat inflasi yang terjaga dengan baik.

Ini adalah bentuk perlawanan paling elegan dari seorang Gubernur: menjawab kritik dengan kinerja, menjawab keraguan dengan hasil nyata. Beliau sadar bahwa rakyat tidak butuh perdebatan di ruang hampa, rakyat butuh bukti bahwa pembangunan tetap berjalan meski badai datang silih berganti.

Gejolak kepercayaan yang terjadi di Jambi saat ini hanyalah fragmen dari sebuah "balada perjuangan". Seorang pemimpin besar tidak dilahirkan dari laut yang tenang, melainkan dari samudera yang penuh badai. Gubernur Jambi telah memilih untuk tidak melarikan diri dari tanggung jawab. Ia berdiri tegak di anjungan kapal, memegang kemudi dengan kuat, dan memastikan seluruh penumpang aman.

Sikapnya yang tenang namun tegas menunjukkan bahwa ia belum "selesai". Justru, krisis ini menjadi saringan alami untuk membedakan mana emas dan mana loyang. Gubernur Jambi membuktikan bahwa ia tidak sendirian. Di belakangnya ada rakyat yang menaruh harapan, ada sistem hukum yang ia hormati, dan ada visi besar untuk Jambi yang lebih baik yang belum tuntas ia kerjakan.

Balada ini mungkin belum berakhir, namun satu hal yang pasti: nakhoda ini belum kehilangan arah. Dengan kepala tegak, Gubernur Jambi terus melangkah, memastikan bahwa provinsi ini akan keluar dari badai sebagai pemenang yang lebih kuat, lebih bersih, dan lebih tangguh dari sebelumnya.(***)

* Penulis ialah Ketua Sahabat Alam Jambi

Menkumham Yusril Ihza Mahendra Ingatkan APH Hati-hati Sebelum Tangkap Seseorang

Menkumham Yusril Ihza Mahendra Ingatkan APH agar Tidak Gegabah dalam Penangkapan atau Penahanan.(Ist)

Merdekapost.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengingatkan aparat penegak hukum agar tidak gegabah melakukan penangkapan maupun penahanan terhadap seseorang tanpa bukti yang kuat.

Pernyataan tersebut disampaikan Yusril berkaca pada kasus dugaan penghasutan yang menjerat Direktur Lokataru Foundation Delpedro Marhaen Rismansyah bersama sejumlah aktivis lainnya yang pada akhirnya divonis bebas oleh pengadilan.

“Kalau alat bukti permulaan belum cukup kuat, aparat penegak hukum sebaiknya berpikir ulang untuk melakukan penangkapan, penahanan, apalagi penuntutan ke pengadilan,” kata Yusril seperti dikutip dari Kompas.com.

Bacaan Lainnya:

Ironi Bupati Rejang Lebong M Fikri: Dulu Diapresiasi KPK, Kini Terjaring OTT

Aktivis Kerinci Kritik Keras 'Lomba Selfie' Ala DLH di Tumpukan Sampah, Begini Klarifikasi Kadis LH

Menurut Yusril, proses penegakan hukum harus dilakukan secara pasti, hati-hati, dan adil agar tidak menimbulkan kerugian bagi seseorang yang pada akhirnya dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan.

Ia menegaskan bahwa apabila seseorang telah menjalani proses hukum namun akhirnya dibebaskan oleh pengadilan, negara memiliki kewajiban untuk memulihkan nama baik serta membuka kemungkinan pemberian ganti rugi atas kerugian yang dialami selama proses hukum tersebut.

“Sebab jika pada akhirnya terdakwa dibebaskan oleh pengadilan, negara berkewajiban untuk merehabilitasi dan memberikan ganti rugi atas penderitaan yang timbul akibat proses hukum tersebut,” ujarnya.

Tembakkan 200 Roket dan 20 Drone, Hizbullah Gempur Israel Besar-besaran

Yusril juga menegaskan bahwa hak rehabilitasi bagi Delpedro dan rekan-rekannya telah dipenuhi melalui putusan majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan dakwaan terhadap Delpedro dan tiga rekannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Pengadilan juga secara eksplisit mencantumkan rehabilitasi nama baik dalam amar putusan.

Sebelumnya, Delpedro Marhaen Rismansyah bersama Muzaffar Salim, Syahdan Husein, dan Khariq Anhar menjadi terdakwa dalam kasus dugaan penghasutan terkait demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.

Namun dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat (6/3/2026), majelis hakim menyatakan keempat terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum.

Majelis hakim kemudian memutuskan untuk membebaskan para terdakwa dari seluruh dakwaan serta merehabilitasi nama baik mereka.(*)

ASN Kerinci Peduli: Ketua TP PKK Salurkan Bantuan SECANTING untuk Cegah Stunting di Tingkat Desa

Wujud Nyata Kepedulian ASN Kerinci: Ketua TP PKK Salurkan Bantuan SECANTING untuk Cegah Stunting di Tingkat Desa.(adz/kominfo)

KERINCI, MERDEKAPOST.COM – Pemerintah Kabupaten Kerinci semakin masif dalam memutus mata rantai stunting. Melalui kolaborasi Tim Percepatan Pencegahan Penurunan Stunting (TP3S) dan Tim Penggerak PKK, langkah konkret dilakukan dengan menyalurkan bantuan program SECANTING (Senin Cegah Stunting) di Desa Sungai Pegeh dan Desa Koto Tengah, Kecamatan Siulak, pada Jumat (13/3/2026).

Aksi pencegahan ini dipimpin langsung oleh Ketua TP PKK Kabupaten Kerinci, Novra Wenti Monadi. Fokus utama kegiatan ini adalah memastikan anak-anak dan keluarga beresiko mendapatkan asupan gizi berkualitas melalui penyaluran paket beras, telur, dan dukungan finansial untuk pemenuhan nutrisi harian.

Inovasi Pencegahan Melalui Kepedulian ASN

Dalam keterangannya, Novra Wenti Monadi menegaskan bahwa pencegahan stunting di Kabupaten Kerinci kini menjadi gerakan bersama yang melibatkan seluruh jajaran birokrasi.

"Pencegahan stunting tidak bisa ditunda. Program SECANTING ini adalah bukti nyata kepedulian seluruh ASN di lingkup Pemkab Kerinci hingga ke jajaran terbawah. Kami ingin memastikan setiap anak di Kerinci memiliki kesempatan tumbuh yang sama dengan dukungan nutrisi yang layak," ujar Novra Wenti.

Program ini mengandalkan sistem gotong royong, di mana setiap hari Senin, para ASN secara sukarela mengumpulkan satu butir telur, satu canting beras, dan uang tunai Rp2.000. Komoditas ini kemudian dikonversi menjadi stimulan gizi bagi masyarakat di desa-desa yang membutuhkan intervensi cepat.

Membangun Benteng Pertahanan Gizi di "Sekepal Tanah Surga"

Sebagai penutup, Novra Wenti menekankan bahwa pencegahan stunting adalah investasi terbesar bagi masa depan daerah. Ia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk melihat isu ini sebagai tanggung jawab moral bersama demi menyelamatkan generasi mendatang.

"Stunting adalah ancaman nyata bagi kecerdasan dan masa depan anak-anak kita.

Melalui SECANTING, kita sedang membangun benteng pertahanan gizi di setiap dapur keluarga Kerinci. Kami mengajak masyarakat, swasta, dan komunitas untuk bergerak bersama. Jangan biarkan satu pun anak kita tertinggal dalam tumbuh kembangnya," tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Kerinci optimis bahwa dengan konsistensi gerakan ini, angka prevalensi stunting akan terus ditekan secara signifikan. Sinergi yang kuat antara kepedulian ASN dan partisipasi warga diharapkan mampu mencetak generasi emas Kerinci yang sehat, cerdas, dan kompetitif di masa depan.

"Langkah kecil hari ini adalah jaminan bagi anak-anak kita untuk meraih cita-cita setinggi langit. Karena dari setiap butir telur dan setiap canting beras yang kita salurkan, ada harapan besar untuk Kerinci bebas stunting," pungkas Novra wenti.(adz/kominfo)

Tembakkan 200 Roket dan 20 Drone, Hizbullah Gempur Israel Besar-besaran

Merdekapost.com – Militer Israel pada Kamis (12/3/2026) mengatakan, kelompok bersenjata Lebanon, Hizbullah, meluncurkan sekitar 200 roket dan 20 drone ke wilayah Israel dalam semalam. Serangan itu disebut sebagai rentetan serangan terbesar yang dilakukan Hizbullah sejak perang Amerika Serikat, Israel, dan Iran dimulai.

Juru bicara militer Israel, Nadav Shoshani, mengatakan bahwa Hizbullah meluncurkan serangan secara terkoordinasi dengan Iran pada malam sebelumnya.

“Tadi malam, Hizbullah mengatur serangan simultan dengan Iran, menembakkan roket dan drone ke kota-kota dan komunitas di seluruh Israel,” kata Shoshani kepada wartawan dalam sebuah pengarahan. Ia menjelaskan jumlah proyektil yang ditembakkan cukup besar, yang terdiri dari 200 roket dan 20 drone.

“Jumlahnya sekitar 200 roket, sekitar 20 UAV (drone), dan digabungkan dengan rudal balistik yang ditembakkan dari Iran pada saat yang sama,” ujarnya. Shoshani menegaskan bahwa serangan tersebut merupakan yang terbesar dari Hizbullah sejak konflik berlangsung. “Ini adalah rentetan serangan terbesar Hizbullah sejak awal perang,” kata dia.

Meski demikian, ia mengatakan bahwa sistem pertahanan udara Israel mampu merespons dengan cepat. “Kami memiliki pertahanan udara yang baik dan respons cepat, sehingga korban sangat minim, hanya dua atau tiga dampak langsung… dan beberapa warga sipil yang mengalami luka ringan,” ujarnya.

Israel balas serang target Hizbullah di Lebanon

Militer Israel mengatakan, pihaknya telah melakukan gelombang serangan terhadap target Hizbullah di Lebanon selatan pada malam harinya untuk membatasi kemampuan kelompok tersebut menembakkan roket.

Serangan juga terus dilakukan di pinggiran selatan Beirut. Kepala militer Israel, Eyal Zamir, mengatakan, pasukannya menewaskan komandan Divisi Imam Hussein yang didukung Iran beserta wakilnya dalam serangan di distrik selatan ibu kota Lebanon.

“Jangan sampai ada kebingungan—kami sedang melawan kejahatan mutlak,” kata Zamir dalam pernyataan militer.

Menurut militer Israel, selama 12 hari terakhir Hizbullah telah menembakkan lebih dari 1.000 drone, roket, dan rudal ke Israel. Sementara itu, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengeklaim bahwa ia telah memerintahkan militer untuk mempersiapkan perluasan operasi di Lebanon setelah rentetan serangan terbaru tersebut.

Militer Israel juga memperluas perintah evakuasi bagi warga yang tinggal di wilayah Lebanon selatan, seraya menyatakan bahwa mereka bertindak “dengan kuat” di kawasan tersebut. Selain itu, militer Israel mengaku telah menyerang sebuah bangunan di pusat Beirut yang diklaim sebagai fasilitas milik Hizbullah.(Editor: Aldie Prasetya / Sbr: Kompas.com)

Aktivis Kerinci Kritik Keras 'Lomba Selfie' Ala DLH di Tumpukan Sampah, Begini Klarifikasi Kadis LH

Aktivis Kerinci (Hitam Putih) Kritik Lomba Selfie Ala DLH di Tumpukan Sampah, Begini Klarifikasi Kadis LH.(Adz/Facebook Ant Black)

Kerinci, Merdekapost.com – Polemik terkait persoalan kebersihan di Kabupaten Kerinci kembali menjadi perbincangan publik. Setelah sebelumnya sorotan datang dari LSM PEDAS terhadap kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kerinci, kali ini kritik keras disampaikan oleh aktivis senior Kerinci, Zalmiyanto yang lebih dikenal dengan sapaan Anto Black.

Melalui unggahannya di media sosial, tokoh yang kerap dijuluki sebagai Pentolan Hitam Putih tersebut menilai respons DLH Kerinci terhadap persoalan sampah belum menyentuh akar permasalahan. Ia menyoroti munculnya kegiatan yang menampilkan lomba swafoto atau selfie di sekitar tumpukan sampah, sementara masyarakat justru menantikan langkah konkret untuk mengatasi persoalan kebersihan yang kian mengkhawatirkan.

Anto Black menyebut fenomena tersebut sebagai sebuah ironi. Menurutnya, ketika masyarakat membutuhkan solusi nyata dan cepat terhadap persoalan sampah, yang muncul justru kegiatan yang dianggap bersifat simbolik.

“Dunia sudah terbalik. Dinas LH Kerinci lagi viral dengan lawakannya, sibuk mempertontonkan lomba selfie cantik di tumpukan sampah saat warga butuh solusi cepat,” tulisnya dalam unggahan tersebut.

Ia juga menilai bahwa persoalan sampah di Kerinci tidak akan pernah tuntas apabila daerah tersebut belum memiliki fasilitas pengolahan sampah yang memadai, seperti Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) atau Tempat Pemrosesan Sampah Akhir (TPSA).

Menurutnya, keberadaan fasilitas tersebut merupakan kunci utama dalam pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Tanpa infrastruktur yang jelas, berbagai program penanganan sampah dinilai hanya bersifat sementara.

“Selagi tidak ada TPST atau TPSA, masalah sampah tidak akan selesai sampai kapan pun, sehebat apa pun teorinya,” tegasnya.

Selain itu, ia juga menyoroti pola pengangkutan sampah yang dinilai masih kurang tertib. Ia mengingatkan agar armada pengangkut sampah dapat bekerja lebih profesional dan tidak menimbulkan persoalan baru, seperti sampah yang tercecer di sepanjang jalan.

Anto Black berharap pemerintah daerah dapat menangani persoalan sampah secara lebih serius dan terencana, sehingga tidak hanya menjadi sorotan publik, tetapi juga menghasilkan solusi nyata bagi masyarakat.

Tanggapan Kepala Dinas LH

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kerinci, Neneng Susanti, S.Hut., M.Si., memberikan klarifikasi terkait foto dirinya yang sempat ramai dibicarakan di media sosial. Dalam keterangannya kepada Media Andalas Group, ia menjelaskan bahwa foto tersebut diambil saat kegiatan survei dan identifikasi lokasi Tempat Pembuangan Sampah (TPS) liar.

Ia menjelaskan, kegiatan tersebut dilakukan di sepanjang jalan nasional yang meliputi wilayah Gunung Kerinci, Kayu Aro hingga Bukit Kerman. Langkah tersebut merupakan bagian dari tahap awal program nasional “Asri” yang bertujuan memetakan titik-titik penumpukan sampah ilegal agar dapat segera ditangani.

“Identifikasi ini kami lakukan untuk melihat seberapa parah kondisi persampahan kita. Kami tidak hanya sekadar berfoto, tetapi sedang mencari solusi nyata agar persoalan ini tidak berlarut-larut,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, sejak Jumat (13/3) pemerintah daerah telah menggerakkan Satgas Kebersihan Pra dan Pasca Idul Fitri. Kegiatan gotong royong massal dimulai dari wilayah Kayu Aro Barat dan Ujung Ladang, kemudian akan dilanjutkan ke Danau Kerinci Barat hingga wilayah Bukit Kerman.

Kegiatan tersebut melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah desa, tokoh adat, pemuda, hingga unsur TNI dan Polri.

Selain penanganan langsung di lapangan, DLH Kerinci juga tengah menyiapkan sejumlah langkah jangka panjang untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah. Di antaranya adalah program edukasi pemilahan sampah dari tingkat rumah tangga serta optimalisasi Instalasi Pengolahan Sampah Terpadu (IPST) yang direncanakan segera diresmikan oleh Bupati Kerinci.

Tak hanya itu, pemerintah daerah Kerinci juga mengklaim telah memperoleh dukungan dari pemerintah pusat. Hasil audiensi dengan Menteri Lingkungan Hidup pada Februari lalu disebut menghasilkan komitmen bantuan sarana dan prasarana untuk pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan penguatan fasilitas IPST di Kabupaten Kerinci.

Pemerintah daerah menegaskan bahwa persoalan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah, tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah saja. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan agar pengelolaan lingkungan di Kerinci dapat berjalan lebih baik dan berkelanjutan.(Adz)

Wako Alfin Luncurkan Rumah Singgah Lansia Juara di Sungai Penuh

Wako Alfin Luncurkan Rumah Singgah Lansia Juara di Sungai Penuh.(adz/mpc)

SUNGAI PENUH, MERDEKAPOST.COM – Wali Kota Sungai Penuh, Alfin, secara resmi membuka Kick Off Rumah Singgah Lansia Juara di Kota Sungai Penuh, Jumat (13/3/2026). Program ini menjadi langkah Pemerintah Kota Sungai Penuh untuk meningkatkan perhatian dan pelayanan kepada para lanjut usia (lansia).

Peluncuran program tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Sungai Penuh Azhar Hamzah, unsur Forkopimda yang diwakili oleh Kodim 0417/Kerinci dan Polres Kerinci, Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh Alpian, para staf ahli, asisten Sekda, kepala perangkat daerah, camat, serta pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Turut hadir Ketua TP PKK Kota Sungai Penuh Sri Kartini Alfin dan pimpinan Muhammadiyah Kota Sungai Penuh.

Pada kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Sungai Penuh dengan Muhammadiyah Kota Sungai Penuh. Kerja sama ini bertujuan mendukung pengelolaan dan pengembangan Rumah Singgah Lansia Juara.

Setelah penandatanganan, Wali Kota menyerahkan secara simbolis kunci Rumah Singgah Lansia. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan peninjauan ruangan serta penyerahan bantuan sembako kepada para lansia yang hadir.

Dalam sambutannya, Wali Kota Alfin menyampaikan bahwa program ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan para lansia di Kota Sungai Penuh.

Menurutnya, para lansia harus tetap mendapatkan perhatian, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Dengan adanya rumah singgah ini, para lansia diharapkan memiliki tempat untuk berkumpul, beraktivitas, dan mendapatkan layanan yang dibutuhkan.

“Rumah Singgah Lansia Juara tidak hanya menjadi tempat berkumpul, tetapi juga menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan rutin, pembinaan spiritual, dukungan sosial, serta kegiatan rekreatif agar para lansia tetap aktif,” ujar Alfin.

Ia menambahkan, program ini dapat berjalan dengan baik karena adanya kolaborasi antara Pemerintah Kota Sungai Penuh, organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah, serta Tim Penggerak PKK.

Menurutnya, kerja sama berbagai pihak sangat penting agar pelayanan kepada lansia dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Di akhir sambutannya, Wali Kota mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap para lansia. Ia berharap tidak ada orang tua di Kota Sungai Penuh yang merasa sendiri atau kurang diperhatikan.

Melalui program Rumah Singgah Lansia Juara ini, Pemerintah Kota Sungai Penuh berharap para lansia dapat menjalani masa tua dengan sehat, bahagia, dan sejahtera. Program ini juga diharapkan dapat memperkuat nilai kepedulian sosial di tengah masyarakat.

(Adz/Diskominfo)

Wujud Kepedulian di Bulan Suci, Kapolres dan Wakapolres Kerinci Turun ke Jalan Berbagi Takjil

Wujud Kepedulian di Bulan Suci, Kapolres dan Wakapolres Kerinci Turun ke Jalan Bagi-bagi Takjil.(adz/mpc)

SUNGAI PENUH, MERDEKAPOST.COM – Momen bulan suci Ramadhan dimanfaatkan jajaran Polres Kerinci untuk mempererat silaturahmi dengan masyarakat. Pada [Sebutkan Hari/Tanggal], Kapolres Kerinci bersama Wakapolres terjun langsung ke jalanan untuk membagikan paket takjil gratis kepada para pengendara dan warga yang melintas di depan Mapolres Kerinci.

Kegiatan yang berlangsung menjelang waktu berbuka puasa ini disambut antusias oleh warga. Mengenakan seragam dinas lengkap yang dipadukan dengan rompi, para pejabat utama Polres Kerinci tampak akrab menyapa satu per satu pengendara motor maupun mobil sembari menyerahkan paket makanan berbuka.

Bacaan Lainnya:

Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dan 26 Orang Lainnya terjaring OTT KPK

Bantu Ringankan Beban Masyarakat, Polres Kerinci Gelar Gerakan Pangan Murah

Kapolres Kerinci menyampaikan bahwa aksi sosial ini merupakan bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga dalam berbagi kebahagiaan di bulan yang penuh berkah.

"Kami ingin berbagi sedikit rezeki dan kebahagiaan dengan saudara-saudara kita yang masih dalam perjalanan saat waktu berbuka tiba. Semoga ini bisa membantu dan menjadi berkah untuk kita semua," ujar Kapolres di sela-sela kegiatan.

Senada dengan Kapolres, Wakapolres Kerinci yang turut mendampingi menambahkan bahwa kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan imbauan secara humanis kepada para pengguna jalan agar tetap tertib berlalu lintas dan mengutamakan keselamatan saat berkendara menuju rumah masing-masing.

Pemandangan hangat terlihat saat personel kepolisian dengan sigap menata paket takjil di atas meja dan memberikannya kepada warga. Aksi ini mendapat apresiasi positif dari masyarakat setempat yang merasa terbantu dengan adanya kepedulian dari pihak kepolisian tersebut.(Ali/mpc)

Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dan 26 Orang Lainnya terjaring OTT KPK

Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman terjaring OTT KPK, Jumat (13/3). (DOC.ISTIMEWA)

MERDEKAPOST.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Jawa Tengah. Kali ini, Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman bersama 26 orang lainnya diamankan terkait dugaan penerimaan fee proyek di wilayah Cilacap.

Penangkapan ini dilakukan pada Jumat (13/3) dan langsung menjadi sorotan publik karena melibatkan kepala daerah aktif.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa tim penyelidik melakukan operasi tertutup di Cilacap.

“Benar hari ini KPK melakukan kegiatan penyelidikan tertutup di wilayah Kabupaten Cilacap. Tim mengamankan sejumlah 27 orang, salah satunya adalah Bupati Cilacap,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Bantu Ringankan Beban Masyarakat, Polres Kerinci Gelar Gerakan Pangan Murah

Soal "Serangan" Siber ke Al Haris, Pengamat: Diduga Ada Kaitan Politik 2029

Tinggalkan Bercak Darah Saat Beraksi, (RK) Mahasiswa Pelaku Curanmor di Kerinci Di Tangkap Polisi

Menurut Budi, pihak yang diamankan terdiri dari penyelenggara negara, aparatur sipil negara (ASN), dan beberapa pihak swasta. Saat ini seluruhnya masih menjalani pemeriksaan intensif.

“Sejauh ini informasi yang kami terima, Wakil Bupati tidak termasuk dalam pihak yang diamankan,” tambahnya.

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan penangkapan tersebut. “Benar,” ujarnya singkat saat dikonfirmasi mengenai keterlibatan Bupati Cilacap dalam OTT.

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak yang terjaring OTT. Hingga saat ini, status mereka masih sebagai terperiksa.

Seluruh pihak yang diamankan dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. KPK tengah mendalami dugaan penerimaan fee proyek yang melibatkan pejabat daerah.

Pemeriksaan dilakukan secara intensif untuk memastikan peran masing-masing pihak serta aliran dana yang terindikasi sebagai gratifikasi atau suap.

Kasus OTT di Cilacap ini menambah daftar panjang kepala daerah yang terjerat dugaan korupsi. KPK menegaskan komitmennya untuk menindak tegas praktik korupsi di daerah.

“Kami akan memproses sesuai hukum yang berlaku dan memastikan transparansi dalam penanganan perkara ini,” pungkas Budi. (ADZ/ALD)