Air Sungai Penetai Keruh Lagi, Apakah PETI Masih Beroperasi, Meski Berkali-kali Ditertibkan?

PETI: Meski sudah Berkali-kali Ditertibkan, Air Sungai Penetai Terlihat Keruh Lagi, Apakah PETI Masih Beroperasi?

KERINCI – Air Sungai Penetai di kawasan perbatasan Kabupaten Kerinci dan Merangin, Jambi, kembali dilaporkan keruh. Kondisi ini menjadi sorotan setelah aparat gabungan beberapa kali melakukan penertiban aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan tersebut.

Kekeruhan air terlihat dalam sebuah video yang diunggah akun Facebook Romhaidi. Rekaman itu memperlihatkan kondisi air di sekitar Jembatan Penetai yang tampak berubah keruh.

“Mohon kepada Kapolda Jambi untuk menyelamatkan TNKS,” tulis Romhaidi dalam unggahannya.

Kondisi tersebut memunculkan dugaan di tengah masyarakat bahwa aktivitas PETI masih berlangsung di bagian hulu sungai. Namun, penyebab kekeruhan terbaru ini belum dapat dipastikan dan perlu ditelusuri langsung oleh petugas.

Sorotan muncul karena penertiban di kawasan Penetai sebenarnya telah dilakukan berulang kali. Dalam sejumlah penyisiran sebelumnya, aparat menemukan berbagai peralatan dan sarana yang diduga berkaitan dengan aktivitas tambang ilegal.

Baca Juga: Aktivis Jambi Soroti Dugaan Ada Upaya Kriminalisasi Hukum Terhadap Founder Cakapcuap

Berdasarkan hasil penyelidikan Polres Kerinci sejak 16 Oktober 2026, petugas menemukan satu unit ekskavator, delapan pondok, enam kotak penyaring, delapan drum solar, delapan jeriken solar, serta satu mesin dompeng.

Penyisiran berlanjut pada 19 Oktober 2026. Tim gabungan menyusuri aliran Sungai Penetai sejauh sekitar sembilan kilometer dari hulu ke hilir. Dari kegiatan itu, petugas menemukan 16 pondok, sembilan kotak penyaring, 14 drum berisi solar, serta tiga mesin dompeng yang tertimbun tanah dan bebatuan.

Temuan tersebut menunjukkan adanya jejak sarana pertambangan di kawasan yang berdekatan dengan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).

Penertiban kembali dilakukan pada 5 November 2026 melalui operasi terpadu Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) bersama unsur TNI, Polri, Kejaksaan, Balai Besar TNKS, Pemerintah Provinsi Jambi, dan instansi terkait.

Dalam operasi tersebut, analisis geospasial mengidentifikasi kawasan yang terdampak aktivitas pertambangan ilegal di wilayah Penetai mencapai 119,32 hektare. Sementara pemeriksaan lapangan yang disampaikan Kejaksaan Tinggi Jambi menemukan sekitar 3,5 hektare bekas aktivitas pertambangan pada titik yang diperiksa.

Petugas juga memasang tiga plang larangan serta membongkar dan membakar pondok-pondok yang diduga digunakan untuk mendukung kegiatan PETI.

Baca Juga: Wako Alfin Apresiasi Aksi Nyata Kader PDIP "Gerakan Merawat Pertiwi" dan Pembersihan Sampah di Desa Amar Sakti

Operasi berlanjut pada 9 November 2026. Personel Brimob Polda Jambi bersama Satgas PKH melakukan patroli dan mengeksekusi satu unit ekskavator merek Komatsu yang diduga digunakan untuk aktivitas pertambangan ilegal di kawasan TNKS.

Namun, munculnya kembali laporan air sungai keruh membuat masyarakat mempertanyakan apakah penertiban tersebut sudah efektif menghentikan aktivitas tambang ilegal di kawasan hulu.

Rangga, salah seorang warga Kerinci, meminta aparat penegak hukum tidak berhenti pada penertiban di lapangan. Menurutnya, pengawasan harus dilakukan secara berkelanjutan agar aktivitas PETI tidak kembali beroperasi setelah petugas meninggalkan lokasi.

“Jangan sampai setelah petugas turun dan meninggalkan lokasi, aktivitas PETI kembali berjalan. Kami ingin ada pengawasan berkelanjutan. Yang menjadi korban bukan hanya hutan TNKS, tetapi juga sungai yang selama ini menjadi sumber kehidupan masyarakat,” ujar Rangga.

Ia juga meminta aparat mengusut pihak-pihak yang diduga berada di balik aktivitas pertambangan ilegal tersebut. Sebab, menurutnya, penggunaan alat berat, mesin dompeng, hingga pasokan solar menunjukkan adanya kebutuhan modal dan jaringan pendukung.

Baca Juga: Proyek Normalisasi Sungai Batang Merao untuk Antisipasi Banjir

“Jangan hanya pekerja di lapangan yang ditindak. Pemodal, pemilik alat berat, dan pemasok BBM solar juga harus diusut. Kalau jaringan di belakangnya tidak dibongkar, PETI bisa kembali beroperasi meskipun sudah berkali-kali dilakukan penertiban,” tegasnya.

Rangga berharap Kapolda Jambi memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut. Ia meminta penanganan PETI di kawasan Penetai tidak hanya berorientasi pada penyitaan peralatan, tetapi juga penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab.

“Kekeruhan Sungai Penetai kini menjadi persoalan yang perlu segera dijawab melalui pemeriksaan lapangan. Aparat perlu memastikan apakah masih ada aktivitas tambang di bagian hulu, sekaligus menelusuri sumber material yang menyebabkan air sungai kembali keruh,” bebernya.

Sebab, lanjutnya, selama aktivitas PETI belum benar-benar dihentikan dan pengawasan tidak berjalan konsisten. “Ancaman terhadap kawasan TNKS serta lingkungan hidup masyarakat di sekitar Sungai Penetai masih menjadi perhatian,” tukasnya.(*)

(Aldie Prasetya / Source: Bekabar.id)

Aktivis Jambi Soroti Dugaan Ada Upaya Kriminalisasi Hukum Terhadap Founder Cakapcuap

Aktivis Jambi Soroti Dugaan Ada Upaya Kriminalisasi Hukum Terhadap Founder Cakapcuap.(Ist/AI)

MERDEKAPOST.COM | JAMBI - Polemik yang menyeret admin media TikTok Cakapcuap.co berinisial R mulai menuai sorotan. Aktivis Jambi, Fadil, mempertanyakan dugaan upaya penggiringan opini di media sosial yang dinilainya berpotensi membentuk persepsi publik sebelum persoalan tersebut diuji melalui proses hukum secara objektif.

Fadil menilai, persoalan pengutipan konten video yang kini menyeret founder Cakapcuap.co perlu dilihat secara utuh. Menurut dia, terdapat sejumlah aspek yang harus diperiksa, mulai dari asal-usul video, izin penggunaan, pencantuman sumber, hingga substansi informasi yang disampaikan kepada publik.

Ia menegaskan, pengutipan karya jurnalistik maupun konten audiovisual tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Namun, penilaiannya harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

"Dalam UU Nomor 28 Tahun 2014, penggunaan dan pengutipan karya memiliki ketentuan tersendiri. Jika sumber dicantumkan secara lengkap dan izin dari pemilik telah diperoleh, tentu aspek tersebut harus menjadi bagian dari pertimbangan hukum. Jadi, apa sebenarnya persoalan yang dipermasalahkan?" ujar Fadil, Jumat (13/11/2026).

Sorotan Fadil berkaitan dengan pengutipan sebuah video berdurasi sekitar 2 menit 51 detik yang memuat dugaan praktik suap dalam proses penerimaan anak seseorang menjadi anggota Polri.

Dalam narasi video tersebut, muncul dugaan penggunaan uang sebesar Rp100 juta yang disebut-sebut berasal dari praktik uang 86 terkait perkara narkotika jenis ganja seberat satu kilogram di Polres Kerinci.

Namun, seluruh tuduhan tersebut masih memerlukan pembuktian dan klarifikasi dari pihak-pihak yang disebut dalam narasi video. Belum dapat disimpulkan bahwa dugaan tersebut benar tanpa adanya pemeriksaan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Fadil, persoalan semakin menarik perhatian setelah video tersebut disebut telah dikutip dengan terlebih dahulu meminta izin kepada pemilik awal. Belakangan, pemilik akun berinisial L justru menghapus atau menurunkan video tersebut ketika kontennya telah ramai diperbincangkan publik.

"Yang menjadi pertanyaan kami, mengapa video itu tiba-tiba di-takedown setelah viral? Apakah ada perubahan sikap dari pemilik akun? Apakah informasi di dalamnya tidak benar? Kalau memang tidak benar, seharusnya ada penjelasan terbuka agar publik tidak berspekulasi," kata Fadil.

Ia meminta aparat penegak hukum tidak hanya berfokus pada persoalan yang menyeret founder Cakapcuap.co berinisial R. Menurut dia, asal-usul video, kebenaran materi yang disampaikan, serta pihak yang memiliki informasi langsung mengenai dugaan tersebut juga perlu ditelusuri secara profesional.

Fadil bahkan meminta pihak berinisial L diperiksa apabila terdapat dasar hukum dan bukti yang cukup untuk mengklarifikasi asal-usul narasi serta substansi dalam video tersebut.

Bagi Fadil, penegakan hukum tidak boleh berjalan berdasarkan tekanan opini, popularitas sebuah pemberitaan, ataupun narasi sepihak. Setiap pihak harus memperoleh perlakuan yang adil dan kesempatan memberikan penjelasan.

Ia juga mengingatkan agar tidak terjadi penghakiman publik terhadap seseorang hanya berdasarkan potongan informasi yang beredar di media sosial.

"Ini bukan persoalan membela seseorang. Kami ingin hukum ditegakkan secara objektif. Jangan sampai seseorang lebih dahulu dibentuk citranya sebagai pihak yang bersalah melalui penggiringan opini, sementara fakta dan bukti belum diuji secara menyeluruh," tegasnya.

Fadil menilai, perkara yang menyeret founder Cakapcuap.co seharusnya menjadi momentum untuk menguji secara terbuka batas-batas penggunaan konten digital, perlindungan hak cipta, serta tanggung jawab setiap pihak dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat.

Ia meminta Polda Jambi memberikan penjelasan secara transparan mengenai dasar hukum dan duduk perkara yang melatarbelakangi persoalan tersebut, sehingga publik tidak hanya menerima informasi dari satu sisi.

Menurut dia, apabila pengutipan video dilakukan dengan izin resmi dari pemilik dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, fakta tersebut harus diperhitungkan dalam menilai ada atau tidaknya pelanggaran. Sebaliknya, apabila terdapat dugaan pelanggaran, hal itu juga harus dibuktikan melalui mekanisme hukum yang sah.

"Jangan sampai persoalan ini berkembang menjadi preseden buruk bagi kebebasan pers dan aktivitas penyampaian informasi di ruang digital. Hukum harus menjadi panglima, bukan opini yang dibangun untuk mengarahkan persepsi masyarakat," ujarnya.

Fadil mengajak masyarakat mengawal persoalan tersebut secara kritis, termasuk meminta kejelasan mengenai dugaan suap yang muncul dalam sebuah narasi video, tanpa terlebih dahulu menyimpulkan kebenaran tuduhan maupun kesalahan pihak yang kini menjadi sorotan.

Baginya, transparansi, pembuktian, dan keberimbangan merupakan hal mendasar yang tidak boleh dikorbankan dalam proses penegakan hukum.

Sebab, dalam negara hukum, seseorang tidak boleh dinyatakan bersalah hanya karena opini dan pemberitaan dipublik telah lebih dahulu menghakiminya. (Red) 

4 SUNGAI DI TNKS JADI SASARAN PETI! Siapa Pemodal dan Pemasok BBM Tambang Emas Ilegal?

 

Lubang menganga di sekitar kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) untuk aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI). 

JAMBI - Empat aliran sungai di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) wilayah Provinsi Jambi teridentifikasi menjadi lokasi aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI).

Empat aliran sungai yang teridentifikasi sebagai lokasi aktivitas PETI yakni Sungai Penetai, Sungai Batang Maliki, Sungai Batang Masumai, dan Sungai Batang Tabir.

Temuan tersebut terungkap saat Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) bersama TNI, Kejaksaan, Polri, serta Balai Besar TNKS, menyisir sejumlah titik di kawasan TNKS yang diduga menjadi lokasi tambang emas ilegal.

4 Aliran Sungai untuk PETI:

  1. Sungai Penetai
  2. Sungai Batang Maliki
  3. Sungai Batang Masumai
  4. Sungai Batang Tabir

Operasi di TNKS

Kabupaten Merangin: Desa Air Liki, Kecamatan Tabir Barat, dan  Desa Baru Pangkalan Jambu, Kecamatan Pangkalan Jambu.

Kabupaten Kerinci:wilayah Penetai, Desa Muara Hemat, Kecamatan Batang Merangin. 

Operasi penertiban dilakukan secara serentak dengan menyasar tiga lokasi awal di wilayah Kabupaten Kerinci dan Merangin.

Di Kabupaten Merangin, tim menyisir Desa Air Liki, Kecamatan Tabir Barat, dan  Desa Baru Pangkalan Jambu, Kecamatan Pangkalan Jambu.   Sementara di Kabupaten Kerinci, tim menyisir wilayah Penetai, Desa Muara Hemat, Kecamatan Batang Merangin. 

119,32 Hektare di Muara Hemat

Kamis (5/11), tim terpadu berpatroli di kawasan perbatasan Penetai, Desa Muara Emat, Kecamatan Batang Merangin, dengan Desa Birun, Kecamatan Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin.

Di kawasan Penetai, hasil analisis geospasial mengidentifikasi 119,32 hektare kawasan terdampak aktivitas pertambangan ilegal.

Foto: Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) menyisir Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) wilayah Provinsi Jambi yang teridentifikasi sebagai tempat penambangan emas ilegal, Jumat (6/11/2026). (Dok. Satgas PKH)

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi, Naoly Wijaya, menyampaikan dalam pemeriksaan lapangan, tim tidak menemukan aktivitas penambangan emas ilegal yang sedang berlangsung.

"Tim memasang tiga papan larangan di sejumlah titik sebagai peringatan kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas terlarang di dalam kawasan hutan TNKS," kata Naoly.

Petugas juga membongkar dan membakar pondok-pondok yang berdasarkan hasil pemeriksaan digunakan sebagai sarana pendukung aktivitas PETI.

Penemuan Alat Berat di Lokasi

Sementara dalam penyisiran di kawasan TNKS dekat Desa Air Liki, Kecamatan Tabir Barat, Kabupaten Merangin, tim menemukan lokasi penambangan di sepanjang aliran sungai serta alat berat yang telah digunakan dalam kegiatan tersebut.

Satgas PKH juga menelusuri lokasi yang diduga menjadi tempat penyembunyian alat berat. 

Tim terus mencari keberadaan alat berat di lokasi sasaran sekaligus memasang plang penguasaan kembali kawasan hutan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Identifikasi dilakukan berdasarkan foto hasil pemantauan drone dan laporan warga yang resah dengan maraknya penambangan ilegal.

Keluhan soal penambangan emas ilegal  telah lama dikeluhkan warga sekitar TNKS. 

Seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan mengatakan, sungai yang dahulu jernih dan menjadi tempat mencari ikan kini berubah keruh warna seperti cokelat susu.

Menurutnya, sejak aktivitas tambang ilegal semakin marak, badan sungai mengalami kerusakan dan airnya tidak lagi dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari.

Warga pun mengkhawatirkan dugaan pencemaran merkuri serta dampaknya terhadap kesehatan.

Banyak Lubang Menganga Viral di Medsos

Sebelumnya, lubang-lubang tambang di Penetai Kerinci viral di media sosial.

Polda Jambi menyelidiki dugaan aktivitas PETI berskala besar di Sungai Penetai, wilayah tanah ulayat Depati Muaro Langkap, Tamiai, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci.

Penyelidikan itu menyusul viralnya video unggahan akun media sosial Goma Ondiya yang menyoroti dugaan aktivitas tambang emas ilegal di kawasan tersebut. Lokasi itu disebut-sebut berada di kawasan TNKS.

Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Erlan Munaji mengatakan, informasi yang beredar di media sosial menjadi perhatian kepolisian. Tim Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi menelusurinya.

“Tentunya ini sedang dilakukan proses penyelidikan oleh tim dari Direktorat Kriminal Khusus dan nanti akan kita sampaikan hasil proses penyelidikannya,” kata Erlan, Jumat (16/10) lalu.

Dalam video yang beredar, pengunggah menyoroti dugaan aktivitas PETI berskala besar di Sungai Penetai. Lokasi tersebut disebut berada di wilayah tanah ulayat Depati Muaro Langkap, Tamiai, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.

Pengunggah juga menyinggung dugaan keterlibatan sejumlah oknum dalam aktivitas penambangan emas ilegal tersebut. Namun, dugaan itu masih perlu dibuktikan melalui proses penyelidikan aparat penegak hukum. 

Pemasok BBM dan Cukong

Operasi penertiban dilakukan kolaborasi Satgas PKH dengan Pemerintah Provinsi Jambi, Korem 042/Garuda Putih, Polda Jambi, Kejaksaan Tinggi Jambi, Balai Besar TNKS, serta pemerhati lingkungan hidup.

Polda Jambi dan Kejati Jambi turut menggelar operasi imbangan untuk memperkuat penegakan hukum.

Satgas PKH juga memetakan pelaku di lapangan, pemasok bahan bakar minyak (BBM), serta pihak yang diduga membantu atau melindungi kegiatan penambangan ilegal.

Saat ditanya mengenai dugaan keterlibatan aparatur pemerintah sebagai beking, Wakil Komandan Satgas PKH menegaskan bahwa setiap pihak yang terbukti terlibat akan dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum.

Penindakan, kata dia, dilakukan tanpa pandang bulu, termasuk apabila ditemukan keterlibatan oknum Polri, TNI, maupun jaksa.

Ia juga meminta masyarakat yang memiliki informasi terkait aktivitas PETI agar melapor kepada Satgas PKH.

Operasi tersebut digelar atas perintah Menteri Pertahanan RI selaku Ketua Pengarah Satgas PKH dan mencakup seluruh kawasan TNKS di Provinsi Jambi.

PSatreskrim Polres Merangin mengungkap dua kasus dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) yang diduga akan digunakan untuk aktivitas penambangan emas tanpa izin alias PETI di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, Jumat (6/11/2026).

Penertiban berlangsung tanpa tenggat waktu yang ditetapkan dan akan berlanjut hingga seluruh sasaran tuntas. 

BBM Ilegal Ribuan Liter untuk PETI

Satreskrim Polres Merangin mengungkap dua kasus dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) yang diduga akan digunakan untuk aktivitas penambangan emas tanpa izin alias PETI di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, Jumat (6/11).

Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan dua pria berinisial RP (34) dan AF (31), yang berasal dari Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan.

"Kasus pertama terungkap setelah polisi menerima informasi dari masyarakat mengenai dugaan pengangkutan BBM secara ilegal yang diperjualbelikan untuk kebutuhan aktivitas PETI," ujar Iptu Dimas Wahyu Dwiputra, Kasat Reskrim Polres Merangin, dalam konferensi pers di halaman Kantor Satreskrim Polres Merangin.

Ribuan Liter Solar untuk PETI

Informasi diterima polisi pada Senin (2/11/2026) sekitar pukul 10.00 WIB. 

Menindaklanjutinya, personel Satreskrim berpatroli di wilayah hukum Polres Merangin.

Saat patroli, petugas menemukan mobil suzuki carry pick up berwarna putih yang diduga mengangkut BBM jenis solar. 

Polisi kemudian menghentikan kendaraan tersebut dan memeriksa pengemudinya, RP (34).

“Berdasarkan informasi yang telah meresahkan masyarakat tersebut, personel kami melakukan patroli. Saat patroli, personel menemukan satu unit kendaraan mobil merek Carry pick up berwarna putih yang diduga mengangkut BBM jenis solar. Polisi langsung melakukan pemberhentian dan pemeriksaan terhadap kendaraan serta pengemudinya,” tutur Iptu Dimas Wahyu Dwiputra.

Dari pemeriksaan di lapangan, polisi menemukan satu tedmon berkapasitas 1.000 liter, dua drum yang masing-masing disebut berkapasitas 200 liter dan diduga berisi solar, serta satu drum kosong.

Saat diminta menunjukkan dokumen dan perizinan pengangkutan BBM, RP dan seorang lainnya yang berada di lokasi tidak dapat menunjukkan dokumen yang dipersyaratkan.

Polres Merangin menindak aktivitas PETI di DAS Merangin dan mengamankan dua ekskavator serta sejumlah peralatan tambang, sementara operator alat berat melarikan diri. (Foto Tribunjambi.com)

Polres Merangin menindak aktivitas PETI di DAS Merangin dan mengamankan dua ekskavator serta sejumlah peralatan tambang, sementara operator alat berat melarikan diri.

RP beserta barang bukti kemudian dibawa ke Polres Merangin untuk menjalani pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut.

Kasus Kedua

Dalam pengungkapan kasus kedua, Satreskrim Polres Merangin mengamankan pria berinisial AF (31) bersama satu unit Suzuki Carry pick up berwarna silver.

Dari kendaraan tersebut, polisi menyita dua tedmon berkapasitas masing-masing 1.000 liter yang diduga berisi minyak tanah. 

Petugas juga menemukan empat drum berkapasitas masing-masing 200 liter, satu galon berkapasitas 30 liter yang diduga berisi minyak tanah, serta satu unit ponsel Infinix Hot 30i.

Barang bukti dalam kasus pertama meliputi satu unit suzuki carry pick up putih dengan nomor polisi BH 8307 FB, satu tedmon berkapasitas 1.000 liter, dua drum yang disebut berkapasitas masing-masing 250 liter, satu drum kosong, satu mesin pompa air, serta satu ponsel OPPO A18.

Sementara itu, barang bukti dalam kasus kedua berupa satu unit suzuki carry pick up silver dengan nomor polisi BG 8612 QA, dua tedmon berkapasitas masing-masing 1.000 liter, empat drum berkapasitas masing-masing 200 liter, satu galon berkapasitas 30 liter, serta satu ponsel.

BBM Pasokan PETI

Iptu Dimas mengatakan pengungkapan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polres Merangin menindak penyalahgunaan BBM yang diduga digunakan untuk mendukung aktivitas PETI alias penambangan emas ilegal.

Polres Merangin, lanjut Dimas, akan terus menindak dugaan aktivitas PETI maupun pendistribusian BBM yang disalahgunakan untuk kegiatan pertambangan ilegal.

Ia mengimbau masyarakat agar melaporkan kepada kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas PETI, pengangkutan BBM ilegal, atau penyaluran BBM dari SPBU yang diduga digunakan untuk kegiatan pertambangan tanpa izin.

Sebuah ekskavator tengah menggarap lahan untuk PETI di Bungo. (ist)

“Kami akan menindak secara tegas setiap aktivitas PETI serta aktivitas pendistribusian BBM yang disalahgunakan untuk aktivitas PETI sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku,” tegas Dimas.

Terancam Pasal Migas dan Penadahan

Atas perbuatannya, kedua terduga pelaku disebut akan dijerat Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Polisi juga menyebut Pasal 591 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dapat diterapkan apabila unsur tindak pidana penadahan terpenuhi. (Editor: Aldie Prasetya / Source: Tribun Jambi/dan Sumber lainnya)

GEBRAKAN BESAR POLDA JAMBI! Ini 23 Personel yang Dimutasi, Kasat Narkoba Hingga 13 Kapolsek Dirombak Total

GEBRAKAN BESAR POLDA JAMBI! 23 Personel Dimutasi, Kasat Narkoba Hingga 13 Kapolsek Dirombak Total

JAMBI - Kepolisian Daerah (Polda) Jambi kembali menunjukkan dinamika organisasi yang progresif melalui rotasi dan mutasi besar-besaran di lingkungan Polda Jambi hingga Polres hingga Polsek. 

Pergeseran posisi strategis ini mencakup berbagai lini pelayanan dan penegakan hukum, mulai dari jabatan kepala satuan (kasat), kepala bagian (kabag), hingga jajaran kepala kepolisian sektor (kapolsek).

Mutasi lanjutan ini termuat secara resmi dalam Surat Telegram Kapolda Jambi Nomor ST/852/XI/KEP/2026 tertanggal 6 November 2026. 

Kebijakan penyegaran ini melibatkan puluhan perwira menengah (pamen) dan perwira pertama (pama) guna mengoptimalkan kinerja operasional serta merespons dinamika keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah hukum Provinsi Jambi.

Sejumlah posisi kunci yang mengalami penyegaran di antaranya meliputi jajaran Kasat Resnarkoba, Kasat Samapta, Kasat Intelkam, hingga Kasat Lantas di berbagai polres. 

Di Polresta Jambi, posisi Kasatresnarkoba kini dipercayakan kepada Kompol Denny Eko Saputra yang sebelumnya menjabat sebagai Kasatsamapta Polresta Jambi. 

Sementara itu, posisi Kasatsamapta Polresta Jambi diisi oleh AKP M. Faisal Siregar.

Daftar Lengkap

Berikut daftar lengkap mutasi personel Polda Jambi terbaru:

1. Kasat Resnarkoba (2 Posisi)

Polresta Jambi: Kompol Denny Eko Saputra (sebelumnya Kasatsamapta Polresta Jambi).

Pejabat Lama: AKP Tito Al Hafezt (mutasi ke Ps Kanit 2 Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Jambi).

Polres Tanjung Jabung Barat: AKP Andhi Styawan (sebelumnya Kapolsek Muara Bungo).

Pejabat Lama: AKP Agus Alexander Purba (mutasi ke Ps Kanit 1 Subdit Waster Ditpamobvit Polda Jambi).

2. Kasat Samapta (2 Posisi)

Polresta Jambi: AKP M. Faisal Siregar (sebelumnya Kasatsamapta Polres Muaro Jambi).

Polres Muaro Jambi: IPTU Yohanes Candra Putra (sebelumnya Kanit Unit 2 Siturjawali Subditgasum Ditsamapta Polda Jambi).

3. Kasat Intelkam (3 Posisi)

Polres Muaro Jambi: IPTU Ade Hidayat (sebelumnya Ps Kapolsek Kawasan Pelabuhan Talang Duku).

Pejabat Lama: AKP Ardi (mutasi ke Panit 1 Subdit 4 Ditintelkam Polda Jambi).

Polres Sarolangun: AKP Agung Heru Widiyanto (sebelumnya Kapolsek Muara Siau).

Polres Tebo: AKP Moh Hasyim Asy'ari (sebelumnya Kapolsek VII Koto).

4. Kasat Lantas (2 Posisi)

Polres Batang Hari: AKP Adha Fristanto (sebelumnya Kapolsek Tebo Ilir).

Polres Bungo: AKP Agung Prasetyo Soegiono (sebelumnya Kasat Lantas Polres Batang Hari).

Pejabat Lama: IPTU Ahmad Nur Azizy (mutasi ke Paur Sisim Subdit Regident Ditlantas Polda Jambi).

5. Kabagops / Ps Kabagops (1 Posisi)

Polres Bungo: AKP Rafno (sebelumnya Kanit 1 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Jambi).

Pejabat Lama: AKP Botben Mingan Pasaribu (mutasi ke Pama Yanma Polda Jambi dalam rangka pemeriksaan).

6. Jajaran Kapolsek (13 Posisi)

Kapolsek Kawasan Pelabuhan Talang Duku (Polresta Jambi): AKP Bambang Soestyo (sebelumnya Kasistandarecegahdantindak Subditkamsel Ditlantas Polda Jambi).

Kapolsek Sungai Gelam (Polres Muaro Jambi): IPTU Erwin (sebelumnya Kanit Reskrim Polsek Pemayung).

Pejabat Lama: IPTU Doli Donoran (mutasi ke Ps Panit 1 Subdit Wisata Ditpamobvit Polda Jambi).

Kapolsek Sabak Barat (Polres Tanjab Timur): IPDA Andi Ilham Junaidi (sebelumnya Pamin 5 Subbag Renmin Ditreskrimum Polda Jambi).

Pejabat Lama: IPTU Nurhadi Sutrisno (mutasi ke Ps Kasi Propam Polres Tanjab Timur).

Kapolsek Muara Siau (Polres Merangin/Sarolangun): IPTU Didik Sadikin (sebelumnya Ps Kasubbag Dalpers Bag SDM Polres Merangin).

Kapolsek Limun (Polres Sarolangun): IPTU Heri Cipta (sebelumnya Kaur Bin Opsnal Satresnarkoba Polres Sarolangun).

Kapolsek VII Koto Ilir (Polres Tebo): IPTU Usaha Sitepu (sebelumnya Kapolsek Limun).

Kapolsek Tanah Sepenggal (Polres Bungo): IPTU Jalpahdi (sebelumnya Kapolsek Tanah Sepenggal Lintas).

Kapolsek Tanah Sepenggal Lintas (Polres Bungo): IPTU Feri Irawan (sebelumnya Kaur Bin Opsnal Satresnarkoba Polres Bungo).

Kapolsek Muara Bungo (Polres Bungo): AKP Budi Santoso (sebelumnya Kapolsek Jujuhan).

Kapolsek Jujuhan (Polres Bungo): AKP Winarno (sebelumnya Kasubbag Kerma Bag Ops Polres Bungo).

Kapolsek VII Koto (Polres Tebo): IPTU Muhammad Mustari (sebelumnya Ps Kapolsek Tanah Sepenggal).

Kapolsek Sumay (Polres Tebo): IPTU Ansori (sebelumnya Wakapolsek Jambi Luar Kota).

Pejabat Lama: AKP Irvan Pane (mutasi ke Panit 2 Unit 2 Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Jambi).

Kapolsek Tengah Ilir (Polres Tebo): IPTU Diky Fribadi (sebelumnya Kapolsek VII Koto Ilir).

Pejabat Lama: AKP Dedi Tanto Manurung (mutasi ke Ps Auditor 2 Itbid 2 Itwasda Polda Jambi).

Kapolsek Tebo Ilir (Polres Tebo): IPTU Jonson Sianturi (sebelumnya Ps Kapolsek Tebo Ilir).

Dengan formasi kepemimpinan yang baru ini, diharapkan seluruh jajaran kepolisian dapat semakin responsif, profesional, dan solid dalam memberikan pelayanan prima serta pengamanan maksimal bagi masyarakat di Bumi Sepucuk Jambi Nine Lurah.(Red)

Belum Sebulan di BNN, Mantan Kapolda Jambi Irjen Krisno Dimutasi Lagi

Irjen Pol. Krisno H Siregar kembali dimutasi pada 2 November 2026.(iST) 

JAMBI, MERDEKAPOST.COM - Belum sebulan dinas di BNN, mantan Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H Siregar kembali dimutasi pada November 2026.

Pada mutasi terbaru Polri yakni pada 2 November 2026, Irjen Pol krisno Halomoan Siregar kembali pindah dinas.

Sebelumnya, pada September 2026, Irjen Krisno H Siregar dimutasi dari Kapolda Jambi menjadi  Pati Bareskrim Polri dalam rangka penugasan luar struktur dan mengemban jabatan baru sebagai Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama BNN RI.

Pada mutasi November 2026, Krisno H Siregar dimutasi lagi menjadi Analis Kebijakan Utama Bidang Pidnarkoba Bareskrim Polri.

Mutasi Krisno H Siregar ini sesuai Surat Telegram Kapolri dengan nomor ST/2467/XI/KEP./2026 tertanggal 2 November 2026.

Total ada 264 personel yang mengalami pergeseran jabatan, mulai dari tingkat perwira tinggi berdarah jenderal bintang dua dan bintang satu, hingga para perwira menengah berpangkat kombes dan AKBP. 

Mutasi ini mencakup penugasan baru di dalam maupun di luar struktur organisasi Polri, penugasan khusus pada kementerian/lembaga negara, hingga persiapan dalam rangka masa pensiun dan peningkatan kapasitas pengembangan pendidikan kepemimpinan (dikbangti).

Melalui instruksi yang tercantum di dalam telegram tersebut, para pati dan pamen yang dimutasi diminta untuk segera melaksanakan tugas di jabatan yang baru selambat-lambatnya 14 hari terhitung sejak tanggal penetapan keputusan mutasi tersebut dikeluarkan. (*)

Polri Mutasi Besar-besaran, Inilah Daftar PJU Polda Jambi dan Kapolres yang Berganti

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir (kedua dari kanan). (ANTARA/Divisi Humas Polri)


JAMBI | MERDEKAPOST.COM - Jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Jambi kembali mengalami penyegaran organisasi melalui mutasi dan rotasi jabatan di tingkat Perwira Menengah (Pamen) Polri. 

Kebijakan ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/2467/XI/KEP./2026 tertanggal 2 November 2026 yang ditandatangani oleh Asisten SDM Kapolri Irjen Pol Deni Dharmapala.

Dalam surat telegram Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, tercatat 10 personel perwira menengah di Polda Jambi yang mengalami pergantian posisi.

Pergantian itu baik pergeseran jabatan utama di lingkungan Polda Jambi, promosi pimpinan Polres di wilayah hukum Jambi, hingga perwira yang berpindah tugas ke polda lain maupun Mabes Polri.

Beberapa posisi penting di Polda Jambi yang mengalami rotasi kepemimpinan di antaranya Karorena, Dirlantas, Dirpamobvit, serta Kasatgaswil Jambi Densus 88 AT Polri. 

Baca Juga: Kapolri Rombak Besar-besaran Perwira Polri, Apakah Ada Kaitannya dengan Isu Penyadapan Petinggi Negara?

Selain pejabat utama di tingkat polda, mutasi ini juga menyasar pucuk pimpinan di jajaran polres, yaitu Kapolres Tebo dan Kapolres Sarolangun.

Mutasi dan pergeseran jabatan ini merupakan bagian dari pembinaan karier personel serta dinamika kebutuhan organisasi Polri guna meningkatkan efektivitas kinerja dan pelayanan publik di wilayah hukum Polda Jambi. 

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam telegram tersebut, para perwira yang dimutasi diwajibkan segera melaksanakan tugas di tempat yang baru paling lambat 14 hari sejak surat keputusan mutasi ditetapkan.

Daftar 10 Mutasi di Polda Jambi

Berdasarkan Surat Telegram Kapolri tersebut, terdapat 10 mutasi personel Polri yang terkait dengan wilayah Jambi (baik pindah tugas keluar maupun masuk ke wilayah Jambi).

Berikut rinciannya:

1. Kombes Pol Herwansyah Saidi, S.I.K., M.Si. (NRP 72100619)

Jabatan Lama: Karorena Polda Jambi

Jabatan Baru: Karorena Polda Sulsel

2. Kombes Pol Risno, S.I.K. (NRP 76120896)

Jabatan Lama: Karorena Polda Papua Barat

Jabatan Baru: Karorena Polda Jambi

3. Kombes Pol Adi Benny Cahyono, S.H., S.I.K., M.Si., CPHR., CBA. (NRP 78011010)

Jabatan Lama: Dirlantas Polda Jambi

Jabatan Baru: Dosen Kepolisian Madya Tk. III STIK Lemdiklat Polri

4. Kombes Pol Bachtiar Alponso, S.I.K., M.Si. (NRP 78081572)

Jabatan Lama: Dirpamobvit Polda Jambi

Jabatan Baru: Dirlantas Polda Jambi

5. Kombes Pol Azhari Juanda, S.I.K. (NRP 76080841)

Jabatan Lama: Dirpolairud Polda Malut

Jabatan Baru: Dirpamobvit Polda Jambi

6. Kombes Pol Beri Diatra, S.I.K., M.H., CPHR., CBA., CHRA. (NRP 82051488)

Jabatan Lama: Kasatgaswil Jambi Densus 88 AT Polri

Jabatan Baru: Ps. Kasatgaswil Jateng Densus 88 AT Polri

7. Kombes Pol Syamsubair, S.I.K., M.H. (NRP 74120635)

Jabatan Lama: Kasubditsidik 2 Ditsidik Densus 88 AT Polri

Jabatan Baru: Kasatgaswil Jambi Densus 88 AT Polri

8. AKBP Triyanto, S.I.K., S.H., M.H. (NRP 85072020)

Jabatan Lama: Kapolres Tebo Polda Jambi

Jabatan Baru: Kapolres Berau Polda Kaltim

9. AKBP Wendi Oktariansyah, S.I.K., M.H. (NRP 83101391)

Jabatan Lama: Kapolres Sarolangun Polda Jambi

Jabatan Baru: Kapolres Tebo Polda Jambi

10. AKBP Dermawan Kristianis Zendrato, S.H., S.I.K., M.Si. (NRP 86121637)

Jabatan Lama: Kasubdit 2 Ditreskrimum Polda Metro Jaya

Jabatan Baru: Kapolres Sarolangun Polda Jambi(*)

| Editor: Aldie Prasetya | Merdekapost.com | 

Kapolri Rombak Besar-besaran Perwira Polri, Apakah Ada Kaitannya dengan Isu Penyadapan Petinggi Negara?

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir (kedua dari kanan). (ANTARA/Divisi Humas Polri

JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memutasi 264 perwira tinggi dan perwira menengah Polri melalui Surat Telegram Nomor ST/2467/XI/KEP./2026 tertanggal 2 November 2026. Telegram itu bertanggal sama dengan hari ketika kabar penangkapan sejumlah perwira tinggi Polri yang dikaitkan dengan dugaan penyadapan terhadap petinggi negara mulai beredar. Polri tidak menyebut adanya kaitan antara mutasi tersebut dan kabar yang beredar.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyebut mutasi itu sebagai bagian dari pembinaan karier dan penyegaran organisasi. “Mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi serta pembinaan karier personel Polri,” kata Isir di Jakarta, Selasa (3/11/2026). Menurut Isir, penyegaran dilakukan agar pelaksanaan tugas berjalan optimal seiring tantangan tugas Polri yang semakin kompleks.

Dari 264 personel yang dimutasi, Polri menyebut 224 personel masuk kategori promosi dan pergeseran jabatan setingkat. Polri tidak merinci kategori 40 personel lainnya. Mutasi mencakup promosi pada jenjang inspektur jenderal, brigadir jenderal, dan komisaris besar, termasuk jabatan di lingkungan Badan Reserse Kriminal, wakil kepala kepolisian daerah, kepala pusat sejarah, hingga kepala kepolisian resor.

Pada hari yang sama, Isir tidak membenarkan maupun membantah kabar penangkapan sejumlah perwira tinggi saat ditanya wartawan dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri. Ia hanya menyatakan memahami pembicaraan yang berkembang di kalangan wartawan dan berjanji keterangan akan disampaikan dalam waktu dekat. Dalam kesempatan lain, saat ditanya langsung soal kabar pengamanan sejumlah petinggi Polri, Isir menjawab singkat, “Enggak.”

Kabar penangkapan itu menguat setelah wartawan melihat personel Brimob mendatangi kawasan Mabes Polri pada Senin sore hingga malam. Informasi yang beredar menyebut beberapa perwira berpangkat inspektur jenderal diamankan dan dibawa ke Markas Komando Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Hingga Selasa malam, Polri belum mengumumkan identitas, jumlah, maupun perkara yang menjerat para perwira tersebut.

Isu Jenderal Polri Terseret Dugaan Penyadapan Petinggi Negara, Jika Benar Ini Pasal yang Bisa Menjerat Pelakunya

Beredar WA Grup Diduga dari Internal Polri, Ungkap Nama-Nama Jenderal yang Diperiksa dan Ditahan Karena Dugaan Penyadapan Terhadap Petinggi Negara Termasuk Presiden

Sejumlah hal belum terjawab dari dua peristiwa itu. Polri belum menjelaskan apakah ada perwira yang diperiksa, perkara apa yang didalami, apakah benar berkaitan dengan dugaan penyadapan, dan apakah ada pejabat yang dimutasi dalam telegram 2 November yang terkait dengan pemeriksaan tersebut. Polri juga belum memastikan apakah pemeriksaan yang dikabarkan itu dilakukan Divisi Profesi dan Pengamanan.

Mutasi 264 perwira itu bukan satu-satunya rotasi besar dalam pekan ini. Pada Selasa (3/11/2026), Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto merotasi 198 perwira menengah dan perwira pertama melalui Surat Telegram Nomor ST/1071/XI/KEP./2026, yang disebut Polda Metro Jaya sebagai bagian dari pembinaan karier personel.

Gelombang mutasi berlangsung sejak Suyudi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kapolri pada 1 Oktober 2026. Sehari setelah menjabat, Suyudi merotasi 19 kepala kepolisian daerah serta sejumlah pejabat utama Mabes Polri, termasuk Kepala Badan Reserse Kriminal. (ADZ/ Source: AFU.ID)

Ferry Apek Dituntut 8 Tahun 6 Bulan Penjara dalam Kasus Sabu 24,39 Gram di Jambi

Ferry alias Apek dituntut 8 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp750 juta dalam kasus pengambilan sabu seberat 24,39 gram di Kota Jambi.(Adz) 

MERDEKAPOST.COM, JAMBI - Terdakwa kasus narkotika, Ferry alias Apek, dituntut hukuman 8 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp750 juta oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Tuntutan tersebut dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jambi.

Ferry selanjutnya akan mendengarkan putusan majelis hakim pada Kamis (5/11/2026) mendatang.

Dalam amar tuntutannya, jaksa menyatakan Ferry terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram.

"Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, menjual, menerima, menyerahkan, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram," ujar jaksa dalam persidangan.

Sebelumnya, dalam persidangan terungkap kronologi penangkapan Ferry yang diduga terlibat dalam pengambilan narkotika jenis sabu seberat 24,39 gram.

Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu (3/5/2026) sekitar pukul 17.00 WIB di Jalan H Rais RT 12, Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi.

BACA JUGA: Terseret Arus Sungai Batang Asai, Setelah 2 Hari Dicari Kakek Bawi Ditemukan Meninggal

Berdasarkan dakwaan jaksa, Ferry awalnya berada di rumah seseorang bernama Dery di kawasan Kampung Pulau Pandan.

Saat itu, Ferry diminta Dery mengambil barang yang diduga narkotika jenis sabu dengan imbalan Rp250 ribu.

Ferry kemudian dihubungi seorang pria yang tidak dikenalnya dan diarahkan untuk mengambil sabu di sebuah lorong di Jalan H Rais.

Pria tersebut juga mengirimkan foto lokasi tempat sabu diletakkan.

Setibanya di lokasi, Ferry mengambil plastik asoy berwarna hitam yang berada di semak-semak pinggir jalan.

BACA JUGA: Inilah Sederet Barang Bukti Sitaan Kejati Jambi dan 6 Tersangka Kasus Korupsi DPRD Merangin

Di dalam plastik tersebut ditemukan tiga paket sedang sabu dengan berat bersih masing-masing 9,81 gram, 9,78 gram, dan 4,80 gram. Total berat bersih barang bukti mencapai 24,39 gram.

Namun, gerak-gerik Ferry dicurigai Ketua RT 12 bersama warga setempat.

Ferry kemudian diamankan warga sebelum akhirnya diserahkan kepada anggota Satresnarkoba Polresta Jambi.

Dalam persidangan sebelumnya, Ferry membenarkan keterangan saksi kepolisian terkait proses penangkapan dirinya. Ia juga mengaku baru satu kali mengambil narkotika tersebut.

Dalam perkara ini, Ferry didakwa melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

JPU juga menyusun dakwaan subsidair dengan Pasal 609 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.(Adz) 

8 Pelaku Perusakan Mapolres Merangin Ditangkap Beserta Senjatanya, Dibawa ke Polda Jambi

 

Sekitar 20 orang bersenjata senapan mendatangi Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Merangin, Kabupaten Merangin, Rabu (28/10/2026). Orang-orang tersebut mendatangi Polres Merangin diduga terkait penangkapan orang yang disinyalir terlibat aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI).(Istimewa) 

MERDEKAPOST.COM, JAMBI - Delapan terduga perusakan Markas Polres Merangin ditangkap polisi Kamis (29/10/2026) malam.

Polisi juga mengamankan barang bukti berupa senjata rakitan.

Informasi yang dihimpun TribunJambi.com, delapan orang tersebut kini dibawa dari Merangin ke Polda Jambi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Media ini masih menunggu konfirmasi dari Polda Jambi terkait identitas delapan orang itu serta peran mereka dalam peristiwa perusakan Polres Merangin.

Sekelompok warga Suku Anak Dalam (SAD) dari kelompok Tumenggung Jang mendatangi Mapolres Merangin pada Rabu (28/10/2026), diduga ingin membebaskan dua orang yang ditangkap karena aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI). (ADZ/Sumber:TRIBUN JAMBI)

Kapolda Jambi Perintah Tangkap Pelaku dalam 24 Jam

Sebelumnya, Kapolda Jambi Irjen Pol Widodo memerintahkan jajarannya menangkap pelaku perusakan Markas Polres Merangin dalam waktu 24 jam.

Peristiwa tersebut diduga berkaitan dengan penindakan aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Merangin.

Widodo menjelaskan, Polres Merangin sebelumnya telah menindak aktivitas PETI dan mengamankan dua orang yang diduga terlibat.

Penindakan itu menyasar aktivitas tambang yang menggunakan alat dompeng, belum sampai pada penggunaan alat berat.

“Yang saya sesalkan, kok bisa berani masuk Polres itu. Saya perintahkan untuk 24 jam ini bisa menangkap orangnya yang melakukan perusakan di Mako Polres Merangin,” kata Widodo.

Menurut Widodo, kepolisian telah memperkirakan adanya kendala dan hambatan dalam penertiban PETI.

Baca Juga: Tekan Angka Pengangguran, Polres Kerinci Gelar Sosialisasi Program "POLIRAN" di BLK Kerinci

Ia juga menyebut ada pihak-pihak yang berupaya mengurus persoalan tersebut setelah dua orang diamankan.

Widodo turut menyinggung dugaan keterlibatan kelompok tertentu di balik aktivitas PETI. Namun, dugaan itu masih perlu dibuktikan melalui proses penyelidikan.

Kapolda menginstruksikan seluruh polres di wilayah Jambi agar tidak mengendurkan penindakan terhadap aktivitas tambang ilegal.

Menurutnya, masyarakat mulai resah terhadap dampak kerusakan lingkungan akibat PETI, terutama saat musim hujan.

“Untuk polres lain saya imbau jangan kendur. Tetap lakukan upaya penertiban dan penindakan terhadap semua kegiatan PETI yang ada di Jambi,” ujarnya.

Polda Jambi Perkuat Dukungan Brimob

Terkait pengamanan setelah peristiwa di Merangin, Widodo mengatakan tidak ada penambahan personel secara khusus.

Namun, dukungan dari Satuan Brimob akan diperkuat untuk membantu penindakan di sejumlah titik yang telah dipetakan.

“Penebalan tidak, tapi memang backup kita perkuat dari Brimob untuk segera melakukan penindakan, tidak hanya di Merangin, di beberapa titik yang sudah kami petakan,” katanya.

Widodo juga menegaskan kepolisian akan menindak pihak yang sengaja menghalangi proses penyidikan atau melawan petugas saat menjalankan tugas kepolisian.

“Setiap kegiatan kepolisian yang mendapat hambatan, sengaja menghalangi penyidikan, tentunya akan kami tindak tegas. Itu ada pasalnya,” tegasnya.

Sementara itu, terkait dugaan penyerangan, Widodo sebelumnya menyebut pelakunya belum ditangkap. Ia mengatakan penanganan perkara tersebut telah ditarik ke Polda Jambi dengan pertimbangan keamanan. (Adz/ SOuce: TribunJambi)

DPW SATGAS TANI MERDEKA Jambi Kutuk Keras Dugaan Peredaran Rokok Ilegal di Kerinci–Sungai Penuh, Laporan Resmi Segera Dilayangkan

DPW SATGAS TANI MERDEKA Jambi Kutuk Keras Dugaan Peredaran Rokok Ilegal di Kerinci–Sungai Penuh, Laporan Resmi Segera Dilayangkan

JAMBI — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) SATGAS TANI MERDEKA Provinsi Jambi menyatakan sikap tegas terhadap dugaan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Peredaran rokok yang diduga tidak memenuhi ketentuan cukai tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius dari instansi berwenang karena berpotensi merugikan penerimaan negara serta menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPW SATGAS TANI MERDEKA Provinsi Jambi, Kang Erry, menegaskan bahwa organisasinya berkomitmen mengawal persoalan tersebut melalui langkah yang terukur, berdasarkan data dan bukti, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Kang Erry, dugaan penyalahgunaan pita cukai maupun peredaran rokok yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan tidak boleh dianggap sebagai persoalan sepele. Apabila terbukti terjadi pelanggaran, tindakan tersebut harus ditangani secara serius karena menyangkut kepatuhan terhadap hukum dan potensi kerugian keuangan negara.

“DPW SATGAS TANI MERDEKA Provinsi Jambi mengutuk keras segala bentuk pelanggaran di bidang cukai yang terbukti merugikan negara. Kami berkomitmen mengawal persoalan ini agar ditangani secara transparan dan sesuai hukum. Jika ditemukan bukti yang cukup, pihak-pihak yang bertanggung jawab harus diproses berdasarkan ketentuan yang berlaku,” tegas Kang Erry.

Dugaan jaringan besar perlu ditelusuri

DPW SATGAS TANI MERDEKA Provinsi Jambi juga menyoroti dugaan adanya jaringan distribusi rokok ilegal yang luas di wilayah Kerinci dan Sungai Penuh. Dugaan tersebut, menurut organisasi, perlu ditelusuri secara menyeluruh agar penanganan tidak hanya berhenti pada peredaran barang di tingkat penjual, tetapi juga mampu mengungkap asal barang, jalur distribusi, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan unsur pelanggaran.

Kang Erry menekankan bahwa setiap dugaan harus diuji melalui pemeriksaan dan penyelidikan aparat berwenang. Identitas pihak yang diduga terlibat maupun informasi mengenai jalur distribusi perlu diverifikasi berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Jangan sampai persoalan ini dibiarkan tanpa kejelasan. Kami meminta instansi berwenang menelusuri dugaan peredaran tersebut secara menyeluruh, mulai dari asal barang hingga jalur distribusinya. Jika ditemukan pelanggaran, kami berharap penegakan hukum dilakukan secara profesional tanpa pandang bulu,” lanjutnya.

Laporan resmi akan disampaikan kepada Bea Cukai dan aparat terkait

Sebagai bentuk keseriusan dalam mengawal persoalan tersebut, DPW SATGAS TANI MERDEKA Provinsi Jambi menyatakan akan melayangkan laporan resmi kepada Bea Cukai Jambi dan aparat penegak hukum terkait.

Laporan tersebut direncanakan memuat informasi awal, data lapangan, serta bukti pendukung yang dapat membantu instansi berwenang melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Organisasi juga mendorong agar setiap laporan yang disampaikan ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan prosedur hukum.

DPW SATGAS TANI MERDEKA Provinsi Jambi berharap Bea Cukai dan aparat terkait dapat melakukan verifikasi serta penindakan apabila ditemukan bukti pelanggaran. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan cukai sekaligus menjaga penerimaan negara.

Komitmen mengawal kepentingan negara

Kang Erry menegaskan bahwa langkah pelaporan tersebut merupakan bagian dari komitmen organisasi dalam menjalankan fungsi pengawasan dan menyampaikan aspirasi masyarakat. DPW SATGAS TANI MERDEKA Provinsi Jambi menyatakan siap memberikan informasi dan bukti yang dimiliki kepada pihak berwenang untuk mendukung proses pemeriksaan.

Organisasi juga mengajak masyarakat yang mengetahui dugaan peredaran rokok ilegal agar menyampaikan informasi melalui saluran pengaduan resmi dengan menyertakan data yang jelas dan dapat diverifikasi.

“Prinsip kami jelas, setiap dugaan pelanggaran harus ditindaklanjuti berdasarkan bukti dan aturan hukum. Kami ingin persoalan ini terang, tidak menimbulkan spekulasi, dan ditangani secara profesional. Kepentingan negara harus dijaga, dan penegakan hukum harus berjalan sesuai ketentuan,” tutup Kang Erry.

DPW SATGAS TANI MERDEKA Provinsi Jambi menegaskan akan mengawal perkembangan persoalan ini dan mendorong transparansi dalam penanganannya hingga diperoleh kejelasan dari instansi yang berwenang.(Red)

Polda Jambi Ungkap 32 Kasus PETI, 71 Orang dan 3,5 Kg Emas Diamankan

Kapolda Jambi ekspose data pengungkapan kasus penambangan emas tanpa izin (PETI) periode Januari hingga Oktober 2026.(Ist)

JAMBI, MERDEKAPOST.COM – Penanganan penambangan emas tanpa izin (PETI) di Provinsi Jambi terus bergulir.

Dalam kurun Januari hingga Oktober 2026, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi bersama jajaran mengungkap 32 kasus tambang emas ilegal dan mengamankan 71 orang.

Dari pengungkapan tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti, mulai dari emas seberat 3.503,64 gram atau sekitar 3,5 kilogram, 12 unit alat berat, satu unit kendaraan roda empat, hingga uang tunai senilai Rp108 juta.

Data tersebut disampaikan Kapolda Jambi Irjen Pol Widodo pada Senin, 26 Oktober 2026, terkait penanganan tindak pidana PETI di wilayah hukum Polda Jambi dan jajaran sepanjang tahun berjalan.

Angka pengungkapan itu menggambarkan upaya penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan emas tanpa izin di Jambi.

Namun, proses penanganan perkara belum berhenti pada pengungkapan kasus dan pengamanan barang bukti.

Baca Juga:Polresta Jambi Ungkap Peredaran Narkoba Lewat Transaksi WhatsApp, Dua Pelaku, 1,5 Kg Sabu dan 583 Ekstasi Diamankan

Kapolda Jambi menyampaikan bahwa proses penyidikan terhadap perkara-perkara tersebut masih terus berlangsung.

Penyidik disebut berkomitmen menangani setiap perkara secara profesional, transparan, dan berkeadilan.

“Proses penyidikan masih terus berlanjut. Penyidik berkomitmen untuk melakukan proses penyidikan secara profesional, transparan, dan berkeadilan,” tegas Irjen Widodo, didampingi Kabid Propam, Dirreskrimsus, Dirreskrimum, dan Kabid Humas.

Dengan penyidikan yang masih berjalan, penanganan kasus PETI selanjutnya bergantung pada proses hukum dan pembuktian terhadap masing-masing perkara.

Baca Juga: Dugaan Pengendali Peredaran Rokok Tanpa Cukai di Kerinci Disebut Telah Teridentifikasi, Ketegasan Aparat Dipertanyakan

Status hukum setiap orang yang diamankan juga perlu merujuk pada perkembangan penyidikan serta proses hukum yang berlaku.

Pengungkapan 32 kasus tersebut menjadi bagian dari penanganan tindak pidana pertambangan emas tanpa izin yang dilakukan Ditreskrimsus Polda Jambi bersama jajaran selama Januari hingga Oktober 2026.

Polda Jambi menegaskan bahwa proses penegakan hukum masih berlanjut, dengan penanganan perkara yang diarahkan agar berjalan secara profesional, transparan, dan berkeadilan.(Adz)

Kasus Penipuan Rekrutmen Bintara Polri 2026, Polda Jambi Tegaskan Penanganan Berlanjut

Kasus Penipuan Rekrutmen Bintara Polri 2026, Polda Jambi Tegaskan Penanganan Berlanjut

 Merdekapost.com | Jambi– Polda Jambi menyampaikan perkembangan terbaru penanganan kasus dugaan penipuan terkait rekrutmen Bintara Polri Tahun Anggaran 2026. Dalam perkembangan penanganan perkara tersebut, dua personel Polri berinisial Briptu MD dan Bripda Y telah menjalani Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) dengan putusan berupa sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Penyampaian perkembangan kasus tersebut dilaksanakan melalui kegiatan doorstop bersama awak media di Ruang Media Center Bidhumas Polda Jambi, Jumat (16/10/2026), Kegiatan dipimpin oleh Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol. Erlan Munaji, dengan menghadirkan Dirreskrimum Polda Jambi Kombes Pol. Jimmy Christian Samma, S.I.K., M.H., dan Kabid Propam Polda Jambi Kombes Pol. R.A. Sormin, S.I.K.

Dalam keterangannya, Kabid Humas Polda Jambi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil sidang KKEP yang dilaksanakan Bidpropam Polda Jambi, perbuatan kedua personel tersebut dinyatakan sebagai perbuatan tercela dan dijatuhi sanksi administratif berupa PTDH. Namun, kedua personel tersebut saat ini sedang mengajukan banding atas putusan yang telah dijatuhkan.

Selain itu, Polda Jambi juga masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah personel lain yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut. Personel berinisial IPDA P, Brigadir R, dan IPDA F saat ini masih menjalani pemeriksaan di Bidpropam Polda Jambi, sedangkan penanganan terhadap personel berinisial KBP H berada dalam proses Divpropam Mabes Polri.

Dari aspek penegakan hukum pidana, Ditreskrimum Polda Jambi saat ini menangani sembilan laporan polisi (LP), yang terdiri dari tujuh LP dengan terlapor berinisial MD dan dua LP dengan terlapor berinisial Y.

Dari tujuh LP dengan terlapor MD, satu perkara telah dinyatakan lengkap atau P-21 dan telah dilanjutkan ke tahap II, yakni penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sementara itu, enam LP lainnya masih dalam proses penyidikan.

Adapun dua LP dengan terlapor Y juga masih dalam proses penyidikan oleh penyidik Ditreskrimum Polda Jambi.

Terkait dugaan keterlibatan personel berinisial KBP H, penyidik Ditreskrimum Polda Jambi masih melakukan pengembangan penyidikan dan telah melaksanakan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Sementara itu, proses penanganan kode etik profesi terhadap personel tersebut masih ditangani oleh Divpropam Mabes Polri.

Kapolda Jambi Irjen Pol. Drs. Widodo, S.H., M.H.. melalui Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol. Erlan Munaji, S.I.K., M.Si menegaskan bahwa Polda Jambi berkomitmen menuntaskan perkara tersebut secara profesional, transparan, dan akuntabel.

“Polda Jambi berkomitmen untuk menindak tegas setiap personel yang terbukti melakukan pelanggaran, baik pelanggaran disiplin, kode etik profesi Polri, maupun tindak pidana. Tidak ada toleransi bagi siapa pun yang terbukti menyalahgunakan kewenangan atau terlibat dalam praktik penipuan terkait proses rekrutmen anggota Polri. Seluruh proses akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa proses penyidikan dan pemeriksaan kode etik terhadap pihak-pihak yang terkait masih terus berjalan. Polda Jambi memastikan bahwa setiap perkembangan penanganan perkara akan disampaikan kepada masyarakat setelah tahapan pemeriksaan dan penyidikan yang diperlukan selesai dilaksanakan.

Polda Jambi juga mengingatkan masyarakat bahwa proses penerimaan anggota Polri harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan resmi yang berlaku. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya terhadap pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan sejumlah uang atau mengatasnamakan pejabat maupun personel Polri.

“Kami mengimbau masyarakat yang merasa menjadi korban atau memiliki informasi terkait perkara ini agar segera melapor melalui layanan Call Center Polri 110. Setiap laporan dan informasi yang disampaikan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku,” tambahnya.

Melalui penanganan perkara ini, Polda Jambi menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas institusi, menindak setiap pelanggaran secara tegas dan profesional, serta memastikan proses rekrutmen anggota Polri berjalan secara bersih, transparan, akuntabel, dan humanis.

Polda Jambi juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawasi proses penerimaan anggota Polri serta segera melaporkan apabila menemukan dugaan penyimpangan, sehingga kepercayaan publik terhadap institusi Polri dapat terus dijaga dan ditingkatkan. (Tim)

Kapolri Mutasi Pejabat Polri, Irjen Widodo Ditunjuk Jadi Kapolda Jambi, Ini Rekam Jejaknya

JAMBI | MERDEKAPOST.COM - Pucuk pimpinan Polda Jambi berganti. Irjen Pol Widodo ditunjuk menggantikan Irjen Pol Krisno Halomoan Siregar. Widodo sebelumnya memimpin Polda Gorontalo, sementara Krisno mendapat penugasan baru sebagai Pati Bareskrim Polri.

Penunjukan tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026. Telegram itu ditandatangani Wakapolri Komjen Pol Wahyu Hadiningrat.

Kabid Humas Polda Jambi Kombes Erlan Munaji membenarkan pergantian tersebut.

“Ya (mutasi Kapolda Jambi). Penggantinya Kapolda Gorontalo,” kata Erlan, Sabtu (3/10/2026).

Krisno mendapat penugasan sebagai Kapolda Jambi pada Maret 2025, setelah sebelumnya menjabat Gubernur Akademi Kepolisian. Kini, sekitar satu setengah tahun berselang, penugasan baru membawanya ke Bareskrim.

Pergantian di Jambi merupakan bagian dari rotasi yang menjangkau 88 perwira tinggi dan perwira menengah Polri. Sebanyak 19 jabatan kapolda masuk dalam rangkaian mutasi tersebut.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menjelaskan, rotasi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan organisasi, pembinaan karier, dan penyegaran pelaksanaan tugas. Pejabat yang mendapat penugasan baru diharapkan segera menyesuaikan diri serta melanjutkan program yang telah berjalan.

Widodo datang dengan pengalaman di kepolisian wilayah, reserse, hingga urusan pertanahan. Sebelum memimpin Gorontalo, jenderal bintang dua itu pernah mendapat penugasan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Irjen Pol Krisno H. Siregar

Jejaknya di Jambi bahkan sudah tercatat lebih dari dua tahun sebelum penunjukan ini.

Pada 25 Juni 2024, Widodo hadir di Gedung Siginjai Wirabakti Polda Jambi. Saat itu, Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono bersama jajaran terkait menggelar konferensi pers pengungkapan kasus pertanahan di Provinsi Jambi.

Dalam catatan resmi Polda Jambi, Widodo hadir sebagai Staf Khusus Menteri ATR/BPN Bidang Penanganan Sengketa Konflik Tanah dan Ruang. Gubernur Jambi Al Haris serta Kapolda Jambi saat itu, Irjen Rusdi Hartono, juga mengikuti kegiatan tersebut.

Dengan demikian, penugasannya kali ini membawa Widodo kembali ke daerah yang pernah ia kunjungi dalam urusan penanganan persoalan tanah.

Perjalanan kariernya di kepolisian dapat ditelusuri jauh sebelum penugasan di kementerian. Pada 2010, Widodo sudah memimpin Polres Bojonegoro, Jawa Timur. Pangkatnya ketika itu masih AKBP.

Pada 2017, ia tercatat menjabat Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur dengan pangkat Kombes.

Arsip ANTARA Foto pada 18 April 2017 merekam kehadirannya bersama Kapolda Jawa Timur saat itu, Irjen Machfud Arifin, dalam pemaparan pengembangan kasus perdagangan benur lobster ilegal. Catatan tersebut menjadi salah satu jejak penugasannya di bidang reserse kriminal khusus.

Di Kementerian ATR/BPN, Widodo kemudian mengemban jabatan Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah. Ia termasuk pejabat yang dilantik Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid pada 20 Januari 2025.

Beberapa bulan kemudian, tugas baru membawanya ke Gorontalo. Widodo mengikuti serah terima jabatan sebagai Kapolda Gorontalo pada 19 Agustus 2025 di Mabes Polri, menggantikan Irjen R. Eko Wahyu Prasetyo.

Dari Gorontalo, kini ia mendapat penugasan memimpin Polda Jambi.

Selama memimpin Gorontalo, salah satu agenda yang ditanganinya adalah kesiapan menghadapi kemarau dan kebakaran hutan serta lahan.

Dalam pemberitaan Tribratanews Polri pada 4 Agustus 2026, Widodo memeriksa kesiapan 571 personel gabungan Brimob dan Samapta. Kendaraan, peralatan, dapur lapangan, serta alat pembersih air ikut diperiksa.

Polda Gorontalo juga menyiapkan cadangan air bersih untuk warga yang mengalami kesulitan air. Widodo saat itu mengingatkan bahwa kemarau panjang dapat berdampak pada kebutuhan air, hasil pertanian, hingga keamanan masyarakat.

Pada bulan yang sama, ia memimpin kegiatan doa lintas agama bagi korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Kegiatan tersebut disertai pengumpulan donasi sukarela dari anggota.

Dalam kesempatan itu, Widodo menyampaikan pesan mengenai kehadiran polisi saat warga menghadapi kesulitan.

“Anggota Polri harus hadir, tidak hanya ketika masyarakat membutuhkan keamanan, tetapi juga ketika masyarakat sedang mengalami musibah,” kata Widodo, dikutip dari pemberitaan Tribratanews Polri pada 19 Agustus 2026.(Adz/*Berbagai Sumber)

Propam Polda Jambi Salurkan 10 Ribu Liter Air Bersih untuk Warga Desa Tangkit Muaro Jambi

Propam Polda Jambi Salurkan 10 Ribu Liter Air Bersih untuk Warga Desa Tangkit Muaro Jambi.(Ist)Propam Polda Jambi Salurkan 10 Ribu Liter Air Bersih untuk Warga Desa Tangkit Muaro Jambi

MERDEKAPOST.COM, JAMBI – Kepedulian terhadap kebutuhan dasar masyarakat ditunjukkan Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Jambi melalui kegiatan bakti sosial di Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi.

Dalam rangka memperingati HUT Propam Polri 2026, jajaran Bid Propam Polda Jambi menyalurkan bantuan sebanyak 10.000 liter air bersih kepada warga di Lorong Merpati RT 12, Desa Tangkit, Kamis (24/9/2026).

Air bersih tersebut diperuntukkan bagi masyarakat di RT 12 dan RT 26 yang membutuhkan pasokan air untuk memenuhi berbagai keperluan sehari-hari.

Baca Juga: Kasus Damkar Kota Sungai Penuh Berlanjut, Robi: Tak Menutup Kemungkina ada Tersangka Baru

Bantuan disalurkan menggunakan dua mobil tangki. Masing-masing kendaraan membawa 5.000 liter air sehingga total bantuan yang diberikan mencapai 10.000 liter.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung Kabid Propam Polda Jambi Kombes Pol Robert Antoni Sormin bersama personel Bid Propam Polda Jambi. Rombongan tiba di lokasi sekitar pukul 14.30 WIB dan langsung melakukan proses penyaluran air kepada masyarakat.

Penyaluran air bersih ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan sosial dalam memperingati HUT Propam Polri 2026. Momentum tersebut dimanfaatkan jajaran Propam Polda Jambi untuk menghadirkan kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Sejumlah pejabat dan personel turut hadir dalam kegiatan tersebut. Di antaranya Kasi Propam Polres Muaro Jambi AKP Budi Prasetyo, Kapolsek Sungai Gelam Iptu Doli Dongoran, personel Polsek Sungai Gelam, Kepala Desa Tangkit Supadi, serta Bhabinkamtibmas Desa Tangkit Aipda Suroto.

Baca Juga: Propam Polres Kerinci Bagikan Sembako untuk Warga Kurang Mampu dan Disabilitas

Bagi masyarakat, keberadaan air bersih memiliki peran penting karena digunakan untuk berbagai aktivitas rumah tangga dan kebutuhan sehari-hari. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu warga memenuhi kebutuhan air, terutama ketika pasokan air mengalami keterbatasan.

Selain membantu kebutuhan warga, kegiatan bakti sosial tersebut juga menjadi sarana mempererat komunikasi antara jajaran kepolisian dan masyarakat di wilayah Kabupaten Muaro Jambi.

Kabid Propam Polda Jambi Kombes Pol Robert A Sormin mengatakan, bantuan air bersih merupakan salah satu bentuk kepedulian sosial yang dilakukan jajaran Propam Polda Jambi dalam memperingati HUT Propam Polri.

Ia berharap bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima.

“Ini juga sekaligus menjadi wujud nyata kepedulian sosial jajaran Propam Polda Jambi dalam momentum HUT Propam Polri 2026,” ujar Robert A Sormin.

Kegiatan tersebut sekaligus menegaskan bahwa peringatan HUT Propam Polri tidak hanya diisi dengan kegiatan internal, tetapi juga diwujudkan melalui aksi sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Melalui penyaluran air bersih tersebut, jajaran Bid Propam Polda Jambi turut mendorong semangat kepedulian dan gotong royong sebagai bagian dari upaya membangun hubungan yang semakin dekat antara Polri dan masyarakat.(*Red)

Komisaris Utama Akui Sebagian Besar Nominal Dana PNS di Bank Jambi Ditarik dan Dipindahkan

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi Sudirman mengakui aset nasabah di Bank Jambi berkurang. Sebagian besar PNS memilih memindahkan dana mereka ke Bank lain.(mpc)

"Rekening PNS masih berada di Bank Jambi. Sebagian besar nominal dana yang masuk ditarik dan dipindahkan ke bank lain."

Sudirman (Komisaris Utama Bank Jambi)

MERDEKAPOST.COM |JAMBI - Gangguan operasional pada layanan mobile banking Bank Jambi berdampak terhadap penurunan nilai aset nasabah.

Komisaris Utama Bank Jambi, Sudirman mengakui hal itu.

Kata dia, kondisi tersebut terjadi di tengah upaya manajemen dan para pemangku kepentingan untuk mempercepat pemulihan layanan digital Bank Jambi agar kembali beroperasi secara optimal.

Sebagai informasi, pada Februari lalu, sistem Bank Jambi diduga diretas.

Tercatat, 6.609 rekening nasabah terdampak, termasuk rekening milik aparatur sipil negara (ASN).

Setelah peristiwa itu, hingga September, sistem Bank Jambi belum pulih sepenuhnya.

Sejauh ini, nasabah sudah bisa bertransaksi langsung ke kantor cabang terdekat.

Selain itu, sejumlah ATM juga sudah bisa kembali dioperasikan.

Namun, gangguan layanan masih terjadi untuk perbankan seluler (mobile banking).

Aset Berkurang

Sudirman tidak menampik gangguan pada layanan tersebut turut memberikan dampak terhadap operasional perbankan.

Menurutnya, penurunan aset yang terjadi umumnya berkaitan dengan berkurangnya nilai dana nasabah.

Salah satu faktornya disebut berasal dari pola penarikan dana oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS).

"Rekening PNS masih berada di Bank Jambi. Sebagian besar nominal dana yang masuk ditarik dan dipindahkan ke bank lain," katanya.

Meski demikian, Sudirman menegaskan penurunan aset tersebut tidak berlangsung secara drastis.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, percepatan pengoperasian kembali layanan mobile banking terus didorong oleh berbagai pihak.

Upaya itu melibatkan jajaran komisaris, Komite Komisaris (Kekom), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga para pemegang saham Bank Jambi.

Pemulihan Total Belum Dapat Dipastikan

Sudirman mengatakan, pihaknya belum dapat memastikan secara pasti kapan layanan mobile banking tersebut kembali beroperasi sepenuhnya.

Namun, ia memastikan pengoperasian kembali layanan tersebut ditargetkan dapat dilakukan pada tahun ini.

"Kami upayakan tahun ini bisa dioperasikan," katanya.

(Aldie Prasetya | sOURCE: Tribunjambi.com)

Api Meluas, Asap Mengepul, Efandra: Di Mana Kehadiran Polri di Tengah Masyarakat?

JAMBI, MERDEKAPOST.COM – Presiden Himpunan Mahasiswa Sakti Alam Kerinci (HIMSAK), Efandra Rahmat Hidayat, mempertanyakan kehadiran dan efektivitas peran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di tengah masyarakat menyusul semakin meluasnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Jambi.

Efandra menilai, karhutla bukan semata persoalan memadamkan api. Di dalamnya terdapat aspek pencegahan, perlindungan masyarakat, pemeliharaan keamanan dan ketertiban, serta penegakan hukum yang harus berjalan secara bersamaan.

“Api meluas, asap mengepul, masyarakat terdampak. Pertanyaannya sederhana: di mana kehadiran Polri di tengah masyarakat? Polri memiliki fungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan, serta menegakkan hukum. Fungsi tersebut harus benar-benar terasa di lapangan,” kata Efandra di Jambi, Kamis (17/9/2026).

Menurut Efandra, apabila ditemukan indikasi pembakaran yang dilakukan secara sengaja, maka aspek penegakan hukum harus menjadi bagian penting dari penanganan karhutla. Ia meminta kepolisian tidak hanya bergerak ketika api telah membesar, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan dan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana pembakaran.

“Jangan sampai muncul persepsi bahwa pelaku pembakaran merasa aman karena tidak melihat adanya penegakan hukum. Kalau memang ditemukan dugaan pembakaran yang disengaja, buktikan melalui penyelidikan dan proses hukum,” tegasnya.

Efandra menekankan bahwa pernyataannya bukan untuk menyimpulkan seluruh karhutla disebabkan oleh kesengajaan maupun menuduh pihak tertentu. Penyebab setiap kebakaran, menurutnya, harus ditentukan berdasarkan fakta lapangan dan alat bukti.

Namun demikian, ia mendorong Polri meningkatkan kehadiran di kawasan rawan karhutla melalui patroli, pengawasan, respons cepat terhadap laporan masyarakat, serta penegakan hukum apabila ditemukan bukti adanya tindak pidana.

“Kalau fungsi pencegahan kuat, masyarakat akan melihat aparat hadir. Kalau penegakan hukum berjalan, siapa pun yang berniat melakukan pembakaran akan mempertimbangkan konsekuensi hukumnya,” ujarnya.

Presiden HIMSAK juga mendorong sinergi antara Polri, pemerintah daerah, BPBD, TNI, Manggala Agni, pemerintah desa, masyarakat, dan dunia usaha dalam mencegah serta menangani karhutla.

Menurutnya, penanganan karhutla harus dimulai sejak tahap deteksi dini, bukan menunggu api meluas.

“Jangan hanya hadir ketika api sudah besar. Kehadiran negara harus dimulai sejak potensi kebakaran terdeteksi, masyarakat mendapat perlindungan, sampai dugaan pelanggaran hukum ditindaklanjuti,” katanya.

Efandra berharap kondisi karhutla menjadi momentum evaluasi bagi seluruh pemangku kepentingan di Jambi. Menurutnya, masyarakat berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman kebakaran dan dampak asap, sementara setiap dugaan tindak pidana harus ditangani berdasarkan hukum dan alat bukti.

“Karhutla bukan sekadar persoalan api. Ini menyangkut keselamatan masyarakat, lingkungan, ketertiban, dan kepastian hukum. Karena itu, kehadiran negara harus nyata dan dirasakan masyarakat,” pungkas Efandra. (Adz) 

Kematian Brigadir EWS Tanjabtim Masih Didalami Polda Jambi, 5 Polisi Sudah Dipecat

Lima polisi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur jadi tersangka kematian Brigadir Eko Winarno Saputra, Senin (27/7/2026). Penyidikan kasus kematian anggota Polres Tanjung Jabung Timur Brigadir Eko Winarto Saputra (EWS), masih terus didalami Ditreskrimum Polda Jambi, Jumat (4/9/2026). (Ist)

JAMBI | MERDEKAPOST.COM - Penyidikan kasus kematian anggota Polres Tanjung Jabung Timur Brigadir Eko Winarto Saputra (EWS), masih terus didalami Ditreskrimum Polda Jambi.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jambi Kombes Pol Jimmy Christian Samma mengatakan penyidik masih melakukan pendalaman terhadap perkara tersebut.

"Lagi proses, pendalaman," kata Jimmy saat dihubungi Tribun Jambi, Jumat (4/9/2026).

Penyidik masih mendalami peran masing-masing dari enam tersangka yang telah ditetapkan dalam perkara kematian Brigadir EWS.

Baca Juga: Gubernur Al Haris Minta Aparat Usut dan Tangkap Pembakar Tahura Batang Hari!

Enam tersangka tersebut terdiri atas lima anggota Polri dan satu warga sipil.

Sebelumnya, penyidik telah memeriksa sejumlah saksi, mengumpulkan alat bukti, serta menggelar perkara sebelum meningkatkan penanganan kasus tersebut ke tahap penyidikan.

Masing-masing tersangka diduga memiliki peran dan keterlibatan berbeda dalam perkara tersebut.

Dalam proses penyidikan, Polda Jambi juga tidak menutup kemungkinan menerapkan pasal lain apabila ditemukan fakta hukum baru.

Untuk perkara pidananya, keenam tersangka dijerat Pasal 466 KUHP tentang penganiayaan juncto Pasal 21 KUHP terkait turut serta.

Lima Anggota Polri Sudah Dijatuhi PTDH

Di sisi lain, proses etik terhadap lima anggota Polri yang menjadi tersangka dalam perkara tersebut telah diputus.

Polda Jambi menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap kelima personel tersebut.

Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) digelar Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Jambi selama dua hari, yakni 6-7 Agustus 2026.

Sidang tersebut berlangsung di Ruang Sidang Bidpropam Polda Jambi.

Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Erlan Munaji mengatakan, lima personel yang dijatuhi sanksi PTDH yakni Brigadir UVS, Aiptu MA, Aipda EF, Bripka DHR, dan Bripda EBD.

Baca Juga: 12 Saksi Diperiksa Terkait Kasus Penipuan Rekrutmen Polri di Jambi yang Libatkan 2 Brigadir

Kelima personel dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Ayat (1) PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri.

"Kelima anggota tersebut dinyatakan melakukan perbuatan tercela dan dijatuhi sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat," kata Erlan dalam keterangan pers, Jumat (7/8/2026) malam.

Meski proses etik terhadap lima anggota Polri telah diputus, proses penyidikan pidana terhadap keenam tersangka masih berjalan.

Penyidikan Mendapat Asistensi

Penanganan perkara kematian Brigadir EWS mendapat asistensi dari Itwasum Polri, Divpropam Polri, dan Bareskrim Polri.

Asistensi tersebut dilakukan untuk memastikan proses penyidikan berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Polda Jambi sebelumnya menyatakan perkembangan penanganan perkara akan disampaikan kepada publik.

Hingga Jumat (4/9/2026), Ditreskrimum Polda Jambi masih melakukan pendalaman terhadap perkara tersebut, termasuk peran masing-masing tersangka. ( ALDIE PRASETYO | Source: Tribun Jambi)

12 Saksi Diperiksa Terkait Kasus Penipuan Rekrutmen Polri di Jambi yang Libatkan 2 Brigadir

Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol Erlan Munaji. Kasus dugaan penipuan rekrutmen Bintara Polri yang menyeret dua anggota Polda Jambi masih bergulir. Hingga Jumat (4/9/2026), penyidik telah memeriksa 12 saksi untuk mengungkap dugaan praktik menjanjikan kelulusan calon anggota Polri dengan imbalan sejumlah uang. 

JAMBI | MERDEKAPOST.COM - Kasus dugaan penipuan rekrutmen Bintara Polri yang menyeret dua anggota Polda Jambi masih bergulir.

Hingga Jumat (4/9/2026), penyidik telah memeriksa 12 saksi untuk mengungkap dugaan praktik menjanjikan kelulusan calon anggota Polri dengan imbalan sejumlah uang.

Dua anggota Polda Jambi yang terseret dalam perkara tersebut yakni Briptu MD dan Bripda Y.

Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Erlan Armuji mengatakan, penyidik masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap perkara tersebut.

“Ya tentunya masih proses pemeriksaan lebih lanjut, Mas,” kata Erlan saat dihubungi Tribun Jambi, Jumat (4/9/2026).

Menurut Erlan, hingga saat ini sebanyak 12 orang telah diperiksa sebagai saksi.

“Kemarin ada 12 saksi yang sudah diperiksa,” ujarnya.

Baca Juga: Gubernur Al Haris Minta Aparat Usut dan Tangkap Pembakar Tahura Batang Hari!

Kasus tersebut sebelumnya mencuat setelah Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Jambi menerima pengaduan pada 3 Agustus 2026.

Briptu MD dan Bripda Y diduga menjanjikan kelulusan kepada peserta seleksi Bintara Polri dengan meminta sejumlah uang.

Dari pendataan sementara, terdapat 12 orang yang disebut menjadi korban dalam perkara tersebut.

Para korban terdiri atas masyarakat dan anggota Polri, sedangkan total kerugian materiil masih dalam proses pendataan.

Briptu MD dan Bripda Y telah diamankan Bidpropam Polda Jambi untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri.

Sementara itu, dugaan tindak pidana dalam perkara tersebut ditangani Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jambi.

Dalam proses etik, keduanya diduga melanggar Pasal 10 ayat (4) huruf g Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Baca Juga: Dugaan Korupsi Damkar Sungai Penuh, LSM Petisi Desak Kejari Ungkap Seluruh Pihak yang Terlibat

Polda Jambi sebelumnya menegaskan perkara tersebut akan diproses secara profesional dan transparan.

Sanksi akan diberikan sesuai ketentuan apabila kedua anggota tersebut terbukti melakukan pelanggaran.

Polda Jambi juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya kepada pihak yang mengaku dapat menjamin kelulusan dalam proses rekrutmen anggota Polri dengan imbalan uang.

Masyarakat yang mengikuti proses rekrutmen Polri diimbau menempuh seluruh tahapan sesuai prosedur dan tidak memberikan uang kepada pihak yang menjanjikan kelulusan. (Adz/Source: TribunJambi)

Copyright © Merdekapost.com. All rights reserved.
Redaksi | Pedoman Media Cyber | Network | Disclaimer | Karir | Peta Situs