Merdekapost.com

Nasib Walikota Prabumulih Ditegur Kemendagri Usai Copot Kepsek Roni

Ditegur Kemendagri, H Arlan Walikota Prabumulih bermaafan dengan Kepsek SMPN 1 Roni Ardiansyah dan Satpam yang sebelumnya di pecat. (mpc/ist)

Merdekapost.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjatuhkan sanksi teguran tertulis kepada Wali Kota Prabumulih, H Arlan, buntut pencopotan Kepala SMPN 1 Prabumulih, Roni Ardiansyah.

Inspektur Jenderal Kemendagri, Irjen Pol Sang Made Mahendra, menyebut teguran tertulis tergolong sanksi berat bagi seorang kepala daerah.

“Kalau pelanggaran seperti ini, teguran tertulis. Itu berat bagi pejabat publik, jadi catatan karier,” kata Mahendra di Kantor Itjen Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis (18/9/2025).

Menurut Mahendra, Arlan melanggar prosedur mutasi jabatan sebagaimana diatur dalam Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025, serta tidak menggunakan aplikasi SIM KSP-SPK.

Kasus ini diambil alih langsung oleh pemerintah pusat sebagai langkah mitigasi.

“Ini dalam rangka mitigasi, untuk mencegah dampak lebih luas,” ujarnya.

Sebelumnya, Arlan mencopot Roni setelah anaknya kehujanan lantaran mobil jemputan dilarang masuk lapangan sekolah. Arlan kemudian meminta maaf dan membatalkan pencopotan usai menuai sorotan publik.

Selain sanksi Kemendagri, harta kekayaan Arlan ikut disorot Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasarkan LHKPN 2024, total kekayaan Arlan mencapai Rp17 miliar, terdiri dari tanah, bangunan, truk, mobil, hingga alat berat.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, memastikan pihaknya akan memeriksa kepatuhan laporan kekayaan Arlan.

“Bukan hanya soal waktu pelaporan, tapi juga isi, apakah benar dan sesuai,” katanya.

Belakangan, Arlan mendatangi langsung Kepala Sekolah Roni dan Satpam SMPN 1 Prabumulih, Ageng, untuk menyampaikan permintaan maaf.

Ia bahkan memberi hadiah sepeda motor listrik kepada keduanya sebagai tanda rekonsiliasi.

Kasus pencopotan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Prabumulih, Roni Ardiansyah SPd MSi, dan satpam sekolah bernama Ageng, yang sempat ramai dibicarakan publik, akhirnya menemukan titik terang.

Wali Kota Prabumulih, H Arlan, mendatangi langsung pihak sekolah untuk menyampaikan permintaan maaf terbuka sekaligus melakukan mediasi pada Rabu (17/9/2025).

Pertemuan Wali Kota dan Pihak Sekolah

Pertemuan berlangsung di SMP Negeri 1 Prabumulih dan dihadiri sejumlah guru serta pejabat pemerintah kota.

Suasana haru tampak saat Wali Kota Arlan memberikan pelukan hangat kepada Kepala Sekolah Roni dan Satpam Ageng.

Pertemuan pihak sekolah dan Walikota, saling bermaafan.(mpc)

“Jadi Cak minta maaf kalau ada salah dan memang kekeliruan apa-apa tuh yang khilaf, namanya manusia ya.

Dan dengan ini juga belum Cak pindahkan ke situ, masih status pengganti di SMP itu dan belum sama sekali ada SK-nya segala macam,” ucap Arlan.

Arlan juga menitipkan pesan agar tenaga pendidik tidak terpengaruh oleh peristiwa tersebut dan tetap berfokus mendidik siswa.

“Jangan berubah, didiklah anak-anak di sekolah itu, jangan ada berubah-ubah dengan anak murid itu atau masih ada canggung, ini jadikan pelajaran ya,” tambahnya.

Roni dan Ageng menerima permintaan maaf tersebut. Dengan suara bergetar, Ageng bahkan tak kuasa menahan tangis.

“Siap pak,” jawab singkat Roni.

“Iya pak,” sahut Ageng sambil mengusap air mata.

Sebagai tanda permintaan maaf, Wali Kota Arlan juga memberikan hadiah berupa sepeda motor listrik kepada keduanya.

“Ini motor Pak Ageng satu, Pak Roni satu. Ini tanda terima kasih. Harus balik lagi ke SMP itu ya, wajib itu, ini perintah ya,” tegas Arlan.

Sambutan Hangat Siswa

Kepastian Roni kembali menjabat sebagai kepala sekolah disambut meriah oleh ratusan siswa SMP Negeri 1 Prabumulih.

Sebuah video yang beredar di media sosial memperlihatkan para murid berbaris di halaman sekolah, bertepuk tangan, dan meneriakkan yel-yel sambil menyambut kedatangan Roni.

“Pov: kepala sekolah yang disayang semua muridnya,” tulis akun Instagram @prabumulihinsta yang mengunggah momen tersebut.

Saat tiba dengan mobil hitam, Roni langsung disambut dengan pelukan, jabat tangan, dan cium tangan dari siswa-siswinya.

Di hadapan para murid, Roni sempat meneriakkan salam penyemangat.

"Assalamualaikum, are you ready," kata Roni.

Sorakan siswa pun menggema, diikuti ucapan dari Roni:

"Akhirnya bapak kembali menghibur kalian semua. Insyaallah dengan hadirnya bapak kembali tidak lain tujuan bapak agar kalian lebih luar biasa dan menunjukkan bahwa anda adalah anak-anak yang luar biasa."

Ageng, satpam sekolah, juga kembali bertugas setelah sebelumnya dicopot dari posisinya.

Klarifikasi Wali Kota

Sehari sebelumnya, Wali Kota Prabumulih telah menyampaikan klarifikasi terkait isu pencopotan tersebut.

Dalam pernyataannya, Arlan menegaskan bahwa kabar anaknya membawa mobil ke sekolah adalah tidak benar.

“Itu berita hoax, saya belum memindahkan, baru menegur Pak Roni karena di sekolahan itu ada masalah kasus yang membuat anak tidak betah di situ,” kata Arlan, Selasa (16/9/2025).

Wako Prabumulih saat memberikan klarifikasi.(Ist)

Ia juga membantah tuduhan bahwa pencopotan dilakukan karena anaknya ditegur membawa mobil.

“Lalu terkait masalah anak saya itu adalah berita hoax, anak saya tidak membawa mobil ke sekolahan dan anak saya diantar.

Dan kalau ini menjadi suatu kesalahan, saya selaku Wali Kota Prabumulih mengucapkan permohonan maaf kepada Pak Roni dan seluruh masyarakat,” ujar Arlan.

Awal Mula Polemik

Polemik bermula pada Senin (15/9/2025) ketika Kepala Sekolah Roni Ardiansyah dan Satpam Ageng disebut-sebut dicopot dari jabatannya. Publik menduga pencopotan dilakukan karena keduanya menegur anak pejabat yang membawa mobil ke sekolah.

SMP Negeri 1 Prabumulih, yang terletak di Jalan Mangga No.02, Kecamatan Prabumulih Utara, selama ini dikenal dengan berbagai prestasi di bawah kepemimpinan Roni. Keputusan pencopotan mendadak itu mengejutkan dunia pendidikan setempat.

Isu pencopotan ini meluas di media sosial, bahkan menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris.

Dalam unggahannya di Instagram, ia mempertanyakan kebenaran kabar tersebut dan meminta Mendagri serta Gubernur turun tangan.

“Mendagri dan Gubernur harus bertindak! Pulihkan jabatan kepala sekolah ini! Ayok netizen se Indonesia: protess,” tulis Hotman.

Dukungan dari Pusat

Kasus ini juga ditanggapi oleh Rizky Irmansyah, ajudan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam unggahannya, ia memastikan Roni dan Ageng akan kembali bertugas di sekolah asalnya.

“Sudah selesai ya, Kepala Sekolahnya akan kembali bertugas ke sekolah asal, dan Satpamnya juga akan kembali bertugas di sekolah asal,” tulis Rizky.

Pertemuan langsung antara Wali Kota Prabumulih, Kepala Sekolah Roni, dan Satpam Ageng menjadi penanda berakhirnya polemik yang sempat memicu perdebatan publik.

Momen pelukan dan pemberian sepeda motor listrik menutup pertemuan dengan suasana haru.

“Saya dikunjungi oleh bapak Wali Kota Prabumulih beserta rombongan dengan niat baik beliau menyampaikan permohonan maaf atas kejadian dalam beberapa hari ini.

Insya Allah dengan ini, saya juga sudah ikhlas sebagai makhluk Tuhan dengan segala kelemahan saya, memaafkan untuk ke depannya lebih baik lagi,” tutur Roni.

Dengan selesainya mediasi ini, pihak sekolah dan pemerintah kota diharapkan dapat kembali berfokus pada dunia pendidikan, sementara publik mendapat kepastian mengenai status Kepala SMP Negeri 1 Prabumulih dan Satpam Ageng yang dipastikan tetap bertugas.(*)

(Artikel ini diolah dari Kompas.com | Aldie Prasetya )

Pengelola SPBU di Jambi Blak-blakan, Ternyata Gara-gara ini Solar Cepat Habis

Antrian panjang terjadi hampir disetiap SPBU di Jambi, Solar Cepat Habis dan warga kesulitan untuk mendapatkan BBM jenis ini. (Ilustrasi/mpc)

JAMBI, MERDEKAPOST.COM – Sudah jadi rahasia umum, bahwa masyarakat saat ini kesulitan untuk mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) solar di SPBU-SPBU yang ada di Jambi.

Hampir di setiap SPBU khususnya di Kota Jambi, antrean mobil-mobil mengular untuk mengisi BBM solar.

Antrean ini bahkan sampai memakan bahu jalan, yang berimbas pada kelancaran arus lalu lintas.

Banyak yang menduga, hal ini disebabkan oleh banyaknya mobil-mobil pelangsir BBM solar.

Dilansir dari Jambiindependent.co.id, rupanya memang ada oknum-oknum yang melangsir BBM solar ini.

Lantas yang jadi pertanyaan masyarakat, kenapa petugas SPBU tidak bisa menolak?

“Di sinilah susahnya. Kita tidak bisa menolak, sepanjang mereka punya barcode,” kata salah satu pengelola SPBU, yang minta namanya tidak disebutkan.

Kata dia, jika dalam kondisi normal, ketersediaan BBM solar itu ada dari pagi hingga malam.

Namun dengan kondisi saat ini, BBM solar hanya ada sampai sore. “Kalau sore memang sudah habis. Tapi kalau stok solar memang tidak pernah kita kurangi. Itu tetap,” kata dia.

Mobil-mobil pelangsir ini tuturnya bisa memiliki 2 hingga 3 barcode. Jadi dalam sehari, mobil pelangsir ini bisa keliling di 3 SPBU untuk mengisi solar.

Kecuali kata dia, barcode itu sudah pernah digunakan dan sudah melewati limitnya.

Kalau dalam aturan, untuk kendaraan pribadi itu dalam sehari hanya bisa membeli solar sebanyak 60 liter,” kata pengelola SPBU ini.

Jika itu terjadi, maka petugas SPBU bisa melarang mobil tersebut untuk mengisi solar.

Lanjutnya, sepanjang barcode yang ditunjukkan tidak bermasalah, maka petugas SPBU mau tak mau harus melayani.

“Tapi yang ada sekarang, mereka itu punya 3 barcode. Jadi mereka memang berpindah2 tempat dalam sehari. Ini yang terjadi saat ini,” kata dia.

Dia berharap, aparat yang berwenang bisa mengambil tindakan tegas terhadap oknum-oknum pelangsir ini.

“Kita kasihan juga dengan pemilik mobil lain yang ingin isi solar, tapi kesulitan karena cepat habis. Tapi itu lah kenyataannya,” kata dia.

Terpisah, Herman salah satu pengendara mobil solar mengatakan, jika antre di SPBU saat ini bisa memakan waktu berjam-jam.

“Agak susah juga sekarang jadinya. Makanya sekarang, mau tak mau kalau sudah antre kita isi full. Soalnya kalau tidak, antre di SPBU nya ini lama, habis waktu terbuang,” kata dia.

Dia berharap, aparat yang berwenang bisa mengambil tindakan tegas terhadap oknum-oknum pelangsir ini.

Terpisah, Herman salah satu pengendara mobil solar mengatakan, jika antre di SPBU saat ini bisa memakan waktu berjam-jam.

“Agak susah juga sekarang jadinya. Makanya sekarang, mau tak mau kalau sudah antre kita isi full. Soalnya kalau tidak, antre di SPBU nya ini lama, habis waktu terbuang,” kata dia.

Putra Minang Jadi Menko Polkam, Ini Profil Djamari Chaniago dan Sejumlah Jabatannya di TNI

Putra Minang Jadi Menko Polkam, Ini Profil Djamari Chaniago dan Sejumlah Jabatannya di TNI.(mpc)

Merdekapost.com - Putra kelahiran Kota Padang, Letnan Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, resmi dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) dalam kabinet terbaru pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Terjawab sudah sosok Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) pengganti Budi Gunawan. Di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9/2025), Presiden Prabowo Subianto melantik Letjen TNI (Purn.) Djamari Chaniago sebagai Menko Polkam yang baru.

Jabatan Strategis di TNI yang Pernah Diemban

Lahir di Padang, Sumatera Barat, tanggal 8 April 1949, Djamari Chaniago pernah mengemban sejumlah jabatan strategis TNI, termasuk Pangdam III/Siliwangi (1997-1998), Pangkostrad (1998-1999), Wakil Kepala Staf TNI AD (1999-2000), hingga Kepala Staf Umum TNI (2000-2004).

Ia juga sempat duduk sebagai anggota MPR-RI dari Fraksi Utusan Daerah Jawa Barat tahun 1997-1998 dan Fraksi ABRI periode 1998-1999, serta menjadi Komisaris Utama PT Semen Padang pada 2015-2016.

Djamari Chaniago adalah sosok senior dalam kancah kemiliteran nasional. Purnawirawan TNI AD ini merupakan salah satu anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang kala itu menyatakan Prabowo Subianto telah melakukan pelanggaran dalam peristiwa tahun 1998.

Selain Djamari Chaniago, personel DKP lainnya antara lain Jenderal Subagyo Hadisiswoyo (ketua), Letjen Fachrul Razi (wakil), Letjen Susilo Bambang Yudhoyono (anggota), Letjen Agum Gumelar (anggota), Letjen Yusuf Kartanegara (anggota), dan Letjen Arie J. Kumaat (anggota).

Anies Tak Setuju DPR Dibubarkan: yang Harus Direformasi Adalah Orang-orang di dalamnya

Anies Baswedan Mantan Gubernur DKi Jakarta tegaskan Tak Setuju DPR Dibubarkan: yang Harus Direformasi Adalah Orang-orang di dalamnya.(mpc)

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022, Anies Baswedan, menegaskan pentingnya peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Hal itu disampaikannya saat menjawab pertanyaan seorang mahasiswa dalam sesi dialog di Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta.

Dalam sesi tanya jawab, Aril Akbar, mahasiswa dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP), bertanya tentang pandangan Anies terkait pernyataan almarhum Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), soal penghapusan DPR.

Aril mempertanyakan apakah penghapusan DPR bisa menjadi solusi untuk mengatasi kebingungan publik terhadap fungsi lembaga legislatif tersebut.

Menanggapi hal itu, Anies menegaskan bahwa DPR sebagai lembaga tetap sangat dibutuhkan dalam sistem demokrasi.

“Soal DPR, DPR itu adalah lembaga yang kita butuhkan,” ujar Anies seperti dikutip dari kanal YouTube resminya, Rabu (17/9/2025).

Anies menjelaskan bahwa DPR adalah lembaga tinggi negara yang memiliki tiga fungsi utama: legislasi (membuat undang-undang), anggaran (menyusun dan menyetujui APBN), serta pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

Keberadaan DPR, menurutnya, bukan untuk dipertanyakan secara institusional, tetapi perlu dikritisi dari sisi kualitas individu yang duduk di dalamnya.

“Lembaganya kita butuhkan, tapi orangnya, kita butuh orang-orang yang berintegritas. Kita butuh orang-orang yang mementingkan kepentingan rakyat,” tegas mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

Menurut Anies, permasalahan yang kerap muncul dalam lembaga DPR bukan berasal dari sistem atau lembaganya, tetapi dari kualitas sumber daya manusia yang mengisinya.

Ia menekankan bahwa anggota DPR harus memiliki kompetensi dan integritas tinggi, serta mengutamakan kepentingan rakyat, bukan individu atau partai.

“Jadi bukan lembaganya yang dipersoalkan, tapi orang-orang dalam lembaganya yang harus bisa lebih baik,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa tugas masyarakat adalah mendorong agar lembaga legislatif diisi oleh orang-orang yang benar-benar layak dan mampu memperjuangkan aspirasi publik.

“Kita harus membuat agar DPR kita menjadi DPR yang berintegritas, DPR yang dekat dengan rakyat. Jadi jawabannya bukan lembaganya yang ditiadakan, tapi orang-orangnya yang dilakukan reformasi, upgrading,” tegasnya.(*adz)

Wako dan Wawako Sungai Penuh Dampingi Kunjungan Lapangan Tim Verifikasi Nasional Kota Sehat

Walikota Sungai Penuh, Alfin, SH bersama Wakil Walikota Azhar Hamzah mendampingi tim Verifikasi Kota Sehat Tingkat Nasional Tahun 2025, Kamis (18/9).(mpc)

Sungaipenuh, Merdekapost.com – Walikota Sungai Penuh, Alfin, SH bersama Wakil Walikota Azhar Hamzah mendampingi tim Verifikasi Kota Sehat Tingkat Nasional Tahun 2025, Kamis (18/9).

Adapun verifikasi yang dilakukan meliputi, Kehidupan masyarakat sehat dan Mandiri, permukiman dan fasilitas umum, satuan pendidikan, pasar, Perkantoran dan Perindustrian, Pariwisata, Transportasi dan Tertib Lalulintas, Perlindungan Sosial serta Penanggulangan Bencana.

Tim Verifikasi terdiri dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Koperasi dan UMKM saat melakukan verifikasi dilapangan melakukan dialog bersama warga dan kader kesehatan tentang sembilan tatanan Kota Sehat, mulai dari permukiman hingga kehidupan sosial yang sehat.

Info Pemadaman Listrik Hari Sabtu, Ini Wilayah yang Terdampak

Wako Alfin, SH saat mendampingi tim menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim verifikasi Kota Sehat dari tingkat nasional yang telah hadir dan melakukan penilaian di Kota Sungai Penuh

” Kedatangan tim verifikasi menjadi motivasi bagi kami untuk terus berkomitmen membangun lingkungan yang sehat, bersih, dan nyaman. ungkapnya.

Wako Alfin, SH berharap verifikasi yang dilakukan ini mampu membawa hasil terbaik dan terkait saran dan masukan akan kita benahi demi mewujudkan Kota Sehat di Kota Sungai Penuh.(*adz)

Wabup Kerinci Murison Sampaikan Usulan Strategis ke Kementerian Pendidikan

JAKARTA, Merdekapost.com – Wakil Bupati Kerinci, Murison, melakukan audiensi dengan jajaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Pertemuan ini membahas berbagai program strategis untuk mempercepat pembangunan pendidikan di Kabupaten Kerinci.

Dalam kesempatan tersebut, Wabup Murison menyampaikan sejumlah usulan penting, di antaranya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan, serta penguatan akses dan mutu layanan pendidikan di Kabupaten Kerinci. “Pendidikan adalah fondasi utama dalam mencetak generasi penerus yang berkualitas. Karena itu, kami berharap dukungan penuh dari pemerintah pusat agar Kerinci dapat sejajar dengan daerah lain dalam hal pelayanan pendidikan,” ujar Murison.

Wabup Murison yang juga merupakan Mantan Kadis Pendidikan Kerinci ini menambah bahwa pemerintah daerah terus berkomitmen menghadirkan kebijakan yang berpihak pada dunia pendidikan.

“Kami tidak ingin ada lagi kesenjangan antara sekolah di pusat kota dengan sekolah di pelosok desa. Semua anak Kerinci harus mendapatkan kesempatan belajar yang sama, dengan fasilitas yang layak dan guru yang memadai. Itu adalah cita-cita besar yang sedang kami perjuangkan,” tegas Murison.

Dalam kesempatan tersebutWabup Kerinci juga didampingi oleh Sekretaris DPKAD Kabupaten Kerinci, Miftahul Jannah. Kunjungan tersebut disambut langsung oleh jajaran pejabat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, antara lain: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Dirjen PAUD, Dikdas dan Menengah, Dirjen Pendidikan Nonformal dan Informal, Dirjen Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Pihak kementerian menyambut baik penyampaian aspirasi dari Pemerintah Kabupaten Kerinci dan berkomitmen untuk menindaklanjuti program-program prioritas yang telah disampaikan. Dengan adanya audiensi ini, diharapkan akan terjalin sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Kerinci dapat berjalan lebih optimal demi masa depan generasi muda.(*adz)

Info Pemadaman Listrik Hari Sabtu, Ini Wilayah yang Terdampak

Pemadaman Listrik di Kerinci dan Sungai Penuh pada Hari Sabtu, Ini beberapa Wilayah yang Terdampak.(mpc/ilustrasi)

Kerinci, Merdekapost.com – PT PLN (Persero) ULP Sungai Penuh mengumumkan akan melakukan pemadaman listrik sementara pada Sabtu, 20 September 2025.

Pemadaman ini dilakukan sehubungan dengan kegiatan pemeliharaan jaringan guna meningkatkan keandalan sistem kelistrikan di wilayah Kabupaten Kerinci dan Sungai Penuh.

Berdasarkan informasi resmi yang disampaikan PLN, pemadaman akan berlangsung mulai pukul 09.00 hingga 12.00 WIB.

Adapun lokasi yang terdampak meliputi:

Jalan Depati Parbo Desa Kumun, Desa Tanjung Pauh Hilir, Desa Tanjung Pauh Mudik, Desa Semerap, Desa Pulau Tengah, Desa Jujun, Desa Muak, Desa Lempur Danau, Desa Lolo, Desa Kebun Baru, Desa Lempur, dan sekitarnya.

Manajer ULP PLN Sungai Penuh, Eko Pitono, Kamis (18/9/2025), membenarkan adanya jadwal pemadaman listrik tersebut. “Insyaa Allah sesuai jadwal, pemeliharaan akan dilaksanakan demi menjaga keandalan pasokan listrik bagi pelanggan,” ujarnya.

PLN juga menyampaikan bahwa jadwal pemadaman dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan kondisi di lapangan.

“Kami mohon maaf sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan,”ungkapnya.(adz)

Kalahkan PS SSB Bintang Tiga Penawar, PS Molten Kemantan Melaju Ke Semi Final Dandim 0417/Kerinci Cup

Pantang Menyerah! Akhirnya PS Molten Kemantan Melaju Ke Semi Final Dandim 0417/Kerinci Cup tahun 2025 setelah mengalahkan PS SBB Bintang Tiga Penawar.Kamis,18/09 di Stadion KONI Tanah Kampung Kota Sungai Penuh. (adz)

Kerinci, Merdekapost - Perjuangan yang tidak sia-sia, meskipun sempat diragukan disaat-saat babak penyisihan, namun anak-anak muda Kemantan yang tergabung dalam Molten FC Kemantan akhirnya berhasil melaju ke Babak Semi Final.

Molten FC melaju ke seminfinal setelah mengalahkan PS SSB Bintang Tiga Penawar dengan Skor 2-1 Kamis sore di Lapangan KONI Tanah Kampung

Open turnamen Dandim 0417/Kerinci ini di laksanakan di Lapangan KONI Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh telah berlangsung selama satu bulan lebih terhitung sejak pemukaan oleh Dandim Letkol Letkol Inf Eko Budiarto pada Minggu 10 Agustus 2025 lalu.

Manager Molten FC Firdaus didampingi coach senior Arifni atau Wo Arif, kepada merdekapost menyebutkan, Kita bersyukur sekali hari ini, Molten Bisa menang dan berhak membawa satu tiket ke Semi Final

"Anak-anak bermain penuh semangat sore ini, begitupun lawan kita tadi PS Bintang Tiga Penawar bermain dengan determinasi tinggi, skor 1-1 cukup lama bertahan, namun akhirnya salah satu pemain Molten FC berhasil membalikkan keadaan melalui satu golnya di menit-menit menjelang usai.hingga skor menjadi 2-1 untuk kemenangan kita"

"Insya Allah, selanjutnya di babak Semi Final Molten akan berhadapan dengan pemenang perempat final besok sabtu, antara PS Binhar Tebat Ijuk dengan PS Bunga Tanjung"

"Semangat, mohon do'a dan dukungan dari masyarakat Kemantan semua". Pungkasnya.

Pada Open Turnamen Dandim Cup kali ini Puluhan tim terbaik dari Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci berlaga memperebutkan piala bergilir Dandim 0417/Kerinci dan hadiah menarik yang telah disiapkan oleh panitia.(adz)

Zulfa Fadhil Hadiri Sosialisasi Wajib Belajar 13 Tahun

Merdekapost.com - Pemerintah Kabupaten Batang Hari, sosialisasikan wajib belajar 13 tahun, satu tahun pra sekolah. Dengan tema Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat.

Bupati Batanghari dalam hal ini diwakilkan oleh sekretaris daerah, Mula P Rambe secara resmi membuka acara sosialisasi, bertempat di Serambi Rumah Dinas Bupati, Kamis (18/9/2025).

Mula P Rambe, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pendidikan merupakan pondasi utama dalam sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Pemkab Batanghari bertekad untuk mensukseskan program 13 tahun wajib belajar, mulai dari 1 tahun pra sekolah atau PAUD/TK, 6 tahun SD, dan 6 tahun SMP dan SMA.

Program ini juga merupakan langkah strategis untuk mempersiapkan generasi emas di tahun 2045.

" Mari kita pastikan bahwa setiap anak di daerah kita mendapatkan kesempatan terbaik untuk mengenyam pendidikan, sehingga kita bisa mencetak generasi yang cerdas, trampil dan berakhlaq mulia di kemudian hari," ujar Rambe.

"Dalam hal ini saya menekankan pentingnya kolaborasi antara sekolah dan keluarga dalam membimbing anak," pungkasnya.

Sementara itu, Zulva Fadhil selaku Bunda PAUD dan Bunda Literasi kabupaten Batanghari, sebagai pengisi materi menyampaikan apa pentingnya pra sekolah dan apa pentingnya sekolah PAUD. (Pji)

Wako Alfin Dampingi Kunjungan Lapangan Tim Verifikasi Kota Sehat

Merdekapost.com - Walikota Sungai Penuh, Alfin, SH bersama Wakil Walikota Azhar Hamzah mendampingi tim Verifikasi Kota Sehat Tingkat Nasional Tahun 2025, Kamis (18/9).

" Kedatangan tim verifikasi menjadi motivasi bagi kami untuk terus berkomitmen membangun lingkungan yang sehat, bersih, dan nyaman. ungkapnya.

Wako Alfin, SH berharap verifikasi yang dilakukan ini mempu membawa hasil terbaik dan terkait saran dan masukan akan kita benahi demi mewujudkan Kota Sehat di Kota Sungai Penuh.(*)

Afriansyah Noor, Tokoh Asal Jambi yang Kembali Duduki Kursi Wamenaker

Afriansyah Noor, Tokoh Asal Jambi yang Kembali dipercaya Duduki Kursi Wamenaker.(ist)

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (17/9/2025). Politikus Partai Demokrat itu menggantikan Immanuel Ebenezer alias Noel, yang sebelumnya diberhentikan usai terjaring OTT KPK.

Pelantikan Afriansyah didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 97P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju 2024–2029. Keppres dibacakan Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti, sebelum Afriansyah mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo.

“Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada UUD 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap Afriansyah.

Afriansyah Noor

Setelah sumpah, acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara, pengumandangan lagu Indonesia Raya, dan ucapan selamat dari Presiden Prabowo serta jajaran Kabinet Merah Putih.

Afriansyah Noor, yang akrab disapa Ferry, bukan sosok baru di Kementerian Ketenagakerjaan. Ia pernah duduk di kursi Wamenaker pada era Presiden ke-7 Joko Widodo. Kini, ia kembali dipercaya mengemban amanah yang sama di era Presiden Prabowo.

Saat tiba di Istana mengenakan jas hitam, kemeja merah, dan dasi biru, Afriansyah sempat mengaku tidak mengetahui jabatan apa yang akan diembannya. “Nggak tahu, tunggu perintah dari Pak Seskab. Nanti dengarkan aja, ya,” ujarnya. Ferry menambahkan bahwa kabar pelantikan baru ia terima siang tadi. “Jam 2 ditelepon Pak Teddy,” katanya.

Di balik pelantikannya, ada fakta menarik: Afriansyah Noor adalah satu-satunya tokoh asal Jambi yang masuk ke dalam jajaran kabinet Prabowo-Gibran. Kehadirannya dianggap membawa representasi bagi masyarakat Jambi di tingkat nasional, khususnya dalam isu ketenagakerjaan yang menyentuh langsung kepentingan buruh, pekerja, dan tenaga kerja nonformal.

Kehadiran figur asal Jambi ini juga menjadi simbol penting bagi daerah, mengingat jarangnya putra Jambi menempati posisi strategis di kabinet.

Pelantikan Afriansyah berlangsung di tengah dinamika reshuffle kabinet Prabowo yang masih bergulir. Sebelumnya, Presiden mencopot Immanuel Ebenezer setelah KPK menangkapnya bersama 10 orang lain dalam OTT kasus dugaan korupsi.

Selain Afriansyah, sejumlah tokoh terlihat hadir di Istana seiring isu reshuffle lanjutan, mulai dari eks Wakapolri Ahmad Dofiri, Deputi LKPP Sarah Sadiqa, Dirjen Komdigi Mira Tayyiba, hingga Mendagri Tito Karnavian. Tito bahkan sempat menyebut ada agenda pelantikan Menko Polkam dalam kesempatan yang sama.

Nama Mahfud Md, mantan Menko Polhukam sekaligus cawapres 2024, ramai disebut-sebut publik bakal mengisi kursi Menko Polkam yang kosong sejak pencopotan Budi Gunawan pada 8 September 2025. Namun, hingga kini belum ada pengumuman resmi dari Presiden.(*)

Kecewa, Juara MTQ Kecamatan Air Hangat Tidak Dikirim Camat ke MTQ Kabupaten Kerinci

Camat Air Hangat. Ilustrasi MTQ Kecamatan.(ist)

Kerinci, Merdekapost – Polemik mewarnai persiapan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat Kabupaten Kerinci yang akan digelar di Desa Tanjung Pauh. Keputusan panitia MTQ Kecamatan Air Hangat menuai kritik keras lantaran tidak mengusulkan sejumlah juara utama.

Ironisnya, Koto Majidin Mudik yang keluar sebagai juara umum MTQ Air Hangat, dengan menguasai berbagai cabang lomba termasuk tilawah remaja putra dan putri, juga tidak satupun pesertanya diberangkatkan ke tingkat kabupaten.

Orang tua peserta pemenang tak bisa menyembunyikan kekecewaannya.

“Anak saya sudah berjuang dan meraih juara pertama, tapi justru tidak diberi kesempatan untuk mewakili kecamatan. Ini jelas tidak adil,” tegasnya.

Saat dikonfirmasi, Sekretaris Camat (Sekcam) Air Hangat mengakui bahwa proses pendaftaran sudah ditutup.

“Mandat sudah Pak Camat teken kemarin, jadi tidak ada lagi penambahan. Cukup yang sudah didaftarkan saja,” ujarnya singkat.

Ratusan Massa Kepung DPRD Jambi, Hafiz Ketua DPR Bersumpah Siap Mundur Jika Aspirasi Tak Ditunaikan

Namun, pernyataan itu justru menambah tanda tanya besar. Pasalnya, pemenang lomba tingkat kecamatan seharusnya menjadi prioritas untuk diikutsertakan ke jenjang lebih tinggi.

“Kalau juara satu saja tidak diberangkatkan, untuk apa ada seleksi di tingkat kecamatan? Ini bisa mencederai semangat MTQ itu sendiri,” lanjutnya.

Kritik juga datang dari tokoh masyarakat Air Hangat. Mereka menilai keputusan panitia mencoreng semangat pembinaan generasi Qur’ani.

“MTQ itu ajang mencari bibit terbaik. Kalau juara pertama malah disingkirkan, ini preseden buruk. Panitia seharusnya objektif, bukan sekadar administratif,” kata salah seorang tokoh agama setempat.

Ia menegaskan, keputusan ini berpotensi mematahkan semangat generasi muda dalam menekuni seni baca Al-Qur’an.

“Bagaimana anak-anak mau serius berlatih kalau hasil jerih payah mereka diabaikan? Ke depan, hal seperti ini jangan sampai terulang lagi,” tambahnya.

Menanggapi polemik tersebut, Camat Air Hangat akhirnya angkat bicara. Ia menegaskan bahwa keputusan panitia sebenarnya mengacu pada diktum yang telah diatur oleh dewan juri.

“Dalam keputusan dewan juri sudah ada diktum bahwa yang mendapat juara tidak mutlak mewakili kecamatan atau kabupaten untuk selanjutnya. Jadi, ada pertimbangan teknis lain yang menjadi acuan,” jelasnya.

Sosok Raja Minyak Riza Chalid yang Baru Tersentuh Hukum di Masa Prabowo: Rugikan Negara Rp285 T

Ia menambahkan, ketua dewan juri MTQ Kecamatan Air Hangat adalah Dr. Aletmi, S.IQ., M.IQ, mantan Ketua LPTQ Kabupaten Kerinci, yang dinilai memiliki kompetensi teknis bersama KUA Kecamatan dalam menentukan kelayakan peserta.

“Kita menghargai jerih payah para peserta, tapi soal teknis dan kelayakan itu domain dewan juri. Sebagai camat, saya hanya menandatangani apa yang sudah diputuskan sesuai mekanisme, yang diutus dipastikan yang terbaik untuk nama baik Kecamatan” tegasnya.

Kini publik bertanya-tanya, benarkah alasan efisiensi jadi dasar keputusan? Atau ada “sesuatu” lain di balik tidak diberangkatkannya juara-juara utama dari Air Hangat?

Kontroversi ini sudah terlanjur menjadi sorotan publik, dan dipandang perlu ada evaluasi serius agar marwah MTQ tetap terjaga.(*)

Ratusan Massa Kepung DPRD Jambi, Hafiz Ketua DPR Bersumpah Siap Mundur Jika Aspirasi Tak Ditunaikan

Jambi, Merdekapost – Suasana gedung DPRD Provinsi Jambi pada Rabu (17/9/2025) sore berubah menjadi lautan suara protes.

Ratusan massa dari Aliansi Masyarakat Sipil dan Mahasiswa Jambi mengepung gedung dewan, menuntut wakil rakyat menjawab keresahan publik yang kian menumpuk.

Pengeras suara memecah riuh sore itu. Spanduk dan poster menegaskan puluhan tuntutan yang disiapkan. Isu yang mereka bawa berlapis: mulai dari persoalan nasional, korupsi, ketahanan pangan, hingga problem lokal yang dianggap tak kunjung tersentuh kebijakan.

Ketua DPRD Provinsi Jambi, Hafiz, akhirnya keluar menemui pengunjuk rasa. Ia berdiri di hadapan massa, mendengarkan manifesto yang disodorkan. Tidak berhenti di situ, Hafiz kemudian membacakan isi manifesto secara lantang.

“Hari ini memang kita menerima penyampaian aspirasi dari mahasiswa dan perwakilan masyarakat. Kami sangat mengapresiasi apa yang dilakukan. Ada 20 tuntutan yang disampaikan, baik isu nasional maupun lokal. Ini wajib menjadi komitmen kita bersama: DPRD, pemerintah, maupun Polri, agar perbaikan bisa dilakukan,” kata Hafiz.

Namun, suasana berubah hening ketika Hafiz melanjutkan kalimatnya dengan sumpah terbuka yang jarang terjadi di ruang politik daerah.

“Jika saya, Hafiz, sebagai Ketua DPRD Jambi, tidak menindaklanjuti tuntutan atau manifesto yang disampaikan, saya siap mengundurkan diri. Atas nama Allah, saya ucapkan ini,” tegasnya.

Pernyataan itu sontak memantik sorak sorai massa. Tepuk tangan, teriakan, hingga seruan orator menggema di halaman gedung dewan.

Seorang mahasiswa berteriak melalui pengeras suara:

“Kalau dalam dua minggu tidak ada jawaban nyata, Ketua DPRD Jambi harus turun dari jabatannya!”

Ultimatum itu disambut gemuruh riuh massa, mempertegas tenggat waktu yang hanya 14 hari untuk membuktikan apakah sumpah itu benar-benar dijalankan.

Aksi ini menandai babak baru relasi antara masyarakat sipil dengan parlemen daerah. Bagi publik Jambi, sumpah di bawah nama Allah bukan sekadar retorika politik. Ia menjadi utang moral dan politik yang harus dibayar lunas.

Kini bola panas ada di tangan DPRD. Pertanyaan yang bergema di jalanan: apakah janji sumpah Ketua DPRD Jambi benar-benar ditepati, atau hanya akan jadi jargon politik yang tenggelam bersama suara massa?(*)

Jurnalis Jambi Gelar Aksi Bungkam di Mapolda Jambi, Tuntut DPR dan Polda Minta Maaf

Aksi damai para Jurnalist Jambi di Maolda Jambi, mereka melakukan aksi Tutup mulut dengan lakban hitam sebagai simbol protes.(istimewa)

JAMBI, MERDEKAPOST - Puluhan jurnalis menggelar aksi solidaritas damai di depan Mapolda Jambi, Rabu (17/9/2025). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap penghalangan yang dialami tiga jurnalis saat meliput di Mapolda Jambi.

Para jurnalis menuntut Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H Siregar dan rombongan Komisi III DPR RI meminta maaf secara langsung.

Aksi ini diikuti oleh jurnalis yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jambi, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Jambi, Pewarta Foto Indonesia (PFI), dan Siej.

Para peserta aksi mengenakan pakaian serba hitam dan pita putih, serta menutup mulut dengan lakban hitam sebagai simbol protes.

“Pakaian serba hitam dan mulut ditutup lakban sebagai simbol matinya demokrasi ketika pers dibungkam. Ini protes kami selaku jurnalis,” ungkap Hidayat, salah satu peserta aksi. Berikut beberapa tuntutan para pengunjuk rasa:

1. Memproses hukum polisi yang melakukan penghalangan liputan sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Kapolda Jambi diminta untuk meminta maaf kepada korban dan publik secara terbuka.

3. Wakil Ketua dan rombongan Komisi III DPR juga diminta untuk meminta maaf secara terbuka kepada publik.

4. Meminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk memeriksa rombongan Komisi III DPR yang melakukan kunjungan kerja di Polda Jambi.

Para jurnalis menegaskan bahwa kerja jurnalistik dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Mereka menyatakan bahwa penghalangan liputan tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merampas hak publik untuk memperoleh informasi.(*)