Merdekapost.com

Jalur Kerinci - Pesisir yang Sempat Ambruk Kini Sudah Bisa Dilalui, Kasat Lantas Polres Kerinci Pimpin Langsung di Lapangan

Jalur Kerinci–Pesisir yang Sempat Ambruk Kini Sudah Bisa Dilalui, Kasat Lantas Polres Kerinci Pimpin Langsung proses pemukaaan dan pengamanan di Lapangan

KERINCI, MERDEKAPOST.COM – Kabar baik bagi para pengendara yang melintasi jalur utama Kerinci menuju Pesisir. Setelah sempat terputus akibat badan jalan yang ambruk, kini jalur tersebut sudah mulai bisa dilalui kembali oleh kendaraan.

Proses pembukaan arus dan pengamanan lokasi dipimpin langsung oleh Kasat Lantas Polres Kerinci beserta jajaran personel di lapangan pada malam ini.

Update Situasi Terkini:

Kondisi Jalur: Kendaraan sudah mulai bisa melintas dengan sistem pengaturan arus lalu lintas dari petugas.

Aksi Cepat: Personel Satlantas Polres Kerinci bersiaga di lokasi untuk memastikan keamanan pengendara saat melewati titik bekas jalan ambruk.

Kondisi jalan yang ambruk yang sempat membuat lalu lintas macet.(adz)

Himbauan: Mengingat kondisi jalan yang belum sepenuhnya sempurna dan faktor cuaca, pengendara diminta untuk tetap berhati-hati, mengurangi kecepatan, dan mengikuti instruksi petugas.

"Malam ini kami dari Satlantas Polres Kerinci memastikan jalur Kerinci menuju Pesisir sudah bisa dilalui kembali oleh kendaraan. Kami mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan sabar saat mengantre melintasi titik yang sedang dalam perbaikan ini," ujar Kasat Lantas Polres Kerinci di lokasi kejadian.

Kehadiran polisi di lokasi memberikan rasa aman bagi para sopir travel dan logistik yang sempat tertahan beberapa jam akibat amblasnya jalan tersebut.

Dishub Sungai Penuh Tertibkan Parkir Liar, Hardizal: Penegakan Perda Jangan Tebang Pilih!

SUNGAI PENUH, MERDEKAPOST.COM – Menyikapi keluhan masyarakat terkait keberadaan parkir liar di depan Toko Emas Syafiah Munir yang dinilai mengganggu kelancaran arus lalu lintas, Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh turun langsung ke lapangan untuk melakukan penertiban.Info wisata Jambi

Parkir kendaraan yang menggunakan badan jalan di kawasan tersebut sebelumnya menjadi sorotan masyarakat karena menyebabkan penyempitan ruas jalan dan berpotensi menimbulkan kemacetan, terutama pada saat aktivitas masyarakat meningkat.

Selain persoalan parkir liar, masyarakat juga menyoroti besarnya tarif parkir yang dipungut oleh juru parkir di lokasi tersebut. Sejumlah pengendara mengaku dikenakan tarif hingga Rp10 ribu, yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan tarif parkir yang telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Sungai Penuh.

Menindaklanjuti laporan tersebut, PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh, Dianda Putra, mengatakan pihaknya langsung melakukan pengecekan ke lapangan untuk memastikan kondisi yang sebenarnya.

“Setelah menerima laporan masyarakat, kami langsung turun ke lokasi untuk mengecek kondisi di lapangan. Parkir yang berada di depan Toko Emas Syafiah Munir memang tidak memiliki Surat Perintah Tugas (SPT), sehingga tidak diperbolehkan dijadikan sebagai lokasi parkir,” ujar Dianda Putra.

Ia menjelaskan, selain tidak memiliki izin resmi, tarif parkir yang dipungut juga tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perda yang berlaku. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan bersama pihak kepolisian langsung mengambil tindakan.

“Kami bersama pihak Polsek sudah membawa juru parkir tersebut ke Polsek untuk ditindaklanjuti serta diberikan pembinaan agar ke depan tidak lagi melakukan praktik parkir liar maupun memungut tarif di luar ketentuan,” jelasnya.

Penegakan Perda Jangan Tebang Pilih

Sementara itu, saat awak media mempertanyakan kondisi parkir di depan Gedung Nasional yang sebelumnya merupakan lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) dan telah ditertibkan oleh pemerintah, namun kini dimanfaatkan sebagai lokasi parkir kendaraan, pihak Dinas Perhubungan menyebut kawasan tersebut telah memiliki SPT sehingga diperbolehkan menjadi area parkir.

Namun kondisi tersebut mendapat sorotan dari Wakil Ketua DPRD Kota Sungai Penuh, Hardizal. Ia menegaskan bahwa penegakan Perda harus dilakukan secara adil dan tidak tebang pilih.

Menurutnya, jika pemerintah kota benar-benar ingin menegakkan Perda, maka kawasan depan Gedung Nasional seharusnya tidak dijadikan sebagai lokasi parkir maupun tempat berjualan bagi PKL.

“Kalau Pemkot mau menegakkan Perda, parkir di depan Gedung Nasional itu bukan lahan parkir dan juga bukan tempatnya PKL. Kalau parkir diperbolehkan, ya PKL juga harus diperbolehkan. Jangan sampai karena orang dekat atau tim kita, seenaknya melanggar Perda yang telah kita sepakati bersama,” tegas Hardizal.

Ia juga mengingatkan agar pemerintah kota konsisten dalam menegakkan aturan, sehingga kebijakan yang diambil tidak menimbulkan kesan diskriminatif di tengah masyarakat.

Menurutnya, aturan yang telah disepakati bersama antara pemerintah dan DPRD harus dijalankan dengan tegas dan adil demi menjaga ketertiban kota sekaligus melindungi kepentingan masyarakat kecil.(Adz)

Bupati Sarolangun Hurmin Lantik 20 Pejabat Administrator dan Pengawas, Ini Nama-namanya!

Bupati Sarolangun Hurmin Lantik 20 Pejabat Administrator dan Pengawas.(Ist)

Sarolangun – Bupati Sarolangun H. Hurmin kembali melakukan rotasi, mutasi dan promosi jabatan terhadap 20 orang pejabat Administrator dan Pengawas untuk menduduki jabatan di sejumlah Struktur Perangkat Daerah (PD) tersebut.

Adapun pelantikan pejabat tersebut berlangsung di Aula Kantor Bupati Sarolangun, Senin (09/03/2026).

Berikut daftar lengkap Pejabat yang Dipromosikan dan Rotasi Jabatannya :

1. Angga Wiraputra, S.IP, M.AP sebelumnya sebagai Sekretaris Dinas Dukcapil Sarolangun dilantik untuk menduduki jabatan baru sebagai Camat Mandiangin.

2. Arif Sulistiyono, SE sebelumnya menjabat Kabid PKA BKPSDM dilantik menduduki jabatan baru Kabag BPBJ Setda Sarolangun atau disebut Kabag ULP.

3. Fatra Hastian, ST, MM sebelumnya menjabat Tekhnis jalan Ahli Muda, di promosikan mendukuki jabatan Baru sebagai Kabid Bina Marga Dinas PUPR.

4. M. Aulia, ST, MH yang menjabat Kabid Bina Marga pindah tugas sebagai Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda.

5. Hanizar, S.Kom, jabatan lama sebagai Kepala Bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan pada Dinas Dukcapil Sarolangun saat ini menduduki jabatan baru sebagai Sekretaris Dinas PMD Sarolangun.

6. Riyan Budi Utama sebelumnya menjabat Kabid Pemerintahan dan pembangunan manusia Bappeda Sarolangun dilantik mendukuki Jabatan baru sebagai Kabid IPK pada BKPSDM Sarolangun.

7. Muhammad Hasan sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Camat Mandiangin pindah tugas menduduki Jabatan baru sebagai Kabid PKA BKPSDM.

8. Harris faidillah yang sebelumnya menjabat sebagai Camat Mandiangin, dilantik sebagai Kabid PerUU Satpol PP.

9. Hairul Amin, S.Hi jabatan lama sebagai Kabid Perhubungan darat, kini menduduki jabatan baru sebagai Kabid Perlindungan Masyarakat Satpol PP.

10. Erry Harry Wibawa yang sebelumnya sebagai Kabid IPK BKPSDM, pindah ke Jabatan baru sebagai Kabid Tata Ruang dan Bina Kontruksi Dinas PUPR.

11. Guldi Afrianto, ST yang sebelumnya sebagai Kabid Bina Program Dinas PUPR, pindah tugas sebagai Kabid Perumahan Dinas Perkim.

12. Dendi Wahana, ST sebelumnya sebagai Kabid Perumahan Dinas Perkim kemudian di rotasi menjadi jabatan Baru sebagai Kabid SDA Dinas PUPR,

13. Lili, ST, M.Si yang jabatan lama sebagai Kabid SDA Dinas PUPR, dipindah tugaskan ke jabatan Baru sebagai Kabid Perhubungan Darat Dinas Perhubungan.

14. Dedi Agrawan Putra, SH, yang jabatan lama Kabid PerUU Satpol PP kini dilantik menduduki jabatan baru Kabid Perencanaan dan pengembangan pendapatan pajak BPPRD.

15. Landi Indriani yang sebelumnya Jabatan lama sebagai Kabid perencanaan dan pengembangan pendapatan pajak BPPRD dan dilantik sebagai jabatan Baru Kabid Transmigrasi Disnakertrans.

16. Thoriq Kurniawan sebelumnya sebagai Lurah Aur Gading, kini di promosikan sebagai Kabid PMPTK Disdikbud Sarolangun.

17. Hamdan, SH, MH yang jabatan lama Kabid Perlindungan Masyarakat Satpol PP, kini dilantik Jabatan baru sebagai Sekcam Mandiangin.

18. Ali Wardana yang jaatan lama Pengelolaan Ketertiban Kelurahan Aur Gading, kemudian dilantik untuk menduduki jabatan Baru Lurah Aur Gading.

19. Suhairi, Jabatan lama sebagai Kabid PMPTK Disdikbud Sarolangun kini menduduki Jabatan baru Kabid pengelolaan informasi administrasi kependudukan pada Dinas Dukcapil dan

20. Herjoni Edison, S.Kom Jabatan lama sebagai Kabag BPBJ, di rotasi menduduki Jabatan baru Sekretaris Dinas Dukcapil Sarolangun.(Adz)

Gerakan Indonesia ASRI dari Ujung Barat Kerinci, Bupati Monadi: Mari Kita Budayakan Lingkungan Bersih dan Sehat

Gerakan Indonesia ASRI Gotong Royong di Kayu Aro Barat, Bupati Monadi Ajak Masyarakat Budayakan Lingkungan Bersih dan Sehat.(Ist)

KERINCI, MERDEKAPOST.COM – Pemerintah Kabupaten Kerinci kembali menggelar Gerakan Nasional Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) Tahun 2026 yang dipusatkan di Kecamatan Kayu Aro Barat, Minggu (08/03/2026). Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.

Gerakan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup, sekaligus bentuk komitmen nyata Pemerintah Kabupaten Kerinci dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Kerinci Monadi hadir bersama Wakil Bupati Kerinci H. Murison, Dandim 0417 Kerinci Letkol Inf Eko Siswanto, serta Kajari Sungai Penuh Robi Harianto. Turut hadir pula jajaran instansi vertikal, BUMN, BUMD, pihak swasta, perangkat daerah, para camat, hingga berbagai organisasi dan komunitas yang ikut berpartisipasi aktif dalam gerakan tersebut.

Kolaborasi lintas sektor ini menunjukkan bahwa kepedulian terhadap lingkungan merupakan tanggung jawab bersama yang harus dijaga secara berkelanjutan.

Sejak pagi hari, ratusan peserta telah memadati titik kumpul sebelum bergerak menuju sejumlah lokasi gotong royong yang telah ditentukan. Para peserta secara bersama-sama membersihkan sampah, merapikan lingkungan sekitar, serta memastikan kawasan tetap tertata rapi dan nyaman.

Gerakan Indonesia ASRI Gotong Royong di Kayu Aro Barat, Bupati Monadi Ajak Masyarakat Budayakan Lingkungan Bersih dan Sehat.(Ist)

Bupati Kerinci Monadi menegaskan bahwa Gerakan Indonesia ASRI bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan sebuah gerakan moral yang harus menjadi budaya di tengah masyarakat.

“Kebersihan dan keindahan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Sudah menjadi kewajiban kita untuk menjaganya tetap aman, sehat, resik, dan indah,” tegas Monadi.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menanamkan semangat gotong royong serta membangun kesadaran kolektif dalam menjaga lingkungan. Salah satunya dengan membiasakan pengurangan sampah plastik, seperti membawa tumbler sendiri dan memastikan tidak ada sampah yang tertinggal setelah kegiatan.

Lebih lanjut, Monadi menyampaikan bahwa gerakan ini tidak akan berhenti pada kegiatan hari ini saja, melainkan akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan dan terintegrasi hingga ke tingkat kecamatan dan desa.

“Harapannya, semangat Indonesia ASRI benar-benar menjadi gerakan bersama yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan lingkungan,” ujarnya.

Dengan semangat kolaborasi dan kebersamaan, Gerakan Nasional Indonesia ASRI di Kabupaten Kerinci diharapkan mampu memperkuat komitmen seluruh elemen daerah dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, indah, serta berkelanjutan.(Adz)

Bukan Isapan Jempol Belaka, Al Haris: Pemprov Jambi Bantu Rp3 Miliar untuk TPA di Sungai Penuh

MASALAH SAMPAH: Pemprov Jambi Bantu Rp3 Miliar untuk Pembangunan TPA di Sungai Penuh.(MPC)

SUNGAI PENUH, MERDEKAPOST.COM – Pemerintah Provinsi Jambi mengalokasikan bantuan sebesar Rp3 Miliar kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh untuk pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah.

Al Haris bersama Wali Kota Alfin meninjau langsung lokasi pembangunan TPA di Desa Renah Kayu Embun, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Sabtu (7/2/2026). Peninjauan itu juga di hadiri perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Jambi serta sejumlah organisasi perangkat daerah terkait.

Al Haris mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah provinsi dalam membantu pemerintah kota mengatasi persoalan sampah yang saat ini menjadi perhatian masyarakat.

Viral! Desa Berjo Bagi-bagi THR Total Rp723 Juta, Tiap KK Terima Rp 500 Ribu, Sumbernya?

“Sampah sudah menjadi persoalan serius di Kota Sungai Penuh. Karena itu pemerintah provinsi berupaya membantu mencarikan solusi dengan pembangunan TPA ini,” kata Al Haris.

Selain bantuan anggaran pembangunan, pemerintah provinsi juga memberikan izin penggunaan lahan kawasan hutan produksi seluas 4,3 hektare untuk mendukung pembangunan fasilitas TPA tersebut.

Menurut Al Haris, persoalan pengelolaan sampah perlu di tangani secara serius karena berkaitan dengan kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

“Anggaran pembangunan TPA sudah di alokasikan melalui Dinas PUTR Provinsi Jambi sebesar Rp3 miliar, di tambah izin penggunaan lahan sekitar 4,3 hektare,” ujarnya.

Dukung Gerakan Nasional Indonesia ASRI, Kadishub Kerinci Pimpin Personil Gotong Royong di Kayu Aro

Sementara itu, Wali Kota Sungai Penuh Alfin menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah provinsi dalam membantu penanganan persoalan sampah di daerahnya.

Menurut dia, bantuan tersebut di harapkan dapat mempercepat pembangunan fasilitas pembuangan akhir sehingga pengelolaan sampah di Kota Sungai Penuh dapat berjalan lebih optimal.

“Kami berterima kasih atas perhatian pemerintah provinsi. Bantuan ini sangat membantu dalam mengatasi persoalan sampah yang selama ini menjadi dilema di Sungai Penuh,” kata Alfin.

Pemerintah Kota Sungai Penuh berharap pembangunan TPA tersebut dapat menjadi solusi jangka panjang dalam pengelolaan sampah sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi masyarakat.(Adz)

Dukung Gerakan Nasional Indonesia ASRI, Kadishub Kerinci Pimpin Personil Gotong Royong di Kayu Aro

Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Kerinci menunjukkan aksi nyata dukung penuh Gerakan Indonesia ASRI. Kegiatan gotong royong massal ini dilaksanakan di kawasan Kecamatan Kayu Aro pada Minggu pagi (08/03/2026).(Ist)

KERINCI, MERDEKAPOST.COM – Dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah), Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Kerinci menunjukkan aksi nyata. Kegiatan gotong royong massal ini dilaksanakan di kawasan Kecamatan Kayu Aro pada Minggu pagi (08/03/2026).

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia dan instruksi Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci untuk memperkuat keberlanjutan pencanangan Gerakan ASRI yang telah dimulai sejak Februari lalu di Danau Kerinci.

Aksi Nyata di Lapangan

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci, Juanda, turun langsung ke lapangan memimpin jajaran personelnya dengan mengenakan pakaian lapangan, Kadishub bersama staf bahu-membahu membersihkan area jalan lintas dan lingkungan sekitar perkebunan teh yang menjadi ikon wisata di Kayu Aro.

"Hari ini kami bersama seluruh jajaran Dishub hadir di Kayu Aro untuk melaksanakan bakti sosial gotong royong. Ini bukan sekadar menjalankan tugas administratif, tapi bentuk kepedulian kita menjaga keasrian lingkungan Kabupaten Kerinci, khususnya di titik-titik vital seperti jalur transportasi," ujar Juanda di sela-sela kegiatan.

Fokus Kebersihan dan Estetika

Pantauan di lokasi menunjukkan personel Dishub fokus membersihkan sampah plastik, memangkas rumput liar yang mengganggu bahu jalan, serta memastikan saluran air tidak tersumbat. Kehadiran Kadishub di tengah-tengah anggota memberikan motivasi tambahan dalam melaksanakan tugas tersebut.

Kegiatan ini juga diikuti oleh berbagai instansi lainnya sesuai dengan jadwal pembagian lokasi (titik korve) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci. Melalui gerakan ini, diharapkan kawasan Kayu Aro yang merupakan destinasi unggulan tetap terjaga kebersihan dan keindahannya.

Harapan Kedepan

Gerakan Indonesia ASRI ini diharapkan tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi mampu menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya lingkungan yang bersih dan sehat.

"Kami berharap semangat gotong royong ini terus berlanjut. Lingkungan yang bersih adalah modal utama kita dalam menyambut wisatawan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kerinci," pungkas Juanda.(Adz)

Viral! Desa Berjo Bagi-bagi THR Total Rp723 Juta, Tiap KK Terima Rp 500 Ribu, Sumbernya?

Penyaluran bantuan pangan (THR) di Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar

Karanganyar - Pemerintah Desa dan BUMDes Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar membagikan bantuan pangan, yang disebut warganya dengan uang Tunjangan Hari Raya (THR). Total sejumlah Rp 723 juta dibagikan untuk 1.446 kepala keluarga (KK).

"Itu agenda tiap tahun sudah terjadi dua kali. Tahun kemarin dan tahun ini. (Nominalnya) Rp 500 ribu per KK untuk 1.446 KK," kata Kades Berjo Dwi Haryanto saat dihubungi awak media, Selasa (3/3/2026).

Sumber Uang dari PAD Desa (Bumdes)

Uang yang diberikan berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD), yang bersumber pada penghasil BUMDes yang ada di Desa Berjo. Desa ini juga memiliki objek wisata Air Terjun Jumog dan Telaga Madirda.

Bantuan yang diberikan ini secara administratif masuk dalam pos bantuan pangan sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa.

Penyaluran bantuan pangan (THR) di Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar

.(Ist)

"Hasil dari PAD yang masuknya APBDes. Memang APB Desa. Itu satu program dari desa, bantuan pangan untuk bantuan masyarakat, yang dianggap masyarakat THR karena diberikannya jelang Lebaran," jelasnya.

Pengelolaan Objek Wisata

Kemandirian finansial ini merupakan buah manis dari kesuksesan BUMDes Alam Berjo. Badan usaha milik desa tersebut berhasil mengoptimalkan potensi alam setempat menjadi mesin uang desa melalui pengelolaan dua destinasi wisata ikonik:

Air Terjun Jumog: “Surga” tersembunyi yang selalu ramai wisatawan.
Telaga Madirda: Destinasi wisata air dan kemah yang populer di Karanganyar.
Lebih dari Sekadar THR

Program bagi-bagi uang tunai ini bertujuan memastikan seluruh warga dapat menyambut hari kemenangan tanpa terbebani lonjakan harga kebutuhan pokok. Menariknya, kesejahteraan di Desa Berjo tidak berhenti di momen Lebaran saja. Desa ini tercatat memiliki rapor hijau dalam program sosial lainnya, seperti:

Beasiswa Pendidikan: Rp5 juta per mahasiswa untuk pemuda desa.
Kesehatan: Layanan kesehatan gratis bagi warga.
Filantropi: Bantuan khusus secara rutin bagi kelompok masyarakat rentan.

“Ini adalah bukti nyata kemandirian desa. Desa Berjo menunjukkan bahwa jika potensi lokal dikelola dengan jujur dan inovatif, kesejahteraan masyarakat akan meningkat secara otomatis,” ujar Bupati Karanganyar, Rober Christanto, saat memberikan apresiasi langsung.

Penyaluran bantuan pangan (THR) RP500 Ribu per KK di Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar.(Ist)

Bantuan itu diberikan secara tunai di Balai Desa Berjo. Diketahui, mayoritas warga Desa Berjo adalah petani, sehingga diharapkan dengan pemberian bantuan ini dapat meringankan dan membantu masyarakat.

Kisah dari lereng Gunung Lawu ini menjadi pengingat bagi desa-desa lain di Indonesia bahwa dengan pengelolaan BUMDes yang sehat, desa tidak lagi sekadar menjadi objek pembangunan, melainkan subjek yang mampu menyejahterakan warganya sendiri.(*)

(Adz/Kompas.com)

Safari Ramadhan di Pendung Hilir, Wabup Kerinci Murison Salurkan Bantuan untuk Warga dan Masjid

Wabup Murison Serahkan Bantuan untuk Masjid At Taqwa Saat Safari Ramadan di Pendung Hilir Kecamatan Air Hangat Minggu (7/3/2026).

KERINCI - Pemkab Kerinci melaksanakan kegiatan Safari Ramadhan sebagai upaya mempererat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat selama bulan suci Ramadan, Kegiatan Safari kali ini Dilaksanakan di Masjid At-Taqwa Pendung Hilir, Desa Pendung Hilir, Kecamatan Air Hangat, Minggu (7/3/2026).

Kegiatan Safari Ramadhan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Kerinci H. Murison yang hadir bersama Sekretaris Daerah Kerinci Zainal Efendi serta jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Murison menyerahkan santunan dari Badan Amil Zakat Nasional kepada 20 warga kurang mampu di Desa Pendung Hilir sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan.

Bupati dan Wabup Kerinci Dampingi Gubernur Al Haris Safari Ramadan di Lempur

Selain santunan, turut diserahkan pula bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank Jambi sebesar Rp10 juta yang diperuntukkan untuk mendukung pembangunan dan pengembangan Masjid At-Taqwa.

Wabup Murison menyampaikan bahwa kegiatan Safari Ramadhan tidak hanya menjadi ajang silaturahmi antara pemerintah daerah dan masyarakat, tetapi juga menjadi kesempatan untuk mendengar langsung aspirasi warga terkait pembangunan daerah.

Menurutnya, masukan dari masyarakat sangat penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

Buka Puasa Bersama di Rutan Sungai Penuh, Warga Binaan Bertemu Keluarga di Bulan Ramadhan

“Melalui Safari Ramadhan ini, pemerintah daerah dapat bertemu langsung dengan masyarakat sekaligus mempererat kebersamaan di bulan suci,” ujarnya.

Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Kerinci untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pembangunan yang berkelanjutan

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat semakin erat serta mampu mendorong semangat kebersamaan dalam membangun Kabupaten Kerinci ke arah yang lebih baik.(Adz)

Buka Puasa Bersama di Rutan Sungai Penuh, Warga Binaan Bertemu Keluarga di Bulan Ramadhan

Buka Puasa Bersama di Rutan Sungai Penuh, momen Warga Binaan bisa Bertemu Keluarga mereka di Bulan Ramadhan.(Ist)

SUNGAI PENUH – Suasana haru bercampur bahagia serta penuh kebersamaan terasa di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sungai Penuh saat digelarnya kegiatan buka puasa bersama antara Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan keluarga mereka pada Jumat (6/3/2026) lalu.

Kegiatan tersebut menjadi momen istimewa bagi para warga binaan karena dapat kembali bertemu dan berkumpul bersama orang tua, pasangan, maupun anak-anak mereka di tengah bulan suci Ramadhan.

Acara diawali dengan persiapan takjil oleh petugas rutan, kemudian dilanjutkan dengan proses pemeriksaan bagi para pengunjung yang datang. Meski dilakukan dengan prosedur keamanan yang ketat, proses pemeriksaan tetap dilaksanakan secara humanis untuk memberikan kenyamanan bagi keluarga yang hadir.

Kehadiran keluarga memberikan suasana hangat yang penuh emosional, terlihat dari raut kebahagiaan para warga binaan yang dapat bercengkrama langsung dengan orang-orang terdekat mereka setelah sekian lama terpisah.

Pihak Rutan Sungai Penuh menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak sekadar menjadi agenda buka puasa bersama, tetapi juga merupakan bagian dari proses pembinaan yang bertujuan membangun motivasi serta memperkuat hubungan keluarga.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan hubungan silaturahmi antara warga binaan dan keluarga tetap terjaga meskipun mereka sedang menjalani masa pembinaan. Dukungan moral dari keluarga dinilai sangat penting dalam mendorong semangat perubahan bagi para warga binaan.

Selain itu, kehadiran keluarga juga diharapkan mampu memberikan motivasi bagi warga binaan agar terus memperbaiki diri dan mempersiapkan diri untuk kembali ke tengah masyarakat dengan sikap dan perilaku yang lebih baik.

Rangkaian kegiatan buka puasa bersama ini juga diisi dengan sejumlah agenda lainnya, seperti sambutan dari jajaran pimpinan rutan tausiyah keagamaan menjelang waktu berbuka, serta hiburan musik akustik yang dibawakan oleh warga binaan.

Acara kemudian ditutup dengan doa bersama yang dipanjatkan untuk keselamatan serta keberkahan bagi seluruh pihak yang hadir dalam kegiatan tersebut.

Melalui kegiatan ini, Rutan Sungai Penuh menunjukkan komitmennya dalam melaksanakan program pembinaan yang mengedepankan pendekatan kemanusiaan, dengan tetap memberikan ruang bagi warga binaan untuk menjalin hubungan dengan keluarga sebagai bagian penting dari proses perubahan menuju kehidupan yang lebih baik.(*)

Kabar Gembira! Gubernur Al Haris Setujui Anggaran THR Rp1 Juta Per-orang untuk PPPK Paruh Waktu

Jambi, Merdekapost.com – Kabar gembira datang bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Gubernur Jambi, Al Haris, menyetujui pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi PPPK paruh waktu pada lebaran tahun 2026.

Kebijakan ini menjadi angin segar bagi para pegawai, karena sebelumnya THR umumnya diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPPK penuh waktu. Tahun ini, PPPK paruh waktu juga akan menerima THR sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah.

Jumlah PPPK paruh waktu di lingkungan Pemprov Jambi mencapai 6.438 orang. Masing-masing pegawai akan menerima THR sebesar Rp1 juta per orang.

Gubernur Al Haris mengatakan, kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada para pegawai yang selama ini turut berkontribusi dalam pelayanan publik.

“Sudah kita disetujui pemberian THR untuk PPPK paruh waktu. Saya minta agar THR tersebut dibayarkan sebelum Lebaran,” ujar Al Haris.

Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, Sudirman juga membernarkan terkait THR untuk PPPK Paruh Waktu. Sudirman mengatakan untuk realisasinya tinggal menunggu SE dari pusat.

“Sudah dirapatkan pak Sekda dengan BKAD, Inspektorat dan Bappeda, hanya menunggu SE dari Pusat,” ujarnya.

Kebijakan ini disambut positif oleh para PPPK paruh waktu. Mereka menilai pemberian THR menjadi bentuk kepedulian pemerintah daerah sekaligus sangat membantu memenuhi kebutuhan menjelang Hari Raya.

“Alhamdulillah, akhirnya merasakan juga dapat THR. Selama ini kami hanya melihat PNS yang menerima THR,” ujar Widya, salah satu PPPK paruh waktu Pemprov Jambi.

Hal senada juga disampaikan Firman. Ia mengaku bersyukur atas perhatian pemerintah daerah terhadap para PPPK paruh waktu.

“Terima kasih Pak Gubernur atas perhatian ini. THR sangat membantu kami untuk kebutuhan Lebaran,” ujarnya.

Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan para PPPK paruh waktu dapat merasakan kebahagiaan yang sama dalam menyambut Hari Raya Idulfitri bersama keluarga.

Pemerintah Provinsi Jambi juga berharap kebijakan tersebut dapat meningkatkan semangat kerja serta kinerja para pegawai di lingkungan pemerintahan.(*)

Polisi yang Dulu Jadi Penyelamat Bilqis di Jambi, Kini Jadi Tersangka Penembakan di Makassar

Iptu Nasrullah, Kanit Reskrim Polsek Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan salah satu polisi yang berperan menyelamatkan Bilqis (4) bocah diculik di Makassar. Kabar terbaru, kini IPTU N jadi tersangka penembakan remaja di Makassar.(Istimewa)

MERDEKAPOST.COM - Polisi berinisial Iptu N yang jadi tersangka penembakan remaja di Makassar, ternyata polisi yang dulu selamatkan korban penculikan di Jambi.

Kasus penculikan di Makassar dengan korban bernama Bilqis sempat menggemparkan karena adanya dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Bilqis diduga dijual seharga Rp3 juta oleh pelaku.

Iptu Nasrullah dan tim melakukan pengejaran hingga ke wilayah terpencil di Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Jambi.

Bilqis, bocah tiga tahun korban penculikan, digendong aparat kepolisian saat tiba di Mapolrestabes Makassar, Minggu (9/11/2025) siang. Tangis haru pecah ketika orang tuanya menyambut kedatangan putrinya yang baru dipulangkan dari Jambi. Polisi memperketat pengamanan dan melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum menyerahkan Bilqis ke keluarga.(ANT)

Jadi tersangka penembakan Remaja

Pada Rabu (4/3/2026), pihak kepolisian resmi menaikkan status perkara penembakan remaja di Makassar ke tahap penyidikan dan menetapkan Iptu Nasrullah sebagai tersangka.

Kapolrestabes Makassar, Kombes Arya Perdana, menegaskan komitmen institusinya dalam mengusut tuntas kasus ini secara transparan.

“Dalam tahap penyidikan tindak pidana umum, perkara ini sudah kami naikkan ke tahap penyidikan dan yang bersangkutan, Iptu N, telah ditetapkan sebagai tersangka,” ujar Kombes Arya Perdana.

Insiden maut ini terjadi di Jalan Toddopuli Raya, Panakkukang, saat petugas berupaya membubarkan kerumunan remaja yang bermain perang-perangan menggunakan senjata mainan peluru jeli.

Menurut keterangan polisi, korban sempat melakukan perlawanan saat hendak diamankan.

“Ketika meronta, pistol yang masih dipegang oleh Iptu Nasrullah itu meletus dengan tidak sengaja terkena bagian tubuh belakang (korban),” beber Arya menjelaskan kronologi kejadian.

Akibat kejadian itu, korban meninggal dunia dalam perjalanan ke RS Bhayangkara Makassar.

Sebelum dibawa ke RS Bhayangkara, korban sempat mendapatkan perawatan medis di RS terdekat di lokasi kejadian.

Sementara terkait penanganan kasus, Kapolrestabes Makassar meminta masyarakat mempercayakan ke polisi. Selain pidana, Iptu N juga akan disidang etik. (*)

Kapolres Bungo Dicopot dan Terkena Sanksi Demosi, Mabes Polri Lakukan Penyelidikan, Publik Bertanya-tanya

Kapolres Bungo Dicopot dan Terkena Sanksi Demosi, Natalena telah dimutasi menjadi Perwira Menengah (Pamen) Polda Jambi. Saat ini Mabes Polri Lakukan Penyelidikan.(adz/Ist)

Jambi, Merdekapost.com - Kapolres Bungo AKBP Natalena Eko Cahyono resmi dicopot dari jabatannya dan dijatuhi sanksi demosi. Saat ini, Natalena telah dimutasi menjadi Perwira Menengah (Pamen) Polda Jambi dalam rangka pemeriksaan lebih lanjut.

Posisi Kapolres Bungo kini resmi dipegang oleh AKBP Zamri Elfino, yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jambi.

Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol Erlan Munaji, membenarkan adanya mutasi tersebut, namun belum merinci perkara spesifik yang menyebabkan Natalena dicopot dan terkena demosi.

"Yang bersangkutan dimutasi ke Pamen Polda Jambi. Saat ini masih dalam proses penyelidikan dari Mabes Polri," ujar Erlan, Senin (2/3/2026).

Bagian dari Mutasi Besar 54 Personel Pencopotan Natalena tertuang dalam Surat Telegram (ST) Kapolri Nomor: ST/440/II/Kep./2026 tertanggal 27 Februari 2026. Dalam telegram yang ditandatangani Asisten SDM Kapolri Irjen Pol Anwar tersebut, total terdapat 54 personel Polri yang masuk dalam daftar rotasi jabatan.

Sidang Etik Digelar Rabu-Kamis, Dua Anggota Brimob Diduga Melakukan Pelanggaran Berat Artikel Kompas.id Meskipun terdapat catatan penyelidikan Mabes Polri terhadap eks Kapolres Bungo, Erlan menekankan bahwa mutasi di lingkungan Polri secara umum merupakan hal yang wajar sebagai bagian dari pembinaan karier dan penyegaran organisasi.

“Mutasi dan rotasi jabatan merupakan kebutuhan organisasi dalam rangka pembinaan karier serta penyegaran di tubuh Polri. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Jaminan Stabilitas Kamtibmas

Pihak Polda Jambi menegaskan bahwa pergantian pucuk pimpinan di Polres Bungo tidak akan mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah hukum tersebut.

Sebaliknya, kehadiran AKBP Zamri Elfino diharapkan mampu membawa semangat baru dan menjaga kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bungo tetap optimal. Hingga saat ini, publik masih menunggu hasil penyelidikan Mabes Polri terkait alasan di balik sanksi demosi yang dijatuhkan kepada AKBP Natalena.

Kapolres Bungo yang selama ini dikenal Keras dan getol melakukan pemberantasan PETI.(Ilustrasi)

Publik Bertanya-Tanya

Meskipun Kapolda Jambi telah menjelaskan terkait Mutasi ini adalah hal yang biasa di tubuh Polri, namun publik masih bertanya-tanya kenapa Kapolres Bungo yang selama ini dikenal Keras dan getol melakukan pemberantasan PETI (Pertambangan Emas Tanpa Izin) diwilayah hukumnya serta tegas dalam menertibkan distribusi BBM di Kabupaten Bungo.

Hingga akhirnya spekulasi publik berkembang, apakah ada pihak-pihak atau petinggi yang tersinggung dengan aksi beliau yang tegas dan keras tersebut?. Kita lihat perkembangannya!.(*)

[Editor: Aldie Prasetya / Sumber: kompas.com]

Wali Kota Sungai Penuh Alfin Hadiri Langsung Kunjungan Gubernur Jambi, Safari Ramadhan di Al Falah Lempur

SUNGAI PENUH, MERDEKAPOST.COM – Wali Kota Sungai Penuh Alfin menghadiri kegiatan Safari Ramadhan Pemerintah Provinsi Jambi di Masjid Al-Falah, Desa Baru Lempur, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Kamis Malam (6/3/2026).

Gubernur Jambi Al Haris memimpin langsung kegiatan tersebut. Bupati Kerinci Monadi, Wakil Bupati Kerinci Murison, unsur Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kerinci, perwakilan Kapolres Kerinci, Dandim 0417/Kerinci, serta jajaran Forkopimda dan tokoh masyarakat turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Dalam rangkaian Safari Ramadhan, Gubernur Al Haris menyerahkan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) melalui Bank 9 Jambi sebesar Rp20 juta. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung kegiatan keagamaan sekaligus membantu kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kerinci.

Selain itu, pemerintah juga menyerahkan kursi roda kepada warga yang membutuhkan. Bantuan ini bertujuan membantu mobilitas penyandang disabilitas dan lansia agar lebih mandiri dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Dalam kesempatan yang sama, panitia juga menyalurkan amplop zakat, paket sembako, serta berbagai bantuan sosial lainnya kepada masyarakat sekitar.

Wali Kota Sungai Penuh Alfin menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jambi, khususnya kepada Gubernur Al Haris, atas perhatian dan kepedulian terhadap masyarakat melalui kegiatan Safari Ramadhan tersebut.

Menurut Alfin, Safari Ramadhan menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat sekaligus memperkuat kepedulian sosial, terutama di bulan suci Ramadhan.

Ia berharap kegiatan seperti ini dapat terus memperkuat kebersamaan dan semangat gotong royong masyarakat di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.(adz)

ASN ini Gagal Jadi Kabid, Ngaku Udah Setor Puluhan Juta Rupiah ke Petinggi

FOTO: ILUSTRASI Pelantikan Pejabat

MERDEKAPOST.COM – Setelah prosesi pelantikan pejabat administrator, Isu dugaan praktik jual beli jabatan mulai terkuak seiring munculnya pengakuan dari sejumlah pihak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu.

Salah seorang aparatur sipil negara (ASN) mengaku telah menyerahkan uang sebesar Rp35 juta dengan harapan bisa menduduki posisi pejabat eselon III.

Namun kenyataannya, ia hanya dilantik sebagai Kepala Seksi (Kasi), bukan sebagai Kepala Bidang (Kabid) seperti yang sebelumnya dijanjikan. Pengakuan itu disampaikan langsung oleh ASN tersebut pada Selasa (03/03/2026).

Ia mengungkapkan rasa kecewanya karena merasa telah memenuhi permintaan sejumlah uang, tetapi jabatan yang diperoleh tidak sesuai dengan harapan awal.

Baca Juga:

“Saya sudah setor Rp35 juta dengan harapan diangkat jadi Kabid, tapi malah cuma dilantik jadi Kasi,” ujarnya, dikutip dari sentralnews.com, Jumat (06/03/2026).

Ia menjelaskan bahwa penyerahan uang dilakukan dalam dua tahap. Pada tahap pertama, ia memberikan Rp10 juta secara langsung kepada seorang petinggi. Beberapa waktu kemudian, seseorang yang mengaku sebagai utusan dari oknum petinggi tersebut kembali menemuinya dan meminta tambahan uang agar proses pengangkatan jabatan dapat segera terlaksana.

Karena tidak memiliki dana yang cukup, ASN itu mengaku terpaksa meminjam uang demi memenuhi permintaan tersebut. Setelah mendapatkan pinjaman, ia kembali menyerahkan uang sebesar Rp25 juta. Dengan demikian, total dana yang telah ia setorkan mencapai Rp35 juta.

“Pertama Rp10 juta, kemudian saya tambah Rp25 juta lagi,” terangnya.

Ironisnya, saat diminta menunjukkan bukti penyerahan uang, ia tidak dapat memperlihatkannya. Ia mengaku tidak meminta tanda terima karena terlalu percaya dan tidak menyangka akan mengalami situasi seperti ini.

“Kalau tanda terima tidak ada. Saya pikir tidak akan dibohongi,” keluhnya.

Pengakuan ini tentu memantik tanda tanya besar. Jika benar terjadi, praktik semacam ini bukan sekadar pelanggaran etik, tetapi juga berpotensi masuk ranah hukum. Namun di sisi lain, ketiadaan bukti fisik membuat pengakuan tersebut masih sebatas klaim sepihak yang perlu diuji kebenarannya.

Menanggapi isu tersebut, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Lebong, Syarifudin, membantah tegas adanya praktik jual beli jabatan di era kepemimpinan Bupati Azhari.

Bacaan Lainnya: Hal Tak Biasa 'Kompleks dan Rumit' dalam OTT KPK Bupati Pekalongan Fadia Arafiq

“Saya pastikan tidak ada. Kalau memang ada yang merasa dirugikan, silakan lapor ke APH,” tegasnya.

Ia juga mengimbau agar ASN maupun masyarakat tidak mudah terpancing oleh isu yang belum jelas kebenarannya.

“Kalau isu yang tidak jelas kebenarannya tidak usah digubris. Diamkan saja, cukup sebatas tenggorokan, tidak usah disebarkan,” pintanya.

Meski bantahan telah disampaikan, perbedaan mencolok antara pengakuan ASN dan pernyataan resmi pemerintah daerah membuat isu ini sulit dianggap angin lalu. Jika tidak segera dibuka secara transparan, dugaan praktik “beli jabatan” bisa berkembang menjadi bola liar yang merusak kepercayaan publik.

Pilihan Redaksi: Breaking News! Gempa Magnitudo 5,7 Guncang Bengkulu, Getaran Terasa Kuat di Kerinci

Kini publik menanti langkah konkret aparat penegak hukum (APH). Jika benar ada praktik transaksional dalam proses pengisian jabatan, maka pengusutan tuntas menjadi keniscayaan. Sebaliknya, jika tudingan tersebut tidak terbukti, klarifikasi resmi yang terbuka juga penting agar nama baik institusi tetap terjaga.

Perlahan namun pasti, isu ini telah keluar dari bisik-bisik internal. Pertanyaannya, akankah kebenaran benar-benar dibuka, atau justru kembali tenggelam tanpa jejak.[Red / Sumber: penanews.co.id ]