Ternyata Begini Duduk Perkara Kasus OTT Bupati Pekalongan Fadia Arafiq

Bupati Pekalongan Fadia Arafiq usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Rabu (4/3/2026). (ANTARA FOTO)

Jakarta, Merdekapost.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengadaan jasa outsourching dan pengadaan lainnya tahun anggaran 2023-2026.

Orang nomor satu di Kabupaten Pekalongan itu kini telah menghuni Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK Cabang Gedung Merah Putih untuk 20 hari pertama hingga 23 Maret 2026.

Kasus tersebut dibongkar KPK lewat Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar KPK pada Selasa (3/3) dini hari.

"Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan Tahun Anggaran 2023-2026, KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan satu orang sebagai tersangka yaitu saudari FAR," ujar Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam jumpa pers di Kantornya, Jakarta, Rabu (4/3) sore.

Duduk perkara

KPK menyebut satu tahun setelah Fadia dilantik sebagai Bupati Pekalongan periode 2021-2025 dan kembali terpilih untuk lima tahun berikutnya, Mukhtaruddin Ashraff Abu (ASH) yang merupakan suami Fadia sekaligus Anggota DPR RI 2024-2029 bersama-sama Muhammad Sabiq Ashraff (MSA) selaku anak Fadia yang juga Anggota DPRD Pekalongan mendirikan perusahaan bernama PT Raja Nusantara Berjaya (RNB).

Perusahaan itu bergerak di bidang penyediaan jasa yang turut aktif menjadi vendor dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

ASH menjadi Komisaris PT RNB, sementara MSA merupakan direktur periode 2022-2024.

Pada 2024 lalu, Fadia mengganti posisi Direktur PT RNB dari semula anaknya, Sabiq, menjadi Rul Bayatun (RUL). Rul adalah merupakan pegawai sekaligus orang kepercayaan Fadia.

Sementara Fadia yang menjabat bupati disebut menjadi penerima manfaat atau Beneficial Owner (BO) dari PT RNB.

Bupati Pekalongan Fadia Arafiq usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Rabu (4/3/2026). (ANTARA FOTO)

Adapun sebagian besar pegawai PT RNB merupakan tim sukses bupati yang ditugaskan untuk bekerja di sejumlah Perangkat Daerah (PD) Pemkab Pekalongan.

"Setelah satu tahun beroperasi, sepanjang tahun 2023-2026, PT RNB diketahui mendapatkan proyek pekerjaan pengadaan jasa outsourcing di sejumlah Perangkat Daerah Pemkab Pekalongan," ungkap Asep.

Pada periode tersebut, Fadia melalui Sabiq dan orang kepercayaannya diduga melakukan intervensi kepada para kepala dinas agar memenangkan PT RNB untuk pengadaan jasa outsourcing di sejumlah dinas, kecamatan, hingga Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kabupaten Pekalongan.

Meskipun ada perusahaan lain yang mengajukan penawaran lebih rendah, namun para perangkat daerah diharuskan untuk memenangkan 'Perusahaan Ibu'. Hal itu berpotensi dapat menimbulkan kerugian keuangan negara.

Baca Juga: Kirim Surat ke PBB, Iran Peringatkan Dampak Besar atas Wafatnya Ali Khamenei

Adapun setiap perangkat daerah yang akan melakukan pengadaan diminta menyerahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kepada PT RNB di awal, agar PT RNB bisa menyesuaikan nilai penawaran yang mendekati angka HPS.

"Hal itu melanggar prosedur dalam proses pengadaan barang dan jasa," imbuh Asep.

Sepanjang 2025 lalu, PT RNB mendominasi proyek pengadaan barang dan jasa di Pemkab Pekalongan dengan mengerjakan pengadaan jasa outsourcing di 17 perangkat daerah, 3 RSUD, dan 1 kecamatan.

KPK mendapatkan catatan bahwa sepanjang 2023-2026, terdapat transaksi masuk ke PT RNB senilai Rp46 miliar yang bersumber dari kontrak antara PT RNB dan Perangkat Daerah di Pemkab Pekalongan.

"Kemudian dari uang tersebut, yang digunakan untuk pembayaran gaji pegawai outsourcing hanya sebesar Rp22 miliar. Sisa di antaranya dinikmati dan dibagikan kepada keluarga bupati dengan total mencapai Rp19 miliar (sekitar 40 persen) dari total transaksi," tutur Asep.

Rinciannya Fadia menerima Rp5,5 miliar; ASH menerima Rp1,1 miliar; RUL menerima Rp2,3 miliar; MSA menerima Rp4,6 miliar; MHN (Mehnaz Na yang juga merupakan anak dari Fadia) menerima Rp2,5 miliar.

"Serta dilakukan penarikan tunai sebesar Rp3 miliar," ucap Asep.

Jenderal polisi bintang satu itu menambahkan pengelolaan dan distribusi uang tersebut diatur Fadia.

Pengaturan dilakukan melalui komunikasi WhatsApp Grup bernama 'Belanja RSUD' bersama para stafnya.

Setiap pengambilan uang untuk bupati, staf selalu melaporkan, mendokumentasikan, dan mengirimkannya melalui WhatsApp Grup tersebut.

"Penyidik juga masih akan terus menelusuri apakah perusahaan ini juga digunakan untuk melakukan modus dalam penerimaan lainnya," tambah Asep.

OTT

Dalam OTT yang dilakukan pada Selasa dini hari, setidaknya sebanyak 14 orang ditangkap KPK.

Kloter pertama tiga orang termasuk Fadia dan sisanya 11 orang. Satu orang di antara mereka atas nama MSA selaku Direktur PT RNB dan Anggota DPRD Pekalongan datang ke Gedung Merah Putih setelah dihubungi KPK.

Asep mengatakan dalam pemeriksaan intensif yang dilakukan, Fadia mengaku dirinya berlatar belakang sebagai musisi dangdut, bukan seorang birokrat, sehingga mengklaim tidak memahami hukum dan tata kelola pemerintahan daerah.

Fadia mengaku menyerahkan urusan teknis birokrasi kepada Sekretaris Daerah, sementara dirinya lebih banyak menjalankan fungsi seremonial di lingkungan Kabupaten Pekalongan.

Baca Juga: Imbas Selat Hormuz Ditutup, Cadangan BBM di Indonesia Tersisa 20 Hari

"Hal ini tentunya bertentangan dengan asas presumptio iures de iure (teori fiksi hukum). Terlebih FAR adalah seorang bupati atau penyelenggara negara selama dua periode serta satu kali menjabat sebagai Wakil Bupati periode 2011-2016, sehingga sudah semestinya FAR memahami pelaksanaan prinsip-prinsip good governance pada pemerintah daerah," kata Asep.

"Sementara itu, Sekretaris Daerah dan sejumlah pihak lainnya menerangkan bahwa telah berulang kali mengingatkan bupati mengenai potensi adanya konflik kepentingan dalam pengadaan tersebut. Meski demikian, praktik itu tetap saja dilakukan oleh Bupati," tandasnya.

Asep melanjutkan KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi juga telah secara intens memberikan pendampingan kepada Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

"Selain itu, tim KPK juga mengamankan barang bukti berupa satu unit kendaraan milik RUL serta Barang Bukti Elektronik (BBE) milik pihak-pihak terkait," pungkas Asep.

Atas perbuatannya, Fadia disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i dan Pasal 12 B Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Klaim bersama Gubernur Jateng dibantah KPK

Saat digiring petugas KPK dengan telah berompi oranye sebagai tahanan korupsi pada Rabu siang, kepada para wartawan Fadia mengatakan sedang bersama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat operasi terjadi. Dia pun mengklaim tak ada OTT, karena saat digerebek di rumah itu tak ada barang bukti uang yang disita penyidik KPK.

"Intinya saya tidak OTT saya tidak ada barang apapun yang diambil, dan pada saat mereka penggerebekan ke rumah, saya sedang sama Gubernur Jawa Tengah, itu saya tidak ada OTT apapun, barang apapun demi Allah enggak ada," kata Fadia kepada wartawan di lobi gedung KPK, Rabu siang.

Fadia mengaku bertemu Gubernur Jawa Tengah untuk izin tidak dapat mengikuti suatu acara terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Bahas izin saya besok enggak bisa hadir acara MBG," ungkapnya.

Terpisah, Ahmad Luthfi membantah pernyataan Fadia di Jakarta tersebut. Luthfi tak mengonfirmasi sedang bersama Bupati Pekalongan Fadia Arafiq saat terjadi OTT KPK.

"Enggak. Info dari mana?" ujar Luthfi saat dihubungi, Rabu siang seperti dikutip dari Antara.

(adz/cnnindonesia.com)

Ternyata ada 6.000 Rekening Nasabah Bank Jambi Kena Hack, Rp143 Miliar Hilang

Ternyata ada 6.000 Rekening Nasabah Bank Jambi Kena Hack, Kehilangan Rp143 Miliar. Insert: Direktur Utama Bank Jambi, Khairul Suhairi.(ist)

JAMBI - Ada sekira 6.000 rekening nasabah Bank Jambi kena retas (hack).

Kerugian akibat peretasan sistem keamanan Bank Jambi (Bank Pembangunan Daerah Jambi) mencapai Rp143 miliar. 

Dana tersebut raib dari lebih dari 6.000 rekening nasabah dalam insiden yang terjadi pada Minggu (22/2/2026).

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi, Kombes Pol Taufik Nurmandia, mengungkapkan nilai kerugian sementara tersebut berdasarkan hasil pendalaman awal penyidik.

"Jumlah kerugian sementara yang terdata mencapai Rp143 miliar," ujar Taufik, Rabu (4/3/2026).

Besarnya kerugian itu menempatkan kasus peretasan Bank Jambi sebagai salah satu insiden kejahatan perbankan terbesar yang pernah terjadi di Provinsi Jambi. 

Ribuan nasabah terdampak, dengan nilai saldo yang hilang bervariasi, mulai dari Rp15 juta hingga ratusan juta rupiah per rekening.

Akibat insiden tersebut, operasional layanan Bank Jambi sempat lumpuh. 

Layanan mobile banking dan ATM tidak dapat digunakan, memicu keluhan luas dari nasabah dan berdampak langsung pada aktivitas ekonomi masyarakat.

Dalam rangka penyelidikan, Direktur Utama Bank Jambi, Khairul Suhairi, dipanggil penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi pada Senin (2/3/2026). (*)

Peretasan Bank Jambi, Polda: Jumlah Kerugian Rp143 Miliar

JAMBI - Polda Jambi mengungkap total kerugian nasabah akibat peretasan sistem Bank Jambi yang terjadi pada Minggu (22/2/2026) lalu.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi, Kombes Pol Taufik Nurmandia menyampaikan bahwa nilai kerugian tersebut mencapai sekitar Rp143 miliar yang berasal dari sekitar 6.000 rekening nasabah.

"Jumlahnya (kerugian akibat peretasan Bank Jambi) 143 miliar," singkatnya, Rabu (4/3/2026).

Hingga kini, Polda Jambi masih melakukan pendalaman dan penyelidikan terkait dugaan peretasan sistem perbankan tersebut.

Saat ini, pelayanan Bank Jambi masih dilakukan secara manual di kantor-kantor cabang terdekat.

Terhitung 10 hari setelah gangguan layanan dilaporkan, aktivitas nasabah yang datang langsung ke bank masih terpantau padat untuk mendapatkan pelayanan manual, Rabu (4/3).

Belum Ada Kepastian

Bank Jambi melalui Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan, Zulfikar, menyebut pihaknya masih menunggu hasil asesmen dari Bank Indonesia.

Proses tersebut memerlukan waktu karena harus melewati tahapan pemeriksaan serta evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan siber.

Hal inilah yang membuat pihak bank belum dapat memastikan kapan layanan mobile banking dan ATM dapat kembali digunakan secara normal.

"Kalau pastikan belum bisa, karena proses live banyak melibatkan para pihak. Namun pihak Bank Jambi meminta ke pihak vendor paling lama tanggal 11 Maret 2026 sudah live," kata Zulfikar, dikutip dari Kompas.com.

Gaji dan THR

Pemerintah Provinsi Jambi membantah kabar keterlambatan pembayaran gaji pegawai akibat gangguan layanan Bank Jambi.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Jambi, Agus Pirngadi, menyatakan bahwa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) telah diterbitkan sesuai jadwal berdasarkan kalender kerja.

“Jadi, kalau keterlambatan mungkin tidak, karena hari ini itu kan sudah terbit SP2D. Karena tanggal 1 kemarin hari Minggu, maka tanggal 2 baru bisa diterbitkan SP2D-nya,” katanya.

Meski demikian, ia mengakui proses pencairan belum berjalan normal sepenuhnya.

Untuk sementara, pegawai hanya bisa menarik dana secara manual di kantor Bank Jambi akibat pembatasan layanan sistem.

“Seperti yang saya utarakan di awal tadi, sementara ini proses pencairan hanya bisa dilakukan oleh pegawai melalui penarikan manual,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi tersebut menyebabkan waktu tunggu lebih lama karena antrean di sejumlah kantor cabang. Hal ini membuat sebagian pegawai memilih menunda pencairan gaji.

"Proses antre mungkin itu yang membuat makan waktu, sehingga ada beberapa pegawai mungkin yang menunda, tidak hari ini mereka mencairkan, tapi mungkin besok atau lusa,” jelasnya.

Oleh sebab itu, pemerintah berharap layanan perbankan dapat segera kembali normal agar pencairan gaji bisa berlangsung lebih lancar tanpa mekanisme manual.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Jambi memastikan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi ASN tetap dilaksanakan sesuai komitmen dan akan dicairkan sebelum Hari Raya Idulfitri.

Agus Pirngadi menyebutkan anggaran yang disiapkan pemerintah daerah mencapai sekitar Rp62 miliar.

“Untuk anggarannya sendiri itu sekitar Rp62 miliar lebih dalam satu tahun, terdiri dari Rp48,6 miliar untuk ASN dan Rp14,3 miliar untuk PPPK,” katanya, kemarin (3/3).

Namun, ia menjelaskan bahwa proses pencairan THR masih menunggu surat edaran resmi dari Kementerian Keuangan.

Pembayaran baru dapat dilakukan setelah surat tersebut diterima sesuai prosedur yang berlaku.

“Kita masih menunggu surat edaran dari Kementerian Keuangan, karena memang SOP-nya itu kita baru melakukan setelah ada resmi kita terima surat edaran dari pemerintah pusat.

"Walaupun, aba-abanya itu bisa dilakukan pembayaran di minggu pertama bulan Maret,” terangnya.

Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk menyalurkan THR tepat waktu.

“Kita komitmen THR itu akan kita bayarkan sebelum hari raya,” tegasnya.

Terkait gangguan layanan Bank Jambi, Agus memastikan hal tersebut tidak memengaruhi ketersediaan anggaran.

“Dari sisi penganggaran sudah kita siapkan, dari sisi keuangan pun sudah tersedia. Jadi tidak ada masalah untuk pencairan THR,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pencairan dilakukan melalui mekanisme langsung (LS). Dana dari SP2D akan langsung masuk ke rekening masing-masing pegawai, baik PNS maupun PPPK.

Namun, karena layanan ATM Bank Jambi belum sepenuhnya beroperasi dan masih menunggu izin Bank Indonesia, pencairan dilakukan secara manual.

“Dengan belum bisa beroperasinya penggunaan ATM dari Bank Jambi, maka pencairan THR nanti dilakukan secara manual melalui penarikan langsung di seluruh kantor layanan Bank Jambi se-Provinsi Jambi,” pungkasnya.

Pemprov Jambi Kucurkan Rp.62,9 Miliar untuk THR ASN, Cair Tarik Manual di Bank Jambi

Ilustrasi uang untuk THR. Pemerintah daerah telah memastikan kesiapan anggaran sebesar Rp62,9 miliar yang dialokasikan khusus untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) menjelang Idul Fitri 1447 H. 

JAMBI – Kabar gembira bagi puluhan ribu Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi menjelang Lebaran 2026. 

Pemerintah daerah telah memastikan kesiapan anggaran sebesar Rp62,9 miliar yang dialokasikan khusus untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) menjelang Idul Fitri 1447 H.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Jambi, Agus Pirngadi, menjelaskan dana puluhan miliar tersebut akan digunakan untuk membayar THR setara satu bulan gaji pokok. 

Rinciannya:

- Rp48,6 miliar diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

- Rp14,3 miliar dialokasikan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Mekanisme Pencairan dan Kendala Perbankan

Meskipun anggaran sudah tersedia, proses pencairan masih harus menunggu surat edaran resmi dari Kementerian Keuangan sebagai payung hukum pusat. 

Agus Pirngadi menjamin hak para pegawai ini akan tersalurkan tepat waktu sebelum hari raya melalui transfer langsung ke rekening masing-masing.

Terkait kendala teknis pada sistem Bank Jambi, yakni belum keluarnya izin operasional ATM dari Bank Indonesia (BI) serta gangguan tarik tunai, Pemprov Jambi menegaskan hal tersebut tidak akan menghambat distribusi THR. 

Sebagai solusinya, para pegawai diarahkan untuk melakukan penarikan dana secara manual melalui seluruh kantor layanan Bank Jambi yang tersebar di wilayah Provinsi Jambi.

Pembedaan Penyaluran Pensiunan

Agus turut memberikan klasifikasi terkait penyaluran dana bagi para pensiunan. 

Berbeda dengan ASN aktif, THR bagi pensiunan tidak dikelola oleh pemerintah daerah, melainkan akan disalurkan langsung oleh PT Taspen sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen penuh untuk memenuhi hak seluruh pegawai, baik PNS maupun PPPK, agar dapat merayakan hari raya dengan tenang meskipun terdapat penyesuaian teknis pada sistem perbankan saat ini.(Adz/merdekapost.com)

Kirim Surat ke PBB, Iran Peringatkan Dampak Besar atas Wafatnya Ali Khamenei

 

Kirim Surat ke PBB, Iran Peringatkan Dampak Besar atas Wafatnya Ali Khamenei

Jakarta, Merdekapost.com – Teheran mengirimkan surat resmi kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dan seluruh anggota Dewan Keamanan menyusul wafatnya pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, dalam serangan gabungan yang dituding melibatkan Amerika Serikat dan Israel. Pemerintah Iran menegaskan akan ada konsekuensi mendalam dan luas terhadap pihak yang dianggap bertanggung jawab.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dalam surat tersebut menekankan posisi strategis Khamenei sebagai otoritas tertinggi negara sekaligus tokoh agama yang dihormati jutaan umat Muslim di berbagai kawasan. 

Ia menyatakan bahwa serangan terhadap sosok tersebut tidak hanya menyasar individu, tetapi juga kedaulatan dan integritas teritorial Iran sebagai negara anggota PBB.

Dalam pernyataannya, Iran menyebut tindakan itu sebagai agresi terencana yang tidak dapat dibenarkan dan menilai penargetan terhadap pemimpin tertinggi negara merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip hukum internasional. Teheran juga menuding adanya rangkaian aksi yang dinilai sebagai bentuk permusuhan langsung terhadap Republik Islam Iran.

Pemerintah Iran memperingatkan bahwa dampak dari insiden ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak yang terlibat dan menegaskan akan mengambil langkah yang dianggap perlu sebagai respons atas peristiwa tersebut.(*)

Safari Ramadan di Kumun Mudik, Wako Alfin Serahkan CSR Rp10 Juta

SUNGAI PENUH, MERDEKAPOST.COM - Wali Kota Sungai Penuh Alfin, SH bersama Wakil Wali Kota Azhar Hamzah dan Sekretaris Daerah Alpian menggelar Safari Ramadan di Masjid Nurul Falah, Desa Kumun Mudik, Kecamatan Kumun Debai, Rabu (4/3/2026). Kegiatan ini turut dihadiri jajaran OPD serta unsur Forkopimda lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Dalam sambutannya, Wali Kota Alfin menyampaikan bahwa Safari Ramadan merupakan agenda rutin pemerintah daerah sebagai ajang silaturahmi dengan masyarakat sekaligus memperkenalkan jajaran OPD agar lebih dekat dengan warga.

“Safari Ramadan ini bukan hanya ibadah bersama, tetapi juga momentum mempererat hubungan pemerintah dengan masyarakat,” ujar Alfin.

Pada kesempatan tersebut, Alfin juga memaparkan capaian satu tahun kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Azhar Hamzah. Sejumlah pembangunan fisik di Kecamatan Kumun Debai telah diselesaikan, di antaranya peningkatan jalan menuju Renah Kayu Embun yang kini mempermudah akses masyarakat.

Terkait persoalan persampahan, ia mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Sungai Penuh telah mendapatkan bantuan satu unit ekskavator dan mesin pengolah plastik dari Kementerian Lingkungan Hidup. Ia juga menegaskan bahwa Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Renah Kayu Embun telah melalui prosedur sesuai aturan yang berlaku.

“Jangan mudah termakan isu di media sosial. Tidak mungkin pemerintah mendirikan TPST tanpa izin. Semua sudah sesuai ketentuan,” tegasnya.

Alfin turut mengimbau masyarakat untuk mulai menjaga kebersihan lingkungan dengan memilah sampah dari rumah sebagai langkah awal mendukung pengelolaan sampah yang lebih baik.

Di bidang sosial, Wali Kota meminta Dinas Sosial untuk mengecek ulang data penerima BPJS dan berkoordinasi dengan pemerintah desa agar data yang digunakan benar-benar valid dan sinkron. Sementara di sektor pendidikan, pemerintah kota telah menyiapkan program seragam sekolah gratis guna memastikan tidak ada lagi anak di Kota Sungai Penuh yang putus sekolah karena alasan ekonomi.

Sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan rumah ibadah, di akhir kegiatan Wali Kota Alfin menyerahkan bantuan dana CSR sebesar Rp10 juta untuk pembangunan Masjid Nurul Falah Desa Kumun Mudik. Safari Ramadan kali ini juga diisi tausiah oleh Buya Drs. H. Laidamuri, yang menambah kekhusyukan suasana ibadah di bulan suci.(adz/kominfo)

Pesantren Kilat Ramadhan 1447 H Resmi Dibuka, Bupati Monadi Dorong Lahirnya Generasi Qur’ani di Kerinci

Bupati Kerinci Monadi saat membuka Pesantren Kilat Ramadhan 1447 H yang dirangkai dengan Tadarus Al-Qur’an dan Lomba Sholawat Busyro di Ruang Pola Kantor Bupati Kerinci.(Ist)

Kerinci, Merdekapost.com – Bupati Kerinci, Monadi, S.Sos., M.Si secara resmi membuka kegiatan Pesantren Kilat Ramadhan 1447 H/2026 M di Ruang Pola Kantor Bupati Kerinci, Rabu (04/03/2026). Kegiatan ini di rangkai dengan Tadarus Al-Qur’an dan Lomba Sholawat Busyro yang berlangsung khidmat dan penuh semangat Ramadhan.

Pesantren Kilat Ramadhan tersebut di selenggarakan oleh TP PKK Kabupaten Kerinci. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat nilai keimanan, membangun karakter generasi muda, serta menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Qur’an dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW.

Dalam sambutannya, Bupati Monadi menegaskan bahwa Pesantren Kilat Ramadhan harus menjadi ruang pembinaan akhlak dan peningkatan kualitas generasi muda. Ia berharap kegiatan ini mampu membentuk generasi Qur’ani yang cerdas, berakhlak mulia, dan memiliki daya saing tinggi di masa depan.

Turut hadir Wakil Bupati Kerinci H. Murison, S.Pd., S.Sos., M.Si, Sekda Kerinci Zainal Efendi, SP., M.Si, serta jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten Kerinci. Kehadiran para pimpinan daerah tersebut menunjukkan dukungan penuh terhadap pembinaan keagamaan selama bulan suci Ramadhan.

Melalui Pesantren Kilat Ramadhan 1447 H ini, Pemerintah Kabupaten Kerinci berharap tercipta generasi yang tidak hanya unggul dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga kuat dalam iman dan takwa. Kegiatan ini di harapkan menjadi ladang ilmu dan ladang pahala bagi seluruh peserta.(adz)

Semakin Marak dan Berani, Aktivitas PETI di Kawasan Hutan TNKS Wilayah Penetai Tamiai Kerinci

Aktivitas PETI di Kawasan Hutan TNKS Wilayah Penetai Tamiai Kerinci-Jambi.(adz/Foto:Geransi)

KERINCI, MERDEKAPOST.COM – Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan hutan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) wilayah Penetai Tamiai, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, hingga saat ini masih berlangsung secara masif dan terbuka. 

Berdasarkan hasil pemantauan serta pengumpulan data lapangan yang dilakukan oleh tim GERANSI, praktik pertambangan ilegal tersebut menunjukkan indikasi kuat adanya pembiaran yang berlangsung dalam waktu cukup lama.

Kawasan TNKS yang secara hukum merupakan wilayah konservasi dengan fungsi perlindungan ekosistem hutan tropis dan keanekaragaman hayati justru mengalami tekanan serius akibat aktivitas PETI. 

Tim lapangan menemukan sejumlah titik operasi tambang menggunakan alat berat, mesin dompeng, serta aktivitas pengolahan material emas di sepanjang aliran sungai dan area hutan lindung di sekitar Penetai Tamiai dan wilayah sekitarnya.

Baca Juga:

Imbas Selat Hormuz Ditutup, Cadangan BBM di Indonesia Tersisa 20 Hari

Kasus Raibnya Saldo Nasabah, Dirut Bank Jambi Jalani Pemeriksaan Polda Jambi

Hasil dokumentasi menunjukkan perubahan bentang alam yang signifikan, berupa pembukaan lahan hutan, kerusakan vegetasi, sedimentasi berat, serta terbentuknya lubang-lubang bekas tambang yang berpotensi menimbulkan bencana ekologis. Aktivitas tersebut tidak hanya merusak kawasan hutan konservasi, tetapi juga berdampak langsung terhadap kualitas lingkungan hidup masyarakat khususnya di hilir.

Salah satu dampak paling nyata adalah pencemaran badan sungai yang menjadi sumber air bagi masyarakat. Berdasarkan observasi tim GERANSI, air sungai mengalami perubahan warna menjadi keruh kecokelatan, meningkatnya endapan lumpur, serta indikasi kuat penggunaan bahan kimia berbahaya dalam proses pemisahan emas. Kondisi ini berpotensi menyebabkan pencemaran logam berat yang membahayakan kesehatan masyarakat, biota sungai, serta sektor pertanian dan perikanan lokal.

Masyarakat sekitar mengeluhkan menurunnya kualitas air yang sebelumnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci, dan irigasi. Selain itu, beberapa warga menyampaikan kekhawatiran terhadap dampak jangka panjang terhadap kesehatan, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan.

Temuan tim GERANSI juga memperlihatkan bahwa aktivitas PETI berlangsung relatif terbuka tanpa adanya penindakan yang konsisten. Situasi ini menimbulkan persepsi publik bahwa terjadi pembiaran terhadap praktik pertambangan ilegal di kawasan konservasi negara. Minimnya pengawasan serta lemahnya penegakan hukum diduga menjadi faktor utama terus beroperasinya aktivitas tersebut.

Apabila kondisi ini terus berlangsung, kerusakan ekosistem TNKS berpotensi menjadi permanen dan memicu dampak lanjutan seperti banjir, longsor, hilangnya habitat satwa liar, serta krisis kualitas air di wilayah hilir sungai.

Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, GERANSI mendesak pemerintah pusat dan daerah, aparat penegak hukum, serta instansi terkait untuk:

  • Melakukan penertiban dan penghentian total aktivitas PETI di kawasan TNKS.
  • Menindak tegas pihak-pihak yang terlibat sesuai peraturan perundang-undangan.\
  • Melakukan pemulihan lingkungan (rehabilitasi) pada area terdampak.
  • Melaksanakan pengawasan terpadu secara berkelanjutan.
  • Menjamin perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat.

GERANSI menegaskan bahwa keberlanjutan lingkungan TNKS merupakan tanggung jawab bersama, mengingat kawasan ini adalah salah satu benteng terakhir ekosistem hutan Sumatera yang memiliki nilai ekologis nasional dan global.(*)


Wako Alfin – Wawako Azhar Hamzah Safari Ramadhan di Masjid Nurul Falah

  

Merdekapost.com - Wali Kota Sungai Penuh Alfin S.H., bersama Wakil Wali Kota Azhar Hamzah menghadiri kegiatan Safari Ramadhan yang digelar di Masjid Nurul Falah Desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai, Rabu (04/03).

Kegiatan ini menjadi bagian dari agenda rutin Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat di bulan suci Ramadhan.

Dalam sambutannya, Wako Alfin menyampaikan bahwa Ramadhan saat ini tengah menuju momentum peringatan turunnya Al-Qur’an (Nuzulul Qur’an), yang menjadi pengingat bagi umat Islam untuk semakin meningkatkan keimanan dan memperkuat kebersamaan.

“Kegiatan Safari Ramadhan ini bertujuan untuk menjalin tali silaturahmi agar masyarakat lebih mengenal para jajaran pemerintah Kota Sungai Penuh. Selain itu, berbagai persoalan dan aspirasi warga dapat didengar secara langsung sehingga dapat segera ditindaklanjuti dan diselesaikan,” ungkapnya.

Lebih lanjut disampaikan, program Pemerintah Kota Sungai Penuh tahun 2026, khususnya di wilayah Kecamatan Kumun Debai, akan difokuskan pada sejumlah pembangunan prioritas, antara lain pembangunan Jalan Salah Dewa, Jalan RKE, Pembangunan tangki septik individual dan komunal, rehabilitasi D.I. Ulu Air, serta pengadaan tanah untuk Embung Ulu Air.

Pada kesempatan yang sama, Pemkot Sungai Penuh juga menyerahkan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank Jambi sebesar Rp10 juta untuk mendukung pembangunan masjid Nurul Falah.

Melalui Safari Ramadhan ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan di Kota Sungai Penuh.

Kegiatan Safari Ramadhan ini turut dihadiri Unsur Forkopimda, Sekda Alpian, Asisten, Staf Ahli, Para Kepala OPD,  Bank Jambi, Camat, Ketua TP Pkk Ny Sri Kartini Alfin, tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Alim Ulama dan Para Jamaah Masjid Nurul Falah Kumun Mudik.(*)

Imbas Selat Hormuz Ditutup, Cadangan BBM di Indonesia Tersisa 20 Hari

Jakarta - Indonesia memiliki cadangan bahan bakar minyak (BBM) untuk 20 hari ke depan.

Hal itu diungkap oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

"Kalau cadangan BBM saat ini masih 20 hari," kata Bahlil.

Menurut dia, cadangan minyak itu cukup untuk memenuhi kebutuhan minyak dalam negeri di tengah konflik Timur Tengah antara Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran.

Sayangnya, konflik di Timur Tengah diperkirakan bakal berlangsung lebih lama setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan bahwa militer mereka siap untuk berperang hingga 4-5 pekan ke depan.

Lihat: Video selengkapnya >> Video Bahlil Men ESDM

“Sejak awal, kami memperkirakan empat hingga lima minggu, tetapi kami memiliki kemampuan untuk bertahan jauh lebih lama dari itu," kata dia, dilansir dari Al Jazeera.

Trump menyebut, militer AS memiliki kemampuan untuk bertahan jauh lebih lama dari itu.

Lantas, apa yang bakal terjadi di Indonesia jika perang AS-Israel melawan Iran berlangsung lebih lama?

Pengamat Energi dan Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi mengatakan, apabila perang AS-Israel melawan Iran berlangsung lebih lama, maka Indonesia terpaksa membeli minyak dengan harga yang lebih mahal.

Dia menyebut, cadangan BBM dalam negeri yang mampu bertahan dalam 20 hari ke depan adalah cadangan BBM yang dibeli dengan harga sebelum konflik Timur Tengah meletus.

"Kalau perang lebih lama, ya Indonesia terpaksa beli dengan harga yang lebih mahal. Bisa 100.000 dollar AS per barel," kata Fahmi.

Dia menjelaskan serangan pertama AS-Israel ke Iran saja sudah menyebabkan kenaikan harga minyak dunia menjadi 67.000 dollar AS.

Dilansir dari Reuters, pada penutupan perdagangan 2 Maret 2026, harga minyak mentah Brent naik 4,87 dollar AS atau naik 6,7 persen menjadi 77,74 dolar AS per barel.

Kenaikan tajam ini menyusul pernyataan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) yang mengindikasikan kesiapan mereka untuk menyerang kapal-kapal yang melewati Selat Hormuz.(*)

Uang Nasabah Dijamin Aman, Tapi Belum Tahu Kapan Layanan ATM dan Mobile Banking Bank Jambi Normal Lagi

JAMBI - Kepastian mengenai keamanan dana nasabah Bank Jambi disampaikan langsung oleh DPRD Provinsi Jambi setelah insiden siber yang sempat membuat sejumlah rekening terdebet.

Jaminan tersebut ditegaskan Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi Ivan Wirata yang memastikan seluruh dana nasabah yang terdampak telah dikembalikan sepenuhnya oleh pihak bank.

“Alhamdulillah uang nasabah dijamin aman oleh Bank Jambi. Semua yang terdampak, 100 persen sudah diganti,” ujarnya, Senin (2/3/2026).

Meski pengembalian dana telah dilakukan, DPRD masih menunggu hasil audit forensik untuk mengetahui secara detail penyebab serta dampak dari gangguan sistem tersebut.

Proses audit itu, menurut Ivan, tidak bisa dilakukan secara terburu-buru karena membutuhkan ketelitian dan verifikasi menyeluruh.

“Kita tidak mau cepat, tapi hasilnya tidak memungkinkan. Kita tunggu hasil resminya,” katanya.

Baca juga: Kasus Raibnya Saldo Nasabah, Dirut Bank Jambi Jalani Pemeriksaan Polda Jambi

Pengawasan terhadap kasus ini juga melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Bank Indonesia (BI) yang disebut turut memastikan stabilitas sistem perbankan tetap terjaga.

Menurut Ivan, kedua lembaga tersebut memberikan jaminan bahwa kondisi yang terjadi masih dalam batas terkendali.

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, DPRD berencana kembali menggelar rapat bersama manajemen Bank Jambi untuk mendalami hasil audit forensik setelah laporan resmi diterbitkan.

“InsyaAllah dalam waktu percepatan kami rapat lagi untuk memastikan hasil audit forensik itu benar-benar transparan,” jelasnya.

Di sisi manajemen, Direktur Utama Bank Jambi Khairul Suhairi menegaskan kondisi keuangan bank tetap stabil meski sempat terjadi lonjakan penarikan tunai oleh nasabah.

Ia menyebut likuiditas dan keamanan data tetap terjaga hingga saat ini.

Baca Juga: Antrean di Bank 9 Jambi Membludak Dimana-mana, Didominasi ASN, Warga: Jangan Suruh Kami Tenang, Carikan Solusinya!

“Sampai hari ini masih aman-aman semua, dan semua rahasia juga terjaga dengan baik,” katanya.

Operasional perbankan, lanjutnya, berjalan normal untuk layanan transaksi langsung, meskipun beberapa kanal digital masih dihentikan sementara.

Layanan yang masih dibekukan meliputi ATM dan Mobile Banking sebagai langkah antisipasi agar sistem benar-benar bersih sebelum kembali diaktifkan.

“Kalau nanti kita buka terlalu cepat, takutnya justru memperparah keadaan. Jadi kita jaga supaya kondusif,” ujarnya.

Antrian terjadi dimana-mana dan rata-rata adalah ASN yang ingin mengambil gaji. (adz) 

Hingga kini, manajemen belum dapat memastikan kapan kedua layanan tersebut bisa kembali beroperasi sepenuhnya karena masih menunggu hasil asesmen dari BI.

Upaya pembukaan kembali sempat diajukan, khususnya untuk transaksi on us atau penarikan melalui mesin ATM Bank Jambi sendiri, namun hasil evaluasi menyarankan perlunya pembangunan ulang sistem.

Bacaan Lainnya: 224 Milyar untuk 88 KM Batang Asai-Pelalawan, Gubernur Jambi Ingatkan Pengawasan Muatan Kendaraan

“Berdasarkan assessment BI, kami harus melakukan rebuild ekosistemnya. Itu yang membutuhkan waktu,” jelas Khairul.

Proses rebuild tersebut, lanjut dia, bukan sekadar pembaruan perangkat lunak, melainkan juga mencakup penggantian perangkat keras demi memastikan tidak ada celah yang tersisa.

Menurutnya, menggunakan kembali perangkat lama justru berisiko tinggi terhadap potensi serangan serupa.

“Kita harus ganti perangkat dan aplikasi. Kalau pakai yang lama lagi, itu seperti bunuh diri,” tegasnya.

Walaupun proses pemulihan membutuhkan waktu, manajemen memastikan komitmen untuk mempercepat normalisasi layanan dengan tetap mengedepankan keamanan sistem.

Kekhawatiran terbesar, kata dia, adalah kemungkinan ancaman siber masih tersimpan dalam sistem dan kembali aktif jika layanan dibuka tergesa-gesa.

Baca Juga: Jelang Lebaran, Kondisi Jalan Lintas Timur Sumatera Semakin Memprihatinkan

“Kalau dibuka dan ternyata masih ada di dalam, bisa lebih berdarah-darah lagi dampaknya,” ucapnya.

Terkait jumlah nasabah terdampak serta total dana yang sempat terdebet, pihak bank menyatakan data detail masih dalam tahap verifikasi lanjutan.

Namun demikian, hasil verifikasi internal memastikan seluruh dana yang sempat berkurang telah dikembalikan secara utuh kepada pemilik rekening.

“Itu masih menunggu hasil final. Tapi berdasarkan verifikasi kami, yang terdampak sudah kita kembalikan sepenuhnya,” pungkasnya.(*)


Jelang Lebaran, Kondisi Jalan Lintas Timur Sumatera Semakin Memprihatinkan

JAMBI, MERDEKAPOST.COM - Kondisi Jalan Lintas Timur yakni dari Jambi-Betung- Palembang kian memprihatinkan.

Mendekati musim mudik Idul Fitri 1447 H/2026, ruas jalan tersebut mengalami kerusakan cukup parah, terutama di kilometer 16 hingga Kilometer 65 sampai Sungai Lilin - Bayung Lincir.

Sebagai jalan nasional dan urat nadi distribusi logistik kondisi jalan dihiasi banyak lubang besar, gelombang aspal, hingga bekas galian yang belum dituntaskan.

Kerusakan yang telah berlangsung hampir dua tahun terakhir ini disebut-sebut menjadi salah satu pemicu meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas.

Dalam sepekan terakhir saja, dilaporkan terjadi tiga kecelakaan di titik berbeda. Seorang sopir truk, Ardy, mengungkapkan kecelakaan kerap melibatkan kendaraan besar seperti fuso dan tronton di Km 64.

Baca Juga: 224 Milyar untuk 88 KM Batang Asai-Pelalawan, Gubernur Jambi Ingatkan Pengawasan Muatan Kendaraan

Sementara di Km 24, kecelakaan sepeda motor juga sering terjadi. Tidak jarang pula mobil terbalik dan terguling akibat menghindari lubang.

“Hampir setiap hari ada kecelakaan. Ini bukan semata faktor kelalaian pengemudi, tapi juga kondisi jalannya. Tiga minggu terakhir saja sudah delapan kejadian. Ini sangat membahayakan, apalagi nanti saat arus mudik mulai padat,” ujarnya.

Tingginya volume kendaraan berkapasitas besar, termasuk truk logistik dan kendaraan over dimension over load (ODOL), semakin memperparah kerusakan.

Selain itu, kualitas aspal yang dinilai kurang maksimal diduga membuat jalan cepat rusak kembali.

Dampaknya tidak hanya pada keselamatan pengguna jalan, tetapi juga terhadap distribusi barang.

Bacaan Lainnya:

Kasus Raibnya Saldo Nasabah, Dirut Bank Jambi Jalani Pemeriksaan Polda Jambi

Antrean di Bank 9 Jambi Membludak Dimana-mana, Didominasi ASN, Warga: Jangan Suruh Kami Tenang, Carikan Solusinya!

Waktu tempuh kendaraan logistik menjadi lebih lama karena pengemudi harus memperlambat laju kendaraan demi menghindari lubang dan permukaan jalan yang tidak rata.

Padahal, ruas ini merupakan jalur strategis penghubung antarwilayah di Sumatera, termasuk menuju Jambi dan daerah sekitarnya.

Ardy menambahkan, pada akhir 2025 lalu sempat dilakukan perbaikan di sejumlah titik setelah kondisi jalan tersebut viral di media sosial. Namun, perbaikan dinilai belum menyeluruh.

“Memang sempat diperbaiki sekitar November–Desember, tapi hanya sebagian. Bahkan ada titik yang sudah digali tapi belum diaspal kembali. Itu justru makin membahayakan,” katanya.

Ia berharap pemerintah daerah maupun pemerintah pusat segera mengambil langkah cepat dengan melakukan perbaikan total, bukan sekadar tambal sulam, terlebih menjelang lonjakan arus mudik 2026. (*)

Kasus Raibnya Saldo Nasabah, Dirut Bank Jambi Jalani Pemeriksaan Polda Jambi

JAMBI – Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jambi, Khairul Suhairi, memenuhi panggilan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi, Senin (2/3/2026) kemarin.

Khairul Suhairi tiba di Mapolda Jambi sekitar pukul 13.31 WIB. Ia datang didampingi sejumlah staf dan langsung masuk ke ruang penyidik untuk menjalani pemeriksaan.

Hingga pukul 17.25 WIB, berdasarkan pantauan Media, pihak Bank Jambi masih dimintai klarifikasi oleh penyidik.

Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan dugaan peretasan layanan perbankan serta gangguan transaksi yang sebelumnya dikeluhkan nasabah. Proses klarifikasi dijadwalkan berlangsung sejak siang hari di Mapolda Jambi.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi, Kombes Pol Taufik Nurmandia, mengatakan penyidik masih melakukan pendalaman dan klarifikasi terhadap pihak bank.

“Ada beberapa yang diklarifikasi,” ujarnya.

Baca Juga: Antrean di Bank 9 Jambi Membludak Dimana-mana, Didominasi ASN, Warga: Jangan Suruh Kami Tenang, Carikan Solusinya!

Taufik menjelaskan, pemeriksaan terhadap saksi dari pihak Bank Jambi belum sepenuhnya dapat dilakukan hari ini karena Direktur Utama masih mengikuti agenda hearing bersama DPRD Provinsi Jambi.

“Masih hearing dengan DPRD Prov,” katanya.

Meski demikian, penyidik tetap melanjutkan pendalaman kasus. Sejumlah pihak internal bank akan dimintai keterangan untuk memperjelas duduk perkara.

Direktur Utama Bank Jambi Khairul Suhairi

Informasi yang diperoleh menyebutkan, Direktur Utama Bank Jambi akan kembali dimintai klarifikasi setelah agenda hearing bersama DPRD Provinsi Jambi selesai.

Seperti diketahui, pada Minggu (22/2/2026), sejumlah nasabah Bank Jambi melaporkan saldo mereka hilang dari rekening. Nilainya bervariasi, mulai dari Rp15 juta hingga ratusan juta rupiah.

Dampak kejadian itu membuat layanan mobile banking dan ATM Bank Jambi sempat tidak dapat digunakan.

Saat ini, penyidik Subdit II Perbankan Ditreskrimsus Polda Jambi masih mendalami kasus tersebut untuk memastikan penyebab gangguan serta pihak yang bertanggung jawab.(adz)

Antrean di Bank 9 Jambi Membludak Dimana-mana, Didominasi ASN, Warga: Jangan Suruh Kami Tenang, Carikan Solusinya!

Viral diberbagai daerah Kantor Bank 9 Jambi dipenuhi antrian nasabah yang didominasi ASN.Selasa, (03/03).(Ist)

Jambi, Merdekapost.com - Antrean panjang mengular kembali terjadi di beberapa Kantor Cabang Bank 9 Jambi.

Seperti terjadi di Kantor Cabang Unja Bank 9 Jambi, Selasa (3/3/2026). Sejak pagi hari, ratusan nasabah terlihat memadati area depan kantor bank.

Pantauan Media di lokasi, para nasabah nampak berdesak-desakan di depan pintu masuk untuk mendapatkan nomor antrean lebih awal. Situasi sempat membuat akses keluar-masuk kantor cabang tersendat.

Menariknya, antrean tersebut didominasi oleh aparatur sipil negara (ASN) yang diketahui merupakan nasabah aktif bank daerah tersebut.

Sebagian besar mengaku ingin memastikan saldo rekening mereka tetap aman serta melakukan penarikan dana secara langsung untuk kebutuhan bulan puasa dan lebaran.

“Kami ingin memastikan uang aman, Karena Mesin ATM Bank Jambi Belum Berfungsi, Gaji Kami di Bank 9 Jambi, kami diarahkan untuk mengambil uang secara manual dengan membawa buku tabungan ” ujar salah seorang nasabah.

Baca Juga: Bank Jambi Umumkan: Layanan ATM dan M-Banking Belum Dapat Beroperasi secara Normal

Antrian panjang juga terjadi Bank Jambi dibeberapa daerah, Di kantor cabang Sungai Penuh Kerinci, seperti diungkapkan oleh salah seorang Nasabah yang juga ASN, Nelda, menurut Dia mau tidak mau harus ikut antrian, meskipun sangat panjang dan lama

"Ya mau bagaimana lagi, saya mau ngambil gaji untuk kebutuhan bulan puasa, ya ikut antrian lah, mungkin ini sampai sore nanti" Ujarnya lagi.

Fuadi, juga menyampaikan, Saya dari jam setengah tujuh pagi kesini mau cepat2 ambil nomor antrean, kalau dilihat membludaknya nasabah ini bisa jadi sampai sore jelang berbuka puasa baru kelar,,, atau bisa jadi berbuka disini, ujarnya sambil tertawa.

sementara itu, Di Kota Bangko juga mengalami hal serupa. Kantor Bank 9 Jambi cabang Bangko dipadati warga bahkan seperti ditulis oleh akun facebook Hamdani sejak jam 5 pagi habis subuh warga sudah mulai antrian

Warga yang antri juga didominasi ASN yang ingin mengambil gaji

Kondisi ini menuai kritikan pedas di medsos, seperti ditulis Baharudin Daeng, "Coba gajiannya kayak dulu untuk sementara waktu,pihak bank tidak sibuk asn yg mau gajian tidak kesulitan"

Suasana antrian di kantor cabang Bangko. (Facebook: @Hamdani)

Sementara itu, Syafrizal Yorie menyebutkan,"Kembalikan ke manual seperti dulu. Diambil oleh bendahara kecamatan".

Ada Juga yang sudah mulai emosi, "Jangan disuruh sabar dan tenang....nanti kesabaran kami habis...coba pikirkan solusi nya"

Sementara itu, dari unggahan video Tribunjambi, suasana macet dan antrian panjang juga terjadi di Cabang Muara Bulian Batanghari

Netizen ramai-ramai mengomentari video viral tersebut dengan bermacam komentar

Seperti ditulis oleh akun Jhon Firman Syah, "Lagi dan lagi Bank 9 Jambi . Bukan nya membrikan Pelayanan Terbaik . Malah Bikin Pening, nak ambek duwt dewek bae . Mesti lama .. nunggu seharian .. ATM dan Banking Blo Normal . Ntah Berapa Bula Lgi .. Paling gak Normal ATM bae jadilah .. biar enak narik uang .. ne d suruh nunggu Antei dri Pagi - Soreeee.. PARAH ,, KACAUUU

akun @Kumbara Angin: Parah,,ntah sampe kpn

Suasana antrian di kantor cabang Muara Bulian. (Screenshot video: @Tribunjambi)

Diketahui sebelumnya, pada Minggu (22/2/2026), sistem keamanan Bank 9 Jambi diduga mengalami peretasan oleh pihak tidak bertanggung jawab.

Informasi yang beredar menyebutkan adanya dana sejumlah nasabah yang sempat hilang dari rekening.

Peristiwa ini memicu kekhawatiran luas di tengah masyarakat.

Sejak kabar tersebut mencuat, lonjakan kunjungan ke sejumlah kantor cabang tak terhindarkan.

Gangguan layanan digital dan transaksi non-tunai yang terjadi belakangan ini turut memperparah antrian  nasabah.

Bank Jambi Umumkan ATM dan m-banking Belum Normal

Layanan perbankan seluler dan anjungan tunai mandiri Bank Jambi hingga Minggu (1/3/2026) malam lalu belum bisa digunakan.

Minggu malamnya, Bank Jambi menyampaikan pengumuman bahwa layanan ATM dan m-banking belum dapat beroperasi secara normal seperti biasanya.

Pengumuman

Pemberitahuan layanan digital Bank Jambi

Yth. Nasabah Bank Jambi

Sehubungan dengan masih diperlukannya waktu untuk proses pemulihan dan penguatan infrastruktur sistem layanan perbankan, dengan ini kami informasikan bahwa untuk sementara waktu layanan ATM, Mobile Banking, dan Produk Channel Digital Bank Jambi belum dapat beroperasi secara normal seperti biasanya.

Kami mohon maaf kepada nasabah Bank Jambi untuk melakukan transaksi keuangan agar dapat mendatangi kantor pelayanan Bank Jambi terdekat.

Demikian atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih

Hormat Kami,

PT Bank Pembangunan Daerah Jambi

Direksi

Petugas keamanan tampak berupaya menenangkan dan mengatur antrean agar tetap tertib. Namun tingginya antusiasme nasabah yang ingin segera dilayani membuat suasana tetap padat hingga siang hari di bulan puasa.(Red)

Copyright © Merdekapost.com. All rights reserved.
Redaksi | Pedoman Media Cyber | Network | Disclaimer | Karir | Peta Situs